Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor Fajrian, Algi Muhammad; Suhartini, Endeh; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13843

Abstract

Selama ini kegiatan rehabilitasi tidak begitu diperhatikan padahal rehabilitasi merupakan kegiatan yang dapat membangun kesadaran, membentuk karakter dan memulihkan kesadaran positif bagi para pengguna. penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsif analisis yaitu data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dideskripsikan kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin serta yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukan Rehabilitasi yang dilakukan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan rehabilitasi tindak lanjut. Implementasi rehabilitasi merujuka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim. Hambatan yang ditemui dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu Kesadaran keluarga yang kurang dalam rehabilitasi, Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pengobatan terhadap anak atau hubungan nasab lain dalam pemulihan mental sebagai penyalahguna dan pecandu narkoba. Jika keluarga mendukung maka akan ada tindakan medis maupun non medis yang aka dilakukan untuk memulihkan pola pikir atau pandangan hidup yang normal. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, Sarana seperti tempat tinggal fasilitas yang disediakan, pengobatan medis, terapi, serta konseling perlu memadai untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi. Regulasi yang harus mendukung, Regulasi perlu mendukung pelaksanaan rehabilitasi baik dari kontennya maupun dari implementasinya.
Strategi Pembinaan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II B Sentul Nurseha, Hamba; Suprijatna, Dadang; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15162

Abstract

Tindak pidana terorisme adalah suatu permasalahan negara yang mempu mengancam keamanan dan kedaulatan suatu negara khususnya di Indonesia. Terorisme kian merambah dan berkembang seperti virus yang meracuni setiap orang, tidak pandang bulu semua orang dapat terpapar dengan paham radikal teroris. Terbukti sampai bulan Oktober 2023 sudah terdapat 374 narapidana terorisme yang tersebar di Indonesia, 12 diantaranya adalah perempuan. Ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan penanggulangan terorisme secara komprehensif dengan strategi penanggulangan yang mampu menyelesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Untuk itu BNPT bekerjasama dengan Kemenkumham RI untuk membentuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul sebagai Pusat Deradikalisasi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas bagaimana strategi pembinaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian hukum normative dengan didukung oleh penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan dengan metode library research dan field research, dan data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan metode kualitatif. Adapun pembinaan di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul adalah pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, wawasan kewirausahaan, psikologi, vokasional otomotif, vokasional perkayuan dan vokasional menjahit. Dengan adanya strategi pembinaan deradikalisasi ini pada dasarnya dibuat agar  pembinaan deradikalisasi dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan narapidana teroris setelah bebas bisa menjadi agen perubahanan untuk menyuarakan bahaya terorisme.
Model Kebijakan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk Keadilan dan Kepastian Hukum Alfarizi, Rinaldi Muhammad; Suhartini, Endeh; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15259

Abstract

Pemberian remisi seharusnya dapat berfungsi sebagai dorongan bagi warga binaan untuk mengisi waktu menjelang kebebasan dengan menghasilkan karya dan kontribusi yang bermanfaat. Namun, pada kenyataannya, remisi yang diberikan oleh negara sering kali tidak memberikan efek jera bagi mantan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui model kebijakan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan kelas iia bogor untuk keadilan dan kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yang melihat hukum sebagai fenomena masyarakat, institusi sosial, atau pola perilaku. Pendekatan yuridis empiris dianggap cocok untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini karena aspek-aspek yang diamati berhubungan langsung dengan isu-isu aktual yang dihadapi saat ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan indikator 1) dasar hukum, 2) kriteria pemberian pemisi, 3) proses pemberian remisi, 4) implementasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bogor, 5) tantangan dan peningkatan. Lapas Kelas IIA Bogor berupaya keras untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui pemberian remisi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi proses. Program pembinaan, dukungan psikologis, serta sistem monitoring dan evaluasi yang ketat adalah bagian dari upaya mereka untuk memastikan bahwa remisi tidak hanya sebagai penghargaan tetapi juga sebagai alat untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana secara efektif.
Pengawasan Terhadap Warga Binaan Terorisme di Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul sebagai Upaya Pengamanan Lapas Pratama, Andika; Suprijatna, Dadang; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15286

Abstract

Kejahatan terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan ideologi, keamanan, dan kedaulatan negara. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul memiliki peran strategis dalam penanganan narapidana terorisme, termasuk melalui program deradikalisasi. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap warga binaan terorisme di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIB Sentul dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur mengenai peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul telah dilakukan sesuai dengan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 dan prosedur tetap yang berlaku, mencakup 1). Pengawasan reventif, 2). Pengawasan langsung, dan 3). Pengawasan represif. Namun, terdapat hambatan yang signifikan, termasuk emosi warga binaan yang belum stabil dan keterbatasan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan fasilitas keamanan dan pelatihan berkala bagi petugas.
Analisis Program Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasayarakatan Khusus Kelas IIB Sentul Wijayanto, Sigit; Suprijatna, Dadang; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15288

Abstract

Sigit Wijayanto (NIM E 2011115) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Program Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul," yang disusun di bawah Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, pada tahun 2024, meneliti efektivitas program pembinaan narapidana terorisme di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul. Penelitian ini berfokus pada upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial narapidana terorisme. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup narapidana, petugas lapas, dan ahli deradikalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas ini mencakup pendidikan keagamaan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, dan kegiatan sosial yang bertujuan mengurangi risiko radikalisasi ulang.Meskipun program tersebut memiliki potensi yang signifikan, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya, variasi tingkat keberhasilan antar narapidana, dan tantangan dalam monitoring serta evaluasi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan dan evaluasi program serta memperkuat kerja sama antara Lapas dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana terorisme.
Optimalisasi Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi Anggota Polri yang Profesional dan Berintegrasi Prastyo, Ajie Eko; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15352

Abstract

Pembinaan rohani berperan penting dalam membentuk karakter dan etika anggota Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang optimalisasi pembinaan rohani, mental dan tradisi anggota polri  yang profesional dan berintegrasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirisn yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan pembinaan ini, penting untuk merancang program yang terstruktur yang bertujuan untuk pembinaan harus terintegrasi dan mencakup semua aspek mental dan profesionalitas. Optimalisasi pembinaan rohani, mental, tradisi anggota Polri menciptakan profesionalisme dan integritas merupakan aspek krusial dalam membangun institusi kepolisian yang efektif dan dapat dipercaya. Hambatan yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya kualitas dan kuantitas pelatih, kultur organisasi, kurangnya dukungan dari pimpinan, masalah motivasi anggota, kurangnya evaluasi dan feedback. upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu: perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, perlu adanya peningkatan pembina baik dari internal polri maupun dari eksternal sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya, perlu budaya yang baik dalam menciptakan suasana kerja yang integritas, perlu adanya dukungan unsur pimpinan dalam setiap pelaksanaan pembinaan rohani dan dan mental anggota polri, memotivasi anggota polri untuk ikut dalam setiap pembinaan rohani dan mental, melakukan evaluasi dan feedback daris etiap kegiatan pembinaan rohani dan mental.
Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penindakan Terorisme Oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Prasetyo, Adhy; Suprijatna, Dadang; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15359

Abstract

Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum di, sehingga dalam pemberantasan teroris masyarakat dapat berpresepsi dalam menilai kirerja Korps Brimob dalam memberantas teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memngkaji permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu penyimpangan dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan logika manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme dapat mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas penegakan hukum oleh Korps Brimob POLRI. Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Penindakan Terorisme oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat berupa dampak positif: Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Korps Brimob Polri dalam penanganan terorisme, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan profesionalisme aparat. Ini dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya keamanan dan mempermudah kolaborasi dalam pencegahan terorisme. Negatif: Jika persepsi masyarakat buruk, misalnya jika Korps Brimob dianggap menggunakan kekuatan berlebihan atau tidak sesuai prosedur, kepercayaan publik bisa menurun. Hal ini dapat menghambat kerja sama masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi memperburuk situasi.
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS IN MARITAL PROPERTY DECISIONS Tri Zulfianti, Sintia; Ani Yumarni; Suprijatna, Dadang; Rumatiga, Hidayat
Transnational Business Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 4, Number 2, August 2023
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v4i2.1509

Abstract

Marital Property Assests or what is usually called ‘gono-gini; harta bersama’ is property acquired or obtained by a husband and wife together while they are in a marriage bond. The concept of shared prices or what is usually called gono-gini property comes from customs that continue to develop and are supported by positive law or Islamic law in Indonesia. Mediation is a peace institution in the Court which brings benefits to the Judges and the parties, there is good faith of the principals (husband and wife) in the process of resolving divorce cases, it is not uncommon for ego attitudes to be more dominantly put forward by each party. Mediation has a voluntary principle, each conflicting party comes to mediation of their own free will and willingness and there is no coercion or pressure from other parties or outside parties. This principle of voluntarism is built on the basis that people will be willing to work together to find a way out of their disputes, if they come to the negotiation place of their own choice.
Optimalisasi Pelayanan Penegakan Hukum Adat di Masyarakat Timika Papua Saputro, Agus; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.15140

Abstract

Masih banyak persoalan hukum yang terjadi di Timika Papua, sehingga perlu ada perhatian khusus untuk dilakukan upaya penegakan hukum dan penyelesaian yang bersifat pernanen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelayanan penegakan hukum adat oleh Korps Brimob bagi masyarakat Timika Papua dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi Korps Brimob dalam pelayanan penegakan hukum adat pada masyarakat Timika Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan Optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat di Timika memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan konteks lokal. Dengan pendidikan yang baik, dukungan sumber daya, dan kerjasama yang harmonis antara hukum adat dan hukum nasional, penegakan hukum adat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kebutuhan untuk penyesuaian dengan hukum yang lebih luas adalah kunci untuk keberhasilan dalam hal ini. Korps Brimob menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan penegakan hukum di Timika, Papua, yang melibatkan tantangan geografis, sosial, logistik, dan koordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam melaksanakan tugas mereka, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan strategi yang tepat dan terencana, serta memastikan adanya dukungan yang memadai dari semua pihak terkait.
Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Nurgumilar, Tariz; Suprijatna, Dadang; Aminuloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266

Abstract

Pada tahun 2023, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor mencapai 625 orang. Mengingat jumlah yang cukup besar ini, muncul pertanyaan mengenai apakah hak-hak narapidana telah dipenuhi oleh lembaga tersebut, mengingat masih ada berbagai persoalan dalam proses pembinaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tugas dan fungsi Lapas Kelas II A Bogor dalam pemenuhan hak warga binaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dapat dimaknai sebagai suatu penelitian yang mengkaji masalah hukum yang timbul dari masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Adapun objek kajian penelitian ini ialah tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak narapidana harus dilaksanakan dengan tepat, melalui dua bidang utama: pembinaan kepribadian, yang mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, integrasi dengan masyarakat, serta kemandirian melalui berbagai program, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan terkait pemenuhan hak-hak narapidana berasal dari faktor internal, seperti kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hak-hak tersebut.