Claim Missing Document
Check
Articles

PROSEDUR PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA RINA SULISTINA WAHID; IRSYAD DAHRI; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.756 KB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, (2) mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu 4 orang Staf Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta 3 orang pemohon, dan data sekunder berupa UUPA dan SOP BPN untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di Kantor Pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 sampai 20 hari, penerbitan sertifikat. (2) Hambatan-hambatan dalam Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yaitu hambatan internal: sumber daya manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Adapun hambatan eksternalnya: banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan Pajak-Pajak yang harus dibayarkan. Kata Kunci: Prosedur, Balik Nama, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah  Abstract: This study aims to: (1) find out the procedure for implementing the name of the land title certificate in the Land Office of the Bulukumba Regency, (2) find out the obstacles that arise in the implementation procedure of the name of the land title in the Bulukumba District Land Office . This research uses qualitative descriptive research. The approach used is a qualitative approach. By using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data source consisted of primary data, namely 4 staff members of Bulukumba District Land Office Staff, and 3 applicants, and secondary data in the form of BAL and BPN SOP to find out the Procedure for Reverse Name of Land Rights Certificate at the Land Office of Bulukumba Regency. The results of the study show that: (1) The Procedure for Reversing the Name of Land Rights Certificate can be done through several stages, namely: registration of land title certificate, inspection of files in the Land Office, payment of registration fees for land rights, processing, recording and correspondence with a period of 7 to 20 days, certificate issuance. (2) Obstacles in the Implementation Procedure Name of Land Rights Certificate, namely internal barriers: insufficient human resources (HR), and the number of applications submitted at the Bulukumba Regency Land Office. As for external barriers: the number of heirs whose homes are far apart, and there are arrears in taxes that must be paid. Keywords: Procedure, Behind Name, Certificate of Ownership of Land 
STUDI TENTANG TAWURAN ANTAR WARGA DI KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO LISDAYANTY .; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.767 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penyebab terjadinya tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa, 2) Dampak yang ditimbulkan tawuran antar warga di kelurahan rappojawa kecamatan Tallo, 3) Upaya penyelesaian tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa kecamatan Tallo.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kulitatif untuk mengetahui penyebab, dampak dan upaya penyelesaian tawuran antar warga di Kelurahan Rappojawa. Hasil penelitian menunjukka bahwa: 1). Penyebab tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa kecamatan Tallo yaitu, a. masalah ketersinggungan, b. masalah individu, c. masalah setelah minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang 2). Dampak yang ditimbulkan dari tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa kecamatan Tallo yaitu, a. Dari segi psikologis, b. fasilita umum, c. Ekonomi, d. Bahkan dampak fisik yang di alami sebagaian masyarakat walaupun tidak terlibat dalam tawuran tersebut. 3). Upaya penyelesaian antar warga di Kelurahan Rappojwa kecamatan Tallo yaitu, dengan mendahulukan pendekatan Restoratif dengan melibatkan Tokoh masyarakat, pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pendekatan kepada warga yang selalu terlibat tawuran, jika upaya tersebut tidak berhasil maka tokoh masyarakat dan pemerintah menyerahkan kepada lembaga yang berwenang (kepolisian). Apabila ada korban yang melapor akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.KATA KUNCI : Studi, Tawuran, Warga  ABSTRACT: This study aims to determine: 1) cause of fighting between residents in the village Rappojawa, 2) The impact of fighting between residents in the village sub-district rappojawa Tallo, 3) The resolution attempts brawl between residents in the village sub-district Rappojawa Tallo.Untuk achieve that goal then researchers used a technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Approach to this type of research is a qualitative approach. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the causes, effects and remedies brawl between residents in the Village Rappojawa. Menunjukka research results that: 1). The cause of fighting between residents in the village Rappojawa Tallo subdistricts, namely, a. problems offense, b. individual issues, c. problems after drinking and drugs 2). The impact of fighting between residents in the village Rappojawa Tallo subdistricts, namely, a. Psychological terms, b. fasilita general, c. Economic, d. Even experienced physical impact on the community in part, although not involved in the brawl. 3). The resolution attempts among residents in the Village Rappojwa subdistrict Tallo namely, by giving priority to approaches Restorative involving community leaders, government and authorities to approach people who are always involved in the brawl, if these efforts do not succeed then the community leaders and the government handed over to the competent authorities (police). If there is a victim who reports will be processed in accordance with applicable law.Keywords: Study, brawl, Residents     
PEMAHAMAN NILAI-NILAI DASAR PROFESI DAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Irsyad Dhahri; Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.329 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i2.10040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran mengenai pemahaman, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai dalam lingkungan FIS UNM tentang nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatus Sipil Negara (ASN). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik sampling adalah sampel total atau penelitian populasi. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang memberi penjelasan dan argumentasi terhadap variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu tingkat pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), sub variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai dasar profesi, dan budaya kerja ASN. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemahaman pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNM tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara cukup baik/tinggi, dimana sebagian besar yang mengetahuinya, telah mendengar keberadaan undang-undang ASN, mengetahui UU No. 5 Tahun 2014 sebagai undang-undang ASN, mengetahui isi/materi yang dalam UU No. 5 Tahun 2014, dan mengetahui nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) masa kerja/pangkat/golongan, (b) jabatan yang diemban, (c) pendidikan, (d) status Aparatur Sipil Negara (PNS dan/atau Kontrak). (2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, (b) model pembinaan dari pimpinan fakultas/universitas, (c) iklim/suasana kerja dan/atau lingkungan kerja, dan (d) fasilitas penunjang.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE (Studi pada Polres Bone) Irsyad Dhahri; Karmila Karmila
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.113 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i1.10029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Modification of District Integrated Administrative Services (PATEN) and Super Service Delivery Models at Polewali Mandar Sitti Chaeriah Ahsan; Risma Niswaty; Irsyad Dhahri
Iapa Proceedings Conference 2021: Sub Theme: Agile Governance in the Society 5.0
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2021.516

Abstract

In order to realize the demands of the community in service, the government will seek several things to improve the quality of services provided by bringing up a policy. To produce a quality policy requires good cooperation by the local government. Improving public services to optimize services in the regions can be done by reforming the administration at a level that is directly dealing with the community, namely at the sub-district level and implementing innovation. The innovation in question is the sub-district integrated administrative service system (PATEN). PATEN is held with the aim of realizing the sub-district as a community service center and becoming a service node for the one-stop integrated service agency/office (PTSP) in the district for sub-districts whose geographical area will be more effectively and efficiently served through the sub-district. With a qualitative method, this research on the implementation of PATEN in Polewali Mandar was studied based on the concepts of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Obstacles encountered in communication due to limitations in providing patent services to the public during the covid 19 pandemic, PATEN service providers were provided with training, related to disposition, clearer supervision standards were needed regarding the use and supervision of budgets by districts so that achievements and obstacles could be evaluated on a regular basis ; and simplification of standard operating procedures on aspects of bureaucratic structure.
INDONESIAN HUMAN RIGHTS POLITIC IN A RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT Irsyad Dhahri Samad
Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Vol 1, No 1 (2018): 1st National Seminar on Elementary Education (SNPD 2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.683 KB) | DOI: 10.20961/shes.v1i1.23816

Abstract

Although restorative justice model has been discouraged internationally, Indonesia has not formally used it within the judicial system. Therefore, in a way to socialize the model, the author is analyzing the cogency of a restorative theory of Primary Stakeholder proposed by McCold using Social Discipline concept on Indonesian human rights cases: Masykur Abdul Kadir against the Terrorism Act, Abilio Soares against Human Rights Court Law, and former members of Indonesian Communist Party-PKI against the General Election Law. The cases were in line with past actions but were in conflict with  constitutional human rights protection, so then decided by the Constitutional Court. It were found that the court had to accomplish the needs of legal and political interests within the same time in a way to protect human rights and social comments were matter as they were driving court decisions of the cases. By this, although Masykur and other Bali Bombs trials had attracted social attentions leading to a high social sentiment to punished perpetrators, his legally constitutional rights that also supported by public opinion alongside government political deed had challenged the application the restorative concept. This was also seen in cases of Soares and former members of Indonesian Communist Party.
Penerapan Restorative Justice Pada Anak Yang Dinikahkan Secara Paksa Ahmad Syahril Yunus; Irsyad Dahri; Manan Sailan
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i1.31767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: 1) Wujud penerapan pendekatan restorative justice terhadap anak yang dinikahkan paksa di Kabupaten Gowa; dan 2) Mekanisme pendekatan restorative justice untuk melindungi hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipilih juga bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data, meliputi: data primer maupun data sekunder akan diubah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya di deskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.       Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wujud penerapan pendekatan restorative justice terhadap anak yang dinikahkan paksa di Kabupaten Gowa bahwa untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang dengan melibatkan anak, orangtua dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki. dan (2) Mekanisme pendekatan restorative justice untuk melindungi hak anak yakni dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban, pelaku, orang tua pelaku, tokoh masyarakat dan ketua adat. Lalu para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginan yang ingin dicapai terhadap kasus tersebut
Analisis Hukum Peran Serikat Pekerja (Studi Pada PT CS2 Pola Sehat Maros) Sadikin Sahir; Irsyad Dahri; Mustaring Mustaring
Phinisi Integration Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v5i2.33623

Abstract

Workers or laborers are the cogs that make the company always operate and produce. In the process of running a business, workers often become victims of arbitrariness carried out by employers by not giving workers rights. In an effort to ensure that there is no arbitrariness as described previously, the government makes labor laws that employers must comply with. On this basis, workers create a forum or organization that focuses on ensuring that their rights are fulfilled by the company and establishing good relations between workers and the company. This forum is called a trade union/labor union. Trade unions/labor unions are representatives of workers/labor in the company as representatives of workers expressing their aspirations in resolving disputes or building harmonious relationships with employers. The study was conducted by the researcher using a statue approach in normative legal research and a qualitative approach in empirical legal research. The purpose of this study is to analyze the extent to which the role of trade unions in its efforts to provide protection to workers and achieve good industrial relations legally. The population of the study were 101 members of PUK PT. CS2 Pola Sehat in Maros and the sample was 20 people. The data of the study were obtained from the results of filling out questionnaires, interviews, and observations made by the researcher. This study employed a simple statistical descriptive analysis to analyze the results of the survey questionnaire. Based on the results of the study, it is concluded that the trade unions at PT. CS2 Pola Sehat in Maros are active in carrying out their roles in resolving labor disputes, creating harmonious, dynamic, and fair as well as channeling the aspirations of workers.
Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Zulhastanto Zulhastanto; Amiruddin Barinong; Irsyad Dhahri
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.474 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i2.324

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar; dan 2 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar terlaksana kurang efektif, terutama yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana yang harus dilaksanakan dengan konsisten dengan syarat: berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of remissions for corruption convicts in terms of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison; and 2 factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) The implementation of remission for corruption convicts after the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison was ineffective, especially those related to the terms and procedures for granting remissions to prisoners that must be implemented consistently on condition: of good behavior; and has served a sentence of more than 6 (six) months .; and (2) legal substance factors, legal structure, legal facilities and infrastructure, legal culture, and legal awareness have little effect on the implementation of remissions for convicts of corruption after the existence of PP Number 99 of 2012 in Class I Makassar Lapas.
PEMBERIAN SANKSI DALAM MEMBENTUK KARAKTER DISIPLIN SISWA DI SMP NEGERI 3 BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG Sunniati Sunniati; Irsyad Dahri; Nurharsya Khaer Hanafie
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Giving Sanction in Shaping The Disciplined Character of Students at SMP Negeri 3 Bissappu Bantaeng city. Thesis of the Faculty of Socail Sciencies  and Law, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Makassar State University. Guided by Mr. Irsyad Dahri as Supervisor I and Mr. Nurharsya Khaer Hanafie as Supervisor II.This study aims to find out (1) How the picture of sanctioning in shaping the character of student discipline. (2) Factors affecting the formation of the disciplinary character of students of SMP Negeri 3 Bissappu. The approach used in this study is a qualitative approach using a qualitative type of descriptive research with data sources obtained from teachers of SMP Negeri 3 Bissappu, sanctioning in shaping the character of student ddisciplineFrom the results of this study concluded that (1) giving sanctions in shaping the character of student discipline in accordance with the Child Protection Act, such as giving sanctions in the form of assignments (essays or notes), positive guidance, 3x reprimands and suspension which is only to educate so that students get a deterrent effect without doing physical or fear, but for the rest it is necessary for each student to be aware of the problems he is.  As for (2) the factors that influence the imposition of sanctions are 3, namely family (parental care patterns of each parent), association (adolescents who are looking for their identity), teachers (teacher’s attention is needed by students).Keywords: Sanctioning, Discipline Character, and School.Abstrak: Pemberian Sanksi dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa di SMP Negeri 3 Bissapu Kabupaten Bantaeng. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Irsyad Dahri selaku Pembimbing I dan Bapak Nurharsya Khaer Hanafie selaku Pembimbing II.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana gambaran pemberian sanksi dalam membentuk karakter disiplin siswa. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter disiplin siswa SMP Negeri 3 Bissappu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari guru smp negeri 3 bissappu, pemberian sanksi dalam membentuk karakter disiplin siswa.Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pemberian sanksi dalam membentuk karakter disiplin siswa yang bersesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti pemberian sanksi dalam bentuk tugas (essay atau catatan), bimbingan positif, teguran sebanyak 3x dan skorsing yang sifatnya hanya untuk mendidik agar peserta didik mendapatkan efek jera tanpa melakukan fisik atau rasa takut, tetapi selebihnya perluh kesadaran siswa masing-masing akan permasalahan yang ia perbuat. Adapun (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi ada 3, yakni keluarga (pola pengasuhnya masing-masing orang tua), pergaulan (masa remaja yang mencari jati dirinya), guru ( perhatian guru sangat di butuhkan oleh peserta didik).Kata Kunci: Pemberian Sanksi,  Karakter Disiplin, Sekolah