Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Neni Vesna Madjid
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat dengan Pendekatan Restoratif Ariwibawa, Tegar; Madjid, Neni Vesna
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.943

Abstract

Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the types of serious traffic accidents. This research is an empiricaljuridical research. Settlement of heavy class traffic accidents with a restorative justice approach as an alternative model for solving traffic violations at the South Pesisir Resort Police is carried out by forgiving each other by both parties, then the crashing party undertakes to provide compensation to the victim, and helps with medical and repair costs. victim's vehicle. The victim is willing to do restorative justice because an accident is a disaster for road users. No one wants this problem so that the settlement is considered fair. The parties made peace in writing which was known to the Wali Nagari where the victim was domiciled, so the letter was handed over to the traffic accident investigator that both parties in the traffic accident case wanted to resolve it amicably. Obstacles in solving heavy traffic accidents using the Restorative Justice approach at the Pesisir Selatan Police are first, the settlement of traffic crimes through restorative justice for heavy class accidents does not yet have a legal umbrella; secondly, the amount of compensation demanded by victims is often too large to give the impression of being used as a means of seeking profit; third, the limited economic capacity of the perpetrators of traffic crimes (severe class accidents); fourth, the involvement of certain parties that are not directly related to the accident often becomes an obstacle to reaching an agreement between the perpetrator and the victim.
Pertimbangan Penyidik Menolak Dilakukannya Penangguhan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Perdana, Ilham; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/pg00qs84

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak diantaranya beratnya tindak pidana yang dilakukan, risiko pengulangan tindak pidana, serta kepentingan dalam mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas. Dengan ancaman hukuman yang tinggi ini, penyidik memiliki alasan kuat untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka, termasuk anak-anak, guna memastikan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Secara sosial dan psikologis, alasan yang menjadi pertimbangan penyidik adalah risiko pengulangan tindak pidana walaupun hal ini bertolak belakang dengan undang undang perlindungan anak. Kendala bagi penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman dalam pertimbangan menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak adalah anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika bukan merupakan pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas. Tekanan dari pihak keluarga dan masyarakat yang sering kali mempersulit penyidik dalam mengambil keputusan yang tegas terkait penangguhan penahanan. Kendala administratif dalam memproses permohonan penangguhan penahanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan penangguhan penahanan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya jaminan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak serta pernyataan tertulis bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan penangguhan
Peran Serikat Pekerja Terhadap Pekerja Yang Dipensiundinikan oleh Kebijakan Perusahaan di PT. Sumatera Tropical Spices Delfit, M. Welly One; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/gbgakj78

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serikat pekerja terhadap pekerja yang dipensiundinikan melalui kebijakan perusahaan pada PT. Sumatera Tropical Spices, dengan fokus pada implementasi program pensiun dini, bentuk perlindungan yang diberikan serikat pekerja, serta kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya program pensiun dini yang dijalankan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan masalah terkait transparansi prosedur, kepastian hukum, dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus serikat pekerja, manajemen perusahaan, dan pekerja yang terkena maupun berpotensi terkena kebijakan pensiun dini, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dokumen perusahaan, dan literatur ilmiah terkait hubungan industrial serta perlindungan hukum pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja berperan sebagai organisasi yang memberikan perlindungan hukum, melakukan negosiasi mengenai kompensasi, pesangon, dan jaminan sosial, serta menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, peran tersebut belum optimal karena terhambat oleh rendahnya pemahaman pekerja mengenai fungsi serikat dan hak-haknya, keterbatasan akses informasi, lemahnya komunikasi dan transparansi kebijakan dari pihak perusahaan, serta kapasitas internal serikat pekerja yang masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi serikat pekerja, perbaikan mekanisme komunikasi dan sosialisasi kebijakan pensiun dini, serta penegakan kepatuhan terhadap regulasi agar kebijakan pensiun dini terlaksana secara adil dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja.
Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mahdapati, Jade Maulana; Faniyah, Iyah; Madjid, Neni Vesna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/197eab66

Abstract

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwewenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan sanksi atas laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan ini pada tahun 2020 dan tahun 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan dua putusan terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 diberikan secara berbeda walaupun Pasal yang dilanggar oleh Terlapor sama. Hal ini terjadi karena kronogis pokok perkara berbeda. Pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 pada intinya berkaitan dengan: 1) Isi konsorsium PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Krakatau Tirta Industri, 2) Kronologi Tender, 3) Indikasi tindakan Persekongkolan dan 4) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara, pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 pertimbangan hukum yang diberikan tentang: 1) Pokok Perkara yang terjadi, 2) Peraturan Perundang-undangan Terkait yang dapat membenarkan tindakan terlapor; 3) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4) sanksi administratif yang dikenakan kepada Terlapor I, 5) hal-hal yang dapat meringankan sanksi terlapor.  Kedua, Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 berbeda dan belum memenuhi rasa keadilan.  Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 menyatakan pelanggaran tidak terbukti sedangkan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 menyatakan pelanggaran terbukti. Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 hanya memberikan sanksi administratif kepada terlapor I, II, dan III dan Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 tidak ada dinyatakan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM Dengan Kapasitas 1.000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik yang tertunda akibat proses pemeriksaan.
Efektivitas Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Terhadap Kesadaran Hukum Klien Tindak Pidana Narkotika Madjid, Neni Vesna; Rinaldi; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hhn3q274

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bagi klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dimulai dari proses asesmen awal. Proses asesmen adalah wawancara, pengumpulan data, observasi perilaku, serta penilaian risiko dan kebutuhan klien. PK menyusun rencana pembimbingan yang memuat bentuk intervensi dan pengawasan yang akan dilakukan selama masa integrasi sosial klien. PK melakukan kunjungan rumah. Pengawasan oleh PK juga mencakup kegiatan konseling individu. Kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam pengawasan klien tindak pidana narkotika meliputi kendala internal yaitu rasio tidak seimbang antara jumlah klien dan jumlah petugas, minimnya pelatihan khusus terkait pendekatan terhadap pecandu narkotika. Kendala eksternal adalah sikap klien cenderung menarik diri, menghindari pelaporan rutin, atau mengalami stres yang tinggi. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, masih sangat terbatas. Efektivitas pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesadaran hukum klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menunjukan kesadaran hukum klien masih berada pada tahap pasif atau belum efektif karena klien tindak pidana narkotika mengetahui bahwa tindakannya salah tetapi tidak memahami mengapa tindakan tersebut dilarang dan apa konsekuensinya. Efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum klien ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas hubungan antara pembina dan klien, serta intensitas pembinaan yang dilakukan secara konsisten.
Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap  Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial Gusman, Andre; Pratama, Bisma Putra; Madjid, Neni Vesna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7hdrc346

Abstract

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan unsur tindak pidana oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resor Agam terhadap pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial adanya unsur obyektif yaitu pemaksaan berupa ancaman penyebaran foto dan pemanfaatan kerentanan anak. Adanya keuntungan materiil bagi pelaku, keterlibatan korban anak sebagai objek eksploitasi, serta adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; objek adalah anak sebagai korban yang secara hukum berada dalam kategori dilindungi; perbuatan dilihat dari tindakan eksploitasi yang dilakukan melalui media sosial; sedangkan akibat merujuk pada kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban. Hambatan yang ditemui penyidik pada Satuan Reserse Kriminal   Polres Agam dalam penerapan unsur tindak pidana eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial secara internal pertama adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam bidang digital forensik. Ketidaksinkronan pemahaman hukum antar unit di Satreskrim sering menimbulkan perdebatan panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang pemeriksaan khusus anak dan perempuan di Polres Agam belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan korban. Alat bantu pemeriksaan digital, perangkat forensik komputer, dan sistem penyimpanan bukti elektronik masih terbatas, penyidik harus meminta dukungan ke Polda atau bahkan Mabes Polri. Hambatan eksternal yang berkaitan dengan faktor masyarakat. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa malu untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial. Bahkan, ada keluarga yang lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau mediasi informal dengan pihak pelaku. Keterbatasan kerja sama antar lembaga. Penyidik sering kesulitan memperoleh data dari penyedia media sosial atau cloud storage yang servernya berada di luar negeri.
Upaya Penanggulangan Konflik Penguasaan Tanah di Masyarakat Dengan Strategi Harmonisasi Madjid, Neni Vesna; Yobelma, Yoga
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/rx6fv842

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dilakukan dengan penguatan mekanisme sosial seperti mediasi, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan non-penal dan strategi restoratif dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah yang pada dasarnya tidak selalu berakar pada criminal intent, tetapi lebih pada kesalahpahaman administratif, minimnya bukti kepemilikan formal, serta ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap aturan pertanahan. Salah satu kasus pada tahun tersebut melibatkan sengketa lahan sawah 0,5 hektare antara warga yang mengklaim hak warisan dan warga lain yang memegang Surat Keterangan Tanah. Perselisihan yang hampir memicu kekerasan fisik akhirnya mereda setelah dilakukan mediasi melalui mekanisme musyawarah desa. kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dalam upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi kendala hukumnya adalah tidak adanya kewenangan eksekutorial maupun kompetensi legal formal untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam sengketa agraria. Secara normatif, tugas Bhabinkamtibmas hanya berada pada ranah fasilitasi. Ketidaksinkronan antara hukum adat yang masih hidup dalam praktik sosial masyarakat dengan sistem hukum nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan. Tidak adanya sistem dokumentasi pertanahan yang terpadu antara pemerintah desa, kecamatan, dan institusi kepolisian. Kendala non hukum adalah keterbatasan sumber daya institusional serta lemahnya pola koordinasi antar lembaga serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
The Judge's Consideration of the Defendant's Statement in Imposing a Sentence Against the Security Guard While on Duty Neni Vesna Madjid; Rachmat Akbar
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.2

Abstract

In Article 184 Paragraph (1) of Indonesian Criminal Code (KUHAP) it is stated that a defendant’s testimony in a trial is not sufficient to prove that the defendant has been guilty of committing a criminal offense without being supported by other evidence. There are various forms of consideration of the judge against the defendant’s testimony in criminal sentencing by the security guard on duty in the Decision Number: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg and Decisions Number: 373/Pid.B/2022/PN.Pdg. The issues being studied are First, How is the judge’s consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)? Second, How is the judge’s decisions based on the consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/ 2020/PN.Pdg)? This study is analytical descriptive research. The approach used in this study was normative juridical approach. The data used in this study were secondary data. All data and materials obtained from the results of the study were prepared and analyzed qualitatively, and presented in a descriptive qualitative form. Based on the results of discussion and analysis it can be concluded that. First, That the judge’s Consideration of the Defendant’s Testimony in Criminal sentencing by the Security Guard on Duty on the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg has covered both juridical and non-juridical considerations. Second, That the decision of the judge Based on Consideration of The Defendant’s Testimony in criminal sentencing by the Security Guard on Duty on The Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg is based on the defendant’s evidence and aligned with other evidence such as witness testimony and letters.
Legal Protection of Women as Victims of Sexual Harassment Through Electronic Media in Indonesia's Positive Law Nur Tania Bakhti; Neni Vesna Madjid; Fahmiron
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/v2ys5127

Abstract

Sexual harassment through electronic media is one of the human rights violations. The crime of sexual harassment through electronic media is regulated in existing laws and regulations in Indonesia, such as Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The approach used is Normative Juridical. The position of women as victims of sexual harassment through electronic media is that women are objects or victims who receive sexual harassment through electronic media, because women are always considered weak and easier to get harassment treatment. Legal protection for women as victims of sexual harassment through electronic media according to positive laws in Indonesia, namely, still has shortcomings and can even ensnare victims into perpetrators.
Co-Authors Abadi, Bakti Firman Afdal Novriadi Afrinal Afrinal Afrinal, Afrinal Akbar, Rachmat Angga Dwi Prasetyo Ardila, Mirza Ariwibawa, Tegar Arliman S , Laurensius Bisma Putra Pratama Darmini Roza Delfit, M. Welly One Desi Fitria Fahmiron Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fernandes, Corry Gun Sugianto Gusman, Andre Hutajulu, Maria Margaeta Ikram, Ishlahul Ilham Perdana Indah Monalisa Iyah Faniyah, Iyah Ladio, Rahmad Lailaturahmah, Nabila Madreani, Elvy Mahdapati, Jade Maulana Mardenis Mardenis Mekky Putra Monalisa, Indah Muhapsak Hendra Putra Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Novriadi, Afdal Nur Tania Bakhti Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Permana, Deri Piliang, Julfan Pulungan, Mangedar Putra, Mekky Putra, Muhapsak Hendra Rachmat Akbar Rafki, Muhammad Rinaldi Saldi Isra Saputra, Ilhamda Akmal Septrina, Nazmi Setyoningsih, Aris Sugianto, Gun Syofiarti Tegar Ariwibawa Tegar Ariwibawa Triati Wahyudi, Weli Werri Werri Werri, Werri Wira Okta Viana Yobelma, Yoga