Articles
<![CDATA[Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam prespektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Syahnur Aida Alifia]]>;
<![CDATA[Alamsyah, Sal Sabila]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>
<![CDATA[ Holistik Analisis Nexus Vol. 1 No. 6 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/nexus666
<![CDATA[Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menarik dan penting untuk dieksplorasi. Saksi nikah memiliki peran krusial dalam validasi pernikahan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan politikus sebagai saksi nikah dengan menelaah literatur hukum Islam dan pandangan ulama terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis dengan kajian pustaka yang melibatkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sahnya saksi nikah menurut hukum Islam meliputi: harus beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki (atau dalam beberapa pandangan, satu laki-laki dan dua perempuan), dewasa (baligh), berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bersih dari tuduhan, dan memahami bahasa ijab qabul. Dari perspektif ini, politikus yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dianggap sah sebagai saksi nikah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran politikus dalam institusi pernikahan menurut hukum Islam dan memperkuat pandangan bahwa setiap individu, termasuk politikus, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi yang sah dalam pernikahan.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN DAN PREFERENSI ISLAMIC FINANCE DI KALANGAN GEN Z MERUJUK PADA SURAT AL KAHFI 46 ]]>
<![CDATA[Syahnur Aida Alifia]]>;
<![CDATA[Hilya zulva]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>
<![CDATA[ Holistik Analisis Nexus Vol. 1 No. 6 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/nexus682
<![CDATA[Studi ini mengeksplorasi pemahaman dan preferensi keuangan Islam di kalangan Generasi Z dengan merujuk pada Surah Al-Kahfi ayat 46. Generasi Z, sebagai kohort yang tumbuh dalam era digital dan globalisasi, memiliki peran yang semakin penting dalam perkembangan ekonomi global. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang perspektif dan keyakinan finansial generasi ini, sementara ayat 46 dari Surah Al-Kahfi dipilih sebagai landasan teologis untuk menafsirkan nilai-nilai keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terpapar pada budaya global, Generasi Z menunjukkan minat yang signifikan terhadap konsep dan prinsip keuangan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Kahfi ayat 46. Pemahaman mereka tentang nilai-nilai ini mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk dan layanan keuangan. Implikasi dari temuan ini untuk industri keuangan dan pembuat kebijakan disajikan, dengan menyoroti pentingnya memahami dan mengakomodasi preferensi generasi muda dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif, sejalan dengan ajaran Surah Al-Kahfi ayat 46. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai keuangan Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, dapat membimbing transformasi ekonomi global menuju keberlanjutan dan inklusivitas yang lebih besar.]]>
<![CDATA[DIGITALIZATION OF ISLAMIC BANKING ]]>
<![CDATA[Fero Arum Cahyani]]>;
<![CDATA[Mirnawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>
<![CDATA[ Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2024): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/neraca.v2i2.968
<![CDATA[Digitalization of the Islamic economy can enter various parts of the economy, both macro and micro. Today, digital technology plays a tremendous role in almost every economy. Digitalization is also known as information and communication technology that is used in product packaging and marketing so that information is more easily and quickly distributed. The information is then used to support and accelerate economic growth enabled by digital and information technology. The era of digitalization of information and communication can help both conventional and Islamic economies because information technology has entered into the lives of individuals. Gadget users can now access this technology through mobile applications that have easy-to-understand and downloadable functions. Similarly, in the banking industry, Islamic banking is working with the information technology industry to build a better information system. This application is intended to simplify the entire banking transaction process. The emergence of a digital society is due to the rapid increase and spread of information and communication technology in all sectors, including marketing, economics, finance, services, education, and others. Therefore, digitalization was created to ease user transactions and improve the economy.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA MUADZIN MASJID ]]>
<![CDATA[Muhaimin, Ahmad]]>;
<![CDATA[Muhibban , Muhibban]]>;
<![CDATA[Munir , Muhammad Misbakul]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Muadzin adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan adzan, panggilan ibadah bagi umat Muslim, di masjid. Dalam konteks ini, pemberian upah kepada muadzin menjadi perhatian utama, karena ia melaksanakan tugas agama yang penting dalam masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini ada dua, pertama yaitu untuk melihat bagaimana sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Kedua untuk menganalisa tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk kedalam penelitian lapangan dimana pengumpulan datanya didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah kepada muadzin masjid memiliki dasar hukum dalam Islam. Beberapa hadis menyebutkan tentang pentingnya memberikan imbalan kepada mereka yang menjalankan tugas-tugas agama, termasuk muadzin. Hadis-hadis tersebut juga menegaskan bahwa memberikan upah kepada muadzin merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap jasa mereka dalam memelihara dan menjaga masjid sebagai tempat ibadah yang suci. Karena adanya pemberian upah sehingga terjadi perjanjian dan kesepakatan antara pengurus masjid dengan muadzin yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban memenuhi kontrak yang disepakati dan upah yang diberikan dari Pengurus Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur kepada muadzin masjid, menjadikan hal ini suatu kegiatan muamlah dalam akad ijarah. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa akad ijarah yang dilakukan pengurus masjid dengan muadzin masjid sah menurut Hukum Islam. Alasannya adalah bahwa rukun, syarat ijarah telah dipenuhi antara kedua belah pihak dan perjanjian yang dilakukan sudah terealisasikan yaitu antara pengelola masjid sebagai musta' jir dan muadzin sebagai mu’jir. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan kepada setiap pihak untuk menjaga dan memelihara aspek hukum islam dan selalu memperhatikan maslahat bersama, sehingga sistem pengupahan di Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur tidak akan berubah dari kata adil dan layak. Disamping itu setiap pihak juga harus saling menjaga serta memelihara hak dan kewajiban masing masing pihak, sehingga sistem pengupahan yang ada semakin baik.]]>
<![CDATA[ANALISIS TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG PIUTANG UANG (QARDH) DENGAN JASA MENANAM PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Asfihani, Asfihani]]>;
<![CDATA[Muhibban, Muhibban]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v6i4.6157
<![CDATA[Dalam kehidupan manusia, hubungan antar individu sangat beragam, seperti masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah. Penelitian ini secara teoretis bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syari’ah, khususnya tentang utang piutang, sedangkan secara praktis penelitian ini berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam transaksi utang piutang uang yang dikembalikan dengan jasa khususnya di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa . Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran praktik akad utang piutang uang dibayar dengan jasa menanam padi milik orang yang mengutangkan di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa . Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data induktif. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pelaksanaan akad transaksi utang piutang dibayar dengan jasa menanam padi yang terjadi di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa dilakukan dengan akad secara lisan dan tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak sehingga transaksi ini terasa mudah dan tidak berbelit belit seperti transaksi di bank atau instansi lainnya. Bentuk transaksi termasuk akad yang tidak bernama karena tidak jelas dalam hukum. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa menanam padi Di Desa Samparwadi Kecamatan Tirtayasa relevan dengan akad ijarah yang ada dalam Hukum Islam sehingga dapat dikatakan bahwa syarat dan rukun akad dalam ijarah relevan dengan praktek hutang piutang diganti dengan tenaga kerja (menanam padi), artinya pembayaran sewa (ujrah) sudah diambil sebelum bekerja. Setelah pekerjaan selesai maka tidak ada lagi ujrah karena sudah diambil diawal.]]>
<![CDATA[Sistem Pemberian Tarif Bagi Pendakwah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Konvensional ]]>
<![CDATA[Muhammad Muttaqin]]>;
<![CDATA[Muhibban Muhibban]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>;
<![CDATA[Nurul Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61132/jbpai.v2i1.121
<![CDATA[This research aims to evaluate the legal aspects of both Islamic and conventional laws regarding the remuneration provided to preachers invited by Masjid Raya Aziziyah Secanggang. Preachers play a crucial role in guiding individuals towards goodness and deterring them from evil, as per the teachings of the Quran. The study has two primary objectives: to examine the remuneration system for preachers in the mosque and to analyze the perspectives of Islamic and conventional laws on this system. The research methodology employed is qualitative-descriptive with a field approach, utilizing interviews, observations, and documentation as data sources. The findings indicate that Masjid Raya Aziziyah Secanggang compensates preachers through two methods: direct payment without a formal agreement and through a written agreement. From an Islamic legal standpoint, remuneration for preachers can be considered a permissible (mubah) form of appreciation or gratitude. In terms of conventional law, the remuneration system aligns with the regulations outlined in the 2023 Job Creation Law. This research underscores the importance of maintaining compliance with both Islamic and conventional legal aspects and ensuring collective benefits to uphold a fair and justified remuneration system for preachers at Masjid Raya Aziziyah Secanggang. Mutual respect for rights and responsibilities is crucial to enhancing the quality of this remuneration system.]]>
<![CDATA[The Validity of Politicians as Marriage Witnesses from the Perspective of Islamic Law ]]>
<![CDATA[Syahnur Aida Alifia]]>;
<![CDATA[Sal Sabila Alamsyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>
<![CDATA[ Al-Mahkamah: Islamic Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Progressive Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Hellow Pustaka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61166/mahkamah.v2i1.19
<![CDATA[. This research aims to investigate the validity of politicians as witnesses in marriage contracts from the perspective of Islamic law. The objectives of this study are to analyze the views of scholars regarding the requirements that must be fulfilled by marriage witnesses in Islam and to evaluate the suitability of politicians in that role. The research method employed is literature analysis, involving the exploration and analysis of various scholars' views on marriage witnesses in Islam found in classical Islamic legal texts as well as the opinions of contemporary scholars. The findings indicate that the majority of scholars emphasize that marriage witnesses must be a Muslim who is just, with additional emphasis on criteria such as maturity, integrity, and fairness. However, there are differing opinions regarding the validity of female witnesses. Additionally, the evaluation of the suitability of politicians as marriage witnesses according to Islamic law encompasses aspects such as moral integrity, honesty, and their leadership competence. This research provides relevant insights into understanding the role of politicians in the context of marriage in Islamic law and highlights the complexity in determining the suitability of witnesses in the institution of marriage within Islamic society.]]>
<![CDATA[Understanding and Preferences of Islamic Finance Among Gen Z ]]>
<![CDATA[Hilya Zulva]]>;
<![CDATA[Syahnur Aida Alifia]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>
<![CDATA[ Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Islamic Business and Financial Innovation ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Hellow Pustaka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61166/rihlah.v1i2.17
<![CDATA[This study explores the understanding and preferences of Islamic finance among Generation Z by referring to Surah Al-Kahf verse 46. Generation Z, as a growing cohort in the digital era and globalization, has an increasingly important role in global economic development. Qualitative research methods are used to gain in-depth insight into the financial perspectives and beliefs of this generation, while verse 46 of Surah Al-Kahf was chosen as the theological basis for interpreting Islamic financial values. Results showed that, despite exposure to global culture, Generation Z showed significant interest in the concepts and principles of Islamic finance, as described in Surah Al-Kahf verse 46. Their understanding of these values influences their preferences for financial products and services. The implications of these findings for the financial industry and policymakers are presented, highlighting the importance of understanding and accommodating young people's preferences in more inclusive sustainable economic development, in line with the teachings of Surah Al-Kahf verse 46. This research aims to contribute to a better understanding of how Islamic financial values, as stated in the Qur'an, can guide the transformation of the global economy towards greater sustainability and inclusiveness.]]>
<![CDATA[RESILIENSI EKONOMI RUMAH TANGGA MUSLIM YOGYAKARTA MASA ADAPTASI PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>
<![CDATA[ Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/maro.v4i1.856
<![CDATA[Pandemi covid-19 merupakan pandemi global, dampak ekonomi bagi rakyat Indonesia sangat serius, satu diantaranya yang terdampak adalah masyarakat Yogyakarta. Fenomena menarik bagi penduduk di kota pelajar tersebut dimana kreatifitas masyarakatnya untuk bertahan ditengah himpitan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini berusaha mengetahui upaya para pelaku usaha rumah tangga dalam menghadapi pandemic global tersebut. Penelitian menggunakan studi kasus dengan menjadikan beberapa pelaku usaha rumah tangga sebagai sumber data primer penelitian, sedangkan data sekunder dari informasi-informasi pendukung terkait penelitian yang dilakukan baik dari interview, pengamatan maupun sumber-sumber Pustaka ataupun penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreatifitas pelaku usaha rumah tangga semakin menguat dengan mengikuti perkembangan yang ada. Setidaknya, ada tiga langkah dilakukan. Pertama, menggunakan media online untuk pemasaran produknya baik melalui whatsapp, Instagram, facebook dan platform lainnya. Kedua, penguatan komunitas pelaku UMKM maupun pelaku usaha rumah tangga terutama melalui group-group media social. Ketiga, Kolaborasi antar pelaku usaha. Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa pelaku usaha rumah tangga muslim Yogyakarta berusaha tetap survive meski dalam segala keterbatasan yang ada. Hal ini menunjukkan modal utama resilensi ekonomi adalah kreatifitas dan bersinergi.]]>
<![CDATA[Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif ]]>
<![CDATA[Refki Saputra Saputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Misbakul Munir]]>;
<![CDATA[E Mulya Syamsul]]>
<![CDATA[ Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 5 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/maro.v5i1.1954
<![CDATA[Aktualisasi maqashid approach yang menjadi tren fikih kontemporer membutuhkan nalar maqashid syariah (الفكر المقاصدي). Dan juga menuntut adanya kompetensi implementasi konsep maqashid syariah untuk mentransformasi maqashid dari konsep teoritis kepada praktek aktual dalam konstruksi hukum fikih. Kegagalan aktualisasi maqashid syariah, baik pada tahapan istinbath dan analisis (اجتهاد استنباطي), maupun pada tahapan tanzil dan implementasi hukum (اجتهاد تنزيلي), dapat muncul karena lemahnya nalar maqashid seorang faqih, atau tidak terpenuhinya kompetensi aktualisasi maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi nalar maqashid syariah dan kompetensi maqashid approach. Supaya penerapan konsep maqashid syariah secara aktual berada on the trade. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berupaya menjelaskan konstruksi dasar nalar maqashid syariah dan kompetensi yang harus dimiliki, agar qualified untuk mengoperasikan maqashid syariah. Nalar dan pemikiran yang berorientasi pada maqashid syariah lahir melalui pemahaman yang mendalam terhadap maqashid syariah, terutama kaidah dan prisip dasar konsep metodologi maqashid syariah. Adapun kompetensi aktualisasi maqashid dalam proses ijtihad fikih selain menuntut terpenuhinya kualifikasi ijtihad juga harus menguasai kompetensi teoritis (ملكة تنظيرية) dan kompetensi teknis (ملكة تنزيلية) aktualisasi maqashid syariah.]]>
