Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Neni Vesna Madjid
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang Muhapsak Hendra Putra; Neni Vesna Madjid
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.448

Abstract

Penegakan hukum dengan alat elektronik telah diatur dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu trobosan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah menggunakan CCTV guna merekam jenis pelanggaran lalu lintas. Hal ini terlihat dengan diterapkan di Kota Padang, electronic traffic law enforcement sebagai sarana penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang bersifat kasat mata. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dilakukan dengan merekam wajah dan nomor kendaraan pelanggar melalui CCTV, mengirimkan bukti pelanggaran ke Regional Traffic Management Centre Polresta Padang, pengidentifikasian kendaraan melalui sistem Electronic Registration & identifikasi, mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar untuk diklarifikasi, setelah dikonfirmasi petugas akan menerbitkan surat tilang beserta kode Briva untuk pembayaran denda. Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang mencakup kendala internal: minimnya alat-alat canggih dalam pemberlakuan electronic traffic law enforcement yang membutuhkan dengan jumlah yang banyak. Kendala eksternal: masyarakat banyak yang tidak taat aturan sehingga untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam CCTV serta rendahnya kesadarah hukum masyarakat dalam berlalu lintas.
The Judge's Consideration of the Defendant's Statement in Imposing a Sentence Against the Security Guard While on Duty Madjid, Neni Vesna; Akbar, Rachmat
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.2

Abstract

In Article 184 Paragraph (1) of Indonesian Criminal Code (KUHAP) it is stated that a defendant’s testimony in a trial is not sufficient to prove that the defendant has been guilty of committing a criminal offense without being supported by other evidence. There are various forms of consideration of the judge against the defendant’s testimony in criminal sentencing by the security guard on duty in the Decision Number: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg and Decisions Number: 373/Pid.B/2022/PN.Pdg. The issues being studied are First, How is the judge’s consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)? Second, How is the judge’s decisions based on the consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/ 2020/PN.Pdg)? This study is analytical descriptive research. The approach used in this study was normative juridical approach. The data used in this study were secondary data. All data and materials obtained from the results of the study were prepared and analyzed qualitatively, and presented in a descriptive qualitative form. Based on the results of discussion and analysis it can be concluded that. First, That the judge’s Consideration of the Defendant’s Testimony in Criminal sentencing by the Security Guard on Duty on the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg has covered both juridical and non-juridical considerations. Second, That the decision of the judge Based on Consideration of The Defendant’s Testimony in criminal sentencing by the Security Guard on Duty on The Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg is based on the defendant’s evidence and aligned with other evidence such as witness testimony and letters.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Wahyudi, Weli; Fahmiron; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/da8kkb52

Abstract

Penyidik di Satreskrim Dharmasraya menemui beberapa kesulitan dalam penerapan unsur pidana pada kasus Peredaran senjata api secara illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh  Satreskrim Polres Dharmasraya  adalah menerapkan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana unsur yang diterapkan adalah  Unsur Barang Siapa  dimana dalam hal ini dapat orang perseorang dan koorporasi. Unsur Yang Tanpa Hak maksudnya. Unsur mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Hal ini terbukti ketika dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magezen terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan. Hambatan Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh  Satreskrim Polres Dharmasraya yaitu sulitnya diketahui adanya perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya anggota Satreskrim dengan keahlian khusus mendeteksi senjata api. Kendala lainnya adalah Kurang aktifnya masyarakat  terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mereka enggan untuk menjadi saksi dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
Pertanggungjawaban Perdata Pengembang Terhadap Konsumen atas Kepailitan Perusahaan Madreani, Elvy; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/k622zd74

Abstract

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) merupakan langkah konsumen properti untuk mendapatkan pertanggungjawaban perdata dari perusahaan pengembang yang mengalami pailit, atas uang pembelian apartemen yang telah dibayar konsumen. Seperti yang terjadi pada perkara yang telah diputus hakim dengan Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NiagaJkt.Pst dan Nomor 01/Pdt.Sus.Pembtl. Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban perdata pengembang terhadap konsumen atas kepailitan perusahaan dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen perumahan untuk mendapatkan kembali uang pembelian apartemen yang telah dibayar kepada pengembang yang mengalami pailit Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NiagaJkt.Pst dan Nomor 01/Pdt.Sus.Pembtl. Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap konsumen atas kepailitan perusahaan adalah menggunakan Pertanggungjawaban Contractual Liability, 2) Pertangung-jawaban Product Liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara   langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika pembeli properti yang mengalami kepailitan adalah melalui ketentuan yang daiatur oleh Undang Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Neni Vesna Madjid; Triati
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/t9cxsx54

Abstract

Setiap Pemilihan Umum (Pemilu) selalu diwarnai praktik politik uang termasuk di Kota Solok Sumatera Barat. Data yang diperoleh di Pemilu tahun 2019, ada sebanyak 5 Temuan praktik politik uang dan semuanya sudah diproses. Dua diantara kasus tersebut diputus oleh pengadilan dengan Putusan Pengadilan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? Kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN. Solok diterapkan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan hukuman pidana berupa penjara selama 4 bulan.  Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada Pemilu dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dengan menjatuhkan putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu, dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
Fungsi Keterangan Ahli Psikolog Klinis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkara Pembunuhan di Tingkat Penyidikan Angga Prasetyo, Dwi; Vesna Madjid, Neni; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dy9mkk45

Abstract

Pembuktian dengan ahli psikoligi klinis merupakan alat bukti keterangan ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Fungsi keterangan ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan perkara pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah untuk mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan sains forensik (forensic science). Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll. Peranan ahli psikologi forensic adalah untuk mengetahui apakah terduga pelaku memiliki masalah kejiwaan dan apakah terduga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Kendala ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan perkara pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikolog wajib ketahui bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konsistens data di sumber yang berbeda. Kurangnya sumber daya manusia ahli psikologi Forensik di Sumbar. Minimnya alat bantu lie detector dikarenakan harga yang mahal.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Rafki, Muhammad; Vesna Madjid, Neni
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/b95ncw96

Abstract

Sengketa Ekonomi Syariah menjadi kompetensi absolut dalam Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut upaya damai/mediasi harus dilakukan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi. Belum optimalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama dan belum efektifnya penyelesaian mediasi di perbankan syariah mendorong penulis untuk menuliskan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama.   Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada Putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg? Kedua, bagaimana peran hakim dalam mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada Putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dapat dianalisis secara deskriptif analitis dan disajikan dengan metode kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, Pertama, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan perkara Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg  adalah dalam pertimbangan, hakim hanya menegakan hukum acara saja dan cenderung bersifat pasif hanya dalam formalitas memeriksa perkara yang diajukan para pihak tidak melewati posita dan petitum, semestinya dalam  persidangan hakim wajib aktif untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, karena perdamaian sangat ditekankan dalam hukum acara perdata terutama sengketa ekonomi syariah. Kedua, peran Hakim dalam mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan putusan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg menurut penulis belum berperan secara optimal dalam hal penemuan hukum baru, atau berani bertentangan dengan hukum, dan berani mengadili secara kasuistik dalam sistem hukum.
Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg) Novriadi, Afdal; Vesna Madjid, Neni
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gf2jq243

Abstract

Penyelesaian perselisihan hubungan kerja mengharuskan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dilakukan terlebih dahulu dalam setiap perselisihan hubungan industrial sebelum diajukan kepada lembaga penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Meskipun demikian kerap terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak seperti dalam putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg. Dari kedua putusan tersebut terdapat pertimbangan hakim yang memberikan putusan atas gugatan penggugat sebagai karyawan atas pemecatan oleh perusahaan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti, sebab dalam setiap putusan pengadilan memiliki akibat hukum bagi para pihak.   
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Dalam Praktek Jual Beli Tanah di Indonesia Pulungan, Mangedar; Vesna Madjid , Neni; Arliman S , Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/knbjbw58

Abstract

Perjanjian pinjam nama (nominee) merupakan perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subyek hak atas tanah Hak Milik. Dalam hal ini Warga Negara Asing dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut secara Hak Milik. Setiap perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Terhadap banyaknya kasus perjanjian pinjam nama (nominee) di Indonesia terutama di Provinsi Bali sebagaimana kasus dalam penelitian ini berdasarkan putusan nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin dan putusan nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin.  
Peran Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pencegahan Potensi Kejahatan Dengan Intensitas Tinggi Permana, Deri; Vesna Madjid, Neni; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9hrmy939

Abstract

Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi. Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi adalah terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh Unit pelaksana di brimob. Peran dilaksanakan dengan standarisasi kemampuan brimob yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pelopor, SAR, gegana dan intel brimob. Peran Brimob Polda Sumbar dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan tingkat tinggi yakni melakukan disposal bahan peledak, dengan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan disposal bahan peledak komersial milik PT. Megan Sejahtera Sugan Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi yang berhasil di tanggulangi oleh Satbrimob Polda Sumbar sesuai target pada Tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak tujuh puluh kali kegiatan. Dampak dari pada peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi memberikan dampak positif. Berdasarkan tahapan kebijakan Satbrimob Polda Sumbar Tahun 2020-2024, pada tahun 2023 dengan capaian meningkatkan kualitas penggelaran kekuatan Satbrimob Polda Sumbar yang prima di seluruh wilayah Sumatera Barat guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi terutama penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan Masyarakat.
Co-Authors Abadi, Bakti Firman Afdal Novriadi Afrinal Afrinal Afrinal, Afrinal Akbar, Rachmat Angga Dwi Prasetyo Ardila, Mirza Ariwibawa, Tegar Arliman S , Laurensius Bakhti, Nur Tania Bisma Putra Pratama Darmini Roza Desi Fitria Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fernandes, Corry Gun Sugianto Hutajulu, Maria Margaeta Ikram, Ishlahul Indah Monalisa Ladio, Rahmad Lailaturahmah, Nabila Madreani, Elvy Mardenis Mardenis Mekky Putra Monalisa, Indah Muhapsak Hendra Putra Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Novriadi, Afdal Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Permana, Deri Piliang, Julfan Pulungan, Mangedar Putra, Mekky Putra, Muhapsak Hendra Rachmat Akbar Rafki, Muhammad Rinaldi Saldi Isra Septrina, Nazmi Setyoningsih, Aris Sugianto, Gun Syofiarti Tegar Ariwibawa Tegar Ariwibawa Triati Wahyudi, Weli Werri Werri Werri, Werri Wira Okta Viana