Articles
<![CDATA[JUDGE’S DECISION ON WORK TERMINATION DISPUTE IN INDONESIA AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 37/PUU-IX/2011 ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Saldi Isra]]>;
<![CDATA[Kurnia Warman]]>;
<![CDATA[Mardenis Mardenis]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.2.2029
<![CDATA[Testing the provision of Article 155 section (2) Law Number 13 of 2003 on Manpower has been decided by the Constitutional Court (CC) through decision Number 37/PUU/IX/2011. Prior to the Constitutional Court decision, there are many various interpretations of undetermined clause. The Constitutional Court firmly states that the undetermined clause must be interpreted as “having a permanent legal force ".This study aims to analyze how the judges dismissed dispute of work termination cases in Indonesia after the decision. The research applied juridical normative method by using secondary data literature such as legal documents, previous studies and other references which are relevant to the judges' decision within the Supreme Court after the Constitutional Court decision. Based on the analysis temporary result, the judges within the Supreme Court in 3 regions (Padang, Pekanbaru and Jakarta Pusat) and the Supreme Court itself are not practically guided by the Constitutional Court decision. It obviously results in the lack of legal certainty for the parties, especially workers.Keyword: Constitutional Court, Industrial Relation Court, Interpretation, Supreme Court.]]>
<![CDATA[HAK AHLI WARIS PEKERJA MENINGGAL DUNIA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PHI PADA PN SURABAYA NOMOR 74/G/2014/PHI.SBY JO. PUTUSAN MA RI NO. 225 K/PDT.SUS PHI/2015) ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Afrinal Afrinal]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.223
<![CDATA[Meninggalnya pekerja maka berakhir pula hubungan kerja dengan sendiri atau dikenal dengan Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum. Konsekwensi dari meninggalnya pekerja, ada hak ahli waris yang diterima. Dalam tulisan ini penulis membahas hak waris pekerja yang meninggal dunia mulai dari ketentuan yang ada di pasal 1603 j KUPerda dan ketentuan Pasal 1601 y KUHPerdata. Lebih lanjut ketentuan Pasal 61 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan begitu juga dalam ketentuan UU No. 166 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun lahirnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus ketentuan Pasal 166 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan memuat subtansi Pasal 166 UU No. 13 tahun 2003 , dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan peraturan pelaksana UU Ciptaker. Penulis juga melakukan analisis terhadap penerapan hak ahliwaris yang meninggal dunia berdasarkan putusan PHI pada PN Surabaya Nomor 74/G/2014/PHI.Sby jo.Putusan MA RI No. 225 K/Pdt.Sus PHI/2015)]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Indah Monalisa]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.401
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peran utamanya untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan penegakan hukum. Pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan wewenang pada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Salah satu bentuk penegakan terhadap perundangan ketenagakerjaan adalah kepatuhan perusahaan dalam hal Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini dilakukan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mana melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Normatif dan didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder dan primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA OLEH PENYELIDIKI TERHADAP PILIHAN USAHA YANG MENGEDARKAN BARANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Gun Sugianto]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.308
<![CDATA[Toko Sumber Baru melakukan penjualan besi TYRS yang tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi dan hal ini dilakukan sejak Januari 2016 hingga November 2017. Terhadap hal tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu unsur Setiap orang, unsur “dengan sengaja†karena Tersangka sebagai pemilik Toko Sumber Baru telah cukup lama memperdagangkan atau memperjual belikan bahan bangunan terutama besi serta mengetahui adanya ketentuan SNI. Unsur Mengedarkan barang karena Tersangka telah memperdagangkan atau memperjual belikan atau mengedarkan barang berupa besi baja tulangan beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat dua faktor yaitu faktor internal adalah faktor Sumber Daya Manusia penyidik dimana penyidik belum punya keahlian mengenai tindak pidana dibidang perindustrian. Faktor Eksternal, yaitu faktor belum adanya database Surat Persetujuan Penggunaan Tanda standar nasional Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT KELALAIAN BENDAHARA ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Mulyadi Mulyadi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.264
<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Bendahara memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas dan juru bayar. Fungsi bendahara yang bersinggungan langsung dengan kas berpotensi terjadinya kesalahan atau kelalaian jika bendahara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Kesalahan dan kelalaian bendahara ini menyebabkan kerugian daerah. Prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara diatur lebih lanjut melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut diatur pemulihan keuangan negara/daerah melalui dua cara yaitu melalui mekanisme SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan. Kedua, Bendahara sebagai pelaku/penanggungjawab dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam 2 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara administrasi negara dan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Mekky Putra]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.511
<![CDATA[The judge's considerations in applying the crime to the defendant for the criminal act of mining without a permit in a forest area in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr legally fulfill the element of carrying out production to obtain gold which is a metal mineral group mining commodity without a permit, which regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Non-juridically, it is an aggravating situation where the actions of the Defendants can result in environmental damage. In Decision number 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr legally the Judge's consideration is fulfilling the element of participating in committing a crime, namely acting as a helper whose job is to refuel and clean 1 unit of excavator. Criminal Application by Judges Against Perpetrators of Criminal Acts of Mining Without Permits in Forest Areas in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr namely Convicting criminals with imprisonment for 6 (six) months each and a fine of each Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) with the provision that if it is not paid, it will be replaced with confinement for 5 (five) days. Verdict No. 167/Pid.Sus/2021/Pn. Kbr. decided to participate in mining without a permit.]]>
<![CDATA[The Judge's Consideration of the Defendant's Statement in Imposing a Sentence Against the Security Guard While on Duty ]]>
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Rachmat Akbar]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.2
<![CDATA[In Article 184 Paragraph (1) of Indonesian Criminal Code (KUHAP) it is stated that a defendant’s testimony in a trial is not sufficient to prove that the defendant has been guilty of committing a criminal offense without being supported by other evidence. There are various forms of consideration of the judge against the defendant’s testimony in criminal sentencing by the security guard on duty in the Decision Number: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg and Decisions Number: 373/Pid.B/2022/PN.Pdg. The issues being studied are First, How is the judge’s consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)? Second, How is the judge’s decisions based on the consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/ 2020/PN.Pdg)? This study is analytical descriptive research. The approach used in this study was normative juridical approach. The data used in this study were secondary data. All data and materials obtained from the results of the study were prepared and analyzed qualitatively, and presented in a descriptive qualitative form. Based on the results of discussion and analysis it can be concluded that. First, That the judge’s Consideration of the Defendant’s Testimony in Criminal sentencing by the Security Guard on Duty on the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg has covered both juridical and non-juridical considerations. Second, That the decision of the judge Based on Consideration of The Defendant’s Testimony in criminal sentencing by the Security Guard on Duty on The Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg is based on the defendant’s evidence and aligned with other evidence such as witness testimony and letters.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat dengan Pendekatan Restoratif ]]>
<![CDATA[Tegar Ariwibawa]]>;
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.943
<![CDATA[Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the types of serious traffic accidents. This research is an empiricaljuridical research. Settlement of heavy class traffic accidents with a restorative justice approach as an alternative model for solving traffic violations at the South Pesisir Resort Police is carried out by forgiving each other by both parties, then the crashing party undertakes to provide compensation to the victim, and helps with medical and repair costs. victim's vehicle. The victim is willing to do restorative justice because an accident is a disaster for road users. No one wants this problem so that the settlement is considered fair. The parties made peace in writing which was known to the Wali Nagari where the victim was domiciled, so the letter was handed over to the traffic accident investigator that both parties in the traffic accident case wanted to resolve it amicably. Obstacles in solving heavy traffic accidents using the Restorative Justice approach at the Pesisir Selatan Police are first, the settlement of traffic crimes through restorative justice for heavy class accidents does not yet have a legal umbrella; secondly, the amount of compensation demanded by victims is often too large to give the impression of being used as a means of seeking profit; third, the limited economic capacity of the perpetrators of traffic crimes (severe class accidents); fourth, the involvement of certain parties that are not directly related to the accident often becomes an obstacle to reaching an agreement between the perpetrator and the victim.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[Werri Werri]]>;
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>;
<![CDATA[Fahmiron Fahmiron]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.406
<![CDATA[Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, karena kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan (demand) akan Narkotika akan berkurang dan pasokan (supply) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan Narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan. Dalam hal ini masih banyak penyidik dan penuntut umum belum melaksanakan rekomendasi tim asesmen terpadu, begitu pun hakim dalam menjatuhkan sanksi belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari Penyalahgunaan Narkotika. Pertimbangan terkait hal dimaksud didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat subtantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung ]]>
<![CDATA[Desi Fitria]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>;
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1274
<![CDATA[Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penerapan Perlindungan Hak-hak Anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses Pemeriksaan dalam persidangan Anak dilakukan dengan cara pendampingan oleh orangtua/wali/orangtua asuh. Terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. Dalam hal penasehat hukum, apabila dari pihak terdakwa tidak bisa menyediakan penasehat hukum, maka pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum dimana biayanya dibebankan kepada negara. Terdakwa harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu dari BAPAS anak. Persidangan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orangtua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan tetap memberikan hak kepada terdakwa anak untuk didampingi penasihat hukum/advokat. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan upaya penanggulangan terhadap kendala tersebut adalah pembimbing kemasyarakatan terbatasnya jumlah anggotanya menyebabkan kadang kala pembimbing kemasyarakatan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. kadang kalanya orang tua tidak mau datang mendampingi anaknya dalam persidangan. Upaya mengatasi kendala yang ada antara lain Apabila Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, selain Hakim memberikan teguran kepada Jaksa untuk diteruskan kepada atasan Pembimbing Kemasyarakatan, juga hakim wajib menunda sidang tersebut sampai Pembimbing Kemasyarakatan hadir dipersidangan membawa hasil penelitian kemasyarakatan tersebut.]]>
