Claim Missing Document
Check
Articles

Telaah Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontolanra Tahun Anggaran 2023 Perspektif Siyasah Syar’iyyah Syafdillah Sastri Syam; Andi Tenripadang; St. Halimang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4159

Abstract

Penelitian ini menelaah proses pembentukan dan implementasi Peraturan Desa (Perdes) Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra, Kabupaten Takalar, melalui perspektif Siyasah Syar’iyyah. Tujuannya adalah untuk menganalisis tahapan pembentukan, realisasi di lapangan, serta tinjauan kesesuaiannya dengan prinsip pemerintahan Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa proses pembentukan perdes berlangsung secara musyawarah dan transparan. Implementasinya berfokus pada empat bidang utama, yaitu infrastruktur, program non-fisik, sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas warga, yang didukung oleh kolaborasi efektif antara pemerintah desa dan BPD. Dari sudut pandang Siyasah Syar’iyyah, seluruh tahapan tersebut telah memenuhi prinsip mendasar seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan musyawarah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya model pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan berlandaskan nilai etika Islam sebagai kerangka untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan. Temuan ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa serta harmonisasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan agar prinsip-prinsip serupa dapat diadopsi secara lebih luas.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN (PP) NO. 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH: (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo) Cendrakasih, Andi Asfiyanti; Basri, Halimah; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 3 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/siyasatuna.v6i3.41451

Abstract

This research aims to describe the implementation of Presidential Regulation (PP) no. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting from Siyasah Dusturiyah Perspective (Study of the Wajo District Health Service). In answering this problem, the author uses a normative syar'i approach and an empirical juridical approach. The data collection methods were carried out by means of interviews, observation, documentation and literature study. The research results show that the implementation of Presidential Regulation (PP) no. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting in Wajo Regency has been going well where the Wajo district health office continues to strive to implement the program to accelerate stunting reduction. They distribute blood supplement tablets, get immunizations, get additional food, provide breast milk until the age of 24 months, get worm medicine , providing complete basic immunization to children, fulfilling nutritional needs since pregnancy, 1000 HPK, fostering exclusive breastfeeding for 0-6 months and healthy environmental sanitation. Siyasah Dusturiyah's Views on the Implementation of Presidential Regulation (PP) no. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, in essence it does not conflict with the principles of Siyasah Dusturiyah. In essence, it is intended to enforce regulations for the benefit of its people from the regulations and policies made by its leaders. Of course, effective provisions are needed to regulate their respective duties.
The Development of Sharia Courts in Aceh, Indonesia: A Social and Historical Perspective on Islamic Law Nurdin, Abidin; Ridhwan, Ridhwan; Zulkarnaen, Teuku; Halimang, St; Samad, Fauzan
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 9 No. 1 (2026): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v9i1.34009

Abstract

If the Sharia Court in Aceh is examined from a historical perspective, its institutional roots can be traced to the office of the qadhi (Islamic judge) during the era of the Islamic sultanates. This historical fact influenced the colonial period, independence, the New Order, and the Reformation era. This study aims to examine the development of the Sharia Court from the kingdom era to the Reformation era using an Islamic legal social history approach. This study employs empirical legal methods, analyzed using Islamic legal social history theory. Data were collected through document studies and interviews. The documents analyzed included laws, regulations, books, journal articles, and court decisions. The informants interviewed included academics, judges, and non-Muslim members of the public. The study finds that the development of the Sharia Court in Aceh has experienced significant fluctuations from the sultanate period to the reform era. During the sultanate era, Islamic judicial institutions flourished, with courts led by qadhi who functioned as both legal authorities and moral arbiters within society. In the colonial period, particularly under Dutch and Japanese rule, Islamic courts were progressively marginalized, resulting in legal pluralism marked by tensions among Islamic law, customary law (adat), and Western legal systems. In the post-independence period, religious courts gradually gained formal recognition within the national legal system, including the incorporation of women as judges, reflecting increasing institutionalization and gender inclusivity. During the reform era, the Sharia Court underwent a process of revitalization, particularly following the implementation of special autonomy in Aceh and the formal introduction of the Islamic law within the regional legal system.
Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Muhammad Fitrah Nisardi; Abd Rauf Muhammad Amin; Andi Muhammad Akmal; St Halimang; Zulhas’ari Mustafa
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4314

Abstract

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang diakui: hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone masyarakat cenderung mengunnakan forum musyawarah adat yang dikenal sebagai tudang sipulung untuk menyelesaikan pembagian harta warisan. Fenomena ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang kuat, sekaligus membuka ruang kajian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik tudang sipulung dalam perspektif hukum waris Islam serta merokonstruksi nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa tudang sipulung menjadi sarana eferktif dalam menyelesaikan sengketa warisan secara damai dan kekeluargaan. Meskipun tidak sepenuhnya merujuk pada ketetntuan fikih waris, praktik ini mengandung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan persaudaraan yang sejalan dengan nilai keislaman. Hasil ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum waris Islam yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang kontekstual dan aplikatif. Kata Kunci: Warisan, Tudang Sipulung, Hukum Islam.
Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone Heriana Heriana; Abdul Halim Talli; St Halimang; Lomba Sultan; Hamsir Hamsir
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam konteks konsep Ma?la?ah di kalangan masyarakat Bugis. Tiga submasalah yang diangkat meliputi: (1) pelaksanaan pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam masyarakat, (2) pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai problematika yang muncul, dan (3) analisis konsep Ma?la?ah terhadap praktik pembagian tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologis-normatif (syar’i), yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi ampikale dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang merawat pewaris, meskipun praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal pembagian yang adil. Tokoh masyarakat dan agama berpendapat bahwa meskipun tradisi ini mengandung kebaikan, pelaksanaannya perlu disesuaikan untuk menghindari ketimpangan. Dalam perspektif maslahah, ampikale diakui sebagai kearifan local bugis yang sejalan dengan maqasid syariah yang mencakup pemeliharaan jiwa, keturunan dan harta. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ampikale merupakan tradisi yang perlu untuk dipertahankan nilainya dengan menyusun ulang pelaksanaannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari oleh para ahli waris.
Justice and Qiṣāṣ in Islamic Law: The Views of Muslim Scholars and Intellectuals at Makassar City, South Sulawesi Halimang, ST; Ridhwan, Ridhwan; Sakdiah, Sakdiah
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.26164

Abstract

Qiṣāṣ is a legal provision (for those who commit premeditated murder or unlawful acts) that is ontological-theological in nature, which prioritizes justice in the maqāṣid al-sharī'ah paradigm. This form of justice is oriented towards the welfare of humanity while still recognizing the rights and responsibilities of the perpetrator and (family) of the victim. However, qiṣāṣ is often considered barbaric, cruel, and not in accordance with modern human rights standards. Based on this view, it is necessary to study the meaning of justice in qiṣāṣ, according to Muslim scholars and intellectuals in Makassar, South Sulawesi. This study attempts to discuss the construction of the meaning of justice in the law of qiṣāṣ in line with the principles of Islamic law. To answer this, an empirical research method is used with the maqāṣid al-sharī'ah approach. Data were collected through in-depth interviews with informants such as Muslim scholars and intellectuals. The research findings show that qiṣāṣ justice actually fulfills the principles of justice as contained in Islamic law and is in line with theological and sociological dimensions. Qiṣāṣ is applied with a balanced axiological orientation, adhering to the principles of justice. However, the application of the law is hierarchical and depends on the reasons (or motives) for the adjustment. This means that qiṣāṣ is the maximum punishment that can be applied if the evidence of premeditated murder or unlawful association is conclusive and beyond doubt (syubhat). Conversely, if the evidence has strong reasons (such as preventing harm) or is uncertain (syubhat), then the minimum punishment -diyat (financial compensation) - can be applied. In the maqāṣid al-sharī'ah perspective, qiṣāṣ punishment does not only contain the values of justice and welfare because it can save and protect the lives of other humans from someone's evil intentions to kill, so that the goal of Islamic law for the welfare of humanity can be achieved.
PROSPEK PERADABAN ISLAM ABAD 21 St Halimang; Rahmawati; Riska Maulidyana Takbir; Nadira; Andika; Muh Irham Sya'rawi; Nur Hikmah
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 03 (2026): Volume 12 No. 3, September 2026 Publish
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i03.17191

Abstract

Islamic civilization is one of the great civilizations that has made significant contributions to the development of science, technology, culture, and world civilization. Entering the 21st century, Islamic civilization faces very complex dynamics due to the development of globalization, the industrial revolution 4.0, digitalization, and rapid social change. This study aims to analyze the conditions and dynamics of Islamic civilization in the 21st century, identify the various challenges faced, and explain the wisdom of studying Islamic civilization in facing the development of the times. This study uses a library research method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through a review of the Qur'an, hadith, books, scientific journals, and various relevant literature on the development of Islamic civilization. The results of the study indicate that Islamic civilization in the 21st century is undergoing a process of transformation towards the integration of the values ​​of faith and piety with science and technology. On the other hand, Islamic civilization faces challenges in the form of globalization, the secularization of science, the identity crisis of the younger generation, digital disruption, and the weak integration of spiritual values ​​in modern education. Studying Islamic civilization offers numerous lessons, including fostering historical awareness, strengthening Islamic identity, enhancing ethics in the use of technology, fostering tolerance, and fostering a spirit of lifelong learning. Therefore, the future of Islamic civilization is largely determined by the ability of Muslims to integrate Islamic teachings with developments in science and technology without abandoning moral and spiritual values.
Fundamentalisme Dan Radikalisme: Bentuk Penyimpangan Dari Cita Ideal Hukum Islam: (Diskursus Komprehensif Tentang Karakteristik Dan Kiprahnya) St Halimang - St Halimang
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v17i1.2382

Abstract

The focus of this article is the existence of fundamentalism and radicalism in terms of the discourse construction of Islamic law. This discourse appears based on the possibility of deviating from the ideal ideals contained in the Qur'an and Hadith. This article tries to parse the patterns and characteristics of fundamentalism and radicalism whose axis is based on a religious understanding framework. Based on the search, it was found that, from the existing discourse, it was identified the potential and possibility of this understanding and movement, to emerge in the community. This indicates that there are people who are tough in expressing opinions related to religion, and some have even committed anarchist acts. So it can be concluded that the followers of fundamentalism and radicalism are very strict in conveying their ideas. In fact, they do not hesitate to commit acts of violence in the form of anarchism. However, even so they still have to be recognized as part of the components of society. Because basically, radicalism and fundamentalism movements are a form of attitude against the West and modernism which are considered to have given birth to westernism, secularism, hedonism, pragmatism, uncertainty and the emptiness of life
HUKUM SYARIAT METODE IJTIHAD AL-IMAM AL-GAZALI DALAM AL-MUSTASFA Halimang, St.
Al-'Adl Vol. 8 No. 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Universitas Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v8i1.351

Abstract

Al-Gazāli merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncakkemajuan Islam. Sebagai pemikir besar Islam maka hasil pemikiran al-Gazālimasih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu.Kebesaran pengaruh al-Gazāli tersebut dapat dilihat dalam gelar Hujjah al-Islam yang disandangnya. Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis danpemikir terhadap al-Gazāli. Metode ijtihad imam al-Gazāli sangat tekstualberorientasi pada segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil qat’i. denganpendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakandialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadipada masa Nabi.
Wawasan Gender Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Halimang, St.
Al-'Adl Vol. 9 No. 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Universitas Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v9i1.669

Abstract

Gender adalah Suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, hokum Islam tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan untuk berkipra karena masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban. Wujud wawasan gender dalam Perundang-undangan dapat dilihat dalam kedudukan sebagai istri, Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga,masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, juga terhadap harta bersama pun istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami, hak terhadap anak tetap ada pada suami istri, jika seandainya perkawinannya putus, dalam Proses Perceraian, begitu juga kedudukan wanita dalam hukum kewarisan diharapkan supaya dalam menggali dasar-dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan gender supaya mengelaborasi antara hokum normative dengan hokum positif utamanya yang terkait perempuan, sehingga perempuan semakin mampu berperan secara lebih dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.