Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Bawah Standarisasi dalam Perspektif Keadilan Ni Putu Sintiya Puspitasari; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.601

Abstract

The increase in the number of vehicles in Indonesia shows that there is a dynamic growth of public transportation in line with economic development. This growth requires more efficient fuel distribution management so that people's energy needs can be met according to standardization. The problem arose when Pertalite fuel allegedly caused damage to the engine of the consumer's vehicle, so the consumer demanded compensation. The purpose of this study is to analyze the form of consumer losses and legal remedies in the perspective of justice. This research uses normative research methods based on primary and secondary legal sources, as well as legislative, factual, and conceptual approaches. The results of this study confirm that losses experienced by consumers include technical, economic, and social aspects, as well as weak business actors' accountability. ha katas Compensation, the realization of compensation by business actors has not run optimally. Legal remedies can be pursued through litigation and non-litigation through BPSK which is faster and more efficient, but the challenge of proving it is an obstacle. The principle of corrective justice according to Aristotle emphasizes the importance of reparation for losses in proportion. To ensure substantive justice, the state needs to strengthen oversight and improve access to information for consumers.
Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum Ida Ayu Dwi Indah Jayanti; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.603

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital bernilai ekonomis yang berpotensi digunakan dalam transaksi pembiayaan. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan NFT sebagai objek hukum dan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis kualifikasi NFT sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukannya sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun belum dapat diakui secara optimal sebagai objek jaminan karena ketiadaan pengaturan eksplisit, sistem pendaftaran, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.
Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Merek Terkait Riview Negatif Food vlogger Di Media Sosial Dela Andiniyanti; Bagus Gede Ari Rama; Ketut Elly Sutrisni; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.637

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap reputasi merek akibat riview food vlogger di media sosial. Permasalahan ini penting seiring meningkatnya pengaruh food vlogger dalam membentuk citra produk kuliner. Kasus antara Clairmont Patisserie dan food vlogger Codeblu menggambarkan konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi merek di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 6 huruf b UUPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa review negatif masih termasuk bentuk kebebasan berekspresi, namun harus disampaikan berdasarkan fakta dan itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta pedoman etik dalam penyampaian ulasan di media sosial.
Tanggung Jawab Klinik Kecantikan Memberikan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Akibat Pelayanan Tanpa Izin Putu Pande Ayu Sintya Mahadewi; Komang Satria Wibawa Putra; Ketut Elly Sutrisni; Kadek Julia Mahadewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.661

Abstract

Riset ini tujuannya untuk mengkaji tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat pelanggaran pelayanan tanpa izin melalui pendekatanbyuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada Per-UU, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha. Fenomena maraknya klinik kecantikan illegal menunjukan adanya kelemahan pengawasan dan ketidakjelasan norma, yang berdampak pada meningkatnya resiko kerugian bagi konsumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai klinik kecantikan belum ditata dengan khusus dalam Per-UU Indonesia, sehingga memunculkan kekosongan norma terkait standar operasional dan akreditasi. Kekaburan norma juga terlihat dalam batasan definisi tenaga kesehatan dan ruang lingkup tindakan estetika medis, sehingga membuka peluang terjadinya praktik ilegal. Tanggung jawab hukum pelaku usaha mencakup tiga aspek, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Riset ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi melalui pengaturan khusus tentang klinik kecantikan, penegasan standar layanan, serta penguatan instrumen pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dan menciptakan kepastian hukum dalam praktik layanan. Kata kunci: Klinik kecantikan, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik Dikaitkan dengan Kebocoran Data Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 Mbalur, Nicolas Roing; Sutrisni, Ketut Elly; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.1994

Abstract

The digitalization of land administration through electronic land certificates, as regulated under the ATR/BPN Ministerial Regulation No. 3 of 2023, introduces efficiency and transparency but simultaneously raises concerns regarding the protection of personal data. A critical issue lies in the lack of detailed regulatory provisions governing data breach handling and legal accountability. This study aims to examine the forms of legal protection for personal data within the electronic land certificate system and to analyze the legal responsibilities arising from potential data breaches. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal protection is implemented through preventive mechanisms, including information system security and restricted access, as well as repressive measures based on the Personal Data Protection Law and Electronic Information and Transactions Law. However, the current regulation does not comprehensively address technical safeguards, sanctions, or specific procedures for data breach mitigation. This gap highlights the need for strengthening regulatory frameworks and improving cybersecurity measures to ensure more effective legal protection for electronic land certificate holders.
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Satwa Dilindungi dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Kasus Perdagangan Burung di Mojokerto Wicaksana, William Gagas; Sutrisni, Ketut Elly; Shudarma, Kadek Januarsa Adi; Prasada, Dewa Krisna
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2008

Abstract

The illegal trade of protected wildlife in Indonesia continues to occur, including through digital platforms such as social media and instant messaging applications. This condition raises legal issues, particularly regarding the validity of sale and purchase agreements when the object being traded is prohibited by law. This study aims to examine the validity of agreements involving protected birds from the perspective of Indonesian civil law and to analyze the legal consequences arising from such transactions. The research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although agreements between parties may fulfill elements of consent and capacity, they fail to meet the requirement of a lawful cause as stipulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The object of the agreement contradicts Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Consequently, such agreements are considered null and void by law and do not produce binding legal effects. Therefore, civil law does not provide legal protection for transactions involving prohibited objects.
Economic Empowerment of Gelgel Indigenous Village Communities Due to the Impact of Covid-19 Through Village Credit Institutions AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisni; Ida Ayu Oka Martini
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5716.65-70

Abstract

Since then, the government has taken a number of steps to mitigate the impact of the Covid-19 epidemic in a number of industries. Restrictions on community activities affect business activities which in turn have an impact on the economy in the employment sector. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic, assistance was held for the Gelgel Indigenous Village community in order to help the community's economy in order to meet the needs of their family life. The assistance provided in this activity is to obtain cheap credit bailouts from the Gelgel Village Traditional Village Financial Institution (LPD) in the Klungkung Regency and District by providing loan capital for workers who have been dismissed due to the closure of the company where they work. work. This activity aims to help the Gelgel Traditional Village community in their economic sustainability. The method used is the method of analyzing the community situation. The results show that of the three indicators, namely interpersonal roles, information-related roles, decision-making roles, it can run well.
Strategic Effort for Tourism Guide Tourism Development in Besakih Village Area Post-Covid-19 Pandemic AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ketut Elly Sutrisnis; Ida Ayu Oka Martini
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5717.102-106

Abstract

Efforts are made to the development of sectors of the economy, business, and tourism in promoting the needed strategy which aims to determine the effectiveness of the campaign that carried the Department of Tourism Village Besakih in improving return the number of visits wisatawannya to the village of Besakih post pandemic Covid 19 In this method of community service activities, namely using the method of observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study the data in the above can be concluded that the strategy of promotion of the Office of Tourism and the village of Besakih in increasing the number of travelers per week experienced peningkatan.hal it can be seen from the data visit travel Desa Besakih on the chart above.
The Effect Of Emotional Intelligence, Work–Life Balance, And Job Satisfaction On Employee Engagement Among Generation Z Workers In Denpasar Ni Putu Intan Lestari; I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra; Ketut Elly Sutrisni; I Putu Dharmawan Pradhana
YUME : Journal of Management Vol 9, No 2
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yume.v9i2.11513

Abstract

Employee engagement is essential for sustaining organizational performance, particularly among Generation Z employees who have distinct work expectations and values. The rapid growth of the service and tourism sector in Denpasar requires organizations to understand key psychological and organizational factors that foster engagement among young workers. Emotional Intelligence, Work Life Balance, and Job Satisfaction are considered important resources within the Job Demands Resources framework that can strengthen motivation and work involvement.This study examines the influence of Emotional Intelligence, Work Life Balance, and Job Satisfaction on Employee Engagement among Generation Z employees in Denpasar. A quantitative explanatory approach was used, with data collected through structured questionnaires from employees in the service and tourism industries. Multiple regression analysis was applied to assess both partial and simultaneous relationships among the variables.The results show that Emotional Intelligence, Work Life Balance, and Job Satisfaction positively affect Employee Engagement, with Work Life Balance emerging as the most influential factor. This reflects Generation Z’s strong preference for flexibility and psychological well-being. Emotional Intelligence enhances resilience and interpersonal effectiveness, while Job Satisfaction strengthens motivation and attachment to work. These findings highlight the importance of integrating personal capabilities and supportive organizational practices to enhance engagement among Generation Z employees.
Co-Authors Adhitya, Sang Putu Dimas Adibah, Mawar Farah Agus Putu Abiyasa Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Istri Agung Maheswari Anggareksa, I Putu Yoga Ariska Amanda Putri Ayu Sri Swadesi, Ni Komang Bagus Gede Ari Rama Baskara, I Wayan Deano Wetha Berliana Putri, Ni Kadek Dea Budiana, I Nyoman Charles Triyono Mula Dela Andiniyanti Desak Made Sukarnasih Dewi, Putu Sasmita Dimastari, Ni Nyoman Ezzerouali, Souad Ahmed Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Putu Gita Savitri I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Komang Adi Saputra I Made Suidarma I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra I Putu Dharmawan Pradhana Ida Ayu Dwi Indah Jayanti Ida Ayu Oka Martini Ivan Ardiyanto Wiguna Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Ayu Mega Cahyaningrum Luh Ketut Sintya Indah Sukma Dewi M Doni Permana Putra Made Kembar Sri Budhi Mahyuni, Luh Putu Martini , Ida Ayu Oka Mbalur, Nicolas Roing Ni Kadek Ratna Sari Ni Ketut Ajeng Ayu Pramita Sari Ni Ketut Manik Ulandari Ni Made Dhian Rani Yulianti Ni Made Prihanadi Dwi Surya Putri Ni Putu Intan Lestari Ni Putu Nina Eka Lestari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sintiya Puspitasari Ni Putu Yunita Anggreswari Ni Wayan Lasmi Niartini, Ni Kadek Wika NK Jaya NK Jaya, NK Nuning Indah Pratiwi Nuraga, Ketut Nyoman Tresha Ifany Putri Pucangan Parasari, Nyoman Sri Manik Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Ariska Amanda Putu Pande Ayu Sintya Mahadewi Satria, Wahyu Indra Shudarma, Kadek Januarsa Adi Subagyo, Wahyu Tee-anastacio, Princess Alyssa Veronika Frinka Rambo Wahyu Indra Satria Wayan Suderana Wicaksana, William Gagas Wiguna, Ivan Ardiyanto Yoshi, I Ketut