Articles
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO.8/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Aprilianti, Fifi]]>;
<![CDATA[Darmika, Ika]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10851
<![CDATA[Korupsi yang merupakan extraordinary crime masih saja terjadi di Indonesia bahkan pada masa sulit pandemi covid-19, pada momentum yang seharusya negara hadir melindungi warga negaranya Harry Van Sidabuke didakwa oleh dakwaan alternatif pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 13, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan cara deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan majelis hakim bahwa dari dakwaan alternat if tersebut pasal 5 lebih tepat dalam meminta pertanggung jawaban pidana terdakwa karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam memutus putusan ini majelis hakim penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim selaras dengan kedua teori absolut dan relatif atau yang biasa disebut dengan teori gabungan namun dalam segi hukuman penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memaksimalkan hukuman yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/PDT/G/2009/PN.BGR ]]>
<![CDATA[Priyono, Indra]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10854
<![CDATA[Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sering mengalami penundaan beberapa kali dengan upaya hukum biasa dan luar biasa tidak bersifat eksepsional. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasikan dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan upaya mengatasinya, yang akan dianalisis secara yuridis. Menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui literatur dan dilengkapi dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif untuk ditemukan suatu bentuk cara memaksimalkan penundaan pelaksanaan eksekusi. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa penundaan beberapa kali pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mengosongkan objek sengketa, mengarah pada tujuan hukum yang tidak terpenuhi yaitu melindungi hak seseeorang/badan hukum dan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tri Azas Peradilan). Maka untuk mengatasi hambatan penundaan pelaksanaan eksekusi, dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu pemberlakuan lembaga paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom/astreinte) sebagai eksekusi hukuman tambahan. Suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap haruslah memiliki nilai kepastian hukum sesuai tujuan hukum itu mempunyai nilai keadilan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Merek “Strong” dalam Perspektif Prinsip Konstitutif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021) ]]>
<![CDATA[Achmad, Qorie Claudi]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10858
<![CDATA[Merek adalah salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yang berfungsi sebagai tanda untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa. mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan merek di Indonesia mengacu pada prinsip first to file. Dan salah satu perlindungan merek yang terdapat pada Undang-Undang Merek adalah perlindungan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Oleh karna itu hal ini berkaitan dengan kasus sengketa merek Strong. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian Prinsip first to file berlaku pada perlindungan merek. Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Hardwood Private Limited dan dengan fakta bahwa Hardwood Private Limited lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek “Strong” pada DJKI maka hal yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia bertentangan dengan prinsip first to file yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus sengketa merek Strong ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek ini, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki padangan, pendapat dan penerapan hukum yang berbeda. Pada tingkat pertama Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited seluruhnya, sedangkan dalam tingkat kasasi Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan membatalkan putusan pada tingkat pertama.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya di Poso Sulawesi Tengah ]]>
<![CDATA[Nugroho, Fakhrul Septiawan]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhamad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11391
<![CDATA[Berkembangnya gangguan keamanan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama ini menjadikan peran dan amanat Korps Brimob menjadi penting dalam mendukung upaya penegakan hukum secara terkoordinasi antara kepolisian dan internal kepolisian dan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan Anggota Brimob dalam melaksanakan tugas operasi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil.]]>
<![CDATA[Peran Kepolisian dalam Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Priatna, Karina Putri]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhamad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12319
<![CDATA[Tingginya angka kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bogor ini sudah menjadi perhatian khusus dari Kepolisian Resor Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kepekaan terhadap lingkungan masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana ini. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkotika. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif atau peraturan perundand-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana narkotika dilaukan oleh LPSK dan Polri, perlindungan dilakukan secara visik dan psikis. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ialah kurangnya sosialisasi, kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam mendukung perlindungan terhadap pelapor.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti Teror ]]>
<![CDATA[Al Qodri, Muhammad Firdausqodri]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12325
<![CDATA[Banyaknya kasus bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan bahwa pencegahan terhadap terorisme belum dilaksanakan secara baik, oleh karena itu peran pasukan gegana dalam memberantas terorisme perlu ditingkatkan. Kemampuan anggota gegana dalam penaklukan bom, penindakan terhadap pelaku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pasukan gegana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob dalam melaksanakan SOP anti teror dan hambatannya serta upaya mengatasinya. Metode, peneltian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Gegana Korps Brimob telah menjalankan SOP anti teror secara maksimal baik dalam aspek preemtik, preventif, dan represif. Dan dalam penanganan anti teror maka Brimob mengedepankan pendekatan kemanusiaan (soft approach) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emtif serta Preventif dibandingkan strategi Represif (hard spproach). Ketiga strategi tersebut lazim digunakan untuk kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan yang sering timbul di masyarakat. Ketiga strategi ini dikenal sebagai teori gunung es kepolisian proaktif.]]>
<![CDATA[Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Hidayat, Husain Rahmat]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12481
<![CDATA[Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat dan penelitian terbaru yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Jenis Penelitian Yuridis Empiris, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa dalam penegakan kasus judi online dalam kasus, Kepolisian belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi online.]]>
<![CDATA[Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pencegahan Tindak Kejahatan ]]>
<![CDATA[Darmawan, Aditia]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhammad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12482
<![CDATA[Pembentukan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah tersebut, namun kenyataannya masih belum efektif atau pencegahan kejahatan bisa dilakukan secara baik, sehingga kejahatan masih terus terjadi. Meskipun pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas belum berjalan dengan baik tetapi upaya dalam mencegah kejahatan harus terus dilakukan agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat diwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu peneltian yang mengkaji gelaja hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas adalah membina keamanan dan ketertiban, memediasi masalah yang terjadi dalam masyarakat, dan mecgegah tindaka kejahatan. Namun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas sehingga pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban belum maksimal.]]>
<![CDATA[Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Handoyo, Wuri]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12657
<![CDATA[Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Akan tetapi belum membuahkan hasil yang baik, sebab praktek illegal fishing masih tetap terjadi hingga saat ini, dan nilai kerugian negara juga masih belum bisa diminimalisir. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan lebih lanjut terhadap pelaku illegal fishing di perairan Indonesia ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang upaya penegakan hukum terhadap praktek illegal fishing, yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang bertugas melakukan penyidikan dan pengawasan perikanan dalam melindungi wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi masih ditemui hambatan dalam pelaksanaannya yang berasal dari faktor internal dan eksternal diantaranya yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal fishing, terbatasnya jumlah anggaran, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan dari faktor eksternal diantaranya yaitu luasnya wilayah dan jauhnya letak Pengadilan perikanan dengan Locus Delicti illegal fishing, belum maksimalnya koordinasi aparat penegak hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing instansi sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu melalui pendekatan represif, preventif dan pre-emptif.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Warzuk]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhamad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671
<![CDATA[Model restorative justice juga memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perlu diperkuat dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban penyelesaian perkara yang harus dilalui oleh pihak kepolisian untuk meneyderhanakan proses penegakan hukum. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagao konsep, norma, asas, dan dogma-dogma. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk meperkuat argumen peniliti. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana indonesia telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesimpulan diketahui bahwa perkara tindak pidana yang dapat menerapkan Restorative Justice yaitu Perkara pidana tindak pidana anak, Tindak pidana lalu lintas, Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.]]>
