Articles
<![CDATA[Model Perizinan Rumah Susun ]]>
<![CDATA[Nurul Ramadhani]]>;
<![CDATA[Arief Budi Santoso]]>;
<![CDATA[R. Yuniar Anisa Ilyanawati]]>;
<![CDATA[Sudiman Sihotang]]>
<![CDATA[ KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8368
<![CDATA[Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yakni mengenai perumahan dan permukiman masyarakat, diselenggarakannya Rumah Susun (selanjutnya disebut rusun) merupakan solusi hunian khususnya di wilayah perkotaan karena jumlah penduduk yang tinggi sedangkan lahannya terbatas. Pembangunan rumah susun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan, serta mencegah timbulnya perumahan atau permukiman kumuh. Izin pendirian rumah susun tentunya harus melengkapi syarat-syarat khusus, karena bangunan rumah susun mempunyai kondisi serta bentuk yang khas dan berbeda dengan model perumahan pada biasanya. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan atau library research, mengumpulkan data dengan mencari serta merekontruksi dari riset-riset, buku, hingga jurnal yang valid atau terbukti secara realistis.]]>
<![CDATA[Pembangunan Rumah Susun Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Di Kota Depok Dihubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun ]]>
<![CDATA[Vikri Pranata Alif Utama]]>;
<![CDATA[Silva Farida Apriliandy]]>;
<![CDATA[R. Yuniar Anisa Ilyanawati]]>;
<![CDATA[Sudiman Sihotang]]>
<![CDATA[ KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8381
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari padatnya pemukiman di perkotaan yang membuat hilangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau akibat dari pertumbuhan penduduk khususnya di wilayah Kota Depok yang selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan tersebut terjadi faktor terbesarnya karena urbanisasi sebagai efek dari Kota Depok sebagai Zona Penyangga Jakarta, sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan rumah tinggal, sekaligus fasilitas penunjang kota. Tingginya kebutuhan rumah baru dampaknya yaitu mengakibatan ruang perkotaan semakin padat dan menciptakan kawasan permukiman yang kumuh. Luas lahan perkotaan dengan jumlah penghuninya yang tidak seimbang, memiliki dampak yaitu penurunan kualitas lingkungan serta menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk di perkotaan. Pembangunan perumahan yang masif akan tetapi tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah menjadikan lahan pertanian terus tergerus dan berkurangnya lahan terbuka hijau. Perlu adanya pembanguna hunian publik yang dapat menciptakan kawasan permukiman yang terpadu, dan ramah lingkungan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan ruang dan tanah agar lebih optimal. Maka dari itu, rumah susun menjadi solusi untuk mengefisiensikan pembangunan hunian publik penduduk kota. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode Yuridis Normatif.]]>
<![CDATA[STUDI PERBANDINGAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIAH DENGAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH KONVENSIONAL ]]>
<![CDATA[Fitriani Hasna Khairiyyah]]>;
<![CDATA[Siti Syabanti]]>;
<![CDATA[R. Yuniar Anisa Ilyanawati]]>;
<![CDATA[Sudiman Sihotang]]>
<![CDATA[ KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8382
<![CDATA[Semakin meningkatnya populasi manusia, tentunya akan selalu membutuhkan tempat tinggal. Dengan pertumbuhan populasi tersebut, maka semakin sedikit ruang untuk membangun rumah. Keadaan inilah yang baru-baru ini mendorong kenaikan harga rumah, sehingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu pilihan untuk menjadi hunian masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan antara dua jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yakni, KPR Syariah dengan KPR Konvensional. Tujuan dari perbandingan antara kedua jenis KPR ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Konvensional, serta menjelaskan kondisi yang berlaku pada keduanya. Baik dari prinsip yang diberlakukan KPR Syariah yang menganut prinsip bagi hasil, sedangkan KPR Konvensional dengan prinsipnya yaitu menggunakan sepenuhnya sistem bunga. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif ialah suatu cara untuk melakukan penelitian dan pemahaman yang berfokus pada melihat fenomena sosial. Serta penelitian ini juga menggunakan penelitian komparatif, yakni mengungkap masalah untuk membedakan konteks atau bidang sosial yang berbeda. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman mengenai bagaimana sistem KPR Syariah dengan KPR Konvensional juga perbedaan antara keduanya, guna mendapatkan kebutuhan akan tempat tinggal sesuai dengan yang diinginkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SUBSIDI DI BIDANG PERUMAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Carolina Yevi Cahyani]]>;
<![CDATA[Anisa Cahyani]]>;
<![CDATA[R. Yuniar Anisa Ilyanawati]]>;
<![CDATA[Sudiman Sihotang]]>
<![CDATA[ KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8384
<![CDATA[Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kebutuhan akan rumah sangat besar, terutama di wilayah metropolitan yang padat penduduk. Akomodasi adalah kebutuhan manusia yang krusial, dan pemerintah terus berusaha mengatasi masalah penginapan meskipun ruangnya terbatas. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal, pemerintah menawarkan subsidi melalui MBR. Di Indonesia, kebijakan perumahan bersubsidi menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang menghambat inisiatif tersebut dan faktor-faktor yang mendorongnya. Pendekatan kami mengkaji pengetahuan yang ada tentang topik ini, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder, dengan fokus pada materi hukum seperti UU 1945, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan bidang pendanaan akomodasi ini. Artikel jurnal dan hasil penelitian merupakan contoh bahan hukum sekunder. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap perumahan adalah dengan memberikan subsidi di bidang perumahan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT SEBAGAI HAK KEPEMILIKAN ]]>
<![CDATA[Muhamad Rizki Sudrajat]]>;
<![CDATA[Zulfahmi Hanifa]]>;
<![CDATA[R. Yuniar Anisa Ilyanawati]]>;
<![CDATA[Sudiman Sihotang]]>
<![CDATA[ KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8388
<![CDATA[Rumah merupakan alternatif solusi hunian untuk perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Namun, ada banyak masalah yang berkaitan dengan hak milik dan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak milik dan perumahan serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan kerangka hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak milik atas bangunan gedung, seperti tidak adanya hak atas tanah, peran pengelola gedung dalam pengurusan dan pemeliharaan gedung, dan proses peralihan hak milik. . Solusi yang dapat ditempuh antara lain koordinasi antara pihak-pihak lain yang terlibat, penetapan sistem yang jelas dan tegas mengenai pekerjaan pengelola barang dan proses peralihan hak milik, serta pelaksanaan penyelesaiannya melalui jalur hukum yang sesuai]]>
<![CDATA[Analisa Hukum Sistem Pembiayaan Dalam Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Siti Nurjanah]]>;
<![CDATA[Syifa Nada Saputri]]>;
<![CDATA[R. Yuniar Anisa Ilyanawati]]>;
<![CDATA[Sudiman Sihotang]]>
<![CDATA[ KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8392
<![CDATA[Rumah susun/ rusun adalah bangunan multi-story yang dibangun di sebuah lingkungan dan terbagi ke dalam bagian fungsional struktur, semua ke arah Level atau vertikal, adalah setiap unit penggunaan independen, terutama untuk perumahan yang dilengkapi dengan suku cabang bersama, objek bersama dan tanah bersama. Dalam pembangunan rusun ada beberapa macam skema pembayaran yang dapat digunakan. Mengenai skema pembayaran tersebut maka perlu kita ketahui bagaimana pelaksanaannya di indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan skema/sistem pembiayaan dalam pembangunan rusun/rumah susun di indonesia. Metode analisis data adalah suatu metode yang melalui Kumpulkan data dengan mempelajari bahan perpustakaan atau data tambahan Termasuk materi hukum utama dan materi hukum sekunder dalam bentuk file Dan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan rumah mengatur. Metode analisis penulisan menggunakan metode penelitian hukum yang condong terhadap pengalaman Metode rekreasi dan konseptual. Hasil dari penulisan menunjukan bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan pembangunan rusun/rumah susun menggunakan sistem pembelian secara tunai atau cicilan yang meliputi cash bertahap (installment) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemasaran Properti Dengan Sistem Pre Project Selling ]]>
<![CDATA[Euis Hertiani]]>;
<![CDATA[Ripandi awaludin]]>;
<![CDATA[Yuniar Anisa Iilyanawati]]>;
<![CDATA[Sudiman sihotang]]>
<![CDATA[ KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8395
<![CDATA[Sistem Pre Project Selling pada saat ini banyak digunakan oleh para pengusaha di bidang pembangunan perumahan (Developer) sebagai pelaku usaha, sistem pemasaran ini sering kali menimbulkan kerugian banyak khususnya untuk para konsumen. Apabila konsumen mengalami kerugian , dalam hal ini konsumen berhak untuk menuntut dan meminta penggantian kerugian yang dilakukan oleh pengembang perumahan (Developer). Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemasran properti dengan sistem pre project selling yang dilakukan oleh pengembang perumahan (developer)?, adapun tujuannya di dalam penelitian ini yaitu agar kita dapat mengetahui upaya Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemasaran properti dengan sistem pre project selling yang dilakukan oleh pengembang perumahan. Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder , dimana data sekunder ini merupakan data yang di dapat dari beberapa sumber seperti Undang-Undang, jurnal, laporan dan sumber-sumber pustaka lainnya. Hasil dari penelitian ini : di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, telah mengatur secara jelas dan tegas apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 4 – 7 . Kesimpulan dari penelitian ini: bahwa dalam upaya perlindungan konsumen undang- undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 bahwa konsumen atau pembeli properti mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan , dan keselamatan, dalam menerima barang/ jasa .]]>
<![CDATA[Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR) ]]>
<![CDATA[Zaenal, Silvy Zaen Adistin]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Djuniarsono, R.]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12770
<![CDATA[CSR sebagai salah satu alternatif ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan setiap perusahaan sehingga menjadi bagian dari solusi pengembangan ekonomi negara dan masyarakat. Namun selama ini CSR belum kelola secara baik atau belum dimanfaatkan secara baik. Padahal CSR dari sekian banyak perusahaan atau persero yang di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengaturan tentang CSR termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan dana CSR dapat disanksi secara administratif dan hukum perdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan ]]>
<![CDATA[Hidayani, Jenny]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12976
<![CDATA[Jual beli tanah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus diIakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna mencetak akta otentik. Kendati demikian, ternyata masih ada praktik jual beli tanah tanpa dilakukan dihadapan PPAT baik atas dasar ketidaktahuan prosedur antara penjual dan pembeli ataupun itikad tidak baik dari penjual yang hanya mencari sebuah keuntungan semata. Status jual beli tetap sah namun bersifat informal. Kemudian pembeli juga tetap mendapatkan perlindungan di mata hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana sumbernya adalah artikel ilmiah hingga buku dan karya ilmiah lain. Selain itu, sumber yang digunakan adaIah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan terkait Iainnya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan atas Penggunaan Izin Usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 ]]>
<![CDATA[Najrin]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[R. Djuniarsono]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13101
<![CDATA[Problem hukum di Wilayah Stadion Pakansari Bogor tentang Fungsi Pengawasan atas penggunaan izin usaha cafe. Sebuah usaha dapat dibuktikan dengan adanya salah satu perizinan usaha yang dimiliki, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu tanda pengenal yang dimiliki para pelaku usaha baik pelaku usaha berbadan hukum atau perseorangan, namun terdapat beberapa tempat usaha yang memiliki NIB namun dimanfaatkan di luar izin yang diberikan, sehingga dilakukan penindakan razia. Dimana usaha tersebut hanya memiliki izin usaha penyediaan makanan dan minuman namun pada fakta yang terjadi di lapangan, menjual produk lain yang tidak sesuai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang fungsi pengawasan atas penggunaan izin usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan pengawasan atas penggunaan izin usaha serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar dapat terlaksana dan tercapai tujuan pengawasan atas penggunaan izin usaha Di Wilayah Stadion Pakansari Bogor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 yang kongkrit dan terukur dalam implementasi pemberian izin kepada perbaikan tempat usaha sebagaimana mestinya.]]>
