Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MANJAPAI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA TELAAH SIYASAH SYAR’IYYAH Wahyuni, Eka Sri; Djafar, Usman; Halimang, St
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community empowerment is an effort for the potential and capabilities of the community, so that the community can realize their identity, dignity and worth to survive and develop themselves in the social, economic, religious and cultural fields. This study aims to determine the role of the Community Empowerment Institution (LPM) in Manjapai Village, Bontonompo District, Gowa Regency. This research is a qualitative field research with research methods using observation, interviews and documentation. The results showed that the role of the Community Empowerment Institution (LPM) in Manjapai village had not been carried out optimally, members of the Community Empowerment Institution (LPM) did not understand the functions and duties of the institution they carried out. One of the causes is the lack of communication between the community and community institutions and the village government. This shows that the function of the Community Empowerment Institution (LPM) based on the Indonesian government regulation no. 72 of 205 regarding villages cannot be implemented properly. Based on the perspective of Siyasah Syariyyah, the performance of community institutions in terms of leadership for village development has not met the characteristics of good leadership. In this case, in terms of trust, members of the Community Empowerment Institution (LPM) have not been optimal in carrying out their duties or mandates given, for example uneven development, and have not continued the empowerment program that the community wants.
Analisis Aspek Normatif dan Sosiologis Pengguna Cadar: Studi di Ma’had Al Birr Unismuh Makassar Rusdin Rusdin; Abd. Rauf Muhammad Amin; St. Halimang
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.6406

Abstract

This research is motivated by the importance of understanding the niqab (face veil) as a religious symbol and an identity marker for Muslim women, which continues to spark public debate in Indonesia. The niqab is often viewed from various perspectives—religious, cultural, social, and political—making it a controversial topic. These differing viewpoints highlight the need for a deeper exploration of the meaning and practice of wearing the niqab, especially within Islamic higher education institutions. The study aims to examine both the normative and sociological aspects of niqab use among female students at Ma’had Al-Birr, Muhammadiyah University (Unismuh) Makassar. This institution is known for having a significant number of students who wear the niqab, each with different backgrounds and motivations, ranging from theological beliefs to personal convictions and environmental influences. The research employs a descriptive qualitative method with a field-based approach. It combines normative Islamic theological perspectives with sociological analysis, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that students perceive the niqab not merely as a religious obligation to cover one's aurat (parts of the body that should be concealed), but also as a symbol of piety, honor, obedience, and personal ijtihad (independent reasoning) in practicing Islamic teachings. An inclusive campus environment supports these students in engaging freely in both academic and social activities. However, challenges still arise, particularly in the form of stereotypes and perceptions of exclusivity that some individuals associate with niqab wearers. These misconceptions underscore the importance of cross-perspective understanding in addressing this phenomenon. This study is expected to contribute to the development of campus policies that support freedom of expression, uphold mutual respect, and promote a more inclusive, open, and tolerant atmosphere within Islamic higher education institutions—one that embraces the diversity of religious practices and encourages respectful coexistence.
ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Muis, Abdul Rinaldi; Hasan, Hamzah; Halimang, Halimang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan, penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk pengawasan pemerintahan Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang sebelumnya. Kerja sama dengan kepolisian, yaitu untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan merugikan negara maupun masyarakat. Adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sedangkan dalam siyasah syar’iyyah pengawasan terbagi atas dua, yaitu pengawasan oleh diri sendiri dan pengawasan oleh pemimpin. Faktor penghambat pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, Peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. faktor aparat penegak hukum, dalam melaksanakan hukum di lapangan terkadang melakukan pelanggaran, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum.Kata Kunci: Pemerintah; Penegak Hukum; Siyasah Syar’iyyah
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA LEMPANGANG KABUPATEN GOWA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Windasari, Sri; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the leadership strategy of the Head of Lempangang Village in empowering the community during the Covid-19 pandemic. This research is a qualitative research with a syar'i, normative juridical, and sociological approach. The results showed that during the Covid-19 Pandemic, the Head of Lempangang Village launched several programs as a form of empowerment in dealing with the impact of Covid-19, including making pastries, making handicrafts and sewing courses as soft skills for economically affected residents. In addition to ensuring the safety of the lives (hifdz nafs) of each of its citizens from the Covid-19 virus, the village head is also responsible for the resilience of his residents economically to survive during and after the pandemic.
PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT Putra, Rifky Mahesa; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi para pekerja. Banyak pekerja yang akhirnya dirumahkan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Pekerja (PHK). Kondisi tersebut memaksa pemerintah merumuskan pelbagai kebijakan ekonomi, dan salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsep program Kartu Prakerja dari perspektif maslahat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain untuk mengurangi beban hidup masyarakat akibat krisis kesehatan dan sosial-ekonomi secara bersamaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif maslahat, Kartu Prakerja berkaitan langsung dengan Mashlahah al-Mursalah karena masyarakat yang menjadi penerima program tersebut terbantu dengan adanya bantuan pelatihan kerja dan bantuan dana yang diperoleh. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan al-Mashlahah wa al-Murafiq karena berupaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas pelatihan ketenagakerjaan.Kata Kunci: Covid-19; Kartu Prakerja; Maslahat
SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Akmal, Muh. Khairul; Samin, Sabri; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Supreme Court has answered the demands of the times by making new innovations digitally, namely case administration services with an electronic system (e-court) which is regulatively regulated through Supreme Court Regulation Number 3 of 2018. This study aims to find out how the application of the e-court system in the Sungguminasa District Court and its implications for the application of the justice system is fast, simple, and low cost. This research is a field research with a normative juridical approach. The implementation of the litigation system through e-court has made it easier for justice seekers, especially in the case administration process and the answer-answer stage in the trial. The e-court system, apart from being a form of digital-based service innovation, its existence also contributes to the application of the principle of fast, easy and low-cost justice, because through e-court justice seekers can easily and without being burdened with additional costs such as transportation costs to access the judicial process. The application of the principle of a fast, easy, and low-cost judiciary through the e-court system has a connection with the problem-solving process carried out by the Prophet Muhammad, even at that time, not only quickly and easily but also without any cost.
EFEKTIVITAS TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Yusuf, Albab Hoalidi'n; Maloko, M. Thahir; Halimang, St
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is entitled Effectiveness of Duties and Authority of Regional Inspectorate of Regional Inspectorate of Palopo City?, Perspective of Siyasah Duturiyah. The main research problem is how effective the duties and authorities of the regional inspectorate of Palopo City are from the perspective of Siyasah Duturiyah? .This type of research is a qualitative descriptive field research using a normative juridical approach and a syar'i approach. The results showed that Implementation of the duties and authorities of the Palopo City Regional Inspectorate in the form of an audit, a review, an evaluation, monitoring and assistance. The review is here to ensure that what we are going to do is in accordance with the laws and regulations.second Obstacles experienced by the Palopo City Regional Inspectorate, namely. First, the Limited Number of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). Second, Budget Limitations. third The perspective of Siyasah Dustruiyah in carrying out the duties and authorities of the Palopo City Regional Inspectorate in carrying out its supervisory function has not used the Islamic concept or the Siyasah dustruiyah concept, because the implementation of the duties and authorities of the Palopo City Regional Inspectorate is guided by the provisions of the applicable laws and regulations. Meanwhile, in Islamic law the implementation of the supervisory function is carried out with the concepts of hisbah and muraqabah.
PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agustiawan, Agustiawan; Halimang, St.; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of supervising the construction of buildings with a one-stop integrated service system in Bulukumba Regency. This type of research is empirical legal research with a juridical and normative Shari'a approach. The results of the study show that the building construction supervision concept is applied by DPMPTSP Bulukumba with a system of building administration supervision, technical supervision, and imposing sanctions on development violations. In reality, supervision of building construction in Bulukumba Regency is still not running effectively due to the lack of Human Resources and public awareness. In the view of Islamic law, supervision of building construction in Bulukumba Regency does not contradict Islamic law, DPMPTSP has carried out its obligations as a supervisory institution based on applicable legal rules.
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH : Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Rismayanti, Rismayanti; Jafar, Usman; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the government management system in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa District, shar'iyyah siyasah perspective. This type of research is field research using normative juridical and theological approaches. The results of this study show that the concept of government management in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages which includes planning, community empowerment, organizing village government institutions, using village resources, and supervising village governance. The concept of shar'iyyah siyasah emphasizes the administration of government, including the village government level held to achieve welfare - benefit in various aspects of life, if this principle becomes a benchmark, then obedience to ulil amri will follow the command to obey Allah and His Messenger.
ASHABIYAH IBN KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA PERSFEKTIF SIYASAH SYARIYYAH Kadir, Nur Asmah; Halimang; Mustarin, Basyira
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze Ibn Khaldun's thoughts on Ashabiyah in the state. The problem of this research in that there is dissolidarity in the state because there are differences in ethnicity and religion so that Ibn Khaldun thoughts can provide learning about the importance of Ashabiyah in the state. The research method used is literature (Library Research) with a historical, Islamic and philosophical approach. The research results show that the Ashabiyah concept has an important role in preventing conflict and injustice and maintaining community unity. Ibn Khaldun explained that a country that has a strong asabiyah will be able to create a high human civilization. On the other hand, if the sense of Ashabiyah fades and is only understood narrowly, then there will only be absolute nepotism which will make the country destroyed. The meaning of asabiyah that Khaldun refers to is solidarity and support from the people for the government. The greater the support of the people, the stronger a country will be and vice versa. The Ashabiyah concept assumes that a leader must come from the solidarity of the group (ashabiyah) that is most dominant and plays the most role. According to Ibn Khaldun, a leader mustfulfill 4 requirements for imamate, namely intellectuality, fairness, health and capability.