Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Bandung Terhadap Kasus Perceraian Youtubers Dengan Nomor Perkara 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg Mangar, Irma; Fachryan Lesmana, Ryan
Jurnal Ad Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v1i2.330

Abstract

Banyak pasangan melakukan pernikahan dan enggan mencatatkan secara resmi, hal itu dikarenakan mungkin karena banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Mereka lebih cenderung melakukan pernikahan secara sirri, sebagai jala pintas melakukan pernikahan yang dipandang sah secara agama untuk melakukan hubungan halal sebagai suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam memutus perkara 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg dan Analisis Yuridis Putusan Pa Bandung Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (content analysis). Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim cendrung mengesampingkan dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan yang tertuang dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 terkait prinsip untuk mempersukar perceraian. Selain itu, dalam putusan hakim tersebut juga tidak memasukkan hak-hak istri pasca terjadinya perceraian padahal kondisi istri sedang mengandung anak dari termohon.
Bullying dan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Mangar, Irma; Sudrajat, Shinta Azzahra; Yunita, Dea
Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Januari - Juni
Publisher : Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/connection.v5i1.11283

Abstract

Tujuan artikel ini adalah melakukan pencegahan bullying dan kekerasanterhadap anak dalam perspektif hukum dengan dilakukannya sosialisasi sertamelihat Banyaknya di zaman sekarang kekerasan fisik terhadap anak yangselalu meningkat di kalangan Masyarakat, sudah banyak berita bahwa anakmengalami kekerasan, kekerasan tersebut bisa dari keluarga, teman, atau oranglain. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalahpenyuluhan: sosialisasi bullying dan kekerasan terhadap anak dalam perspektifhukum. Hasil pengabdian ini ialah sosialisasi ini memiliki harapan yang besarmembantu mengurangi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkunganpendidikan. Kehadiran kegiatan ini juga sebagai bentuk representasiperlindungan dan pengamanan bagi anak. Serta sebagai acuan bahwapernikahan usia anak tidaklah menjadi solusi penyelesaian permasalahanperekonomian.
Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia Yasin, Bukhari; Wibowo, Teguh; Mangar, Irma
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5829

Abstract

Kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan, Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan serta pengecualian ketentuan yang memberi celah dalam penempatan Anggota TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahwa kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya berada dibawah presiden, dan berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi sehingga dalam setiap pengambilan tindakannya melalui intruksi Panglima TNI harus berdasarkan perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemberdayaan Petani Dalam Upaya Kemandirian Pupuk Organik Dan Dekomposer Demi Menunjang Keberhasilan Dalam Usaha Tani Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Mangar, Irma; Romadhon, Nafatio Dwiki; Al Mahdi, Sholahudin Ahmed; Aprilia, Nanda Dwi; Agustina, Ria
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v9i2.6116

Abstract

Perubahan iklim yang semakin ekstrem dan fluktuasi harga komoditas pertanian juga memperburuk situasi, membuat petani semakin rentan terhadap risiko kehilangan hasil panen. Kurangnya pendidikan dan pelatihan juga menjadi penghalang bagi petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Melihat ini sebagai permasalahan yang harus di selesaikan. Oleh karena itu program ini dilaksanakan dengan upaya dapat membantu petani di Desa kolong untuk mengatasi permasalahan yang ada termasuk untuk solusi kemiskinan. Metode ataupun tahapan dan frekuensi kegiatan pada program pengabdian seperti persiapan, survey, kordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu petani untuk menghemat biaya pengeluaran pupuk dalam menjalankan usaha tani, kemudian dapat membantu petani untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan pupuk, petani di Desa Kolong mampu mandiri dalam membuat pupuk organik.   
Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Mangar, Irma -; Ridho, Muhammad Rosyid
El-Dusturie Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i1.4176

Abstract

Tanah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hal ini telah berlaku turun temurun dalam sejarah peradaban mereka. Berkaitan dengan hal itu, kepemilikan maupun penguasaan terhadapnya menjadi persoalan yang penting. Tulisan ini mencoba untuk  mengelaborasi status dan kedudukan tanah ulayat adat dalam perspektif hukum positif di Indonesia maupun hukum islam. Melalui metode library research dengan pendekatan studi komparatif antara kedua bentuk hukum tersebut, dapat dideskripsikan hasilnya bahwa tanah ulayat adat perspektif hukum positif merupakan bagian daripada tanah yang pengaturannya berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat adat. Adapun statusnya berkaitan dengan masyarakat adat, mereka memegang kepemilikan secara kolektif kolegial, dimana masing-masing individu memiliki andil dalam kepemilikannya sepanjang dan sesuai dengan peraturan adat setempat. Sementara itu dalam hukum islam, hak ulayat identik dengan semacam hak yang dimiliki oleh mereka dalam hal memanfaatkan tanah-tanah yang tidak bertuan, baik erat kaitannya dengan ihjarul mubahat maupun iḥyā’ al-mawāt. Hanya saja, hak tersebut tidak berkaitan erat dengan masyarakat adat, melainkan dengan kondisi tanah itu sendiri yang tidak memiliki tuan. Persamaan dari kepemilikan hak terhadap tanah ulayat adat maupun ihjarul mubahat dan iḥyā’ al-mawāt terbatas pada kepemilikan untuk memanfaatkan, bukan sebagai objek yang diperjualbelikan.Soil is a part of human life. This has been true for generations in the history of their civilization. In this regard, ownership and control over it becomes an important issue. This paper tries to elaborate on the status and position of customary land in the perspective of positive law in Indonesia and Islamic law. Through the library research method with a comparative study approach between the two legal forms, the results can be described that customary customary land from a positive legal perspective is part of land whose regulation is closely related to the existence of indigenous peoples. As for their status with regard to indigenous peoples, they hold collegial collective ownership, where each individual has a share in their ownership as long as and in accordance with local customary regulations. Meanwhile in Islamic law, ulayat rights are identical to the kind of rights they have in terms of utilizing land that is not owned by any owner, both closely related to ihjarul mubahat and iḥyā' al-mawāt. However, these rights are not closely related to indigenous peoples, but to the condition of the land itself which does not have a master. The equality of ownership of rights to customary ulayat land as well as ihjarul mubahat and iḥyā' al-mawāt is limited to ownership for use, not as objects to be traded.
Dampak Penghapusan Pupuk Subsidi Bagi Petani Kelapa Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1440

Abstract

Palm oil or crude palm oil (CPO) is one of Indonesia's leading export commodities. The high level of exports is not accompanied by the provision of subsidized fertilizer for independent community farmers. Through the Ministry of Agriculture (Kementan) it has decided to remove subsidized fertilizer for oil palm plantations. With the elimination of fertilizer subsidies for oil palm farming, it makes it difficult for farmers to meet their fertilizer needs. The policy of eliminating subsidized fertilizer assistance has a direct impact on the productivity of oil palm farmers. The problems studied are limited to: What impact will there be after the ratification of the Minister of Agriculture Regulation No. 10 of 2022 concerning Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Prices for Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector related to the elimination of fertilizer subsidies for oil palm plantations? and How to overcome the problem of no subsidized fertilizer for oil palm farmers? The research method used is the Empirical Juridical method. The research results show that there are many impacts that can occur with the elimination of subsidized fertilizers by the government, especially for oil palm plants. Fluctuating CPO prices tend to make farmers unable to predict their income and set aside to purchase non-subsidized fertilizer which is unaffordable. Then the countermeasure initiated by the government is to use organic fertilizer, but it can take a long time to process organic fertilizer and the results can only be seen one year later. This is different from chemical fertilizers where the results can be seen immediately in a matter of months.
KESADARAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK Sukoco, Mohammad; Author Alami, M. Aqiel; Nur Khalifah, Ummu; Swastika Rahmania, Cindy; Mangar, Irma
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 8 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i8.2841-2848

Abstract

Dari beberapa hasil survei di Desa Tondomulo Kec. Kedungadem kami menemukan suatu masalah lingkungan yang cukup kompleks di desa Tondomulo yaitu terdapat pada tingginya angka perceraian di desa tersebut yang disebabkan banyak faktor diantaranya karna faktor ekonomi, faktor rendahnyan tingkat pendidikan yang menjadikan Sumber Daya Manusia menjadi rendah. Metode ataupun Tahapan dan frekuensi kegiatan ini ialah persiapan, survey, kordinasi, sosialisasi dan evalusasi.   Hasilnya Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan ini adalah dari kegiatan yang dilakukan, yang pertama adalah untuk meminimalisir/mengurangi angka perkawinan usia anak di desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro yang dimana dari tahun ke tahun data perkawinan anak di desa itu terus mengalami kenaikan, Dan dari adanya perkawinan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa banyaknya yang mengajukan perceraian. yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua terutama kepada ibu-ibu yang dimana sasaran kami kepada ibu PKK agar tidak segera atau terburu-buru untuk menikahkan anaknya sebab masih banyak hal yang bisa dilakukan anak muda untuk membuat masa depan mereka lebih bermakna
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DESA PANEMON, KECAMATAN SUGIHWARAS, KABUPATEN BOJONEGORO Mangar, Irma; Nur A, Selviana; Bella Wahyu Satrya L, ⁠Okta; Errika Safitri, Allichia; Puput Meira Anggraeni, Rista; Sasita A, Dianafa
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 3 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i3.1076-1080

Abstract

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah inisiatif untuk mendukung siswa dalam mengadopsi perilaku yang akan memungkinkan mereka untuk berlatih PHBS di kelas dan secara aktif berkontribusi pada realisasi pengaturan pendidikan yang positif untuk diri mereka sendiri, instruktur mereka, dan masyarakat. metode pendekatannya ialah dengan demonstrasi Perilaku hidup sehat, juga strategi pendidikan kesehatan berupa penyuluhan bagi gerakan PHBS di sekolah akan mampu menjalankan strategi pleno (all-encompassing), khususnya dalam membangun perilaku baru, khususnya PHBS di sekolah yang dilakukan di desa panemon kecamatan sugihwaras kabupaten bojonegoro. kegiatan ini dilaksanakan secara Bersama-sama dengan total seluruh anggota yang mengikuti kegiatan sebanyak 18 mahasiswa. Hasilnya dengan adanya kegiatan ini sehingga membawa perubahan karakter terhadap lingkungan yang bersih dan sehat seperti pada lingkungan sekolah dasar desa panemon, kecamatan sugihwaras, kabupaten bojonegoro Siswa betul-betul memahami bahwa Pendidikan tidak hanya penting untuk Pendidikan akademi tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari, kemudian adanya kegiatan sosialisasi PHBS ini Siswa memahami bagaimana lingkungan agar tetap bersih dan sehat.   
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMK GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO Alya' Labibah, Hanin; Mangar, Irma; Elies Alamanda, Asri; Ummah, Rohmatul; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 5 (2024): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i5.1762-1767

Abstract

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, dengan berubahnya status seseorang yang awalnya bujangan menjadi kawin, dengan mengharapkan akan tercipta generasi baru, maka hal tersebut perlu adanya kesiapan yang matang untuk umur, mental maupun sosial ekonomi, dengan cukupnya usia umur menjadi penentu suatu keputusan dalam pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dengan maraknya pernikahan dini pada Desa serta para peserta diharapkan memiliki pemahaman terkait upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode sosialisasi hukum, dengan diberikannya materi terkait faktor dari pencegahan pernikahan dini. Hasil pengabdian peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk menghindari pernikahan sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BATASAN HUKUMAN OLEH GURU KEPADA MURID DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN Mansur, Moch; Mangar, Irma; Kholifah, Ummu Nur
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10485

Abstract

In a review of recent empirical studies and research to assess whether punishment actually helps create a better learning environment or actually contributes to deeper behavioral problems. The impact of punishment on students psychologically and emotionally. The focus includes the short-term and long-term implications of harsh and inappropriate punishment on students' mental development and psychological well-being. This normative-empirical legal research method is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The government's efforts to protect educators in their work are referred to as legal protection for teachers. This includes protection in the fields of law, welfare, education, and society. In its implementation, punishment must be proportional to the violation or mistake made by the student. Punishment that is too severe or disproportionate to the violation can be considered unfair and can affect students' relationships with school and learning.