Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Resensi Hubungan Sipil Militer Negara Dalam Seragam: Analisis Subjektif Dominasi Militer Dalam Kebijakan Papua Snekubun, Elyakim; Wiranto, Surya; Hilmansyah, Ceppi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12730

Abstract

Artikel ini membahas secara mendalam bentuk dominasi militer dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di Papua pada era pascareformasi, dengan menggunakan pendekatan hubungan sipil-militer subjektif sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Samuel P. Huntington (1957) dan Rebecca L. Schiff (1995). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana militer tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga memperluas fungsinya hingga ke ranah sipil seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lokal. Melalui desain studi kasus dan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah dinamika relasi kekuasaan antara institusi militer dan pemerintahan sipil di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks seperti Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan telah memperlemah kapasitas kelembagaan sipil, mempersempit ruang partisipasi masyarakat adat, serta memperdalam kesenjangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dominasi militer dalam proses kebijakan juga menciptakan pola ketergantungan struktural terhadap institusi keamanan negara. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya reposisi peran militer agar kembali pada fungsi pertahanan murni, serta penguatan institusi sipil dan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penguatan civilian control dan partisipasi masyarakat adat menjadi kunci menuju tata kelola keamanan dan pembangunan Papua yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.Keywords: hubungan sipil-militer, kebijakan publik, Papua,pembangunan, reformasi, keamanan nasional.
Ancaman Serangan Siber Pada Keamanan Nasional Indonesia Tamarell Vimy; Surya Wiranto; Rudiyanto Rudiyanto; Pujo Widodo; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2989

Abstract

AbstrakKeamanan atas kepentingan nasional menjadi ‘nyawa’ dari suatu negara, menjadi hal yang dilindungi dan dipertahankan bagi setiap pihak. Ancaman, gangguan dan hambatan akan terasa apabila hal-hal tersebut diproyeksikan dapat mengganggu kepentingan nasional, yang kemudian negara dapat mempersepsikan bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu keamanan nasional. Berangkat dari meningkatkan keamanan nasional, sebagai konsekuensinya setiap negara menggunakan deterrence dan balance of power untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Dari beberapa ancaman yang dihadapi di Indonesia, ancaman serangan siber dianggap memiliki prioritas ancaman yang tinggi. Dalam analisi ini kami mencoba menggunakan pendekatan melalui teori lykke dengan membagi elemen-elemen dalam suatu formulasi strategi yaitu end, mean, dan ways, yang kemudian dirubah kedalam bentuk 4T mitigasi resiko untuk mengetahui prioritasnya. Kemudian akhirnya ditentukan strategi untuk meningkatkan keamanan nasional atas ancaman serangan siber.Kata Kunci : Ancaman Siber, Keamanan Nasional, Kepentingan Nasional, Cyber War AbstractSecurity over the national interest becomes the 'life' of a country, it is something that is protected and maintained for each party. Threats, disturbances and obstacles will be felt if these things are projected to interfere with national interests, which then the state can perceive the forms of threats that interfere with national security. Departing from increasing national security, as a consequence each country uses deterrence and balance of power to protect their national interests. Of the several threats faced in Indonesia, the threat of cyber attacks or Cyber War is considered to have a high threat priority. In this analysis, we try to use an approach through Lykke's theory by dividing the elements in a strategy formulation, namely end, mean, and ways, which are then converted into the 4T form of risk mitigation to determine the priorities. Then finally a strategy was determined to improve national security against the threat of cyber attacks.Keywords: Cyber Threat, National Security, National Interest, Cyber War.
The Importance of State Defense Realization for the Young Generation in Building National Character Rifan Apriantara; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Moch Yurianto; Surya Wiranto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4751

Abstract

Abstract Defending the Country is a concept that has long been known in Indonesia as an effort to build a strong national character and integrity. However, in its development, there are challenges for the younger generation to understand the true meaning of Defending the Country. This research was conducted with the aim of examining the importance of realizing State Defense for the younger generation through related literature studies. The research method used is a literature study by collecting data from journals, books and articles related to the concept of State Defense and the importance of the realization of State Defense for the younger generation. The results of the study show that the realization of State Defense has an important role in shaping quality national character, especially in the younger generation. Through the realization of Defending the Country, the younger generation can develop an attitude of patriotism, discipline, responsibility, courage and love for the nation and country. Families, schools and the government have an important role in providing education and opportunities for the younger generation to understand and apply the concept of Defending the Country in everyday life. Therefore, there is a need for more serious efforts from all parties in providing understanding and training regarding the importance of realizing the State Defense for the younger generation, in order to form a strong national character and integrity in the future. Keywords: State Defense, Young Generation, Realization, National Character
Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional Ary Randy; Surya Wiranto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4761

Abstract

Abstrak Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari implementasi P4GN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman dan bahaya narkoba serta mempertahankan keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini termanifestasi melalui berbagai sub program dan pemberdayaan dengan pendekatan direktif. Realisasi desa bersinar, pelaksanaan pemberdayaan alternatif dan peningkatan lifeskill, dan pemanfaatan media oleh pemerintah daerah dengan asistensi BNNK Bone secara langsung memberikan dampak pada penurunan angka penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Penentuan Informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis hingga ditarik kesimpulan dan sudah diverifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang terarah dan tersistemasisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba. Program yang dilakukan berjalan dengan intervensi berbagai pihak seperti Pemkab Bone, BNNK Bone, Polres Bone, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga masyarakat sebagai kader IBM. Selain mengubah mindset masyarakat, implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, Pemkab Bone, Keamanan Nasional Abstract Tackling drug abuse is part of the implementation of P4GN by the Bone District Government. This program is part of efforts to increase public awareness of the threats and dangers of drugs and maintain national security which directly impacts the improvement of people's welfare. This program is manifested through various sub-programs and empowerment with a directive approach. The realization of shining villages, the implementation of alternative empowerment and improvement of lifeskills, and the use of media by local governments with the assistance of BNNK Bone directly have an impact on reducing the number of drug use. This research uses a qualitative approach, of descriptive type, with the location of the study in Bone Regency. Determination of Informants by purposive techniques. Data collection uses interviews and literature studies which are then analyzed until conclusions are drawn and have been verified. Test the validity of the data using source triangulation. The results showed that national policies in the form of P4GN regulations implemented through the role of the Bone Regency Government were collaboratively implemented with several real activities that were directed and systemized. Various anti-drug activities and campaigns with the use of media are BNNP instruments in changing people's mindset to stay away from drugs. The program runs with the intervention of various parties such as the Bone Regency Government, BNNK Bone, Bone Police, Education Office, and Village Community Empowerment Office to the community as IBM cadres. In addition to changing the mindset of the people, the implementation of the P4GN policy can increase productivity which leads to welfare and a conducive state of the country to assist the government in maintaining national security. Keywords: Policy Implementation, P4GN, Bone Regency Government, National Security
Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Armed Robbery di Area Berlabuh Jangkar Muhammad Fajar Romdhon; Surya Wiranto; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4823

Abstract

Abstrak Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di perairan, Kepolisisan Perairan bertanggung jawab atas terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah perairan guna dapat mendukung terlaksana dan berjalannya program prioritas pemerintah terkait sektor kemaritiman. Kepolisian Perairan melaksanakan aksi pencegahan Armed Robbery di Perairan di sejumah titik rawan pada area berlabuh jangkar dan sandar di perairan teritorial Indonesia sejak tahun 2014-2019. Hal tersebut dilaksanakan karena menjadi salah satu penjabaran arahan dan kebijakan Kabaharkam Polri pada tahun 2014 serta didasari oleh data kasus pencurian di kapal yang terjadi di perairan Indonesia yang sangat tinggi berdasarkan laporan International Maritime Beureu (IMB). Kata Kunci: Kepolisian Perairan, Pencegahan, Armed Robbery. Abstract As one of the agencies that have authority in the waters, the Marine Police is responsible for creating a conducive Kamtibmas situation in the territorial waters in order to support the implementation and running of the government's priority programs related to the maritime sector. The Maritime Police carried out Armed Robbery prevention actions in the waters at a number of vulnerable points in anchoring and mooring areas in Indonesian territorial waters from 2014-2019. This was implemented because it became one of the elaborations of the Kabaharkam Polri directives and policies in 2014 and was based on data on ship theft cases that occurred in Indonesian waters which were very high based on reports by International Maritime Beureu (IMB) Keywords: Marine Police, Prevention, Armed Robbery.