Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.015
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Batulis Civil Law Review Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Nusantara
Dadang Suprijatna
Universitas Djuanda
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Asas Legalitas Hukum Terhadap Pelaporan Masyarakat Melalui Media Sosial di Polresta Bogor Kota Hariyamoko, Nanda Pungkas Tri; Nurwati; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.17206

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas legalitas hukum dalam pelaporan masyarakat melalui media sosial di Polresta Bogor Kota. Asas legalitas menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam era digital yang terus berkembang, masyarakat semakin sering menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan laporan dan pengaduan, khususnya kepada pihak kepolisian. Fenomena ini menimbulkan tantangan terkait dengan validitas dan legalitas pelaporan yang dilakukan melalui platform non-formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas legalitas diterapkan dalam konteks pelaporan melalui media sosial, apakah pelaporan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaporan secara formal, serta bagaimana Polresta Bogor Kota merespons laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaporan dan respon kepolisian terhadap aduan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaporan melalui media sosial belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, namun praktik ini telah menjadi salah satu sarana efektif dalam mengidentifikasi masalah hukum di masyarakat. Polresta Bogor Kota juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan melalui media sosial, meski masih diperlukan aturan lebih jelas untuk mengatur mekanisme dan legitimasi pelaporan tersebut.
Prosecutor's Professionalism in the Internal Investigation Process Eradication of Corruption (Study at the Aceh Besar District Prosecutor's Office) Rijal, Ahsanur; Nuraeny, Henny; Suprijatna, Dadang; Darmika, Ika
Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 3 No. 2 (2025): APRIL
Publisher : Konsorsium Nasional Pengelola Jurnal Pengabdian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpn.v3i2.67

Abstract

The professionalism of prosecutors in the process of investigating corruption crimes is a crucial aspect in ensuring justice, legal certainty, and the effectiveness of corruption eradication. The Prosecutor's Office as a law enforcement agency has a strategic role in investigating corruption cases in accordance with the authority regulated in laws and regulations. This study aims to analyze the professionalism of prosecutors in investigating corruption crimes at the Aceh Besar District Prosecutor's Office, focusing on factors that affect the effectiveness of investigations, obstacles faced, and strategies to improve the quality of investigations. This study uses normative juridical and empirical juridical methods with a qualitative approach. Data was collected through literature studies and interviews with prosecutors in charge of investigating corruption cases. The results of the study show that the professionalism of prosecutors is influenced by technical competence, independence, and moral integrity. However, in practice, investigations often face obstacles such as political intervention, limited human resources, lack of use of digital forensic technology, and weak coordination between law enforcement agencies. To increase the effectiveness of investigations, strategic steps are needed such as increasing the capacity of prosecutors through continuous training, the application of digital technology in the collection of evidence, and strengthening cooperation between law enforcement agencies. With regulatory reform and more transparent supervision, it is hoped that efforts to eradicate corruption can run more optimally and contribute to a better justice system.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Yusman, Widda; Suprijatna, Dadang; Suryani, Danu
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.788 KB)

Abstract

Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam suatu peradilan untuk memenuhi hak-hak dalam menghadapi perkara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Setiap orang tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan asas keadilan dan melakukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu bagi perwujudan asas keadilan belum terpenuhi hak-hak para pemberi bantuan hukum sesuai asas keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Begitupun dalam pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata  tersebut yang belum sepenuhnya efektif, perlunya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar diadakannya keselarasan mengenai bantuan hukum dalam perkara perdata baik ditingkat daerah maupun pusat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Analisis Hukum Tindak Pidana Mengalihkan Objek Kendaraan yang Masih dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Rivaldo, Tri Cakti; Sihotang, Sudiman; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.14780

Abstract

Tindakan menyewakan, menggadaikan, atau menjual menjual benda jaminan fidusia dapat merugikan pihak kreditur dari sisi keuangan karena tidak menerima manfaat dari benda yang disewakan atau digadaiakan yang seharusnya menjadi haknya karena memegang hak atas benda tersebut sebagai suatu jaminan. tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui analisis hukum tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang pertanggung jawaban hukum seorang pelaku tindak pidana karena mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah menjaminkan kepada pihak kreditur. Penelitian ini mengalisis aturan yang mengatur tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) dalam dua aspek,yaitu aspek pidana dan aspek perdata, pada aspek pidana, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia harus dihukum penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penanganan kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan preventif dari pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kanwil Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen yang menunggak, menambah jumlah eksekutor, mendaftarkan dan membuat akta jaminan fidusia, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat.
Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia Dinata, Kasril; Nuraeny; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14928

Abstract

Korupsi menjadi salah satu masalah serius di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam upaya memberantas korupsi, aparat penegak hukum sering kali melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali hak-hak tersangka menjadi terlupakan atau dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana praktik perlindungan hak tersangka dalam kasus korupsi sudah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang ada, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat penerapan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi yang menjamin perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, namun masih terdapat pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan seperti rendahnya kesadaran akan prinsip HAM, kekurangan sumber daya, dan tekanan politik juga menjadi faktor yang menghambat perlindungan hak tersangka. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, antara lain peningkatan kesadaran akan prinsip HAM, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, serta perlunya penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Hakim pada Badan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia Khairullah, Mohammad Farhan; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.15284

Abstract

Sebagian besar kasus hukum pada akhirnya bermuara pada pengajuan banding sampai dengan kasasi pada Mahkamah Agung. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat atas putusan hakim. Tujuan peneltiian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan bagi hakim oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA, hasil akan diapai dan problem hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan bagi hakim oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA. hasil penelitian Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Hakim pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah berjalan sesuai harapan, Sebab pendidikan hakim menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan kemampuan hakim dan integritas hakim kepada hukum dan keadilan. Melalui Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia maka diselenggarakanlah Pendidikan bagi para hakim dan para calon hakim, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat tentang keadilan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memastikan materi pelatihan selalu relevan dengan perkembangan hukum terkini. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan hakim dapat lebih optimal dan memenuhi harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif.
Penerapan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor Kota Wijaya, Raihan Fathi; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.15943

Abstract

Penggunaan senjata api tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi orang yang tidak coperatif terhadap anjuran polisi. Artinya setiap anggota yang melaksanakan tugas dengan membawa senjata harus menggunakannya pada keadaan yang benar. Namun kenyataannya tidak semua anggota polri yang mendapat izin memegang dan menggunakan dapat memfungsikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor Kota. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan norma, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis objek yang diteliti. Hasil penelitian menujukkan bahwa Penerapan sanksi bagi anggota Polresta yang melakukan penyalahgunaan senjata api ialah penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP jika menyebabkan kematian, penerapan aturan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang aturan disiplin, dan penerapan etik sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbutan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas.
Analisis Yuridis Proses Perawatan Tahanan di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota Berdasarkan Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2005 : Pribadi, Rian; Suhartini, Endeh; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.18477

Abstract

Standar pelayanan kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota adalah sebuah bidang yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan pemikiran. Ketentuan mengenai Minimum Standar Pelayanan Kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi atau praktik lain yang mungkin muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengkaji, dan menganalisis jaminan kesehatan yang diterima oleh tahanan di Polresta Bogor Kota, serta untuk mengevaluasi model jaminan kesehatan yang diberikan selama masa penahanan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa demi memberikan pelayanan yang optimal, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang berada di ruang tahanan Polres Bogor Kota. Meskipun pelayanan kesehatan bagi tahanan sudah dilaksanakan, realisasi dari pelayanan tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa jaminan kesehatan yang disediakan bagi tahanan di Polresta Bogor Kota oleh Urdokes Polres Bogor hanya mencakup pelayanan dasar.
Analisis Fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Memformulasikan dan Menyelesaikan Permasalahan Anggota Brimob Resimen 4 yang Melakukan Pelanggaran dan Kesalahan di Masyarakat Husni Mubarok; Dadang Suprijatna; Togar Natigor Siregar
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 7 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i7.25020

Abstract

Jumlah pelanggaran cenderung menurun namun belum signifikan diketahui Propam Resimen 4 Korps Brimob berhasil menegakkan disiplin dan kode etik Anggota Resimen 4 Korps Brimob dengan menyelesaikan kasus pelanggaran sebanyak 89 kasus, dimana setiap tahunnya terjadi penurunan pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi penegakan disiplin dan kode etik oleh Propam Resimen 4 Korps Brimob mampu membentuk anggota Resimen 4 Korps Brimob yang lebih berdaya guna mentaati segala perundangan-undangan dan peraturan terkaitnya dengan lebih patuhnya anggota terhadap lembaga. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan Anggota Brimob Resimen 4 yang melakukan pelanggaran dan kesalahan di masyarakat serta hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri secara teoritis bertindak sebagai unsur pengawas internal dan pembina profesi yang memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, etika, dan integritas seluruh anggota Polri, termasuk Satuan Brimob melalui aktivitas memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan anggota Brimob dilakukan melalui pendekatan pengawasan internal, penegakan disiplin, dan sidang kode etik. Propam bertindak sebagai pengawas untuk memastikan anggota Brimob mematuhi aturan serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, mulai dari pelanggaran disiplin hingga tindak pidana, sehingga Propam perlu mengoptimalkan perannya melalui upaya pencegahan dan pembinaan, disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, agar pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Brimob dapat berjalan secara efektif.
Mafia Peradilan Indonesia ardi maulidin; Dadang Suprijatna; Zahra Salsabila Putri; Maya Indhira; Wanda Fasha Pertiwi; Dwi Setiawati
DE'RECHTSSTAAT Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v8i2.8082

Abstract

Corruption is an act that is against the law and is detrimental both in social life and in the life of the state. Corruption is often said to be an Extraordinary Crime or a crime that has an extraordinary impact on the running of the government process in a country. In Indonesia, there are also rampant cases of corruption committed by law enforcers, namely the judicial mafia. The existence of the Judicial Mafia is a real form of Corruption Crime in the world of justice by abusing the authority they have. This unlawful act committed by the Judicial Mafia can affect the law enforcement process so that certainty and justice in the law are not achieved, and can damage the justice system in Indonesia. Method: this research is a normative juridical research, namely a research with the approach of laws and regulations, theory, and doctrine, as well as other relevant documents. Results: Several factors have contributed to the growing corruption in Indonesia, namely: (1) Conditions of laws and regulations. (2) Lack of legal awareness in society. (3) Judges have very strong powers and authorities. (4) Lack of Law Enforcement Officials' morale.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Achmad, Qorie Claudi Adelia, Deby Adzikra, Fuji Sarah Agustina, Hurip Ahmad Rino Setiawan Al Qodri, Muhammad Firdausqodri Alfarizi, Rinaldi Muhammad Aminulloh, Muhammad Aminuloh, Muhamad Anang Setiawan Andika Pratama Aprilianti, Fifi ardi maulidin Ardian Wijaya, Mochamad Darmawan, Aditia Darmika, Ika Dinata, Kasril Dwi Setiawati Eka Sapari Endeh Suhartini Endhrik, Muchamad Fajrian, Algi Muhammad Fijar Alifyansyah Handoyo, Wuri Harianto, Andi Hariyamoko, Nanda Pungkas Tri Henny Nuraeny Heri Sutanto Hidayat, Husain Rahmat Hurip Agustina Husein , Saddam Husni Mubarok Ikh santo Inayatullah Abd Hasyim Indra Prasetya Indralis Wardana J. Jopie Gilalo Khairullah, Mohammad Farhan Lerian, Ryan Ma'arif, Rizal Syamsul Maya Indhira Ma’arif, Rizal Syamsul Muhamad Aminulloh Mul yadi Mul yadi MULYADI Nugroho, Fakhrul Septiawan Nuraeny Nurgumilar, Tariz Nurseha, Hamba Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Prasetyo, Adhy Prastyo, Ajie Eko Priatna, Karina Putri Pribadi, Rian Priyono, Indra Raden Djuniarsono Radonna, Sutan Surya Rijal, Ahsanur Rivaldo, Tri Cakti Rizal Syamsul Ma’arif Rumatiga, Hidayat San toso santo, Ikh Sapari, Eka SAPUTRO, AGUS Selfia Sihotang, Sudiman Siregar, Fahrul Suryani, Danu Sutan Surya Radonna Syamsul Ma’arif, Rizal Togar Natigor Siregar toso, San Tri Zulfianti, Sintia Wanda Fasha Pertiwi Wardana, Indralis Warzuk Wijaya, Raihan Fathi wijayanto, sigit Yudha, Harswendo Shandy Yumarni, Ani Yusman, Widda Zahra Salsabila Putri