Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

ANALISIS YURIDIS KONTRAK PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN DENGAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA SECARA E-PURCHASING ANTARA RUMAH SAKIT “X” DENGAN CV “Y” Putra, Boni; Siregar, Mahmul; Andriati, Syarifah Lisa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4273

Abstract

Abstract: Implementationofpatientfoodprocurementcontractsusingthe e-purchasingmethodat Hospital X The main focusofthis study isonthree main aspects, namely legal compliance in theimplementationofcontracts, legal protectionforbothpartiesinvolved in thecontract, anddisputeresolutionmechanismsthatcanbetaken in theeventof a breachofcontract. The methodused in this study isnormative legal researchwith a descriptiveanalyticalapproach. This study examineshowlawsandregulations are applied in procurementcontractsthrough e-purchasing. The resultsofthe study The implementationofcontractsthroughthe e-purchasingmethodisconsideredverygood in termsof legal compliance. The partieshavefollowedallgovernmentprocurementprocedures in a transparentandaccountablemanner, sothatthecontractrunseffectivelyandefficiently. The existenceof a cleardisputeresolutionmechanism: The contract has anticipatedpotentialproblems in thefuture, such as breachofcontract. The mechanismsorstepsthatwillbetakentoresolvedisputesiftheyoccurhavebeenclearlyregulated, in accordancewiththecontentsofthecontractandapplicableregulations.  Keyword:E-Purchasing, Procurement Contracts, Legal Compliance, Dispute Resolution  Abstrak: Pelaksanaankontrakpengadaanbahanmakananpasienmenggunakanmetode e-purchasing di RumahSakit X Fokusutamapenelitian ini adalahpadatigaaspekutama, yaitukepatuhanhukumdalampelaksanaankontrak, perlindunganhukumbagikeduabelahpihak yang terlibatdalamkontrak, danmekanismepenyelesaiansengketa yang dapatditempuhjikaterjadiwanprestasi. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitianhukumnormatifdenganpendekatandeskriptifanalitis. Penelitianinimengkajibagaimanaperaturanperundang-undanganditerapkandalamkontrakpengadaanbarangmelaluie-purchasing. Hasil penelitianPelaksanaankontrakmelaluimetodee-purchasingdinilai sangat baikdarisegikepatuhanhukum. Para pihaktelahmengikutisemuaprosedurpengadaanbarang dan jasapemerintahdengantransparan dan akuntabel, sehinggakontrakberjalansecaraefektif dan efisien. Adanya MekanismePenyelesaianSengketa yang Jelas: Kontraktersebutsudahmengantisipasipotensimasalah di kemudianhari, sepertiwanprestasi (pelanggarankontrak). Telah diatursecarajelasmekanismeataulangkah-langkah yang akanditempuhuntukmenyelesaikanperselisihanjikahalituterjadi, sesuaidenganisikontrak dan peraturan yang berlaku.  Kata kunci: E-Purchasing,KontrakPengadaan, Kepatuhan Hukum, Penyelesaian Sengketa 
EKSISTENSI LEMBAGA BANI (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI SUMATERA UTARA Utari, Yowan; Kamello, Tan; Andriati, Syarifah Lisa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4238

Abstract

Abstrack: This study aims to examine the socialization of arbitration based on Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution to business actors, identify factors that cause minimal familiarity of business actors with the Indonesian National Arbitration Board (BANI), and evaluate the role and existence of BANI in resolving business disputes in North Sumatra. Using a normative juridical research method, this study relies on secondary data sources from library materials, legal principles, legal theories, books, and laws and regulations. The results of the study indicate that although arbitration offers advantages such as a simple process, short time, low cost, and mutually beneficial settlements, the lack of knowledge and socialization about BANI among business actors hinders the use of arbitration as a dispute resolution method. Therefore, increased socialization and education are needed so that more business actors understand and use arbitration, especially through BANI, in resolving their business disputes. Keyword: BANI (Indonesian National Arbitration Board), dispute resolution Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sosialisasi arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kepada pelaku usaha, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan minimnya daya kenal para pelaku usaha terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta mengevaluasi peran dan eksistensi BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis di Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder dari bahan pustaka, asas hukum, teori hukum, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan seperti proses yang sederhana, waktu singkat, biaya murah, dan penyelesaian yang saling menguntungkan, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang BANI di kalangan pelaku usaha menghambat pemanfaatan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi agar lebih banyak pelaku usaha memahami dan menggunakan arbitrase, khususnya melalui BANI, dalam penyelesaian sengketa bisnis mereka. Kata Kunci: BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sengketa , penyelesaian
PENERAPAN ASAS DROIT DE SUITE TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp Manalu, Verawaty Manalu Manalu; Siagian, Putri Rumondang; Andriati, Syarifah Lisa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5931

Abstract

Abstract: The Criminal Code does not clearly state what is meant by evidence, but from the way of obtaining the evidence, it can be concluded that the definition of evidence is the result of a series of investigators' actions in confiscation and/or searches and/or examination of letters to take over and/or store under their control movable or intangible objects for the purpose of evidence in investigations, prosecutions and trials. In practice, confiscations carried out by investigators still often involve the rights of third parties, one of which is the confiscation of fiduciary collateral objects used to commit narcotics crimes. This study uses a normative legal research type supported by empirical data with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. Data analysis is carried out qualitatively and produces research in the form of analytical description. The study concluded that there is a conflict between the state's authority to confiscate narcotics evidence and the rights of third parties as fiduciary recipients through the principle of droit de suite. In practice, investigators have difficulty accommodating requests for the return of evidence due to the complex process, limited time, and the weak legal standing of third parties. This requires consideration of utility and fairness, in accordance with the Fiduciary Guarantee Law's objective of supporting the development of the financing sector. The Padang Sidempuan District Court's decision No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp, which confiscated a vehicle belonging to a third party, demonstrates a lack of legal protection, while decision No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp, which returned the vehicle to the fiduciary recipient, reflects the appropriate, fair, and beneficial application of the droit de suite principle for third parties not involved in the crime. Keywords: droit de suite principle, fiduciary guarantee, confiscation, evidence, narcotics case. Abstrak: Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik masih sering melibatkan hak pihak ketiga salah satunya adalah penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat konflik antara kewenangan negara melakukan penyitaan barang bukti narkotika dan hak pihak ketiga sebagai penerima fidusia melalui asas droit de suite. Dalam praktik, penyidik kesulitan mengakomodasi permohonan pengembalian barang bukti karena proses yang rumit, waktu terbatas, dan lemahnya posisi hukum pihak ketiga. Hal ini menuntut pertimbangan nilai kemanfaatan serta keadilan, sesuai tujuan UU Jaminan Fidusia untuk mendukung pembangunan sektor pembiayaan. Putusan PN Padang Sidempuan No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp yang merampas kendaraan milik pihak ketiga menunjukkan kurangnya perlindungan hukum, sedangkan putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp yang mengembalikan kendaraan kepada penerima fidusia mencerminkan penerapan asas droit de suite yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana. Kata Kunci: asas droit de suite, jaminan fidusia, penyitaan, barang bukti, perkara narkotika.
Co-Authors Abduh, Afrita Affila Affila Amala, Sri Rizky Aprilia Batubara, Dinda Arafahan, An Aryandi, Aryandi Ashilah Aisyah Silmi Purba Binti Mohd Malian, Ain Najwa CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA David Raja Pangihutan Edi Yunara Edy Ikhsan Ekaputra, M. Ester Lauren Putri Harianja Fadhillah Fathiya Al'Uzma Fendi Fendi Ginting, Valencia Adelina Br Gurning, Sarah Juni Techy Hafizhah, Annisa Hasyim Purba Hutabarat, Jenrico Louis Imanta Pilipi Masaro Surbakti Indri Dithisari Jelly Leviza Kaban, Maria Khairunnisa Khairunnisa Lia Hartika Lidya Cristy Ndiloisa Ginting Madiasa Ablisar Magda, Marianne Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Malian, Ain Najwa Binti Mohd Manalu, Verawaty Manalu Manalu Manihuruk, Erick Jeremi Marlina Marlina Marlina, Marlina Martha Ruth Elena Matondang, Edy Syahputra Miki Yanti P. Mulhadi, Mulhadi Mutiara Sari Nabila Marsiadetama Ginting Nadine Fatih Elsilmie1 Nasution, Mirza Nasution, Rezeki Angelia NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI OK. Saidin Pane, Lorita Tupaida Purwadi, Toni Putra, Boni Rafiqoh lubis Ray Amantharo Saragih Rizki, Inneke Kiki Rosnidar Sembiring Saidin saidin, saidin Sebayang, Dona Martinus Shah, Elbarino Shah, Muhammad Rahmaddian Siagian, Putri Rumondang Sidabariba, Burhan Simarmata, Arnos Dheo Vegha Simbolon, Fransiska Agustina Sirait, Berkat Muliady Siregar, Namira Romaito Sitepu, Faradila Yulistari Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Theresia Deliana Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Utari, Yowan Utary Maharani Barus, Utary Maharani WINDHA WINDHA Windha Windha Windha Windha Windha Wulandari Yohanna, Debry