Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA ]]>
<![CDATA[heri sutanto]]>;
<![CDATA[Dadang Suprijatna]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (605.934 KB)
|
DOI: 10.30997/jhd.v6i1.2660
<![CDATA[Police efforts in achieving the educational goals has not come true as well. Jakarta Police SPN even further behind the other Police-Police found in Indonesia. Indicators not maximal achievement of educational goals Police use them visible on the lower end of the exam results Education and Formation (Diktuk) Police Officer Polda Metro Jaya on the NES. The role of educators is expected to print the candidates NCO Professional Police so that they can run their police duties properly in accordance with the ethics of the police which is based on the Tribrata. The method used in this research is the method of juridical sociological (empirical). The establishment of the Police Officer Education is an education to establish and equip students to be members of the police who have the knowledge, skills, abilities, commendable attitude and behavior in the context of carrying out police duties that come from the general public with the lowest level of high school graduates who have passed the various required tests such as administration and others.]]>
<![CDATA[Mafia Peradilan Indonesia ]]>
<![CDATA[ardi maulidin]]>;
<![CDATA[Dadang Suprijatna]]>;
<![CDATA[Zahra Salsabila Putri]]>;
<![CDATA[Maya Indhira]]>;
<![CDATA[Wanda Fasha Pertiwi]]>;
<![CDATA[Dwi Setiawati]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 2023: Special Issues Februari 2023 : Pendidikan Anti Korupsi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Corruption is an act that is against the law and is detrimental both in social life and in the life of the state. Corruption is often said to be an Extraordinary Crime or a crime that has an extraordinary impact on the running of the government process in a country. In Indonesia, there are also rampant cases of corruption committed by law enforcers, namely the judicial mafia. The existence of the Judicial Mafia is a real form of Corruption Crime in the world of justice by abusing the authority they have. This unlawful act committed by the Judicial Mafia can affect the law enforcement process so that certainty and justice in the law are not achieved, and can damage the justice system in Indonesia. Method: this research is a normative juridical research, namely a research with the approach of laws and regulations, theory, and doctrine, as well as other relevant documents. Results: Several factors have contributed to the growing corruption in Indonesia, namely: (1) Conditions of laws and regulations. (2) Lack of legal awareness in society. (3) Judges have very strong powers and authorities. (4) Lack of Law Enforcement Officials' morale.]]>
<![CDATA[Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts ]]>
<![CDATA[Adelia, Deby]]>;
<![CDATA[Yumarni, Ani]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Batulis Civil Law Review Vol 4, No 2 (2023): VOLUME 4 ISSUE 2, NOVEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/ballrev.v4i2.1718
<![CDATA[Introduction: This is motivated by the increasingly widespread sharia economic disputes being handled by the Religious Courts, so that an institution is needed that can create the character of judges that are in accordance with the expectations of society. The institution is the Research and Development Agency for Legal and Judicial Education and Training of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil MA-RI).Purposes of the Research: This paper describes the legal symptoms or legal facts related to the ability of religious court judges to decide cases related to sharia economics and studies the education and training curriculum for judges within the scope of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2019 concerning Procedures for Simple Claims and Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic DisputesMethods of the Research: This paper uses a normative juridical approach.Results of the Research: Implementation of the curriculum at the Ministry of Education and Training Research and Development of the Supreme Court ‘Kumdil’ aims to improve the ability to organize training. The capacity building referred to is one of the certifications of sharia economic judges which is aimed at forming the quality of judges' resources in the technical field of justice who are professional, have integrity and are independent in resolving sharia economic disputes.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO.8/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Aprilianti, Fifi]]>;
<![CDATA[Darmika, Ika]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10851
<![CDATA[Korupsi yang merupakan extraordinary crime masih saja terjadi di Indonesia bahkan pada masa sulit pandemi covid-19, pada momentum yang seharusya negara hadir melindungi warga negaranya Harry Van Sidabuke didakwa oleh dakwaan alternatif pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 13, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan cara deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan majelis hakim bahwa dari dakwaan alternat if tersebut pasal 5 lebih tepat dalam meminta pertanggung jawaban pidana terdakwa karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam memutus putusan ini majelis hakim penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim selaras dengan kedua teori absolut dan relatif atau yang biasa disebut dengan teori gabungan namun dalam segi hukuman penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memaksimalkan hukuman yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/PDT/G/2009/PN.BGR ]]>
<![CDATA[Priyono, Indra]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10854
<![CDATA[Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sering mengalami penundaan beberapa kali dengan upaya hukum biasa dan luar biasa tidak bersifat eksepsional. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasikan dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan upaya mengatasinya, yang akan dianalisis secara yuridis. Menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui literatur dan dilengkapi dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif untuk ditemukan suatu bentuk cara memaksimalkan penundaan pelaksanaan eksekusi. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa penundaan beberapa kali pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mengosongkan objek sengketa, mengarah pada tujuan hukum yang tidak terpenuhi yaitu melindungi hak seseeorang/badan hukum dan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tri Azas Peradilan). Maka untuk mengatasi hambatan penundaan pelaksanaan eksekusi, dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu pemberlakuan lembaga paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom/astreinte) sebagai eksekusi hukuman tambahan. Suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap haruslah memiliki nilai kepastian hukum sesuai tujuan hukum itu mempunyai nilai keadilan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Merek “Strong” dalam Perspektif Prinsip Konstitutif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021) ]]>
<![CDATA[Achmad, Qorie Claudi]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10858
<![CDATA[Merek adalah salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yang berfungsi sebagai tanda untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa. mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan merek di Indonesia mengacu pada prinsip first to file. Dan salah satu perlindungan merek yang terdapat pada Undang-Undang Merek adalah perlindungan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Oleh karna itu hal ini berkaitan dengan kasus sengketa merek Strong. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian Prinsip first to file berlaku pada perlindungan merek. Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Hardwood Private Limited dan dengan fakta bahwa Hardwood Private Limited lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek “Strong” pada DJKI maka hal yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia bertentangan dengan prinsip first to file yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus sengketa merek Strong ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek ini, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki padangan, pendapat dan penerapan hukum yang berbeda. Pada tingkat pertama Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited seluruhnya, sedangkan dalam tingkat kasasi Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan membatalkan putusan pada tingkat pertama.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya di Poso Sulawesi Tengah ]]>
<![CDATA[Nugroho, Fakhrul Septiawan]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhamad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11391
<![CDATA[Berkembangnya gangguan keamanan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama ini menjadikan peran dan amanat Korps Brimob menjadi penting dalam mendukung upaya penegakan hukum secara terkoordinasi antara kepolisian dan internal kepolisian dan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan Anggota Brimob dalam melaksanakan tugas operasi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil.]]>
<![CDATA[Peran Kepolisian dalam Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Priatna, Karina Putri]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhamad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12319
<![CDATA[Tingginya angka kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bogor ini sudah menjadi perhatian khusus dari Kepolisian Resor Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kepekaan terhadap lingkungan masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana ini. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkotika. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif atau peraturan perundand-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana narkotika dilaukan oleh LPSK dan Polri, perlindungan dilakukan secara visik dan psikis. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ialah kurangnya sosialisasi, kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam mendukung perlindungan terhadap pelapor.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti Teror ]]>
<![CDATA[Al Qodri, Muhammad Firdausqodri]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12325
<![CDATA[Banyaknya kasus bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan bahwa pencegahan terhadap terorisme belum dilaksanakan secara baik, oleh karena itu peran pasukan gegana dalam memberantas terorisme perlu ditingkatkan. Kemampuan anggota gegana dalam penaklukan bom, penindakan terhadap pelaku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pasukan gegana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob dalam melaksanakan SOP anti teror dan hambatannya serta upaya mengatasinya. Metode, peneltian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Gegana Korps Brimob telah menjalankan SOP anti teror secara maksimal baik dalam aspek preemtik, preventif, dan represif. Dan dalam penanganan anti teror maka Brimob mengedepankan pendekatan kemanusiaan (soft approach) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emtif serta Preventif dibandingkan strategi Represif (hard spproach). Ketiga strategi tersebut lazim digunakan untuk kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan yang sering timbul di masyarakat. Ketiga strategi ini dikenal sebagai teori gunung es kepolisian proaktif.]]>
<![CDATA[Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Hidayat, Husain Rahmat]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12481
<![CDATA[Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat dan penelitian terbaru yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Jenis Penelitian Yuridis Empiris, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa dalam penegakan kasus judi online dalam kasus, Kepolisian belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi online.]]>
