Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.153

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Al-'Adl Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Istinbath : Jurnal Hukum MAQASHID : Jurnal Hukum Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Kalosara: Family Law Review Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum FAWAID: Sharia Economic Law Review International Journal of Law and Society Jurnal Ar-Risalah Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review

St Halimang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

Author-ID : 794623

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENDEKATAN ‘ILLAT HUKUM DALAM PENALARAN FIKIH St Halimang
Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Abstrakal- Illat yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum ashal. Berdasarkanwujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenaihukumnya. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih dilakukan dengan pemahamantentang langkah-langkah penerapannya, yaitu: memastikan kebenaran illat suatu hukumsesuai dengan jalannya, memahami kaidah-kaidah Usul Fiqh yang berkaitan dengan illathukum dan memastikan keberadaan illat pada permasalahan terapan. Pendekatan illathukum dalam penalaran fikih adalah merupakan substansi ijtihad. bahkan merupakankeharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi atau qiyas ketika mendapatkan suatuhukum digantungkan kepada illat yang jelas.Kata kunci: Pendekatan, ‘illat, penalaran fikih dan hukum

Hukum Takziah dan Permasalahannya Halimang Halimang
Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

In this article, studying concerning the meaning of Takziah, in aspect punish and problems of him, All Fuqaha mutually agree to that takziah is sunnah for everybody, good of woman and man, adult and moppet. The legal fundament of for example is Prophet hadis of Muhammad saw which isn’t it by Imam of IbnuMajah and Imam of al-Baihak :“ There no a Mukmin even also which was takziah to you of getting an accident, except Allah swt will put on dignity clothes him at doomsday”. Meaning of takziah according to language comes from the word ‘azza-yu’azzi-ta’ziah mean amusing and having patience with. Having patience with people who remained bypass away their family narrated things able to amuse and lighten the sorrow of them.

HUKUM SYARIAT METODE IJTIHAD AL-IMAM AL-GAZALI DALAM AL-MUSTASFA St. Halimang
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Al-Gazāli merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncakkemajuan Islam. Sebagai pemikir besar Islam maka hasil pemikiran al-Gazālimasih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu.Kebesaran pengaruh al-Gazāli tersebut dapat dilihat dalam gelar Hujjah al-Islam yang disandangnya. Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis danpemikir terhadap al-Gazāli. Metode ijtihad imam al-Gazāli sangat tekstualberorientasi pada segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil qat’i. denganpendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakandialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadipada masa Nabi.

Sejarah Peradaban Islam Siti Halimang
Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Jurisdiction is one of the Institution in fulfilling intention live society in straightening of justice and law, has been recognized by before Islam. Nation Arab before Islam have owned qadi to finish all their dispute, but they not yet owned code/law written able to be made by hold all qadi. They verdict among them by corresponding to hereditary them habit, and from opinion of tribe heads or from their people who of wise approach is known as his opinion exact people who, and confiscate rights with marking and hunch, intelligence of their jurist is caused them more prioritize to decide law with marking and priest from at by means of…other evidence, like confession or eyewitness. In study jurisdiction of Islam in Indonesia and jurisdiction in general, recognized by various special term or word which become device from a concept, among others religion court, the jurisdiction of Islam, the jurisdiction of Islam, justice of religion and so on. But to avoid by mistake of[is understanding of, if which meant “jurisdiction of Islam in Indonesia”, is “religion court” besides there are also other term related to that terms, both for having a meaning of-of a kind and related to him and become explain of position from each; every that term. That terms can know them by the meaning of in so many sources that are in dictionary, law and regulation and encyclopedia. All that term or words is told in different understanding. Is sometimes told also in is same understanding. That thing is to have jetty to form two more term of the public, that is justice and jurisdiction.

TRADISI APPASILI’ PADA SUKU MAKASSAR PERSPEKTIF AL-‘URF (Studi Di Kelurahan Tamarungan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) Zul Arwiki Jecky; Siti Halimang; Muhammad Iqbal
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini mengangkat tema Tradisi Appasili’ Pada Suku Makassar Perspektif Al-‘Urf (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Dalam kajian Ushul Fikih pada term ‘urf, dibahas tentang metode istinbath hukum dalam hukum Islam. Berangkat dari sini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi appasili’ pada Suku Makassar Perspektif Al-‘Urf. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif, sebab dalam penelitian ini peneliti mencari data yang faktual dan akurat kemudian menyimpulkan dengan sistematis, dimana fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang tidak dapat dipecahkan melalui laboratorium. Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi yang memungkinkan peneliti menganalisis fenomena tradisi appasili’ ibu hamil sehingga dapat bertahan hingga saat ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tahapan dan nilai filosofis prosesi ritual tradisi appasili’ ibu hamil terdiri: (1) Mandi sebelum pelaksanaan sebagai harapan kebersihan dari segi jasmaniyah maupun rohaninyah (2) Mengenakan pakaian bersih sebagai tanda kesiapan akan kebersihan (3) Keluar rumah sembari menaiki tangga sebagai harapan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan diberi kemudahan. (4) Duduk diatas kelapa tua diharapkan agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit ambeien (5) Membaca niat appasili’ dan doa kebaikan diharapkan orang yang sedang di appasili’ itu mudah melahirkan serta membuang sial ibu hamil (6) Memercikkan ibu hamil dengan dedaunan diharapkan dapat terhindar dari segala bentuk pengaruh jahat yang akan menghampiri keluarganya. (7) Berjalan sembari menginjak sebutir telur diharapkan orang yang hendak melahirkan, supaya bayinya mudah keluar dari rahim (8) Mandi setelah pelaksanaan serta mengganti pakaian diharapkan agar pengaruh-pengaruh jahat tidak kembali lagi bersih dan suci. (9) Mengurut perut ibu hamil diharapkan bayi dan ibunya tetap sehat serta rejekinya berdatangan dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Penulis berkesimpulan bahwa tradisi appasili’ ibu hamil masuk dalam kaidah ushul fiqh “Asal dari segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan” jadi dia boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena didalamnya terdapat maslahat dan tidak mendatangkan mudharat bagi ibu hamil beserta bayinya.

PROBLEMATIKA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR DITENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID Al-SYARIAH Adriyan Putra Ramdah; St. Halimang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The rescheduling of the simultaneous regional elections in December 2020 reaped pros and cons, even considered unrealistic as positive cases of Covid-19 surged. This study aims to find out the problems of the implementation of the Makassar Mayoral Election in the midst of the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative field methods with empirical juridical approach and syar'i approach. The results of this study show that the Mayoral Election, which was held amid the soaring number of positive cases of Covid-19, is a policy that can threaten mutual safety. Although the change of leadership is a constitutional mandate, but with a health emergency the implementation may be postponed. In the concept of al-maqasid al-sharia, keeping the soul is second only to the obligation to maintain religion, and the concept is in line with the state objectives that have been affirmed in the Basic Law.

Umar's Policy Specifications in Constitutional Law in Review of Siyasah Dusturiyyah Aspects Halimang, St.
Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v16i1.4580

The study aims to determine the specifications of Umar's policy in government from the perspective of siyasah dusturiyyah which is the development of Islamic legal thought. The results of the study show that the specifications of Umar's policy in government have the ability to direct the behavior of others, have certain skills that not everyone has, so that they can solve problems that arise in the life of mankind. Between the leader and the led there must be a synergy relationship, also between the people and the government in carrying out responsibilities. Umar's specifications in government have several principles, namely: (1) The application of legislation includes the benefit of the people (2) The principle of deliberation (3) The principle of justice (4) The principle of equality (5) The principle of responsibility (6) Obey the elected government de facto (real) (7) Build trust between them.

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA Hanafie, Ahsandy Rizky Fadhlansyah; Halimang, St
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/siyasatuna.v6i1.32968

Hasan Al-Banna as the founder of the Muslim Brotherhood put forward the concept of government to harmonize religion and state. The concept of government contained in Hasan al-Banna's theory imitates the form and nature of the leadership of the Prophet Muhammad. This study aims to determine the thought pattern of Hasan al-Banna in the concept of Islamic government and also to find out the relevance of Hasan al-Banna's government to the government in Indonesia. This research uses library research, and the nature of this research is descriptive-analysis. The data that has been collected is then analyzed using qualitative inductive analysis. The results of this study indicate that fiqh siyasah in this case responds to Hasan Al-Banna's concept of thinking about Islamic government in line with the principles of government according to Fiqh Siyasah because Islamic government is a government that is upright on Islamic law which is sourced from the Qur'an and Sunnah. Then the relevance of Hasan Al Banna's Islamic government to government in Indonesia is that the Islamic government system in Indonesia is increasingly finding its vitality because the construction of the government system that has been implemented so far seems to have failed to build a harmonious and humanist state order.

Justice and Qiṣāṣ in Islamic Law: The Views of Muslim Scholars and Intellectuals at Makassar City, South Sulawesi Halimang, ST; Ridhwan, Ridhwan; Sakdiah, Sakdiah
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.26164

Qiṣāṣ is a legal provision (for those who commit premeditated murder or unlawful acts) that is ontological-theological in nature, which prioritizes justice in the maqāṣid al-sharī'ah paradigm. This form of justice is oriented towards the welfare of humanity while still recognizing the rights and responsibilities of the perpetrator and (family) of the victim. However, qiṣāṣ is often considered barbaric, cruel, and not in accordance with modern human rights standards. Based on this view, it is necessary to study the meaning of justice in qiṣāṣ, according to Muslim scholars and intellectuals in Makassar, South Sulawesi. This study attempts to discuss the construction of the meaning of justice in the law of qiṣāṣ in line with the principles of Islamic law. To answer this, an empirical research method is used with the maqāṣid al-sharī'ah approach. Data were collected through in-depth interviews with informants such as Muslim scholars and intellectuals. The research findings show that qiṣāṣ justice actually fulfills the principles of justice as contained in Islamic law and is in line with theological and sociological dimensions. Qiṣāṣ is applied with a balanced axiological orientation, adhering to the principles of justice. However, the application of the law is hierarchical and depends on the reasons (or motives) for the adjustment. This means that qiṣāṣ is the maximum punishment that can be applied if the evidence of premeditated murder or unlawful association is conclusive and beyond doubt (syubhat). Conversely, if the evidence has strong reasons (such as preventing harm) or is uncertain (syubhat), then the minimum punishment -diyat (financial compensation) - can be applied. In the maqāṣid al-sharī'ah perspective, qiṣāṣ punishment does not only contain the values of justice and welfare because it can save and protect the lives of other humans from someone's evil intentions to kill, so that the goal of Islamic law for the welfare of humanity can be achieved.

PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENGATASI PRAKTIK INVESTASI BODONG PERSPEKTIF SIYASAH SYARâ€™IYAH Taufik, Muh Bambang; Jafar, Usman; halimang, St.
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i1.5624

AbstrakPraktik investasi bodong telah menjadi masalah serius di Kota Makassar, yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan syarâ€™i dan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan observasi terhadap pihak terkait dengan praktik investasi bodong di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi praktik investasi bodong, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi. Namun, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kelemahan dalam implementasi regulasi masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Makassar harus lebih komprehensif dan berintegrasi dengan nilai-nilai syariat Islam untuk mengatasi praktik investasi bodong. Berdasarkan perspektif siyasah syarâ€™iyah, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki implementasi regulasi terkait penanganan investasi bodong.Â AbstractFraudulent investment practices have become a serious problem in Makassar City, which can harm the community and disrupt economic stability. This research uses qualitative research with a shar'i approach and empirical juridical approach, through interviews and observations of parties related to fraudulent investment practices in Makassar City. The results show that the Makassar City Government has made several efforts to overcome fraudulent investment practices, such as increasing transparency and accountability in investment management. However, factors such as lack of public awareness and weaknesses in regulation implementation still pose significant challenges. This research shows that the role of the Makassar City Government must be more comprehensive and integrated with Islamic values to overcome fraudulent investment practices. Based on the perspective of siyasah shar'iyah, this study provides recommendations to increase public awareness and improve the implementation of regulations related to handling fraudulent investments.

Co-Authors Abdul Halim Talli Abdul Husain Natsir Abdul Rauf Muhammad Amin Adriyan Putra Ramdah Agustiawan, Agustiawan Akmal, Andi Muhammad Akmal, Muh. Khairul Andi Tenripadang Beti Mulu, Beti Cendrakasih, Andi Asfiyanti Djafar, Usman Fitri Ramadani Halimah Basri Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Hanafie, Ahsandy Rizky Fadhlansyah Heriana, Heriana Herlinda, Iis Hisbullah Hisbullah Irwanti Said Jabal Nur, Jabal Jumardin, Jumardin Kadir, Nur Asmah Lomba Sultan Mariyah Mariyah, Mariyah Muh. Asrianto Zainal Muhammad Andi Akmal Muhammad Idris Muhammad Iqbal Muis, Abdul Rinaldi Musafir Pababbari Mustafa, Zulhas’ari Mustarin, Basyira Nisardi, Muhammad Fitrah Putra, Rifky Mahesa Ridhwan Ridhwan, Ridhwan Risal, Chaerul Rismayani Rismayanti Rismayanti Rusdin Rusdin Sabri Samin Sakdiah Sakdiah, Sakdiah Siti Nurhidayah Sya'diyah, Halimatus Syafdillah Sastri Syam Tahir Maloko Taufik, Muh Bambang Usman Jafar Wahyuni, Eka Sri Windasari, Sri Yusuf, Albab Hoalidi'n Zul Arwiki Jecky

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search