Claim Missing Document
Check
Articles

PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Ramadani, Fitri; Halimang, St; Risal, Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to describe the application of the Retroactive Principle in Human Rights Violations. The assertion of human rights in Indonesia experiences a very definite dilemma in law enforcement considering the many past human rights violations that have not been resolved. Thus, this research uses a type of library research with a normative juridical approach and a syar'I approach. This data collection method involves studying several primary data sources extracted from scientific works, documents and relevant books. The research results show that the retroactive principle is a principle or legal principle that can be implemented in upholding human rights, with 4 cumulative conditions, namely: 1) The criminal act committed is a serious human rights violation; 2) the nature of justice must be international; 3) justice is ad-hoc; 4) the government's inability to prosecute crimes, both in terms of cruelty and damage.
Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Nisardi, Muhammad Fitrah; Amin, Abd Rauf Muhammad; Akmal, Andi Muhammad; Halimang, St; Mustafa, Zulhas’ari
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4314

Abstract

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang diakui: hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone masyarakat cenderung mengunnakan forum musyawarah adat yang dikenal sebagai tudang sipulung untuk menyelesaikan pembagian harta warisan. Fenomena ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang kuat, sekaligus membuka ruang kajian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik tudang sipulung dalam perspektif hukum waris Islam serta merokonstruksi nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa tudang sipulung menjadi sarana eferktif dalam menyelesaikan sengketa warisan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun tidak sepenuhnya merujuk pada ketetntuan fikih waris, praktik ini mengandung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan persaudaraan yang sejalan dengan nilai keislaman. Hasil ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum waris Islam yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang kontekstual dan aplikatif. Kata Kunci: Warisan, Tudang Sipulung, Hukum Islam.
Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone Heriana, Heriana; Talli, Abdul Halim; Halimang, St; Sultan, Lomba; Hamsir, Hamsir
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam konteks konsep Maṣlaḥah di kalangan masyarakat Bugis. Tiga submasalah yang diangkat meliputi: (1) pelaksanaan pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam masyarakat, (2) pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai problematika yang muncul, dan (3) analisis konsep Maṣlaḥah terhadap praktik pembagian tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologis-normatif (syar’i), yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi ampikale dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang merawat pewaris, meskipun praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal pembagian yang adil. Tokoh masyarakat dan agama berpendapat bahwa meskipun tradisi ini mengandung kebaikan, pelaksanaannya perlu disesuaikan untuk menghindari ketimpangan. Dalam perspektif maslahah, ampikale diakui sebagai kearifan local bugis yang sejalan dengan maqasid syariah yang mencakup pemeliharaan jiwa, keturunan dan harta. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ampikale merupakan tradisi yang perlu untuk dipertahankan nilainya dengan menyusun ulang pelaksanaannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari oleh para ahli waris.
THE VILLAGE HEAD ELECTION CONFLICT RESOLUTION IN MORAMO COMMUNITY IN MAQÂSHID SYARΑAH PERSPECTIVE St Halimang, St Halimang
Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/jcims.v4i2.8073

Abstract

Abstract: This article examines the phenomena of social conflict and conflict resolution that accompany the election of village head in Moramo Sub-district, South Konawe, from the perspective of maqâshid syarî‘ah. In order to help to explain the dynamics of social conflict that occurs, the focus of the study was analyzed using two approaches, namely the sociological and theological-normative (syar‘i) approaches which are empirical in nature. Data were collected using participant observation and in-depth interviews, while data analysis used was the interactive model of Miles, Huberman and Saldana. This article concludes that the social conflict in the village head election occurred as an implication of three triggering factors, namely financial factors, camp conflict, and candidate egoism. These triggering backgrounds emerged social segregation and disharmony which resulted in the form of conflict resolution which the local community termed as Putabo. In the perspective of maqâshid syarî‘ah, Putabo is seen as an effort to create benefit which means a form of harmony and conformity between religious principles and the social-social dynamics in Moramo. Keywords: maqâshid syarî‘ah, conflict resolution, putabo
Islam-West Interaction in the Modern Era : Historical Dynamics, Contemporary Challenges, and Future Prospects Abdul Husain Natsir; St Halimang
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 4 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i4.808

Abstract

This research examines the complex dynamics of Islam-West interactions through a historical-analytical approach, focusing on the evolution of these relations from medieval encounters to contemporary developments. Using qualitative methods through extensive literature review and critical discourse analysis, this study analyzes the multifaceted nature of Islam-West relations across historical periods, contemporary contexts, and emerging paradigms of engagement. Findings reveal that Islam-West interactions have evolved through distinct historical phases: medieval encounters characterized by both intellectual exchange and military conflicts, colonial experiences that created lasting power asymmetries, and contemporary dynamics shaped by geopolitical tensions, migration patterns, and globalization. The research identifies three major contemporary challenges: persistent Orientalist and Islamophobic discourses, geopolitical conflicts intensifying civilizational narratives, and internal diversity within both civilizational spheres that complicates unified engagement. The study proposes a transformative model of Islam-West relations founded on shared ethical values, contextual understanding of religious texts, collaborative approaches to global challenges, and recognition of internal pluralism within both traditions. This research contributes to intercultural understanding by offering a nuanced historical perspective on Islam-West relations and establishing a theoretical framework for constructive engagement in an increasingly interconnected world
TRADISI BERUTANG DALAM MEMENUHI BIAYA PERKAWINAN SUKU TOLAKI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI DESA AMOSILU KECAMATAN BESULUTU KABUPATEN KONAWE) Herlinda, Iis; Halimang, Sitti; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.2705

Abstract

Artikel ini membahas tentang tradisi berutang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten  Konawe).  Adapun  rumusan  masalah  yang  dikaji   yaitu Mengapa terjadi utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, bagaimana Perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya utang dalam memenuhi biaya perkawinan dan untuk mengetahui  perpektif Maqashid al-syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Berdasarkan   hasil   penelitian   mengenai   tradisi   berutang   dalam   memenuhi   biaya Perkawinan  Suku  Tolaki  (1)  Ada  beberapa  alasan  masyarakat  suku  Tolaki  di  Desa Amosilu berutang untuk memenuhi biaya perkawinannya, yaitu karena tingginya biaya perkawinan, masyarakat merasa malu, ingin pesta mewah karena pernikahan ini sekali seumur hidup, rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Disamping itu juga adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki mulai dari proses pelamaran sampai dengan perkawinan  sehingga  dapat  berdampak dengan  kesulitan membayar  utang  sehingga berdampak berbohong demi menghindari penagih utang, serta timbulnya perselisihan dalam keluarga. (2) Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan ada yang sesuai ada yang tidak. Dikatakan sesuai jika berutang itu tidak menyulikan karena membayar utang itu harus disegerakan, dan jika berutang dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan Maqashid Al-Syariah karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya hanya karena malu dan mempertahankan harga diri maka hal tersebut tidak dibenarkan.
GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA OLOONUA KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Sya'diyah, Halimatus; Halimang, St; Mulu, Beti
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i1.2905

Abstract

Ekonomi merupakan aktifitas interaksi yang dibangun di masyarakat dengan berbagai model dan pendekatan, ini sama halnya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini, sebab ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dalam usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat Setiap orang sudah pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling melengkapi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Kondisi ekonomi setiap orang tentunya berbeda-beda, ini dapat ditandai dengan keberagaman kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Penelitian ini secara umum akan menggambarkan bagaimana prosedur gadai sawah tanpa batas waktu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Prosedur gadai sawah yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dilakukakan hanya berdasarkan kesepakatan yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi gadai dan pihak yang menerima gadai. Tanpa ada bukti tertulis dan saksi yang adil seperti yang terdapat dalam hukum Islam, Karena penerima gadai tidak mau jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan baginya, secara teknis tidak ada dokumentasi atau bukti transaksi hitam di atas putih, mereka hanya berdasarkan transaksi secara lisan dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oluonua belum sesuai dengan hukum Islam baik hukum positif maupun normatife dimana pihak penggadai bila sawahnya tergadai terus menerus maka akan mengalami kesulitan dalam hidup, karena sawah tersebut merupakan sumber mata pencaharian utamanya, sekalipun itu ulama berbeda pendapat ada yang membetulkan dan ada yang tidak dengan alasannya masing-masing dalam hukum Islam juga dalam melakukan transaksi harus ada prosedural dan mempunyai bukti tertulis.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 (STUDI DI MASJID BAITUL IZZAH, KELURAHAN WATUBANGGA, KOTA KENDARI) Mariyah, Mariyah; Halimang, Sitti; Idris, Muhammad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2970

Abstract

Artikel ini mengangkat masalah bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari, dan bagaimana perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistemik dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan konklusi bahwa telah dilakukan optimalilsasi pengelolaan zakat yang dilakukan di Masjid Baitul Izzah Kota Kendari. Pengelolaan zakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Adapun yang sesuai adalah terdapat pada pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penlaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang tidak sesuai terdapat pada pengelolaan zakat mal yang belum diterapkan secara sempurna, dan alokasi dana zakat mal hanya diperuntukan untuk pembangunan Masjid, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersangkutan.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ADAT BUGIS BONE DI ALADADIO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA ALADADIO KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR) Jumardin, Jumardin; Halimang, Sitti
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3084

Abstract

Artikel ini membahas tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancaradandokumentasiyang kemudian diolah dan dianalisis dengan triangulasi tehnik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Aladadio dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan selama anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone di Desa Aladadio khusunya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-tetua Bugis Bone di Aladadio. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan jika di lihat dari maslahatnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan mudharat akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lapoa Indah Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan) Siti Nurhidayah; Sitti Halimang; Muh. Asrianto Zainal
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i1.3200

Abstract

This research began with local community complaints that community empowerment did not work effectively and efficiently. The most effective and faster direction for village community empowerment to achieve goals is to involve the community. However, in practice, the allocation of village funds is mostly used for infrastructure development and rarely pays attention to the community empowerment process. There are 3 problem formulations in this study, namely, first how is the form of community empowerment in managing village fund allocations, secondly how is the impact of community empowerment in managing village fund allocations in Lapoa Indah village, third how is the perspective of Islamic law on community empowerment in managing village fund allocations. The purpose of the study was to answer the formulation of the problem in this study.This type of research is qualitative, namely research on descriptive research and tends to use analysis, with an empirical normative approach with primary and secondary data sources. This study uses data collection techniques, observation, interviews, and documentation. The data analysis is an activity in research in the form of conducting a study or review of the results of data management assisted by the theories obtained previously.The results of this study illustrate that the ongoing form of community empowerment is empowering farmer groups in the form of providing nutmeg and coffee seeds, providing fertilizer and agricultural tools, namely tractors or dompeng, empowering PKK women in the form of renting catering equipment, and empowering al-qur' education parks. an for children. Meanwhile, the resulting impacts are positive and negative impacts. The positive impact of good community participation is the granting of land for the construction of farm roads, increasing agricultural yields. While the negative impacts are the lack of openness or transparency of the government and the lack of potential human resources. There are Islamic legal perspectives that are appropriate and some are not, which is in accordance with the empowerment of PKK mothers, and the empowerment of the Qur'an education park. Meanwhile, what is not appropriate is due to the lack of transparency of the village government and the lack of potential human resources.