Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.211

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis (JMMB) Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Social And Economics Research Wahana International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced SASI journal of social and economic research Neraca Keadilan

Muhlizar Muhlizar

Unknown Affiliation

Author-ID : 7898366

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Juridical Analysis of Corruption in the State Budget (Study of District Court Decision Number 49/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) Setyawan, Iwan; Katherine, Katherine; Susanti, Nia; Muhlizar, Muhlizar
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.1840

This article aims to examine the regulation of criminal acts of corruption in the management of State funds based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, analyzing the judge's considerations in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst which is in line with the KUHAP and Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, as well as evaluating the verdict given by the judge in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst by Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001. The focus of the problem is the regulation of criminal acts of corruption in the State budget based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, the judge's considerations in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst which are in line with the KUHAP and Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, as well as the verdict handed down by the judge in District Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst by Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001. This research uses criminal theory and prosecution theory. Data was collected through library search techniques and analyzed qualitatively. The results of this study concluded that the Panel thought that the Defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption by Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001.

Optimizing the Implementation of Waqf within the Framework of National Law and Sharia Warman, Syafil; Muhlizar
IJCS: International Journal of Community Service Vol. 3 No. 1 (2024): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v3i1.786

Waqf is a philanthropic institution in Islam that has been the subject of has been the subject of debates on Islamic law since classical times to the modern era. The topics of discussion include the existence of the waqif, mauquf ‘alaih (nadzir), mauquf (object), and sighat (proclamation). Fiqh and Indonesian law, referred to as UU (Act), have given significant attention and analysis to these topics. The latest efforts have focused on combining and accommodating these laws to reconstruct and expand the implementation scope of waqf. The philanthropic objective of the organization is to achieve public welfare through reinterpretation of its earliest concept. This paper will also discuss emerging issues such as cash waqf (waqf al-nuqud) and productive waqf, which have arisen due to lack of professionalism and mismanagement of waqf objects. These elaborations aim to analyze the content substance of Act 41/2004 as a compromised solution conducted by the Rule.

Pendampingan Kesadaran Hukum dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal di Desa Sei Rampah Warman, Syafil; Joharsah, Joharsah; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Kenyataannya masih banyak masyarakat Indoesia yang mendiami dan atau kepemilikan tanah secara non legal. Seperti yang terjadi pada sebagain masyarajat Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebagain besar masyarakatnya selama ini dalam menempati atau kepemilikan tanah yaitu tidak seseuai dengan aturan perundang-undangan yang beralaku. Identifikasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang arti pendaftaran tanah secara legal. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang penerapan hukum pertanahan. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga Desa Sei Rampah yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh. Berdasarkan hasil kerja observasi lapangan yang dilakukan oleh dosen di masyarat Desa Sei Rampah dalam rangka kesadaran hukum masyarakat yaitu melalui peyuluhan hukum dan akan dilaksanakan pendampingan hukum oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk klinik hukum di Desa Sei Rampah.

Pembinaan Karakter Pancasila dalam Nilai Ketuhanan yang Maha Esa Eks Pengguna Narkoba untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabiltasi Rumah Ummi Siregar, Saiful Muluk; Warman, Syafil; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Pancasila sebagai falsafah atau dikatakan idologi negara memiliki peranan penting dalam memberi arah dan landasan dasar bagi tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup juga memiliki arti sebagai pembangun karakter bangsa sekaligus kepribadian bangsa. Dimana dalam pembentukan karakter bangsa, nilai-nilai dalam Pancasila berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Penerapan nilai ini sudah seharunya menjadi syarat mutlak bagi setiap umat beragama yang meyakini bahwa adanya Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang beragama tidak taat kepada perintah Tuhannya, sedangkan dia sudah mempunyai keyakinan denga adanya Tuhan dan dapat dibuktikan dengan agama yang dia peluk. Metode pelaksaan Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum UNIVA Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang efek dari narkoba kepada residen dan ceramah/materi secara bergantian. yang dari kesemuanya adalah dari niat kuat residen dalam implementasi nilai dari sila ke satu.

Pendampingan Hukum Lingkungan melalui Edukasi Peranan Perempuan sebagai Agent of Change Muhlizar, Muhlizar; Joharsah, Joharsah; Warman, Syafil
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v2i1.316

Perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga acapkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun terus menjaga keseimbangan alam. Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaa Lingkungan Hidup, Pasal 1angka 1 mengatur bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa lingkungan hidup tidak lagi diposisikan sebagai obyek semata akan tetapi kedudukanya disejajarkan dengan manusia, walaupun terlihat pula peran manusia tetap mendominir terkait perilakunya terhadap kelangsungan perikehidupan alam dan mahluk hidup. Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang edukasi hukum lingkungan yang dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan mempunyai karakter nilai ke ibuan yang menjadi aspek penting dalam edukasi.

Government's Law Strategy in Dealing With Global Recession Turmoil 2023 to Strengthen Society's Economy Mukidi, Mukidi; Purba, Nelvitia; Nurasiah, Nurasiah; Muhlizar, Muhlizar; Binti Seli, Noor Zainee
SASI Volume 30 Issue 1, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i1.1872

Introduction: The threat of a global economic recession in 2023 has been a topic of discussion lately. Various forms of trade both domestically and abroad are predicted to experience a decline. Of the potential economic threats that can occur due to two factors, both external and internal.Purposes of the Research: This study aims to analyze the Government’s law strategy in dealing with global recession turmoil 2023 to strengthen society’s economy in Indonesia.Methods of the Research: To analyze the problems in this article, the author uses empirical legal research types and then analyzes them with descriptive-analytic methods and uses a statutory approach related to the case approach as well as a philosophical, sociological approach. and juridical.Results of the Research: Facing these alarming global conditions, the Government of Indonesia has taken concrete steps, including by issuing Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation (Perpu Cipta Kerja), which was promulgated on December 30, 2022, LN. 2022/No.238, TLN No.6841. The Job Creation Perpu contains content material that is loaded with the interests of the Indonesian state and people and in optimizing public services there is no violation of the law or the constitution, for the steps taken by the President. Our legal system has also regulated further procedures after the Perpu is promulgated, through the legal mechanisms and procedures that apply in parliament. It is time for us to see phenomena based on real facts and data clearly, based on academic logic. Not just an analysis without facts and different origins.

Distraksi Kemanusian Generasi Z oleh Artificial Intelligence Perspective Psikiologiology Lubis, M. Syukri Azwar; Zulkarnain, Iskandar; Misdawati, Misdawati; Deliani, Susy; Muhlizar, Muhlizar; Harahap, Hotni Sari; Joharsah, Joharsah; Warman, Syafil; Arianto, Arianto
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v3i2.748

Generasi muda merupakan aset bangsa, juga merupakan penerus dan pelanjut kebajikan. Tidak dapat di pungkiri bahwa bahwa pembangunan sebuah bangsa bergantung kepada kualitas pemudanya. Saat ini masyarakat di khawatirkan dengan generasi muda Indonesia yang di kenal dengan generasi Z atau Gen Z yang jumlahnya 27, 94 % dari jumlah penduduk Indonesia atau 74.97 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk (SP 2020). Pemilihan lokasi di MAN 2 Langkat Tanjung Pura, mengingat ada 1064 siswa yang perlu mendapat pencerahan arahan dan bimbingan sebagai generasi penerus bangsa. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab langsung kepada nara sumber. Gen Z, dikenal dengan generasi yang lahir di era Internet dgn kegiatan yang selalu online, yang juga akrab dengan perangkat yang canggih. Kemudahan kemudahan di era digital antara lain dengan adanya Artificial intelligen (AI). AI adalah kecerdasan buatan yang telah di mulai tahun 1970. Beberapa kemudahan yang di tawarkan AI: antara lain: 1. Sistem cara berfikir, system yang rational, 4. Sistem yg berfikir secara rational. Namun akibat dari kemudahan kemudahan yang diterima ooleh generasi Gen Z terjadi bentuk distraksi kepada generasi Z, seperti: 1. Menjadi generasi yang lembek dan malas berusaha dan mudah tersinggung, 2. Meningkatnya kejahatan di dunia maya. 3. Munculnya aplikasi aplikasi yang menuntun Gen Z menjadi radikal dlm berfikir, 4. Pendidik menjadi no 3. Keadaan yang mengkhawatirkan terhadap Gen Z sebagai calon penerus bangsa, telah disiapkan jawapannya oleh Islam, dalam Al Quran telah disampaikan ayat ayat yang dengan tegas menyiapkan generasi bangsa yang kritis, rasional, berahlak mulia, Tangguh dan berjiwa pelopor dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini.

Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat) Anggriawan, Rianedo; Muhlizar, Muhlizar; Nasution, Dian Mandayani Ananda; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.441

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang diputus melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografimemiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana cyberporn bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketntuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum hakim dalam putusn PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.

ANALISA KONSEKWENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG TIDAK MEMPUNYAI MOTIF Harmuzan, Mh. Muhlizar, Mh. Rianedo Anggriawan
NERACA KEADILAN Vol. 1 No. 2 (2022): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhi unsur tindak pidana yaitu adanya kesengajaan yang timbul dari niat atau kehendak untuk melakukan tindakan yang melawan hukum yang berakibat matinya orang. Motif sebagai sumber lahirnya kehendak karena adanya dorongan batin diri seseorang yang digerakan oleh perasaan dan fikiran untuk melakukan suatu maksud atau tujuan. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut menimbulkan niat melakukan suatu tindakan yang melawan hukum yang berakibat matinya orang

The Relevance of Qiyas in Contemporary Legal Determination : Analysis of the Perspective of Usul Fiqh Halim, Abdul; Muhlizar, Muhlizar
Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Vol. 4 No. 001 (2024): Special Issues
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/jcell.v4i001.457

Qiyas is one of the source Islamic law which is of a nature rational and have role important in development Islamic law in particular in answer problem contemporary that is not in a way explicit mentioned in the Qur'an and Hadith. this article aiming For analyze relevance and validity the use of qiyas in determination law to modern issues such as digital transactions reproduction artificial, and development technology financial, through approach principle fiqh. Research This use method qualitative-descriptive with approach normative as well as study literature to works classic and contemporary in field principle fiqh . Results of the analysis show that qiyas remains relevant as instruments of ijtihad in respond dynamics social and contemporary developments during fulfil conditions for valid qiyas according to the scholars. With Thus qiyas does not only functioning as tool complement but also as means important in guard flexibility and sustainability Islamic law in the modern era.

Co-Authors A Halim Ahmad, Akiruddin Akmal Akmal Anggriawan, Rianedo Arianto Arianto Arif, Zuhri Binti Seli, Noor Zainee Bobi Sandi Daniel Bahari Sihombing Daulay, Raja Martua Deliani, Susy Dian Mandayani Ananda Nasution Dian Pertiwi Era Dany, Bina Era Dany Erniyanti Erniyanti Erwany, Lela Fajra Ananda Ritonga Farhan, Raditya Graha Kusala Harahap, Hotni Sari Harahap, Muhammad Haekal Harahap, Nurasia Harmuzan Hikmatul Aulia Humala Sitinjak Irma Sari Sipahutar Ismayani Ismayani ISMAYANI ISMAYANI Ismed Batubara, Ismed Iwan Setiawan Joharsah Joharsah Joharsyah, Joharsyah Kalingga , Qori Rizqiah H Kartika, Mega Katherine Kho Khairul Anwar Lola Rahmadona, Lola Lubis , Ulfa Annisa Lubis, M Syukri Azwar Lubis, M. Syukri Azwar M. Yusuf Iskandar M. Yusuf Iskandar Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan Misdawati, Misdawati Msg, M.Saufi Satria Mukidi, Mukidi Nasution, Dian Mandayani Ananda Novi Kesumawati Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Poppy Amalia Purba, Dhea Aulia Malem Purba, Nelvitia Purba, Ratna Trijaya Putri, Jihan Hidayah Raden Mohamad Herdian Bhakti Ramadhan, Zulfikar Rio Natanael Sitindaon Rony, Zahara Tussoleha RR. Ella Evrita Hestiandari Sahbudi Sahbudi, Sahbudi Septiandri, Winny Dwi Siregar, Saiful Muluk Solly Aryza Suci Etri Jayanti S Susanti, Nia Sutanti , Sutanti Syafil Warman Syafil Warman Syah, Zaki Kaisar Tres Kumar Trikusuma, Sultoni Tua Lantik Malau, Marsangap Wajdi Warman, Syafil Wati, Sartika Wijaya, Augie Pratama Zuhri Arif

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search