Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Indonesia Sosial Sains MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Mastorat Mastorat
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Digitalization of The Formation and Testing of Laws and Regulations In Indonesia Mastorat, Mastorat; Suganda, Atma; Shodiq, Md.
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 02 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i02.1004

Abstract

This research was conducted to examine how efforts to digitize the formation and also test the laws and regulations in Indonesia. Where the Ministry of Law and Human Rights as an institution representing the government in the formation of laws and regulations through the Directorate General of Laws and Regulations launched a digitalization program for the formation of laws and regulations to make it easier for the public to participate in the formation of laws and regulations because it is equipped with five innovations, namely e-public participation, e-invitation, e-litigation, Design HelpDesk, Design Chat Podcast (OPERA). Meanwhile, in terms of legal review, the Constitutional Court as a judicial institution tasked with maintaining the constitution and democracy and protecting human rights so that they can be easily recognized by the Indonesian people through digital technology tools so that the Indonesian people can not only easily know the Constitutional Court but also can easily submit applications or lawsuits to the Constitutional Court if they experience constitutional losses, namely through www.mahkamahkonstitusi.go.id website. With the efforts to digitize the formation and testing of these laws and regulations, it is expected that the public will be more active in participating in the formation and testing of laws and regulations
Ketahanan dan Kemandirian Pangan Fungsional Berbasis Kearifan Lokal “Uma Lengge” Dalam Mewujudkan Asta Cita dan SDGs: Penelitian Darmin Darmin; Muhd Firmansyah; Gufran Gufran; Mastorat Mastorat; Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah; Jufrin Jufrin; Erham Erham; Juraidin Juraidin; Ahmad Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6116

Abstract

Ketahanan pangan menjadi prioritas utama pembangunan nasional Indonesia sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi sosiokultural untuk memahami peran Uma Lengge dalam ketahanan pangan dan budaya masyarakat Desa Maria Utara. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap interaksi masyarakat dalam pengelolaan Uma Lengge di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uma Lengge bukan sekadar lumbung pangan tradisional, melainkan sistem holistik yang mendukung kedaulatan pangan, ketahanan budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Strukturnya yang terdiri dari tiga tingkatan (ro awa, ro woha, ro ese) serta norma adat menciptakan pengelolaan pangan mandiri sekaligus melestarikan kearifan lokal. Nilai kolektif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas memperkuat ketahanan pangan serta membentuk tata kelola masyarakat yang partisipatif dan adil. Selain itu, keselarasan Uma Lengge dengan prinsip Asta Cita menunjukkan potensinya sebagai model adaptif dalam pembangunan modern.
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADABADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Umar Sagaf; Mastorat Mastorat; Abdul Haris Abdul Haris; Ferdiansyah Ferdiansyah; Aris Iwansyah Aris Iwansyah; Dinah Husniah
J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 7 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/jesa.v7i2.3903

Abstract

Penelitian ini merupakan survei terhadap kontribusi pajak parkir yang ada di daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak parkir terhadappendapatan asli daerah. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Survei dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerimaan kontribusi pajak parkir di daerah bma pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp.22.209.803.703,00, pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp.26.567.809.962,00 dan pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp.14.111.000.000,00. Berdasarkan analisis tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir di daerah bima dapat dikatakan cukup mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bima dengan uraian yang terjadi pada tahun 2022 yaitu persentase sebesar 1,7%. Pada tahun 2023 merupakan persentase paling tinggi yang terjadi sebesar 1,8%. Pada tahun 2024 mendapatkan persentase paling rendah yaitu hanya sebesar 1,3%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih belum mendapatkan pencapaian yang maksimal. Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Pengabdian Darmin Darmin; Muhd Firmansyah; Gufran Gufran; Mastorat Mastorat; Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah; Jufrin Jufrin; Erham Erham; Ahmad Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5928

Abstract

Progam Pengabdian kepada masyarakat ini yakni Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk menerapkan sistem pengelolaan dan manajemen sampah berkelanjutan berbasis teknologi tepat guna di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kota Bima. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan mitra sasaran yang terdiri atas Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemerintahan Desa Kaboro dalam proses edukasi, perancangan, dan implementasi alat pengelola sampah, seperti mesin pencacah dan tungku pemanas plastik sebagai bentuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, serta kemampuan warga dalam mengoperasikan alat secara mandiri setelah pelatihan. Program ini berkontribusi pada pemberdayaan komunitas, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat lokal. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi sederhana dengan kearifan lokal dapat menjadi solusi nyata dalam pengelolaan sampah plastik.
TINJAUAN HUKUM TRADISI HANTARAN TANAH PEKARANGAN DAN RUMAH BESERTA ISINYA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT NGALI Nurul Komariah; Zuhrah Zuhrah; Mastorat Mastorat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1119

Abstract

ABSTRAK Pengawasan penyidikan adalah instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin integritas proses hukum sekaligus perlindungan hak-hak tersangka. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Bagian Pengawas Penyidik (Bagwassidik) Kepolisian Republik Indonesia terhadap mekanisme penyidikan perkara pidana dalam perspektif due process of law. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode empiris-sosiologis, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta regulasi internal kepolisian dan implementasi aktualnya di lapangan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat dimensi permasalahan struktural: pertama, ketidakselarasan kewenangan Bagwassidik dengan prinsip-prinsip fair trial sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional; kedua, limitasi independensi institusional yang menghasilkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan; ketiga, defisiensi mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedural dalam penyidikan; dan keempat, kesenjangan perlindungan hak asasi tersangka akibat pengawasan yang tidak optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengawasan integratif yang menginkorporasikan nilai-nilai due process of law sebagai standar minimum perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup reformasi struktural Bagwassidik, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, dan harmonisasi regulasi dengan standar hak asasi manusia internasional.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BAGWASSIDIK TERHADAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW Faturrahman Faturrahman; Hajairin Hajairin; Mastorat Mastorat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1121

Abstract

Pengawasan penyidikan adalah instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin integritas proses hukum sekaligus perlindungan hak-hak tersangka. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Bagian Pengawas Penyidik (Bagwassidik) Kepolisian Republik Indonesia terhadap mekanisme penyidikan perkara pidana dalam perspektif due process of law. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode empiris-sosiologis, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta regulasi internal kepolisian dan implementasi aktualnya di lapangan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat dimensi permasalahan struktural: pertama, ketidakselarasan kewenangan Bagwassidik dengan prinsip-prinsip fair trial sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional; kedua, limitasi independensi institusional yang menghasilkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan; ketiga, defisiensi mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedural dalam penyidikan; dan keempat, kesenjangan perlindungan hak asasi tersangka akibat pengawasan yang tidak optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengawasan integratif yang menginkorporasikan nilai-nilai due process of law sebagai standar minimum perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup reformasi struktural Bagwassidik, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, dan harmonisasi regulasi dengan standar hak asasi manusia internasional.
Co-Authors A Arwan Abdul Haris Abdul Haris Abdul Haris, Abdul Haris Abu Bakar Adnan Adnan Adnan Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Annisa Annisa Aris Iwansyah Arrijal, Arrijal Asrul Sani atma suganda Bulqis, Bulqis Chandra Wisnu Nugroho Darmin Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Dinah Husniah Dinah Husniah Erham Erham erham, erham Faturrahman Faturrahman Ferdiansyah Ferdiansyah Ferdiansyah Ferdiansyah Gufran Gufran, Gufran Hadijah Hadijah Imaduddin, Muhammad Asad Juhriati, Juhriati Juraidin Juraidin Leonard Maramis Md. Shodiq Muhammad Kandriana Muhd Firmansyah Mutmainah Mutmainah Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nurnani - Nurnanti Nurul Komariah Rahmawati Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Sagaf, Umar Shodiq, Md. Suganda, Atma Widayati, Ulfa