Claim Missing Document
Check
Articles

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILLEGAL LINTAS BATAS Melyana R Pugu; Yanyan M. Yani; Wahyu Wardhana
Masyarakat Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v45i1.831

Abstract

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan illegal. Maraknya perdagangan illegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan human security, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat Indonesia di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Disaster Mitigation and Human Security Study: Jayapura City Community on Earthquake Disaster Mitigation Perspectives Melyana Ratana Pugu
International Journal of Social Service and Research (IJSSR) Vol. 3 No. 2 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i2.274

Abstract

Disaster mitigation and human security are two things that cannot be separated in relation to saving people as an important subject of the state. This paper aims to provide an in-depth analysis of the importance of disaster mitigation within the framework of human security from the perspective of international relations. The method used is a qualitative research method in which primary data is obtained through samples provided to residents via Google forms and also through secondary data, namely news, newspapers and other internet sources. The primary and secondary data obtained are then processed and get an accurate analysis to then be used as valid data. The output of this study is that so far there has been no socialization related to disaster mitigation in the city of Jayapura and most of the respondents agree that they get disaster mitigation lessons through themselves by reading and watching through television or cellphone media. In international relations, when this situation occurs, human security in this region is actually very vulnerable, so it is necessary for the government to pay attention to socializing and learning about disaster mitigation for Jayapura city residents.
Surviving in the Post-Repatriation Era: Challenges and Opportunities for Papuan refugees after returning from Papua New Guinea Melyana R Pugu; Mariana E Buiney; Meyland S F Wambrauw; Claudia C Renyoet; Mariolin Sanggenafa; Johni R V Korwa
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 19 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jihi.v19i1.5650.79-93

Abstract

Although many studies have been carried out on the living conditions of Papuan refugees in Papua New Guinea, little is known about what happens to them once they have been repatriated to the Indonesian province of Papua. This study seeks to fill this void. By focusing on two areas of repatriants’ settlement in Papua Province (Kwimi village of Keerom and Nasem village of Merauke), this article examines their living conditions in the post-repatriation period and identify ways in which the Indonesian government can improve its repatriation program. Data were gathered through focus group discussions, observation, and library research between the second and third week of December 2021. This research, based on a qualitative descriptive approach, found that Papuan repatriants faced difficulties adjusting to life after repatriation. Among their challenges are reintegrating into the community, finding employment, funding their children’s education, gaining livelihoods, and clashing with land settlements. These difficulties stem from the government’s inability to provide proper assistance to repatriated individuals within the first five years of their settlement, which results in challenges for them during the reintegration process. This research also offers recommendations for Indonesia’s central and local governments to formulate a coordinated policy in handling repatriants; develop a project plan in the first five years covering the principles of safety, protection, mentoring, empowerment; and consider the repatriation issue in the country’s best interest. Keywords: Papua; Papua New Guinea; repatriants; refugee
Perempuan Pedesaan dan Disabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat (Suatu Analisa Hubungan Internasional dalam Pelaksanaan Otsus Papua) Melyana R. Pugu; Dhea T. Lumentut; Yan G. Pelamonia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.053 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i4.6653

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran dan analisa terkait perempuan pedesaan dan disabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat pada saat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang dianalisa dengan menggunakan konsep dan teori Feminisme dalam Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mencoba memberikan penjelasan melalui berbagai data yang diperoleh kemudian dianalisa dan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan ini. Luaran dari penelitian adalah perempuan pedesaan dan disabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang diketahui sebagai salah satu jawaban bagi kesejahteraan orang asli Papua ternyata dalam Analisa hubungan internasional menggunakan pendekatan Femisnime belum mampu mensejajarkan peran dan partisipasi perempuan dan disabilitas di Papua dan Papua Barat. Hal ini mengakibatkan perempuan pedesaan dan disabilitas di wilayah ini masih miskin dan termarginalkan jauh dari pembangunan dan kesejahteraan.
Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional Melyana R. Pugu
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.832 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i4.6656

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa mendalam dari sisi hubungan internasional tentang isu pemekaran daerah otonom baru Papua setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berusaha menggambarkan sebab-sebab pemekaran, faktor-faktor pendukung dan penghambat pemekaran dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah dalam mempersiapkan pemekaran daerah otonom baru di Papua. Metode Penelitian Kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diolah dan di analisa untuk mendapatkan kesimpulan. Luaran atas penelitian ini adalah mendapatkan pemetaan yang jelas terkait kelompok pro dan kontra atas isu pemekaran Papua serta dampak positip dan negatif atas pemekaraan Papua dari sisi geopolitik dan geostrategi dalam hubungan internasional.
Konflik Papua Dalam Paradigma Track One Dan Track Two Diplomasi Melyana R. Pugu; Mariana Erny Buiney
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.893 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.9936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi dibeberapa daerah di Pegunungan Tengah, yakni Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai. Konflik panjang yang terjadi diwilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : pergerakan kelompok Pro Kemerdekaan Papua yang dikenal dengan TPNPB OPM serta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pertikaian antara TNI/Polri dengan TPNPB OPM / KKB, dinamika politik lokal serta perang suku. Metode yang di gunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif yaitu penelitian ini menjelaskan dan memberikan data-data terkait konflik yang terjadi di Papua dengan cara pengumpulan data melaui studi pustaka dan data-data sekunder berbasis internet. Luaran yang dihasilkan penelitian ini adalah Penyelesaian konflik yang muncul dan berkembang diperlukan keseriusan dan penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini mendeskrikpsikan penggunaan dua dari multi jalur diplomasi (Multi Track Diplomacy): Diplomasi Track One yakni jalur diplomasi dengan negara sebagai aktornya dan Diplomasi Track Two, pihak non pemerintah atau kalangan profesional sebagai agen diplomasi.
Sport Diplomacy Sebagai Salah Satu Alat Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Pasifik Selatan Melyana R. Pugu
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.49 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.10054

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan dengan analisa yang mendalam terkait sport diplomacy dan posisi Indonesia dalam melakukan diplomasi publik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Penelitian ini didasarkan pada posisi Indonesia dalam Kawasan Indo-Pasifik dan pengaruhnya termasuk bagi negara-negara Pasifik selatan yang beberapa diantaranya sering menyerang Indonesia terkait isu Papua merdeka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang diolah adalah data sekunder yang dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan. Luaran penelitian ini adalah sport diplomacy dapat menjadi alat diplomasi publik Indonesia dalam menghadapi negara-negara Pasifik Selatan terkait isu Papua merdeka karena dengan sport diplomacy dapat mempererat hubungan kekerabatan dua negara dan pandangan negatif terkait Indonesia dan masalah Papua dapat di minimalisir bahkan hilang dan disisi lain tentu meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan.
Bebas Stunting sebagai Indikator Human Security Bagi Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya dalam Perspektif Hubungan Internasional Melyana R. Pugu
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13850

Abstract

This study aims to provide an analysis of the state of stunting in Sorong City, Papua Province. Stunting is a disease caused by lack of good nutritional intake for infant growth and development. Where babies with stunting conditions will have less or shorter height and are susceptible to disease. The fight against stunting has been waged worldwide spearheaded by the official international organization of the United Nations, the World Health Organization and approved in various international cooperation schemes including sustainable development schemes. This study uses qualitative research methods, namely research that describes and explains social phenomena with existing data and conditions to get answers to stunting conditions and stunting prevention in Sorong City. The results of this study found that the understanding of mothers and the number of facilities and infrastructure as well as medical personnel as well as a clean and healthy environment are the main factors in stunting prevention in Sorong City and the importance of the government's role to continue to protect citizens from the threat of stunting by providing nutrition and continuous socialization to the community so that the community is actively involved in handling stunting in Sorong City and the threat of stunting disease as a form of security threat Humans can be minimized and free from stunting conditions for a good future.
SOCIAL NETWORK MARKETING SYSTEMS: THE USE OF INSTAGRAM IN THE FASHION INDUSTRY Nunu Andriani; Sidderatul Akbar; Melyana Ratana Pugu
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Vol. 2 No. 3 (2024): March
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In today’s digital age, where interactions between brands and consumers continue to adapt to the pace of technology, marketing strategies through social media, Instagram, have emerged as an important tool in building andining brand confidence in the fashion industry. The research method undertaken in this research is the study of literature by looking for literature that fits the context of the research. The findings of this research provide strategic insights for fashion industry practitioners in designing and implementing social network marketing strategies through Instagram to build and maintain brand confidence, by leveraging the power of visual content and influencer marketing effectively.
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN BOOSTING ECONOMIC GROWTH IN BORDER TERRITORIES Melyana Ratana Pugu; Diego Romario De Fretes; Meyland S. F. Wambrauw
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Vol. 2 No. 4 (2024): April
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Border territories have strategic values in supporting the success of national development. One effort to improve the economy of border region communities is through empowering micro, small and medium businesses so as to encourage economic growth. Information technology introduces new opportunities and problems that are distinct from traditional approaches, changing the way business is conducted. One of the primary pillars supporting the modern civilization's progress is information technology, which has to be able to benefit the larger community. Border regions are increasingly being the focus of development efforts across all domains in the context of fair development. The research was carried out using the literature study method. This research discusses the definition of information technology and border areas, the relationship between information technology and economic growth, the concept of economic growth in border areas, the concept of the use of information technology to encourage economic growth, the relationship between economic growth in border areas and the use of information technology, and research implications for policy development.