Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.139
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana El-Iqtishady Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial Jurnal Hukum dan Konstitusi
Irma Mangar
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik Mangar, Irma; Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin; Alamanda, Asri Elies
Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jurnallisyabab.v5i1.239

Abstract

Regulations are constantly changing as a result of social growth. Political, economic, social, and cultural progress, as well as technological and scientific (information and technological) progress and people's mentality, are all factors to consider. Some strong factors influence actual development, among others: people's way of thinking/outlook on life, aspirations and demands for justice, This legal research tries to solve difficulties or problems by collecting points of view or opinions from various legal professionals, with the aim of providing the right perspective. The concept of enacting this law, which puts the public interest first, requires an independent and autonomous parliament, Participation is not enough just for a handful of people sitting in representative institutions because institutions and people sitting in representative institutions often use politics to fight for their own personal or group interests in the name of the interests of the people. Community participation is a crucial component in producing responsive legal products
Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata Wahju Indarta, Didiek; Mangar, Irma; Imelda Ristasaputra, Juventia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4701

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta causa yang halal. Selama syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, dalam hukum agraria, keberlakuan asas pemisahan horizontal menyebabkan kepemilikan tanah tidak secara otomatis meliputi kepemilikan bangunan atau benda yang berada di atasnya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tanah yang juga memuat peralihan bangunan harus didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perjanjian jual beli tanah dan bangunan dapat dinyatakan sah berdasarkan syarat Pasal 1320 KUH Perdata, peralihan hak atas tanah baru diakui secara hukum apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan demikian, penerapan asas pemisahan horizontal memiliki implikasi bahwa objek tanah dan bangunan dalam transaksi hukum harus dinyatakan secara tegas dan diproses sesuai prosedur agraria agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.
Kedudukan Hukum Dalam Menjawab “Hilangnya Rasa Aman Dan Hak Konstitusional Terhadap Pejabat Negara Pada Chaos Agustus” Mangar, Irma; Shinta Azzahra Sudrajat
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4702

Abstract

Constitutionally, state officials have the right to work in an environment free from threats, violence, or pressure that could affect their independence. This constitutional right includes not only protection of physical safety, but also protection of freedom of decision-making, carrying out government duties, and accessing state facilities without barriers. When the August Chaos occurred, various forms of disturbance, whether in the form of uncontrolled crowds, anarchic actions, or public disinformation, had the potential to damage the situation and create an unsafe work environment for state officials. The loss of security in state officials has a direct impact on the disruption of the wheels of government. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms which of course is descriptive, this research is carried out in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data fillers in this research so that later the point of solving the problem will also be found. One of the most turbulent periods in Indonesia's constitutional dynamics was the "August Chaos" incident. The incident not only tested the resilience of state institutions, but also highlighted how vulnerable the position of state officials is when there is sudden and uncontrolled socio-political unrest
Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum Menjadi Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia Wibowo, Teguh; Irma Mangar
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4703

Abstract

Abstract: Law enforcement is a prerequisite for realizing legal protection in Indonesia. Law enforcement in Indonesia is a complex and ongoing issue, involving various structural, cultural, and political factors. Although Indonesia has a clear legal framework, the implementation of law enforcement often does not reflect the principles of justice and transparency. This research is a normative research. Normative legal research has a tendency to portray law as a prescriptive discipline where it only looks at law from the perspective of its norms which are of course descriptive. This research was conducted in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data filler in this research so that later the problem will be found. Implementation of the Supremacy of Law in Indonesia: Fact or Illusion that in the realization of law enforcement there are several obstacles, especially obstacles from the legal system itself. It is hoped that students are able to overcome and improve by channeling their aspirations in solving these obstacles. Students as academics must implement their actions to advance this country and represent the aspirations of the community because basically students uphold the interests of the community.
Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah Yasin, Bukhari; Mangar, Irma
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4704

Abstract

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, evaluasi terhadap penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sering kali tidak memiliki independensi, kompetensi, maupun sumber daya yang memadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif. Guna terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan   memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.  
Sosialisasi Peran Generasi Muda dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of Young Generation in Fostering Cultural Values in the Community of Padang Village Trucuk District Mangar, Irma; Sudrajat, Shinta Azzahra; Pangestika, Pingkan Widya
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8942

Abstract

Desa Padang, kecamatan Trucuk, merupakan wilayah yang kaya akan nilai-nilai budaya lokal, tradisi gotong royong, serta kearifan sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai merasakan adanya pergeseran peran generasi muda dalam melestarikan dan menumbuhkan nilai-nilai budaya tersebut. Pelaksanaan sosialisasi peran generasi muda dalam menumbuhkan nilai-nilai budaya di masyarakat di desa Padang, kecamatan Trucuk, yang diselenggarakan di Balai Desa Padang dan dihadiri oleh 40 peserta, dilaksanakan dengan metode yang terstruktur, partisipatif, dan disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Pendekatan ini dirancang agar materi tidak hanya dipahami secara Teori. tetapi juga mampu menggerakkan kesadaran dan motivasi peserta untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya desa. Krisis budaya yang mulai dirasakan masyarakat desa Padang pada dasarnya bukan hanya disebabkan oleh masuknya pengaruh luar, tetapi juga karena menurunnya tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial budaya di desa. Melalui sosialisasi ini, pemuda diharapkan memahami bahwa nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kebersamaan merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang perlu terus dijaga dan diamalkan.  
Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di SMK GAMA Kedungadem: Socialization Program on Legal Standing in Facing the Challenges of Globalization at SMK Gama Kedungadem Yasin, Bukhari; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies; Kholifah, Ummu Nur
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8952

Abstract

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi yang diselenggarakan di Aula SMK GAMA Kedungadem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 100 siswa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem berhasil menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga fondasi yang menjaga keadilan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.   
Legal Protection for Children from the Impact of Violence in Online Games Handayani, Tri Astuti; Mangar, Irma
Journal of Development Research Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Number 2, November 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v9i2.497

Abstract

Digital games offer fast and wide access, even allowing players from different countries to connect with each other. Purchasing goods or services in the game is relatively easy and can be done from anywhere. Due to the ease of access and support for internet connections, digital games are now more popular than traditional games, especially by children. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms which of course is descriptive, this research is carried out in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data fillers in this research so that later the point of solving the problem will also be found. That in accordance with the mandate of the law, children who are victims of violence have the right to protection. This research is seen as very important to be carried out. Although a number of previous studies have discussed legal protection for children as victims of pornography crimes, the authors feel the need to conduct a more in-depth study regarding legal protection for children from the impact of violence in online games. This focus is expected to make a new and relevant contribution to child protection efforts in the digital era.
Legitimasi dalam Menjawab Permasalahan Hukum Tentang Batasan Waktu Demonstran Mansur, Mochammad; Mangar, Irma
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.5735

Abstract

In the legal view, demonstrations or demonstrations are a tangible form of freedom of expression guaranteed by the constitution. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28E, provides the basis that everyone has the right to express their opinions, assemble, and association. To ensure that these freedoms can run in an orderly and safe manner, the state then regulates its mechanism through Law Number 9 of 1998 concerning the Freedom of Expression in Public. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms, which of course is descriptive. The time limit is often the reason for the dispersal of actions even though they are peaceful, thus causing the potential for abuse of authority by the authorities. In addition, the absence of a mechanism of flexibility or exceptions under certain conditions makes its implementation prone to conflict between demonstrators and law enforcement
Co-Authors Agustina, ria Al Mahdi, Sholahudin Ahmed Allichia Errika Safitri Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia, Nanda Dwi Asri Elies Alamanda Asri Elies, Asri Elies Author Alami, M. Aqiel Bella Wahyu Satrya L, ⁠Okta Bunga Candra Kanti Damayanti, Miranda Dianafa Sasita A Didiek Wahju Indarta Errika Safitri, Allichia Fachryan Lesmana, Ryan Fikri Ardiansyah Firli Nanda Saputri Firman Subangun Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Imelda Ristasaputra, Juventia Indah Sekar Arum Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah Lesmana, Ryan Fachryan Luluardi, Yunas M. Abdim Munib M. Ihsan Asyik Amali M. Qafid Jalaludin Mansur, Moch Maya Novatina Melisa Putri Moch. Abidin Maula Mochamad Mansur Muhammad Rosyid Ridho Muhammad Rosyid Ridho Mutmainah, Lailatul Nafatio Dwiki Romadhon Nanda Dwi Aprilia Nur A, Selviana Nur Khalifah, Ummu Nurul Fajriyah Pangestika, Pingkan Widya Puput Meira Anggraeni, Rista Putra Alviano Raymound Rahma Fatmawati Ria agustina Ridho , Muhammad Rosyid Rista Puput Meira Anggraeni Rohmatul Ummah Romadhon, Nafatio Dwiki Sasita A, Dianafa Selviana Nur A Shinta Azzahra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Sholahudin Ahmed Al Mahdi Sukoco, Mohammad Swastika Rahmania, Cindy Tahe , Nur-amimi Teguh Wibowo Tri Astuti Handayani Ulinnuha Nurrana Yasin, Bukhari Yunita, Dea ⁠Okta Bella Wahyu Satrya L