Claim Missing Document
Check
Articles

A Jurisprudential Analysis of the Ammatoa Indigenous People's Legal Rights over the Management of Customary Forests in Bulukumba Samad, Ansyaruddin; Rifdan, Rifdan; Dhahri, Irsyad
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Volume 11, Issue 2, 2024
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71309/administrare.v11i2.6378

Abstract

The Ammatoa Kajang indigenous community is a group that has lived for generations within the Kajang customary area, holding sovereignty over their land and natural resources, and regulating their socio-cultural life based on customary law and the traditional institution of "Pasang ri Kajang." Research has shown that indigenous communities in Indonesia have traditionally succeeded in preserving and enriching the biodiversity of nature. The Ammatoa Kajang community has autonomy in managing their customary forest. The research method used is descriptive qualitative with a sociological legal approach aimed at gaining legal knowledge. It begins with secondary data as initial information, followed by primary data gathered from the field or the community, studying the effectiveness of a regulation, and seeking to explore the relationship between various phenomena. Data collection tools include document studies or literature reviews and interviews. The research findings show that Ammatoa, as the head of the Kajang indigenous community, emphasizes the importance of prioritizing customary law in every aspect of the Kajang indigenous people's lives, including in resolving issues within the community. The Ammatoa Kajang community resolves and defends their customary territory using customary law as outlined in “Pasang ri Kajang.” Sociological Jurisprudence views law as a living part of society, continually adapting to social changes and the needs of its people, while still being rooted in shared communal values
PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI) DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR: KEGIATAN DISEMINASI DAN SIMULASI PEMBELAJARAN Sulfikar; Anwar Korompot, Chairil; Dhahri, Irsyad; Fauzan, Muhammad Miftah
ABDI KIMIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024): Jurnal Edisi Juni
Publisher : Jurusan Kimia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/abdi.v1i2.2907

Abstract

Penggunaan Bahasa Inggris sebagai Medium of Instruction (EMI) di Universitas Negeri Makassar (UNM) telah dilakukan melalui kegiatan diseminasi dan simulasi pembelajaran. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan dosen UNM tentang EMI sebagai strategi pengajaran dan program pengembangan universitas. Kegiatan simulasi pembelajaran dilakukan di kelas kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa EMI dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa dan dosen UNM. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan dosen dalam menggunakan bahasa Inggris dan kurangnya lingkungan bahasa Inggris di kampus
Transformasi Layanan Akademik: Analisis Bibliometrik Penelitian Mahasiswa UNM dalam Konteks Inovasi Pendidikan Niswaty, Risma; Dhahri, Irsyad; Rifdan, Rifdan; Ahyar, M Ahnaf Nadewa Biyangsa
Indonesian Journal of Social and Educational Studies Vol 6, No 2 (2025): Indonesian Journal of Social and Educational Studies (Article in Press)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/ijses.v6i2.78486

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tren, fokus, dan kolaborasi topik penelitian mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berkaitan dengan Transformasi Layanan Akademik dan Inovasi Pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi mahasiswa dalam diskursus inovasi dan reformasi pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks layanan akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Bibliometrik dengan desain kualitatif deskriptif. Data penelitian berasal dari metadata (judul, abstrak, tahun, kata kunci, kesimpulan, saran, dan penulis) dari seluruh skripsi, tesis, dan/atau disertasi mahasiswa UNM yang relevan dengan kata kunci "Layanan Akademik", “Syam-OK”, dan "Inovasi Pendidikan". Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak bibliometrik (yaitu VOSviewer dan Phyton) untuk memvisualisasikan: (1) tren publikasi berdasarkan tahun, (2) co-occurrence kata kunci untuk mengidentifikasi tema-tema dominan, dan (3) jaringan kolaborasi antarprogram studi atau fakultas. Interpretasi temuan dilakukan secara mendalam (kualitatif) untuk mengidentifikasi pola transformasi layanan.  Temuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penelitian yang berfokus pada digitalisasi layanan akademik dan implementasi e-learning pasca-pandemi, yang merefleksikan upaya transformasi institusional. Kata kunci dominan mengelompok pada isu Kualitas Layanan, Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), dan Efektivitas Pembelajaran Online. Analisis kolaborasi juga mengindikasikan bahwa penelitian terkait inovasi pendidikan didominasi oleh program studi kependidikan, namun mulai terjadi integrasi topik dengan program studi yang berfokus pada teknologi dan manajemen. Kata Kunci: Transformasi,  Layanan Akademik, Analisis Bibliometrik, Penelitian Mahasiswa, Inovasi Pendidikan
Dinamika Relasi antara Hukum, Politik, dan Media dalam Pembentukan Etika Sosial Masyarakat di Era Digital Kasmawati, Andi; Dhahri, Irsyad; Amar, Muh.
Seminar Nasional LP2M UNM SEMINAR NASIONAL 2025 : PROSIDING EDISI 4
Publisher : Seminar Nasional LP2M UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika relasi antara hukum, politik, dan media dalam pembentukan etika sosial masyarakat Indonesia di era digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum, politik, dan media bersifat interdependen dan berperan penting dalam membentuk etika sosial masyarakat Indonesia, khususnya di era digital yang sarat dengan arus informasi yang cepat dan dinamis. Ketika lembaga hukum mampu menjaga independensi serta integritasnya, hukum berfungsi sebagai pilar keadilan dan penjaga moral publik. Namun, dominasi kepentingan politik dan orientasi kekuasaan sering kali menggeser fungsi hukum menjadi alat legitimasi politik, sedangkan media yang kehilangan profesionalisme dan objektivitas memperburuk distorsi terhadap nilai-nilai etika sosial. Di sisi lain, perkembangan media digital mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memicu polarisasi, disinformasi, dan erosi kepercayaan terhadap institusi hukum maupun politik. Dalam konteks tersebut, penguatan etika sosial hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara hukum yang berkeadilan, politik yang bermoral, dan media yang independen serta bertanggung jawab. Sinergi ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya tatanan masyarakat yang transparan, berintegritas, dan berkeadaban dalam menghadapi tantangan era digital.Kata Kunci: Etika sosial, hukum, politik, media, masyarakat
PERAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGGULANGI KASUS PENIPUAN ONLINE BERBASIS PESAN ELEKTRONIK Rifdan, Rifdan; Dahri, Irsyad; Baharsa, Pratiwi
Humano: Jurnal Penelitian Vol 16, No 1 (2025): PERIODE JUNI
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v16i1.9416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) menganalisis tantangan yang dihadapi Polrestabes Makassar dalam menangani kasus penipuan online yang berbasis pesan elektronik (2) solusi yang telah diterapkan Polrestabes Makassar guna menanggulangi kasus penipuan online yang berbasis pesan elektronik . Jenis Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan petugas kepolisian terutama bagian Sat Reskrim serta analisis dokumen terkait kebijakan penanganan kasus penipuan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tantangan utama yang dihadapi Polrestabes Makassar mencakup kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, jaringan pelaku lintas provinsi dan batasan hukum Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat memperbesar risiko menjadi korban penipuan online. (2) upaya penanggulangan, Polrestabes Makassar telah melaksanakan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan edukasi kesadaran masyarakat, penerapan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kampanye di media sosial dan penegakan hukum yang tegas. penelitian ini memiliki implikasi dalam menekan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya penanggulangan penipuan online berbasis pesan elektronik di era digital.
UPAYA KEPOLISIAN RI POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS INDRAYANI, DEWI; DAHRI, IRSYAD
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.125 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3730

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar. 2) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota makassar. 3) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya kepolisan RI Polrestabes Makassar dalam meningkatakan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Tekink anlisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna zebra cross sebanyak 4 orang dan pihak kepolisian Lalu Lintas 2 orang. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar masih sangat rendah. 2) Upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar adalah melakukan Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak,dan pejalan kaki, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota Makassar, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI, serta Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address dan juga memberikan teguran langsung 3) Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisan RI Polrestabes Makassar dalam meningkatakan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross adalah faktor penegak hukum (polisi), faktor pengguna jalan, dan faktor pengemudi. Kata Kunci : Upaya, Kesadaran Hukum,  dan Pengguna Zebra Cross  ABSTRACT: This study aims: 1) To know the legal awareness of the community in the use of zebra cross in the city of Makassar. 2) To know the efforts of Police Polrestabes Makassar police in raising awareness of community law in the use of zebra cross in the city of Makassar. 3) To know the factors that affect the effort Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross. This research uses data collecting technique that is observation and interview. Tekink anlisis data used is descriptive qualitative. population and sample in this study is the community of users of zebra cross as many as 4 people and the traffic police 2 people. The results of this study indicate that: 1) Public legal awareness in the use of zebra cross in the city of Makassar is still very low. 2) Police effort of RI Polrestabes Makassar in raising awareness of public law in the use of zebra cross in the city of Makassar is to conduct an orderly drill of traffic to the relevant institutions, the orderly of traffic to the crew of pedicab drivers, and pedestrians, city of Makassar, Counseling of orderly traffic to taxi driver, Coordination of orderly traffic to TNI member, and Coordination of orderly traffic to through public address and also give direct reprimand 3) Factors influencing effort of Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross is a law enforcement factor (police), a factor of road users, and driver factors. Keywords: Effort, Legal Awareness, and Zebra Cross Users
Analisis Sosio-Legal terhadap Praktik Perkawinan Usia Dini: Studi pada Masyarakat Pedesaan Sudirman, Muh.; Dahri, Irsyad; Nurwana, Nurwana
Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 9 No. 2 (2023): Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions of marriage in relation to early marriage practices, identify their causal factors, and examine community responses to such practices in Pallawa Village, Tellu Limpoe District, Bone Regency. The research employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews and documentation involving village officials, community members, and individuals engaged in early marriage. The findings indicate that Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, as amended, stipulates that the minimum legal age for marriage for both males and females is 19 years. Nevertheless, early marriages continue to occur through marriage dispensation granted by the Religious Court. The primary contributing factors include promiscuity, economic pressure, premarital pregnancy, and personal desire. In general, community members express disapproval of early marriage because it contradicts legal regulations and is considered to have potential negative social, psychological, and educational impacts on couples. These findings highlight a gap between legal norms and social realities, suggesting the need for strengthened legal awareness, family guidance, and institutional intervention to reduce early marriage rates and promote compliance with marriage law provisions.