Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.211
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis (JMMB) Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Social And Economics Research Wahana International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced SASI journal of social and economic research Neraca Keadilan
Muhlizar Muhlizar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA Muhlizar, Muhlizar; Akiruddin Ahmad; Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.790

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA Muhlizar, Muhlizar; Akiruddin Ahmad; Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.790

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.
Pendampingan Teknik Pemeraman Buah Pisang dan Pembuatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada Usaha Mikro Kedai Pisang Sutanti , Sutanti; Ramadhan, Zulfikar; Rahmadona, Lola; Septiandri, Winny Dwi; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v4i1.776

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bekerjasama dengan usaha mikro kedai pisang milik Hj. Nasuh yang berlamat di Jl. Alam Segar No.1 Desa Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jenis usaha yang dijalankan adalah usaha perdagangan buah-buahan dengan buah pisang sebagai produk utamanya. Lokasi mitra PKM sekitar 7,6 KM dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dapat ditempuh kurang lebih 23 menit dengan menggunakan kendaraan roda empat atau sekitar 19 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masalah teknik pemeraman pisang yang masih tidak memiliki standar prosedur yang tepat karena dilakukan secara random dan tidak ada pencatatan hasil dari setiap aktivitas yang dilakukan sehingga tidak dapat diperhitungkan secara tepat kapan pisang akan matang sempurna dan siap untuk dijual. Selain itu masalah manajemen pemasaran yang masih terbatas pada penjualan secara langsung menggunakan uang tunai sehingga volume penjualan cenderung stag atau sulit mengalami peningkatan. Oleh karena itu tim PKM ingin melakukan binaan terhadap mitra Usaha Mikro Kedai Pisang Hj. Nasuh dengan memberikan pendampingan teknik pemeraman buah pisang dengan standar operasional prosedur yang tepat agar waktu matang pisang dapat diprediksi secara tepat dan pembuatan QRIS agar volume penjualan dapat meningkat terutama pada masyarakat di era digital yang pada umumnya jarang membawa uang tunai.
Juridical Analysis of Gambling Offenders According to the Criminal Code Muhlizar; Nelvitia Purba; Joharsah; Syafil Warman; M. Yusuf Iskandar
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 2 No. 2 (2023): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v2i2.558

Abstract

Objective study This is to find out what is causing perpetrators to commit criminal gambling in Indonesia at the moment. According to the Criminal Code, how do you apply the law to your criminal gambling? What inhibitor in the application of criminal perpetrator criminal gambling complied with the Criminal Code? In accordance with the title and problem to be addressed discussed in the study, this can give useful results, so study This is done with the study of juridical normative (method study of law normative). Research methods: juridical normative is the study of law literature carried out with the method of researching ingredients in literature or secondary data. Factors that become reasons follow criminal gambling, namely: factors social and economic, situational, learning, perceptions about probability of victory, and perceptions of skills. Based on cases of gambling that occur in the jurisdiction of Southeast Aceh Police in general, it is a factor in social and economic society, where a low economy has stimulated perpetrators to engage in gambling. For increased economy as interpreters write (collectors) or as players (bettors) expect victory. Application law criminal perpetrator criminal gambling at the Southeast Aceh Police has been in accordance with provisions of the Criminal Procedure Code. Factors that become inhibitors in handling lawful criminals and perpetrators of criminal gambling at the Southeast Aceh Police are: related substances that follow criminal gambling There is an exclusion to activities given gambling permission so that activity is gambling. That includes following criminal gambling. Amount limited personnel and HR capabilities in identification elements gambling online (internet gambling). Found evidence from proof electronics that haven't been arranged in law, so it must be supported with information from an expert.
Pembinaan Karakter Mental dalam Nilai Religius Eks Pengguna Narkotika untuk Mempercepat Proses Penyembuhan di Yayasan Rehabiltasi Rumah Ummi Joharsah, Joharsah; Muhlizar, Muhlizar
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v2i1.236

Abstract

Penekanan utama adalah bahwa Pembentukan karakter Religius ini tentu dapat dilakukan jika seluruh komponen stake holders pendidikan dapat berpartisipasi dan berperan serta. Yang dapat dikembangkan pada dunia pendidikan saat ini adalah adanya nilai-nilai plus pendidikan akademis yang mereka miliki dengan aktifitas-aktifitas berbasis religi, sebagaimana yang sudah banyak dilakukan oleh di tingkat pendidikan sekolah-sekolah maupun kalangan akademisi di kota besar di Indonesia saat ini. Nilai karakter religius berarti suatu sikap atau tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap agama tertentu dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan seseorang tersebut terhadap ajaran agama dalam menjalankan suatu ibadah pada kehidupan sehari-harinya. Dasar penanaman karakter religius yakni al-Qur’an, Hadits, teladan para sahabat Nabi dan Tabiin, serta Ijtihad para ulama’. Nilai ini urgent untuk ditanamkan pada residen, dan termasuk cara terbaik dalam masa peroses penyembuhan yang mana dalam masa ini fisik dan motorik berkembang dan bertumbuh dengan cepat, baik perkembangan emosional, intelektual, serta moral (budi pakerti).
Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun (Studi Kasus di Polsek Dolok Pardamean Polres Simalungun) Setyawan, Iwan; Tua Lantik Malau, Marsangap; Purba, Ratna Trijaya; Muhlizar, Muhlizar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penting aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian dan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, termasuk studi lapangan dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi perjudia dan upaya unutk mengatasinya. Selain itu, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang tertuang dalam KUHP, khususnya Pasal 303 dan 303 bis, yang menjadi dasar penuntutan terhadap pelaku perjudian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa polisi menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Namun, penindakan terhadap perjudian menghadapi beberapa kendala, antara lain kendala hukum, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat umum. Untuk memitigasi tantangan-tantangan ini, polisi secara aktif terlibat dalam inisiatif pencegahan dan bimbingan.
Legal Analysis Regarding the Responsibilities of Intermediaries in the Sale and Purchase of Land Joharsah, Joharsah; Muhlizar, Muhlizar
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3127

Abstract

Inside practice, sell-buy that involves party seller and buyer, especially on purchases right on land, requires a party third to be on duty as an intermediary with function as a giver of information, a liaison, as well as someone acting as a recipient of power. Following the Civil Code in Article 1792, which regulates gift power of attorney, and Article 1338, paragraph (3), everything must be done in good faith. However, not all intermediaries can operate, giving trust to them with ok. Practical loss in some party Study This will describe factors from the cause of the selling process, buy right on done land through the intermediary role, and not quite enough answer party third the recipient power inside the buy right on done land. Studying this also explains the consequence law. Suppose there is a default and also in the process of settlement. The interview process is used to collect data; the informant or respondent reluctantly conducts field and literature research and a qualitative forward analysis study. From research, those are the givers of power to intermediaries for a more thorough and considerate application of various principles, especially justice for all parties.
Penerapan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Properti di Medan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Wajdi; Wijaya, Augie Pratama; Muhlizar; Harmuzan; Kartika, Mega
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa properti di Medan melalui studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Sengketa properti sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi kontrak, wanprestasi, serta konflik atas hak kepemilikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk mengevaluasi bagaimana KUH Perdata diterapkan dalam menangani kasus-kasus sengketa properti. Penelitian ini menelaah prosedur penyelesaian sengketa, posisi hukum para pihak yang bersengketa, serta keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum perdata di Medan cenderung memberikan perlindungan yang proporsional bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa properti, meskipun terdapat beberapa kendala dalam hal penegakan hukum dan proses litigasi yang memakan waktu. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa properti di wilayah Medan.
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Dinas Perikanan dalam Penanganan Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Bobi Sandi; Muhlizar; Zuhri Arif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2644

Abstract

Dalam konteks ini, peranan Dinas Perikanan sebagai lembaga pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani penggunaan alat tangkap yang dilarang, menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai secara normatif mencakup fungsi pengawasan, penyuluhan, pengelolaan perizinan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan laut, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan
Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fajra Ananda Ritonga; Muhlizar; Dian Mandayani Ananda Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2646

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) mengetahui perlindungan konsumen pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 2) mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 3) mengetahui hak dan kewajiban pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perlindungan konsumen pada perjanjian baku dalam transaksi e-commerce menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari klausul baku yang tidak adil dan membatalkan perjanjian yang merugikan, 2) tanggung jawab pelaku usaha pada perjanjian baku dalam transaksi e-commerce berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 adalah pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan barang/jasa dalam transaksi e-commerce, 3) hak konsumen adalah untuk menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sementara kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian baku e-commerce mengacu pada prinsip itikad baik
Co-Authors A Halim Ahmad, Akiruddin Akmal Akmal Anggriawan, Rianedo Arianto Arianto Arif, Zuhri Binti Seli, Noor Zainee Bobi Sandi Daniel Bahari Sihombing Daulay, Raja Martua Deliani, Susy Dian Mandayani Ananda Nasution Dian Pertiwi Era Dany, Bina Era Dany Erniyanti Erniyanti Erwany, Lela Fajra Ananda Ritonga Farhan, Raditya Graha Kusala Harahap, Hotni Sari Harahap, Muhammad Haekal Harahap, Nurasia Harmuzan Hikmatul Aulia Humala Sitinjak Irma Sari Sipahutar Ismayani Ismayani ISMAYANI ISMAYANI Ismed Batubara, Ismed Iwan Setiawan Joharsah Joharsah Joharsyah, Joharsyah Kalingga , Qori Rizqiah H Kartika, Mega Katherine Kho Khairul Anwar Lola Rahmadona, Lola Lubis , Ulfa Annisa Lubis, M Syukri Azwar Lubis, M. Syukri Azwar M. Yusuf Iskandar M. Yusuf Iskandar Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan Misdawati, Misdawati Msg, M.Saufi Satria Mukidi, Mukidi Nasution, Dian Mandayani Ananda Novi Kesumawati Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Poppy Amalia Purba, Dhea Aulia Malem Purba, Nelvitia Purba, Ratna Trijaya Putri, Jihan Hidayah Raden Mohamad Herdian Bhakti Ramadhan, Zulfikar Rio Natanael Sitindaon Rony, Zahara Tussoleha RR. Ella Evrita Hestiandari Sahbudi Sahbudi, Sahbudi Septiandri, Winny Dwi Siregar, Saiful Muluk Solly Aryza Suci Etri Jayanti S Susanti, Nia Sutanti , Sutanti Syafil Warman Syafil Warman Syah, Zaki Kaisar Tres Kumar Trikusuma, Sultoni Tua Lantik Malau, Marsangap Wajdi Warman, Syafil Wati, Sartika Wijaya, Augie Pratama Zuhri Arif