Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Neni Vesna Madjid
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mahdapati, Jade Maulana; Faniyah, Iyah; Madjid, Neni Vesna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/197eab66

Abstract

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwewenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan sanksi atas laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan ini pada tahun 2020 dan tahun 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan dua putusan terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 diberikan secara berbeda walaupun Pasal yang dilanggar oleh Terlapor sama. Hal ini terjadi karena kronogis pokok perkara berbeda. Pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 pada intinya berkaitan dengan: 1) Isi konsorsium PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Krakatau Tirta Industri, 2) Kronologi Tender, 3) Indikasi tindakan Persekongkolan dan 4) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara, pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 pertimbangan hukum yang diberikan tentang: 1) Pokok Perkara yang terjadi, 2) Peraturan Perundang-undangan Terkait yang dapat membenarkan tindakan terlapor; 3) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4) sanksi administratif yang dikenakan kepada Terlapor I, 5) hal-hal yang dapat meringankan sanksi terlapor.  Kedua, Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 berbeda dan belum memenuhi rasa keadilan.  Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 menyatakan pelanggaran tidak terbukti sedangkan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 menyatakan pelanggaran terbukti. Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 hanya memberikan sanksi administratif kepada terlapor I, II, dan III dan Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 tidak ada dinyatakan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM Dengan Kapasitas 1.000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik yang tertunda akibat proses pemeriksaan.
The Judge's Consideration of the Defendant's Statement in Imposing a Sentence Against the Security Guard While on Duty Neni Vesna Madjid; Rachmat Akbar
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.2

Abstract

In Article 184 Paragraph (1) of Indonesian Criminal Code (KUHAP) it is stated that a defendant’s testimony in a trial is not sufficient to prove that the defendant has been guilty of committing a criminal offense without being supported by other evidence. There are various forms of consideration of the judge against the defendant’s testimony in criminal sentencing by the security guard on duty in the Decision Number: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg and Decisions Number: 373/Pid.B/2022/PN.Pdg. The issues being studied are First, How is the judge’s consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)? Second, How is the judge’s decisions based on the consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/ 2020/PN.Pdg)? This study is analytical descriptive research. The approach used in this study was normative juridical approach. The data used in this study were secondary data. All data and materials obtained from the results of the study were prepared and analyzed qualitatively, and presented in a descriptive qualitative form. Based on the results of discussion and analysis it can be concluded that. First, That the judge’s Consideration of the Defendant’s Testimony in Criminal sentencing by the Security Guard on Duty on the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg has covered both juridical and non-juridical considerations. Second, That the decision of the judge Based on Consideration of The Defendant’s Testimony in criminal sentencing by the Security Guard on Duty on The Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg is based on the defendant’s evidence and aligned with other evidence such as witness testimony and letters.
Legal Protection of Women as Victims of Sexual Harassment Through Electronic Media in Indonesia's Positive Law Nur Tania Bakhti; Neni Vesna Madjid; Fahmiron
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/v2ys5127

Abstract

Sexual harassment through electronic media is one of the human rights violations. The crime of sexual harassment through electronic media is regulated in existing laws and regulations in Indonesia, such as Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The approach used is Normative Juridical. The position of women as victims of sexual harassment through electronic media is that women are objects or victims who receive sexual harassment through electronic media, because women are always considered weak and easier to get harassment treatment. Legal protection for women as victims of sexual harassment through electronic media according to positive laws in Indonesia, namely, still has shortcomings and can even ensnare victims into perpetrators.
Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap  Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial Andre Gusman; Bisma Putra Pratama; Neni Vesna Madjid
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7hdrc346

Abstract

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan unsur tindak pidana oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resor Agam terhadap pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial adanya unsur obyektif yaitu pemaksaan berupa ancaman penyebaran foto dan pemanfaatan kerentanan anak. Adanya keuntungan materiil bagi pelaku, keterlibatan korban anak sebagai objek eksploitasi, serta adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; objek adalah anak sebagai korban yang secara hukum berada dalam kategori dilindungi; perbuatan dilihat dari tindakan eksploitasi yang dilakukan melalui media sosial; sedangkan akibat merujuk pada kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban. Hambatan yang ditemui penyidik pada Satuan Reserse Kriminal   Polres Agam dalam penerapan unsur tindak pidana eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial secara internal pertama adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam bidang digital forensik. Ketidaksinkronan pemahaman hukum antar unit di Satreskrim sering menimbulkan perdebatan panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang pemeriksaan khusus anak dan perempuan di Polres Agam belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan korban. Alat bantu pemeriksaan digital, perangkat forensik komputer, dan sistem penyimpanan bukti elektronik masih terbatas, penyidik harus meminta dukungan ke Polda atau bahkan Mabes Polri. Hambatan eksternal yang berkaitan dengan faktor masyarakat. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa malu untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial. Bahkan, ada keluarga yang lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau mediasi informal dengan pihak pelaku. Keterbatasan kerja sama antar lembaga. Penyidik sering kesulitan memperoleh data dari penyedia media sosial atau cloud storage yang servernya berada di luar negeri.
Penerapan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Masrizal; Neni Vesna Madjid; B. Patmawanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kcfv0215

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika melalui analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 dan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya ketegangan antara kepastian hukum yang diwujudkan melalui pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tuntutan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam kedua putusan tersebut menempatkan keadilan substantif dan proporsionalitas sebagai orientasi utama dalam pemidanaan, meskipun harus menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Penyimpangan tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata dalam pertimbangan judex facti. Mahkamah Agung mempertimbang-kan secara komprehensif peran terdakwa, tingkat kesalahan, jumlah barang bukti, serta tujuan pemidanaan yang meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana minimum khusus tidak bersifat absolut dan dalam kondisi tertentu dapat dikesampingkan demi mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Putusan-putusan tersebut menjadi preseden penting dalam pengembangan kebijakan pemidanaan narkotika yang proporsional dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris.  
Efektivitas Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Terhadap Kesadaran Hukum Klien Tindak Pidana Narkotika Neni Vesna Madjid; Rinaldi; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hhn3q274

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bagi klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dimulai dari proses asesmen awal. Proses asesmen adalah wawancara, pengumpulan data, observasi perilaku, serta penilaian risiko dan kebutuhan klien. PK menyusun rencana pembimbingan yang memuat bentuk intervensi dan pengawasan yang akan dilakukan selama masa integrasi sosial klien. PK melakukan kunjungan rumah. Pengawasan oleh PK juga mencakup kegiatan konseling individu. Kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam pengawasan klien tindak pidana narkotika meliputi kendala internal yaitu rasio tidak seimbang antara jumlah klien dan jumlah petugas, minimnya pelatihan khusus terkait pendekatan terhadap pecandu narkotika. Kendala eksternal adalah sikap klien cenderung menarik diri, menghindari pelaporan rutin, atau mengalami stres yang tinggi. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, masih sangat terbatas. Efektivitas pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesadaran hukum klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menunjukan kesadaran hukum klien masih berada pada tahap pasif atau belum efektif karena klien tindak pidana narkotika mengetahui bahwa tindakannya salah tetapi tidak memahami mengapa tindakan tersebut dilarang dan apa konsekuensinya. Efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum klien ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas hubungan antara pembina dan klien, serta intensitas pembinaan yang dilakukan secara konsisten.
Pelaksanaan Peralihan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tidak Diserahkan oleh Tergugat Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan Aulia Zikrullah; Neni Vesna Madjid; Zennis Helen
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ddtvs586

Abstract

Peralihan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Putusan Pengadilan merupakan salah satu layanan pemeliharaan data pertanahan diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun aturan tersebut tidak memuat cara pelaksanaan jika salah satu syarat yaitu Sertipikat tidak dilampirkan. Permohonan yang diajukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PDT/2019/PT.Pdg dilaksanakan peralihan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Padang melalui kebijakan kepala kantor karena ada amar putusan yang memuat penerbitan sertipikat pengganti, namun permohonan dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 528 PK/PDT/2013 Tidak dapat dilaksanakan karena tidak memuat amar putusan untuk menerbitkan sertipikat pengganti. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptis yang bersifat pemaparan yaitu memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum peralihan sertipikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan tanpa adanya sertipikat adalah adanya kekosongan hukum dalam layanan penerbitan sertipikat pengganti karena putusan pengadilan yang tidak memiliki dasar aturan yang jelas maupun juknis. Perlindungan hukum terhadap hak penggugat atas tidak terlaksananya peralihan hak atas tanah yang tidak diserahkan oleh tergugat setelah eksekusi putusan pengadilan di Kota Padang adalah apabila tergugat tidak menyerahkan sertipikat, maka negara melalui lembaga pertanahan tetap wajib menjamin kepastian hukum bagi pihak yang dimenangkan dengan menerbitkan sertipikat baru berdasarkan amar putusan pengadilan dan berita acara eksekusi.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN YANG DI WAARMEKING (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 240/PDT.G/2021/PN.MDN) Nabila Lailaturahmah; Neni Vesna Madjid; Wira Okta Viana; Kiki Yulinda
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3310

Abstract

Abstract: Article 1238 of the Civil Code states that a debtor is considered negligent in fulfilling his obligations. Breach of a waarmeking agreement is regulated in Article 15 Paragraph (2) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. There are times when a waarmeking agreement gives rise to problems in terms of breach of contract, thus harming one of the parties to the agreement, such as the case decided by the judge with decision number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn. The formulation of the problem in this thesis is: First, How does the judge consider in deciding the case of breach of contract against the case of breach of contract waarmeking in Decision Number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn? Second, What are the legal consequences of Decision Number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn in the case of breach of contract waarmeking? This research is descriptive in nature. The approach used is a normative juridical approach, conducting in-concreto legal research on Decision Number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn. The data used is secondary data obtained through library research or document studies. The data is then analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form. From the results of the research and discussion, it was concluded that, First, the judge's consideration in deciding the case of default against the default case agreement that was waarmeking based on Decision Number 240 / Pdt.G / 2021 / PN. Mdn, namely legal considerations based on evidence of letters submitted by the Plaintiff in the form of a Debt Acknowledgement Letter that had been Waarmerking Number: 1868 / W / 2021 dated March 2, 2021 at the Notary Office of San Smith, S.H in Medan. However, the Defendant neglected his obligations to the Plaintiff. In addition, there is also evidence of 2 (two) witnesses Joni Iskandar and witness Khairul Rahman, who knew about the debt problem between the Plaintiff and the Defendant. Second, the legal consequences of the decision Number 240 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn in the case of default on the agreement that was waarmeking, namely the judge's decision must be implemented if the parties do not make an appeal to the High Court. The judge's decision in this case is that the Defendant pays all his debts starting from January 5, 2019 until now amounting to Rp. 4,000,000,000,- (four billion rupiah) in cash to the Plaintiff according to the Debt Acknowledgement Letter that has been Waarmeking Number: 1868 / W / 2021 dated March 2, 2021 at the Notary office of San Smith, S.H in Medan and the Defendant pays the court costs determined by the Medan District Court in the amount of Rp. 560,000.00 (Five hundred and sixty thousand rupiah). Keywords: Decision, Rights, Plaintiff's.
Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Penegakan Aturan Pengamanan Untuk Mencegah Pelarian Warga Binaan M. Fortuna Putra; Fitriati; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nkth5z93

Abstract

Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan narapidana sekaligus menjaga keamanan untuk mencegah pelarian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo adalah peningkatan patroli dan pemeriksaan blok, pelaksanaan razia mendadak, pemasangan CCTV di titik rawan, serta pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan aparat eksternal seperti kepolisian dan TNI, serta penguatan pengawasan intelijen internal sebagai deteksi dini. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel dan overkapasitas, petugas tetap berupaya menjalankan pengamanan secara preventif, represif, dan persuasif dalam satu kesatuan sistem yang mendukung keamanan dan pembinaan warga binaan secara berimbang. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo dalam upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan adalah kombinasi dari kendala hukum dan non-hukum. Kendala hukum meliputi tidak adanya standar rasio ideal petugas terhadap warga binaan, prosedur sanksi yang lamban dan birokratis, ketidaksesuaian antara regulasi pengamanan dan prinsip keadilan pemasyarakatan, lemahnya sistem pelaporan, serta rendahnya kapasitas pemahaman hukum oleh petugas. Sementara itu, kendala non-hukum mencakup jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, keterbatasan sarana pengawasan seperti CCTV dan teknologi pendukung, kelelahan mental petugas akibat beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta hubungan sosial yang kaku dan minim kepercayaan antara petugas dan warga binaan. Seluruh kendala ini secara nyata menurunkan efektivitas pengamanan dan meningkatkan risiko terjadinya pelarian.
Investigators' Considerations in Terminating Investigations In Fraud Criminal Acts Sales of Common Land Through Restorative Justice David Harnedy Tampubolon; Neni Vesna Madjid; Herman Bakir
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/t3zy4x35

Abstract

The termination of the investigation is regulated in Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which is if there is not enough evidence, it is not a criminal act and for the sake of the law. However, in practice, there is a termination based on restorative justice, as in the police report number: LP/B/422/X/2022/SPKT/Polda Sumatra. Although the elements of fraud and embezzlement have been fulfilled in the case, investigators stopped the investigation on the agreement between the victim and the suspect who had received payment money for 1,000 hectares of land that did not belong to him. The results of the study were obtained that the investigator's consideration in stopping the investigation of the criminal act of fraudulent sale of customary land through restorative justice, included juridical considerations, namely that there had been peace between the victim and the suspect accompanied by compensation: the victim's money was returned including land management costs of Rp. 1,200,000,000,-. Furthermore, the investigator's non-juridical consideration is that the parties still have kinship relations between races so that it becomes the basis for the investigator to prioritize deliberation so as not to cause conflicts between each race. The process of stopping the investigation of the fraudulent act of selling customary land through restorative justice is to bring together customary stakeholders for deliberation and provide options for both parties to resolve it familially and provide advice to the suspect to return all losses of the victims so that they do not sue each other in the future. Then issue a peace report and determine the termination of the investigation on the basis of the revocation of the report due to peace so that the case is stopped for the sake of restorative justice.
Co-Authors Abadi, Bakti Firman Afdal Novriadi Afrinal Afrinal Afrinal, Afrinal Akbar, Rachmat Andre Gusman Angga Dwi Prasetyo Ardila, Mirza Ariwibawa, Tegar Arliman S , Laurensius Aulia Zikrullah B. Patmawanti Bakir, Herman Bisma Putra Pratama Darmini Roza David Harnedy Tampubolon Deded Kurniawan Desi Fitria Fahmiron Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fernandes, Corry Fitriati Gun Sugianto Helen, Zennis Hutajulu, Maria Margaeta Ikram, Ishlahul Ilham Perdana Indah Monalisa Iyah Faniyah, Iyah Ladio, Rahmad M. Fortuna Putra M. Welly One Delfit Madreani, Elvy Mahdapati, Jade Maulana Mardenis Mardenis Masrizal Mekky Putra Monalisa, Indah Muhapsak Hendra Putra Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Nabila Lailaturahmah Novriadi, Afdal Nur Tania Bakhti Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Permana, Deri Piliang, Julfan Pulungan, Mangedar Putra, Mekky Putra, Muhapsak Hendra Rachmat Akbar Rafki, Muhammad Rinaldi Rinaldi Saldi Isra Saputra, Ilhamda Akmal Septrina, Nazmi Setyoningsih, Aris Sugianto, Gun Syofiarti Tegar Ariwibawa Tegar Ariwibawa Triati Wahyudi, Weli Werri Werri Werri, Werri Wira Okta Viana Yoga Yobelma