Articles
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pencabutan Hak Program Integrasi Bagi Klien Terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Rinaldi]]>;
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Fahmiron]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/mhy4tn71
<![CDATA[Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana disertai dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022. Melalui program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, narapidana dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Namun, apabila syarat integrasi dilanggar, program tersebut dapat dicabut sesuai Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pencabutan program integrasi terhadap klien pengulangan tindak pidana di Bapas Kelas I Padang, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas pencabutannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak integrasi berfungsi sebagai sanksi administratif sekaligus alat pembelajaran sosial. Hambatan dalam pelaksanaan terdiri dari faktor internal seperti rendahnya ketahanan spiritual dan faktor eksternal seperti stigma sosial. Meskipun demikian, pencabutan program integrasi dinilai cukup efektif menekan angka residivisme, tercermin dari penurunan kasus pencabutan integrasi dari 164 kasus pada 2022 menjadi 44 kasus pada 2024. Hal ini menunjukkan mulai terbentuknya efek jera pada klien]]>
<![CDATA[Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Setyoningsih, Aris]]>;
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Fahmiron]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/wf1xnj72
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Satuan tugas bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengungkap jaringan perdagangan orang yang lebih luas. Salah satu kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh Satuan Tugas terjadi pada tahun 2022 di Kota Padang. Dimana seorang perempuan direkrut dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di sebuah hotel. Kendala yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu kendala hukum a) Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi regulasi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku perdagangan orang berhasil menghindari hukuman berat karena adanya kesulitan dalam pembuktian unsur eksploitasi dalam tindak pidana yang mereka lakukan. b) Perbedaan prosedur operasional standar di setiap instansi menyebabkan lambannya pengambilan keputusan dalam menangani kasus. Sebagai contoh, dalam proses penyelidikan suatu kasus, kepolisian sering kali membutuhkan data dari dinas sosial terkait latar belakang korban atau dari instansi imigrasi terkait mobilitas pelaku dan korban. Namun, karena sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik, proses pengumpulan data menjadi terhambat dan memperlambat jalannya penyelidikan. Secara non hukum yaitu kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan banyak kasus tidak terlaporkan atau terlambat diidentifikasi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT KELALAIAN BENDAHARA ]]>
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.264
<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Bendahara memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas dan juru bayar. Fungsi bendahara yang bersinggungan langsung dengan kas berpotensi terjadinya kesalahan atau kelalaian jika bendahara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Kesalahan dan kelalaian bendahara ini menyebabkan kerugian daerah. Prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara diatur lebih lanjut melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut diatur pemulihan keuangan negara/daerah melalui dua cara yaitu melalui mekanisme SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan. Kedua, Bendahara sebagai pelaku/penanggungjawab dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam 2 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara administrasi negara dan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA OLEH PENYELIDIKI TERHADAP PILIHAN USAHA YANG MENGEDARKAN BARANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Sugianto, Gun]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.308
<![CDATA[Toko Sumber Baru melakukan penjualan besi TYRS yang tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi dan hal ini dilakukan sejak Januari 2016 hingga November 2017. Terhadap hal tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu unsur Setiap orang, unsur “dengan sengaja†karena Tersangka sebagai pemilik Toko Sumber Baru telah cukup lama memperdagangkan atau memperjual belikan bahan bangunan terutama besi serta mengetahui adanya ketentuan SNI. Unsur Mengedarkan barang karena Tersangka telah memperdagangkan atau memperjual belikan atau mengedarkan barang berupa besi baja tulangan beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat dua faktor yaitu faktor internal adalah faktor Sumber Daya Manusia penyidik dimana penyidik belum punya keahlian mengenai tindak pidana dibidang perindustrian. Faktor Eksternal, yaitu faktor belum adanya database Surat Persetujuan Penggunaan Tanda standar nasional Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[Werri, Werri]]>;
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Fahmiron, Fahmiron]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.406
<![CDATA[Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, karena kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan (demand) akan Narkotika akan berkurang dan pasokan (supply) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan Narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan. Dalam hal ini masih banyak penyidik dan penuntut umum belum melaksanakan rekomendasi tim asesmen terpadu, begitu pun hakim dalam menjatuhkan sanksi belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari Penyalahgunaan Narkotika. Pertimbangan terkait hal dimaksud didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat subtantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Putra, Muhapsak Hendra]]>;
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.448
<![CDATA[Penegakan hukum dengan alat elektronik telah diatur dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu trobosan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah menggunakan CCTV guna merekam jenis pelanggaran lalu lintas. Hal ini terlihat dengan diterapkan di Kota Padang, electronic traffic law enforcement sebagai sarana penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang bersifat kasat mata. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dilakukan dengan merekam wajah dan nomor kendaraan pelanggar melalui CCTV, mengirimkan bukti pelanggaran ke Regional Traffic Management Centre Polresta Padang, pengidentifikasian kendaraan melalui sistem Electronic Registration & identifikasi, mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar untuk diklarifikasi, setelah dikonfirmasi petugas akan menerbitkan surat tilang beserta kode Briva untuk pembayaran denda. Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang mencakup kendala internal: minimnya alat-alat canggih dalam pemberlakuan electronic traffic law enforcement yang membutuhkan dengan jumlah yang banyak. Kendala eksternal: masyarakat banyak yang tidak taat aturan sehingga untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam CCTV serta rendahnya kesadarah hukum masyarakat dalam berlalu lintas.]]>
<![CDATA[HAK AHLI WARIS PEKERJA MENINGGAL DUNIA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PHI PADA PN SURABAYA NOMOR 74/G/2014/PHI.SBY JO. PUTUSAN MA RI NO. 225 K/PDT.SUS PHI/2015) ]]>
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Afrinal, Afrinal]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 4 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.223
<![CDATA[Meninggalnya pekerja maka berakhir pula hubungan kerja dengan sendiri atau dikenal dengan Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum. Konsekwensi dari meninggalnya pekerja, ada hak ahli waris yang diterima. Dalam tulisan ini penulis membahas hak waris pekerja yang meninggal dunia mulai dari ketentuan yang ada di pasal 1603 j KUPerda dan ketentuan Pasal 1601 y KUHPerdata. Lebih lanjut ketentuan Pasal 61 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan begitu juga dalam ketentuan UU No. 166 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun lahirnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus ketentuan Pasal 166 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan memuat subtansi Pasal 166 UU No. 13 tahun 2003 , dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan peraturan pelaksana UU Ciptaker. Penulis juga melakukan analisis terhadap penerapan hak ahliwaris yang meninggal dunia berdasarkan putusan PHI pada PN Surabaya Nomor 74/G/2014/PHI.Sby jo.Putusan MA RI No. 225 K/Pdt.Sus PHI/2015)]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Monalisa, Indah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.401
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peran utamanya untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan penegakan hukum. Pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan wewenang pada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Salah satu bentuk penegakan terhadap perundangan ketenagakerjaan adalah kepatuhan perusahaan dalam hal Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini dilakukan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mana melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Normatif dan didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder dan primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>;
<![CDATA[Putra, Mekky]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.511
<![CDATA[The judge's considerations in applying the crime to the defendant for the criminal act of mining without a permit in a forest area in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr legally fulfill the element of carrying out production to obtain gold which is a metal mineral group mining commodity without a permit, which regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Non-juridically, it is an aggravating situation where the actions of the Defendants can result in environmental damage. In Decision number 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr legally the Judge's consideration is fulfilling the element of participating in committing a crime, namely acting as a helper whose job is to refuel and clean 1 unit of excavator. Criminal Application by Judges Against Perpetrators of Criminal Acts of Mining Without Permits in Forest Areas in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr namely Convicting criminals with imprisonment for 6 (six) months each and a fine of each Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) with the provision that if it is not paid, it will be replaced with confinement for 5 (five) days. Verdict No. 167/Pid.Sus/2021/Pn. Kbr. decided to participate in mining without a permit.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat dengan Pendekatan Restoratif ]]>
<![CDATA[Ariwibawa, Tegar]]>;
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.943
<![CDATA[Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the types of serious traffic accidents. This research is an empiricaljuridical research. Settlement of heavy class traffic accidents with a restorative justice approach as an alternative model for solving traffic violations at the South Pesisir Resort Police is carried out by forgiving each other by both parties, then the crashing party undertakes to provide compensation to the victim, and helps with medical and repair costs. victim's vehicle. The victim is willing to do restorative justice because an accident is a disaster for road users. No one wants this problem so that the settlement is considered fair. The parties made peace in writing which was known to the Wali Nagari where the victim was domiciled, so the letter was handed over to the traffic accident investigator that both parties in the traffic accident case wanted to resolve it amicably. Obstacles in solving heavy traffic accidents using the Restorative Justice approach at the Pesisir Selatan Police are first, the settlement of traffic crimes through restorative justice for heavy class accidents does not yet have a legal umbrella; secondly, the amount of compensation demanded by victims is often too large to give the impression of being used as a means of seeking profit; third, the limited economic capacity of the perpetrators of traffic crimes (severe class accidents); fourth, the involvement of certain parties that are not directly related to the accident often becomes an obstacle to reaching an agreement between the perpetrator and the victim.]]>
