Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Riau Journal of Empowerment DIVERSI : Jurnal Hukum Psikostudia : Jurnal Psikologi PALAR (Pakuan Law review) Ilmu Hukum Prima jurnal hukum das sollen Unri Conference Series: Community Engagement Indonesia Private Law Review Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Balobe Law Journal Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Gagasan Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Riau Law Journal Jurnal Hukum Non Diskriminatif Journal of Private and Economic Law Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara ANDREW Law Journal AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Soedirman Law Review aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Milthree Law Journal Multidisciplinary Indonesian Center Journal Melayunesia Law
Ledy Diana
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 265 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 265 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi Reza Fachrurrahman; Dodi Haryono; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsiadalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya seharihari,yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras,agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapatpolitik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masukke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian dari aturan itu. Pengungsimerupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkanperlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yangmengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasionalmelakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hakdasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasionaltersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atashak-hak dasarnya sebagai manusia.Asas non-refoulement awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsiyang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayahdimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukumHak Asasi Manusia Internasional, asas non-refoulement dijadikan metode pemenuh danperlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan,perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas nonrefoulementsering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status juscogen, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, makaPemerintah Indonesia juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan penentuan statuspengungsi atau yang disebut dengan “Refugee Status Determination”(RSD), sehinggapengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR yang merupakanbadan PBB yang mengurusi masalah pengungsi sesuai mandat yang diterima berdasarkanStatuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi KonvensiTahun 1951 wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadibagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi jus cogens,dan tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup ataukebebasannya terancam.Meningkatnya pencari suaka ini sangat mengkhawatirkan negara indonesia, karenaIndonesia bukan termasuk salah satu negara peratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi,dan tidak mempunyai kewajiban untuk menerima para pencari suaka, apabila para pencarisuaka masuk secara ilegal ke Indonesia, dan dapat mengganggu stabilitas pertahanan dankeamanan indonesia.Kata Kunci : Konvensi 1951 – Non-Refoulement - Pengungsi - Ratifikasi
PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI POLRES ROKAN HULU Gondi Wibowo; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2014): Wisuda Februari 2014
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rokan Hulu is a district carved out of Kampar, Rokan Hulu district labeled as A Thousand Suluk where Rokan Hulu society in general are the majority of farmers and livestock farmers have. Here the expected role of the police to the police more effective, because the police is a government agency in charge of maintaining public order and security, especially in combating the crime of theft of livestock due to the theft of livestock in Rokan Hulu is still rife that every year has increased. The first goal of this thesis, the role of the police in enforcement and eradication of cattle theft in Police Rokan Hulu. Second, the constraints faced by the police in enforcement and eradication of cattle theft in Police Rokan Hulu. Third, the efforts of the police in enforcement and eradication of cattle theft in Police Rokan Hulu. This type of research is research Sociological law, because in this study the authors directly conduct research at the location where studied in order to give a complete and clear picture related problems examined. This research was conducted at the police station Rokan Hulu. Population and sample is the whole party related to the problem under study, the data source used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study done by interviews, questionnaires and review of the literature. The results of the deliberations of the study it can be concluded: First, the role of the police in enforcement and eradication of cattle theft in Rokan Hulu Police Preventive action: providing legal counseling, supervising and observing the stranger whose actions are suspicious and remind each other in neighborhoods around while the repressive actions: follow-up report of the public and the police strengthen the function of the investigation. Second, the constraints faced by police Police Rokan Hulu is the limited number of police personnel, community negligence, trace the perpetrators, lack of information. Third, the efforts made to overcome these obstacles is to coordinate with the relevant legal institutions, raising public awareness, conduct legal counseling. Suggestions writer, so the police over again maximize the expected performance of the police more often provide counseling and guidance to jump into the community so that people can participate actively involved in providing assistance to the police in conducting any law enforcement process.Keywords: Role of the Police-Crime-Theft-Livestock
Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Ridwan Sahputra; Erdianto Effendi; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Along with the era of free trade now various types of cosmetics in the market with various uses of various brands as well. Cosmetic products that are the result of development of the pharmaceutical industry has now developed into one of basic needs of the community along with the development of people’s lifestyles. Business players are competing to produce various kind of beauty products with various uses for the community to attract consumers as much as possible. The human desire to always look beautiful, perfect in all opportunities untilized by a group of business actors who are not responsible for producing or trading cosmetics that do not meet the requirements to the public. The main target is the woman who want to get quick and maximum result.Based on the description, the authors are interested to conduct research under the title criminal investigation of counterfeit cosmetics based on law Number 8 0f 1999 on Costumer protection by the special criminal investigation Directorate of Riau Regional Police, while the purpose of this study is to determine the cause of circulatory factors fake cosmetics in the jurisdiction of the special criminal investigation Directorate of Polda Riau, then the last know to process of investigation of fake cosmetics crime by the Directorate of special Criminal investigation Polda Riau.In the study of authors use descriptive research that aims to describe precisely the properties of an individual, circumstances, symptoms or a particular group, or to determine the translation of a symptom, or to determine whether there is a relationship between a symptom with other symptoms in society. The study provides an illustration of the rampant circulation of fake cosmetics in the justification of the Riau Police as well as the impact raised and how to follow up the case.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MODUS MESIN PERMAINAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Destrian Hasugian; Erdianto Effendi; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the city of Pekanbaru common criminal offenses gambling with the game engine mode, particularly at nightclubs , malls and game center. The culprit was not only done by adults only, but children also play this gambling. It is of course very worrying when viewed in terms of morale and the future of the perpetrator. The purpose of this thesis, namely : First What is proving the crime of gambling with the mode of the game engine at the City Police Pekanbaru, Secondly, What are the obstacles in proving the crime of gambling with the mode of the game engine at the City Police Pekanbaru, Third, How are the overcome the constraints of proving the crime of gambling by mode in the game engine Pekanbaru City Police. This research is a kind of sociological research is also descriptive. Source of data used were obtained through three (3 ) legal materials is the primary legal materials, secondary and tertiary. The data collection techniques were done by two methods is interviews and review of the literature. From the results of research and discussion, there are three main things that can be inferred. First, Verification carried out by investigators go directly to the location of gambling by going undercover and make arrests in accordance with Standard Operating Procedure. Secondly, the obstacle in proving the crime of gambling with the mode of the game engine, to fool the police with a reason to have a business license, the disagreements between the engineers with the investigator, the lack of human resources, lack of infrastructure, lack of awareness and legal awareness, the difficulty of finding evidence. Third, efforts to overcome obstacles, their understanding of the law is not the same between engineers with investigators, conduct learning activities specifically for the police, complete infrastructure, conduct legal counseling, conduct patrols and routine surveillance, formed a special team to spy spying place often used as a means gambling game machines. Suggestions, First, police officers with firmly and quickly cope with the crime of gambling with the game engine mode in Pekanbaru City area and in the process in order to promote the interests of the investigator. Second, the development of information technology very quickly will also affect the growth of types and patterns of crime. Third, the need for improved public awareness of the law. the need for the role of the public to assist the police in combating gambling with the mode of the game machine and so also against the police to provide legal counseling to the community, especially to discuss and talk about the impacts of gambling with the game engine mode for the creation of security and morality in society. Keywords : Evidence - Crime of Gambling - Game Engine
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK HALAL DI KOTA PEKANBARU Beta Pandu Yulita; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State of Indonesia is currently experiencing growth and development on industrial goods and services, be it large or small scale, with Opt participation of the Republic of Indonesia in the free trade agreement ASEAN Economic Community (AEC) this year, resulting in the Indonesian market beset with products import without having halal certificate and label, so we need an active role in oversight of government to protect Muslim consumers of non-kosher products and endangering. The purpose of this thesis, namely: First, enforcement of criminal law in the protection of Muslim consumers of food products that are not kosher in the city of Pekanbaru Second, obstacles to enforcing the law against food products that are not kosher in the city of Pekanbaru Third, efforts to overcome the obstacles encountered in enforcing the law against halal food products that are not in the city of Pekanbaru.From the research there are three main things that can be inferred. First, there is no law enforcement against food products that are not labeled halal in Pekanbaru, because food products are still in the market without experiencing interference from the relevant authorities, and no test of associated labor and the inspection of the food products. Second, obstacles to enforcing the law against food product not labeled halal in Pekanbaru there are 5 factors that cause namely, the vagueness of legislation in terms of the investigator investigators in charge of law enforcement, lack of effective cooperation between the relevant authorities, do not support the means and facilities, public ignorance of their rights and obligations, and changes in the legal culture of society, Third, efforts made to overcome these barriers is to provide an appeal to businesses to take care of halal certificates, coordinate with related MUI mandatory food using the halal label.Keywords: Law Enforcement - Consumer Protection - Labelling Halal
PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU Muhammad Faisal Pakpahan; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017): Wisuda April 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Article 18 paragraph 1 letter (b) of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 provides for the payment of compensation where the convicts were found guilty in corruption case be obliged to pay compensation numbering as many same with the wealth he gained from corruption. The prosecution as executor is entitled to collect compensation from the convict predetermined guilty in the trial process, but in practice there are many arrears compensation not yet paid by the convict to the prosecution, is where it takes the role of the prosecutor to address arrears compensation that may be detrimental state finances. The problems discussed in this thesis is, First, how the implementation efforts to recover compensation in corruption by the state prosecutor in Riau? Second, is the cause of arrears in cash instead of corruption by the state prosecutor in Riau? Third, How an attempt to avoid the emergence of arrears for compensation in corruption by the state prosecutor in Riau?The method of research in this study, using this type of research is sociological / empirical research sites jurisdiction of the High Court of Riau. In this research, data collection by interview, and literature study. After the data collected then analyzed qualitatively, then conclude with the deductive method is to analyze the problems of the general form into special shapes.From the results of this study concluded, the first implementation of forceful measures refund substitute in corruption by the state prosecutor in Riau has been carried out in accordance with the law of criminal procedure in force, the second cause of arrears compensation in corruption by the state prosecutor Riau them are convicted person is free to choose between pay compensation or choose to corporal punishment or in addition to principal punishments, convicted in the status of the search list (DPO), and the convict did not have possessions in order to pay the compensation. the third effort is made to avoid arrears compensation in corruption by the state prosecutor Riau them with a direct charge to the sentenced person within a period of one month after the issuance of the court decision by a judge who has obtained permanent legal force, return on assets through criminal and asset recovery through civil lines.Keywords: Forced Effort, Money Substitutes, Corruption, the High Court of Riau
PENYIDIKANTERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN RADIO (ISR) OLEH RADIO PENYIARAAN SWASTA (PENELTIIAN DI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU) Roni Gunawan Rajagukguk; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Private radio stations that do not have radio station licenses in recent years have had wide-ranging impacts in various sectors of life. The most affected sectors are the telecommunications sector which resulted in overlapping of frequency channels. Private radio broadcasting is closely related to radio frequency spectrum and satellite orbit, Article 33 Paragraph (1) of Law Number 36 Year 1999 concerning Telecommunication states. In accordance with the description above, the authors are interested to conduct research with the title of investigation of criminal acts of radio frequency spectrum use without radio station permit (ISR) by private broadcasting radio (research in radio frequency spectrum monitor Hall class II Pekanbaru). Then to find out the obstacles faced in the investigation of private radio broadcasting that does not have a radio station license. The last objective is to know the efforts made to overcome obstacles in the process of investigation of private radio broadcasting that does not have a radio station license. In writing this skirpsi, the author uses an approach that is empirical or sociological law research. While the data collection technique is the interview And the study of data using deductive method that is analyzing the problems of a general nature then drawn to conclusions in particular based on existing theories.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 137 JUNCTO PASAL 303 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN AFRIZAL '; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic and road transport is key to the growth of a community. Community isdependent on land transportation and land transportation is closely related totraffic and road transport. With the increase in demand for transport resulting inviolation of traffic on the highway is likely to cause an accident, there is adiscrepancy tertiban road users and traffic congestion is felt increasing. Trafficviolation is a situation where a discrepancy between the rules andimplementation. The purpose of this study to determine enforcement of Article 137and Article 303 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and RoadTransportation, To know the obstacles encountered in enforcement of Article 137and Article 303 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport andTo know the efforts in overcoming obstacles to the enforcement of Article 137 andArticle 303 based on Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and RoadTransportation. Results of this research is the enforcement of the law againstArticle 137 in conjunction with Article 303 of Law Number 22 Year 2009regarding Traffic and Road Transportation in the jurisdiction of PolicePalalawan Palalawan implemented by the Police and the Civil ServantInvestigators Pelalawan District Department of Transportation is to carry out lawenforcement by way of giving out warnings or messages on roadside Area pairsand perform routine outreach to the community and employers who use pickupsas mass transit.Key words: Law enforcement - pickups
PERANAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI PELANGGARAN KECEPATAN MELAMPAUI BATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Ridho Triwardana; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017): Wisuda April 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Each person uses a motor vehicle to facilitate its activities to mobilize or move from one place to another in everyday life, be it a two-wheeled vehicle or four wheels. Motor vehicle is any vehicle that is driven by mechanical equipment such as engines other than vehicles running on rails. As motorists must give priority to the safety and comply with the applicable regulations in accordance with the provisions in force in the State Indonesia. Pursuant to Article 106 paragraph (4) (g) or Section 115 (a) of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The research objective of this thesis, namely; First, to determine the role of Pekanbaru City Traffic Police, Second, To know the constraints faced by the City Police Traffic Pekanbaru, Third, To know the efforts made by the City Police Traffic Pekanbaru.This type of research can be classified into types of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on location or area under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Unit and Traffic Police Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in research This observation, interviews, questionnaires and studies literature.From the research, there are two basic problems that can be concluded. First Traffic Police Unit Pekanbaru City resort has an important role in addressing melalmpaui speed limit to foster and disseminate to the public of its speed exceeds the limit by reprimanding and sanctioning offenders if proved to have violated the speed limit exceeded. The second obstacle faced Traffic Police Unit resort city of Pekanbaru, among others, the absence of gauges or radar speed to prove offenders who violate the rules speed exceeds the limit, people who do not know the basis of the regulation speed exceeds the limit, and not maximal means of signs regulation speed on the national road in the city of Pekanbaru, the result of people who do not know about the speed regulation makes a lot of accidents that causes the speed beyond the limit, and the awareness that did not exist, but to actively participate in the creation of traffic orderly and safe.Keywords: Role - Traffic Unit - exceed speed limits
KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN PEMERKOSAAN YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM PROSES PEMBUKTIAN di TINGKAT PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Mukhtal Lutfi; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of sexual violence (rape) is one form of crime that harasses and tarnish the dignity, it should be categorized as a type of crime against humanity (crime againts humanity). Rape is not just occur in women and children is normal but it also occurs in women and children mental retardation. In the case of rape victims is a woman who is mentally retarded, and this case also there are irregularities in the investigations, the investigating authorities to inform the family that the investigators did not find the two items of evidence, because the victim suffered mental retardation. Based on the study author, already fulfilling element to rape women mental retardation, namely the documentary evidence and witness testimony evidence, which the witness is a witness victim himself. The purpose of this thesis are: First, How is the implementation of investigation by the investigators in order to find evidence in cases of rape of women mental retardation, Secondly, What is the strength of the evidence victim testimonies in cases of rape of women mental retardation, Third, what are the constraints of the police in gathering evidence cases of rape of mentally retarded womanFrom the research problem there are two main things that can be inferred. First, implementation of investigation terdahap the crime of rape in the City Police Pekanbaru, that in the process of criminal investigation of rape is not working as it should, because it did not carefully and thoroughly so that the presence of the error performance of the investigator handling the case giving rise to dissatisfaction on the part of the victim's family because the perpetrators can not be declared free or snared by the law. Second, as the basis of testimony of the victim, investigators involving experts who have special skills in their field psychologist, to determine whether the information is correct or not their dberikan. After getting assistance in the investigations of the psychologist, the testimony of the victims through the explanation could psychologist dijadian valid evidence. Third, Victim difficult for questioning and could not do a good communication. The absence of witnesses other than the victim, serata difficulty keronologi investigators to determine the incidence of the crime of rape on women who have mental retardation.Keywords : The Victim of rape – mental retardation - KUHP
Co-Authors ', Boentor ', Erdianto ', Nurcholis ABDUL HAMID Adha, Aditya Adi Kuangga La Peruntus Sembiring Melial Adi Tiara Putri Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Adi Tiaraputri aditia bagus santoso aditia bagus santoso, aditia bagus Afandi, Muhajir Afifah, Febriana Afriliza Afriliza AFRIZAL ' Agnes Annora Nathania Agung Pribadi Azhari Akmal Hidayat Al Rusdi Al'anam, Muklis Alfian Budi Primanto Ali Akbar Rafsanzani S Ali Mujiono Altria Dewi P Andi Wahyu Putra Utama Andika Surya Andrew, Simon Andrikasmi, Sukamarriko Annisa, Ade Rizki Aprilia Mawaddah Ardian Syahputra Arfan, Ilhamdi Arky, Arky Asfadila, Shafira Asfarosya, Nadiyah Asyam Mulia Zhafran ayu perdija ginting Ayu Tri Wulandari Ayu Yohana Putri, Ayu Yohana Azhimy, Rais Azizi, Yunharadi M. Bangun Risael Ikhsan Bayu Sugara Bella Shintia Anggraini Beta Pandu Yulita Budi Prasetyo Cahyani, Harpita Dwi Chintya Okta Suherti Chylsia Felyaross Lasambouw Damanik, Mariance Br Dani, Akbar Danu Hermansyah, Danu Davit Rahmadan Davit Rahmadan Debby Diannita Jaya Desi Natalia Sihombing Dessy Artina Destriadi, Ari Destrian Hasugian Destuti Situmorang Devi Fajria Devi Indriani Dharamjit Kaur Dian Maria Ciristin Simbolon Dimo Gilbranu Dina Febri Yulita Dini Pryani Dodi Haryono E Effendi, E Edwin Alexander Simaremare Ega Septianing Yudhiati Ega Septianing Yudhiati, Ega Septianing Ega Suzana Eki Ilhami Elisabeth, Sandy Emilda Firdaus Epi br Pakpahan Erdianto ' Erdianto Effendi Erdianto Erdianto Erick Van Lambok S. Sialagan Erna Hasibuan Evi Deliana HZ Evi Erdianto Fajar, Muhammad Abdul Fardika, Devia Fitriana Febri Edvio Rinaldo`SN Febrianton ' Ferry, Jasmine Syifa Rahmadilla Firdaus ' Firdaus Firdaus Fitri Febriyati Fitri, Dewinta Galingging, Winda Rosmauli Br Gilbranu, Dimo Gondi Wibowo Gunawan Januar S Gusliana HB H.Z, Evi Deliana Habby Ramadhan Handayanis, Okta Dwi Haratua Manik, Buha Tumpak Harita, Suluhsy Luhur HARRY ADRIAN Hasibuan, Hana Grace Sifra Haura Nabilah Ramadhani Hayatul Ismi Hendri, Melani Henny Afrianti Henny Afrianti, Henny Hidayat, Tengku Arif Hutabalian, Malvin Ibnu Ricki Rezky IKA ANGGITA ILFAN AFRIANDI JAHRI, ILFAN AFRIANDI Ilham Hanafiah Damanik Ilham Suriadil Ilhamdi Arfan IMELDA ' IMELDA RIA Indah Tri Wisesha INNIKE DERISA Intan Purnama Sari Irawan, Silvia Andira Irwansyah ' Islami, Lielyana Adenur Jamal Abdullah, Jamal Jessy Rhoudatul Aulia John Nardy Jonathan Pasaribu Julranda, Rizky Junaidi Junaidi Jupri, Jupri Yanus Halawa Jusuf Tinambunan Kaloko, Ilhamda Fattah Khairunnisa Khairunnisa Khalijah, Siti Nur Khansa, Siti Cedilla Khoirunnisak ' Kukuh Saputro Jati Kurniawan, Jumarhadi Lestari S, Selly Dian Lidya Astari Lili Rahayu Lisa Novalia Cuyana Lubis, Ruaida Lukman Hakim M. Saada Hilman MANALU, KRISTINA Manurung, Hadonia Lazarus Maria Maya Lestari Martinus Zebua Maruli Tua Marbun Maryati Bachtiar MASTIJA H, MASTIJA Mauren Kinanti, Denisha Maxtry Parante Maya Lorenza Mayzatul Laili, Mayzatul Megawati Putri Sihombing Melly Julianti Mexsasai Indra Meylisa Veky Muhammad Abid Alhafiz Muhammad Dandy Muhammad Faisal Pakpahan Muhammad Naufal, Muhammad Mukhlis R Mukhtal Lutfi Mulfanny Vania Zulhas Murni, Layla Musliadi, Ricki Muslimin Muslimin Mutia Fadhillah Hendri, Mutia Fadhillah Muzzani ' Nainggolan, Dedi Ardianto Nilam Hananti Nofrianto, Koko Nova Rifadilla Nst, Habi Afpandi Nufus, Aulan Nurainun ' Nurmala, Sari Nuroso ' Nurul Afifah Oktaviani, Dwi Putri Pandiangan, Eko Ardiansyah Pangestu, Aji Bagus Paratama Mangihut Tua Pebi Ikasari Tarigan Pegi Melati Br. Sembiring Petrus Lamhot Prestasi Praja Prima Rianto Hutagaol Puan Dinda Aisyah Purba, Andry Efra Purba, Boy Calvin Putra, Rangga Prayudha Putri Dewi FS Putri Lestari, Putri Putri, Adi Tiara Putri, Fajria Indah Putri, Haldina Putri, Melya Deana Putri, Mike Dwi RA, M. FAUZY Rachmat Wahyu Rahmani Fitriah Renalmon Josua Serra RENDI ARISANDI Resti Nauli Halim. B Retno Andreas Reza Adilla Reza Fachrurrahman Ridho Triwardana Rido i, Muhammad Ridwan Sahputra Riki Rianto Riska Fitriani Riska Fitriani Rizki Pratama Kaloko Robinson robinson Rois Arifin Roni Gunawan Rajagukguk RUBA’I ' SAFITRI, GUSRIKA Safutri, Siti Oktav Yanka Said Muhammad Faisal Samuel ' Saragih, Geofani Milthree Sari, Isna Kartika Satrio, Andreas Septia, Peni Putri Setiawan, M. Arie Sianipar, Dewi Sartika Bulan SILWANUS ULI SIMAMORA SIMAIBANG, MARLINA Simamora, Desvi Christina Simanjuntak, Pran Mario Sinaga, Bob Steven Siregar, Rajacia Angeline Siti Hartinah SITORUS, FINTA RIRIS Sori Muda Siregar Sri Hartini Sunggul Situmorang Sutri Lasdienti Syaifullah Yophi Ardiyanto Tiara Andicha Putri Tiaraputri, Adi Tigo, Kevin Tiraputri, Adi Tirza Bonita Triboyono, Agus Tua, Guido Gomgom Ulil Abshor Ulil Abshor, Ulil Vidya Tria Nanda Agus Vinchia Yohana Retta Nadeak Vivi Kartika Sari Wahyu Okta Prasetyo Wahyu Rizqy Yusmanita Wahyuni, Rani Sri Widia Edorita Windra Imanuel Ambarita Wino Thantow Malbuano Wira Wijaya, Ryan Nugraha Wirandicha, Yogi Yanto, Fahmi Riau Yodwi Augadinda Puti Taya Yogi Alda Hijra Yolanda Dwi Maharany Yolanda Melisa Yuda, Okta Surya Dharma Yundari, Yundari Yuny Handayani Hrp Zainal Bahri Zainul Daulay Zebua, Kristina Zulfa Nada Habibie Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma