Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Penelitian Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Maria Alberta Liza Quintarti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia: Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia Christina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Alief Akbar Musaddad; Chris Anggi Natalia Berutu; Ayi Ishak Sholih Muchtar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6573

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan semakin umum terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan antar warga negara menimbulkan kompleksitas hukum yang khas, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Indonesia terhadap perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta penerapan prinsip lex domicilii untuk menentukan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum antara negara asal pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan anak yang diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah penting bagi pasangan beda kewarganegaraan agar mereka dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan secara sah.
Legal Implications of Health Service Denial for BPJS Patients: A Study on the Principles of Universal Health Coverage Maria Alberta Liza Quintarti; Endah Labati Silapurna; Denny Achsanul Hak; Ady Purwoto; Bambang Supriadi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6787

Abstract

Both the patients and the service providers face serious legal ramifications when health services are denied to BPJS Kesehatan participants. Such rejection might have serious legal repercussions in the context of Universal Health Coverage (UHC), which seeks to provide inclusive and equitable access to health treatments. Using the core tenets of UHC, which uphold everyone's access to healthcare free from discrimination, this article seeks to examine the legal ramifications of BPJS patients' refusal of health services. This article examines a number of variables that contribute to service denials and the legal tools that can be employed to safeguard patients' rights within the BPJS-based healthcare system by looking at pertinent legal legislation and industry practices.
Developer's Responsibility to Consumers in a Problematic Property Sale and Purchase Agreement Maria Alberta Liza Quintarti; Lia Fadjriani; Tora Yuliana; Silvester Magnus Loogman Palit
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7308

Abstract

Disputes in property sale and purchase agreements between consumers and developers are increasingly prevalent and often lead to legal conflicts. Common issues include discrepancies between promotional promises and the actual condition of the property, delays in handover, and hidden construction defects that only become apparent after occupancy. This article aims to explore the legal responsibilities of developers when breaches of contract or non-performance (wanprestasi) occur in property transactions. Utilizing a normative legal approach, this study analyzes statutory regulations and relevant court decisions to assess the extent of developers’ obligations. The findings indicate that developers bear full legal responsibility for any violations of the agreement and that consumers are entitled to claim compensation through both civil law provisions and consumer protection frameworks. Strengthening the enforcement of developer accountability is crucial in ensuring fair and transparent property transactions.
Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012: Criminal Law for Minors Perspective of Law Number 11 of 2012 Christina Bagenda; Ana Maria Gadi Djou; Maria Alberta Liza Quintarti; Yohanes Don Bosco Watu; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i8.1940

Abstract

Pergaulan bagi anak akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. apabila anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana semisal pembunuhan, diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi dan pidana penjara ½ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidananya dan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal ataukah masih hidup.
Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Child Custody Rights in Interfaith Marriages in Indonesia Maria Alberta Liza Quintarti; Diana Pujiningsih; Kalijunjung Hasibuan; Taupiq; Mubarik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10047

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang di Indonesia dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait penentuan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaan agama antara kedua orang tua sering kali memicu konflik normatif dan praktik hukum, mengingat sistem hukum perkawinan di Indonesia masih mensyaratkan kesesuaian agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam menentukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam aspek pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan identitas keagamaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak dalam konteks perkawinan beda agama dengan menelaah aspek hukum normatif, putusan pengadilan, serta faktor sosial yang memengaruhi pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum umum, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur hak asuh anak dalam perkawinan beda agama. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesejahteraan, dan lingkungan sosial anak, tanpa semata-mata mendasarkan putusan pada perbedaan agama orang tua. Namun demikian, faktor konflik agama dan tekanan sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan hak asuh secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendekatan multidisipliner guna menjamin perlindungan hak anak secara optimal dalam konteks perkawinan beda agama.
Co-Authors Adwin Tista Ady Purwoto Alief Akbar Musaddad Ana Maria Gadi Djou Ayi Ishak Sholih Muchtar Budi Handayani Chris Anggi Natalia Berutu Christina Bagenda Denny Achsanul Hak Diana Pujiningsih Edwin Endah Labati Silapurna Gusmarani, Rica Hajairin Hamzah Mardiansyah Hanuring Ayu Ardhani Putri Heri Budianto ILHAM Jamaluddin Kaleka, Melkyanus B.U. Kalijunjung Hasibuan Lia Fadjriani Mery Rohana Lisbeth Sibarani Mubarik Muchamad Taufiq Muhamad Ilyas Muktar Randi Riadi Asra Rahmad Riswandie, Iwan Rosita Silvester Magnus Loogman Palit Siti Kurniati Supriadi, Bambang Taupiq Tauratia Tora Yuliana Yohanes Don Bosco Watu Yuko Fitrian Zulkarnain S