Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Kerja : Hak dan Kewajiban Para Pihak: Civil Law Aspects in Employment Agreements: Rights and Obligations of the Parties Maria Alberta Liza Quintarti; Adwin Tista; Muktar; Randi; Tauratia
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6195

Abstract

Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur hubungan kerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Aspek hukum perdata dalam perjanjian kerja sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi dan dipatuhi. Dasar Hukum Perjanjian Kerja meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengatur sistem pengupahan dan hak pekerja terkait upah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dan Konvensi Internasional. Hak dan kewajiban pemberi kerja dalam perjanjian kerja merupakan elemen penting dalam hubungan kerja. Memahami kedua aspek ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan produktif, serta meminimalkan risiko konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan Hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja merupakan dua sisi dari hubungan kerja yang saling melengkapi. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini, pekerja dapat berkontribusi secara optimal dalam organisasi, sementara pemberi kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia: Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia Christina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Alief Akbar Musaddad; Chris Anggi Natalia Berutu; Ayi Ishak Sholih Muchtar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6573

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan semakin umum terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan antar warga negara menimbulkan kompleksitas hukum yang khas, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Indonesia terhadap perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta penerapan prinsip lex domicilii untuk menentukan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum antara negara asal pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan anak yang diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah penting bagi pasangan beda kewarganegaraan agar mereka dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan secara sah.
The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions Maria Alberta Liza Quintarti; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Budi Handayani; Rica Gusmarani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6269

Abstract

Cybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general.
Legal Implications of Health Service Denial for BPJS Patients: A Study on the Principles of Universal Health Coverage Maria Alberta Liza Quintarti; Endah Labati Silapurna; Denny Achsanul Hak; Ady Purwoto; Bambang Supriadi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6787

Abstract

Both the patients and the service providers face serious legal ramifications when health services are denied to BPJS Kesehatan participants. Such rejection might have serious legal repercussions in the context of Universal Health Coverage (UHC), which seeks to provide inclusive and equitable access to health treatments. Using the core tenets of UHC, which uphold everyone's access to healthcare free from discrimination, this article seeks to examine the legal ramifications of BPJS patients' refusal of health services. This article examines a number of variables that contribute to service denials and the legal tools that can be employed to safeguard patients' rights within the BPJS-based healthcare system by looking at pertinent legal legislation and industry practices.
Developer's Responsibility to Consumers in a Problematic Property Sale and Purchase Agreement Maria Alberta Liza Quintarti; Lia Fadjriani; Tora Yuliana; Silvester Magnus Loogman Palit
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7308

Abstract

Disputes in property sale and purchase agreements between consumers and developers are increasingly prevalent and often lead to legal conflicts. Common issues include discrepancies between promotional promises and the actual condition of the property, delays in handover, and hidden construction defects that only become apparent after occupancy. This article aims to explore the legal responsibilities of developers when breaches of contract or non-performance (wanprestasi) occur in property transactions. Utilizing a normative legal approach, this study analyzes statutory regulations and relevant court decisions to assess the extent of developers’ obligations. The findings indicate that developers bear full legal responsibility for any violations of the agreement and that consumers are entitled to claim compensation through both civil law provisions and consumer protection frameworks. Strengthening the enforcement of developer accountability is crucial in ensuring fair and transparent property transactions.