Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.257
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law
Johannes Triestanto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Fenomena Overlapping Regulasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: The Phenomenon of Overlapping Regulations from the Perspective of Constitutional Law A. Muhammad Hasgar A.S; Yudhi Hertanto; Amiruddin Lannurung; Fatma Faisal; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7338

Abstract

Fenomena overlapping regulasi merupakan persoalan struktural yang terus berulang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam ranah hukum tata negara. Tumpang tindih pengaturan terjadi ketika dua atau lebih peraturan perundang-undangan mengatur substansi yang sama namun memiliki norma, ruang lingkup, atau implikasi hukum yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketidakpastian hukum, inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan, hingga melemahnya legitimasi kebijakan publik. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan regulasi yang tidak harmonis bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena overlapping regulasi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak konstitusional, serta upaya penataan regulasi sebagai solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa overlapping regulasi disebabkan oleh lemahnya perencanaan legislasi, minimnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, serta kecenderungan pembentukan regulasi sektoral tanpa harmonisasi yang memadai. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang mengalami kebingungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang sistematis melalui penguatan mekanisme harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem hukum yang konsisten, efektif, dan sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Perlindungan Hukum Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia: The Phenomenon of Overlapping Regulations from the Perspective of Constitutional Law Johannes Triestanto; Lisda Apriliani Sobirin; Diana Pujiningsih; Zulfikri Pohan; Iwan Rasiwan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7348

Abstract

Perlindungan hukum investor merupakan elemen fundamental dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di Indonesia. Keberadaan jaminan hukum yang jelas dan konsisten tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik bagi investor domestik maupun investor asing, serta mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta didukung oleh kajian literatur dari jurnal hukum nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang mencakup prinsip perlakuan yang sama, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat iklim investasi melalui pembaruan regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala seperti kompleksitas birokrasi, inkonsistensi kebijakan, serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi faktor penghambat yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas lembaga pengawasan agar perlindungan hukum investor dapat terwujud secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan di Indonesia.
Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Non-Performing Financing from the Perspective of Islamic Economic Law Sasmita Nurfaradisa; Annisa Putri Anugrah; Sumirahayu Sulaiman; Atin Meriati Isnaini; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7374

Abstract

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. NPF muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan lembaga serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian finansial, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (al-maslahah), keseimbangan hak dan kewajiban, serta larangan unsur riba, gharar, dan maisir. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mekanisme penyelesaian NPF, serta relevansi penerapan norma hukum ekonomi syariah dalam menangani sengketa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian literatur dari jurnal ilmiah nasional, peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum Islam yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian NPF dalam hukum ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui sulh (perdamaian), arbitrase syariah, dan mediasi di luar pengadilan. Mekanisme tersebut dinilai lebih adaptif dan humanis karena mengedepankan musyawarah serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dengan demikian, pendekatan hukum ekonomi syariah memberikan alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.
The Principle of Professionalism of the State Civil Apparatus in Public Service M. Riyanto; Ernesta Arita Ari; Johannes Triestanto; Iwan Rasiwan; Bambang Supriadi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.9238

Abstract

The professionalism of the State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara/ASN) constitutes a fundamental principle in the implementation of public services that prioritize societal interests. ASN are not merely responsible for executing government policies, but also serve as the frontline actors in delivering public services that are effective, efficient, transparent, and equitable. This article aims to examine the principle of ASN professionalism in public service delivery in Indonesia, as well as the factors influencing it within the framework of bureaucratic reform and increasingly complex public demands. The research employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing national scientific journals, statutory regulations, and other relevant literature related to ASN professionalism and public service. The findings indicate that ASN professionalism is not an isolated concept, but is shaped by several key factors, including human resource competence, ethical conduct and integrity of civil servants, the utilization of information technology in public services, and the implementation of a merit-based system in ASN management. Adequate competence enables civil servants to perform their duties optimally, while service ethics play a crucial role in fostering public trust. Furthermore, the adoption of digital technology has proven effective in enhancing service efficiency and transparency, whereas the merit system promotes objectivity and fairness in career development. The implications of this study highlight the necessity of continuously strengthening ASN professionalism through capacity building, ethical development, and adaptive bureaucratic reforms in response to contemporary challenges. Therefore, ASN professionalism serves as a vital foundation for achieving high-quality public services oriented toward public satisfaction.
Analysis of the Legality of the Kris (Standard Inpatient Class) System from the Perspective of Health Administration Law Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Johannes Triestanto; Habibi; Mohamad Fadli Dg Patompo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.9244

Abstract

The Standard Inpatient Class (KRIS) policy represents a significant reform in Indonesia’s national health service system, as stipulated in Presidential Regulation Number 59 of 2024, which replaces the former inpatient class system (Classes 1, 2, and 3) under the National Health Insurance (JKN) program administered by BPJS Kesehatan. The introduction of KRIS is intended to promote principles of equity, equal access, and non-discrimination in health services, while also streamlining the administrative structure of inpatient care in hospitals. This article aims to examine the legal validity of the KRIS system from the perspective of health administrative law, focusing on its legal foundation, governmental administrative authority, implementation mechanisms within healthcare facilities, and legal protection for both patients and hospitals. This study employs a normative juridical approach using library-based research on relevant legislation and national academic journals. The analysis is conducted by examining legal norms governing KRIS and their implications for health administration governance. The findings indicate that, from a normative standpoint, the KRIS system possesses a strong and legitimate legal basis as a state administrative policy in the health sector. Nevertheless, its practical implementation faces several challenges, including hospital infrastructure readiness, funding limitations, disparities in the capacity of healthcare facilities across regions, and potential administrative issues related to supervision and compliance enforcement. Furthermore, stronger technical regulations and more effective oversight mechanisms are required to ensure that the objectives of KRIS particularly legal protection and equal service provision for JKN participants are fully realized. Therefore, policy synchronization, reinforcement of governmental roles, and enhancement of healthcare facility capacity are essential factors for the successful implementation of the KRIS system in Indonesia.
Import Regulations and the Protection of Domestic Products: An Indonesian Economic Law Perspective Selamat Lumban Gaol; Zulfikri; Johannes Triestanto; Annisa Aminda; Raudhotul Jannah
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 2: April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i2.9999

Abstract

Import regulation is a crucial instrument within national economic policy, playing a significant role in controlling the inflow of foreign goods while safeguarding the sustainability of domestic industries. From the perspective of Indonesian economic law, import policies are not solely aimed at fulfilling domestic market demands but are also designed to maintain a balance between trade liberalization and national interests. This study seeks to examine the legal framework governing import activities as well as the various forms of protection provided to domestic products. The research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches, supported by a comprehensive review of legal literature and secondary data sources. The findings indicate that the Indonesian government has implemented a range of protective measures, including tariff-based instruments such as import duties, as well as non-tariff measures like quotas, technical standards, and the Domestic Component Level (TKDN) policy. These mechanisms are intended to strengthen the competitiveness of local industries and reduce dependency on imported goods. However, in practice, several challenges persist, including regulatory inconsistencies across sectors, weak enforcement mechanisms, and external pressures from global trade regimes that emphasize market openness. These issues highlight the need for more adaptive, integrated, and sustainable policies to ensure a proper balance between protecting domestic industries and fulfilling international trade commitments.
Co-Authors A. Muhammad Hasgar A.S Ade Daharis Agus Sugiarto Ahmad Juaeni Alief Akbar Musaddad Amiruddin Lannurung Andri Herman Setiawan Anggit Wasesa Praja Anna Veronica Pont Annisa Aminda Annisa Putri Anugrah Arnes Yuli Vandika Bambang Supriadi Diana Pujiningsih Eko Budi Sariyono Ernesta Arita Ari Faisal, Fatma Firman Nurdiyansyah Sunandar Gaol, Selamat Lumban Habibi Hamzah Mardiansyah Iqlima Zahari Isnaini, Atin Meriati Iwan Rasiwan Lisda Apriliani Sobirin M. Riyanto Makkah HM Mawardi Mohamad Fadli dg Patompo Natasya Yunita Sugiastuti Nopiana Mozin Raudhotul Jannah Rizki Wahyudi Robby Has Wantania Sasmita Nurfaradisa Sumirahayu Sulaiman Yudhi Hertanto Yuniantoro Sudrajad Zulfikri Zulfikri Pohan