Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.849
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Planologi Sultan Agung Sosiohumaniora Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JURNAL GOVERNANSI Jurnal Public Policy Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Enrichment : Journal of Management Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Intermestic: Journal of International Studies Indonesian Journal of Education and Social Science PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Mas Halimah
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Transportation Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN BANDUNG Sukirman Sukirman; Mas Halimah; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.34691

Abstract

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)    yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Bandung dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.
IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG Dindin Hikmat Wahidin; Candradewini Candradewini; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34709

Abstract

Penelitian ini tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Keluhan dari berbagai kalangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seringkali diterima, terutama dari para perangkat desa setiap kali akan Pemilihan Kepala Desa terjadi kekhawatiran, apakah bila kepala Desa berganti maka para perangkat desa pun akan secara masif diganti sesuai keingina Kepala Desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Grindle (1980) yang menyebutkan ada dua indikator yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif. Di dalamnya, penulis berusaha menemukan pemahaman tentang objek melalui metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa terkait Peraturan Menteri serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa, masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi. This research is about the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung Bandung District, Complaints from various groups regarding the appointment and dismissal of village officials are often received, especially from village officials every time the Pilkades is held there is concern, whether if the Village Head changes then the village officials will massively replaced according to the wishes of the Village Head. In this study, the author uses Grindle's theory which states that there are two indicators. The method used in this study is a qualitative and descriptive research method and tends to use an inductive analytical approach. In it, the author tries to find an understanding of the object through qualitative methods.. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung District, Bandung Regency has been implemented. However, in its implementation it has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced such as lack of understanding from village officials regarding Ministerial Regulations and lack of community participation in determining village officials, there are still personal interests and reciprocation.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NILAI PENAWARAN DI BAWAH 80 % TERHADAP KUALITAS PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANDUNG Asep Subrata; Mas Halimah; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 3 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i3.31859

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari implementasi kebijakan nilai penawaran di bawah 80 % terhadap kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat asosiatif kausal yaitu menggambarkan pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) dengan menggunakan analisis statistik uji-t, dan uji-f. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling sebanyak 48 responden terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan jasa konstruksi. Hasil temuan menunjukan  bahwa implementasi kebijakan dari segi organisasi, interpretasi, dan penerapan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif, artinya kalaupun implementasi kebijakannya diperbaiki, dan dimensi variabel dari organisasi ditingkatkan, interpretasinya diperbaiki, dan penerapannya diperbaiki maka akan mempengaruhi kualitas pekerjaan konstruksi menjadi lebih baik. Dimana besaran peresentase nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) diperoleh sebesar 87,7 % sedangkan sisanya sebesar (1-R2) =12,3 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, dengan besaran pengaruh dari masing–masing variabel untuk organisasi 18,4 %, interpretasi 46,6 %, dan penerapan 23,5 %. The purpose of this study as to determine the effect of the implementation of the bid value policy below 80 % 0n the quality of construction work in Bandung Regency. The method used in this study uses descriptive analysis techniques that are causal associative, which describes the effect of the independent variable on the dependent variable using statistical analysis t-test and f-test. The sample in this study used a probability sampling technique to the Commitment Making Officer (PPK) of construction service activities. The findings show that the implementation of policies in term of organization, interpretation, and application has a significant effect in a positive direction, meaning that even if the policy implementation is improved, and the variable dimensions of the organization are improved, the interpretation is improved, and the application is improved, it will affect the quality of construction ork for the better. Where the percentage value of the coefficient of determination (Adjusted R-Square) is obtained at 87,7% while the remaining (1-R2)=12,3% is explained by other causes outside the model, with the magnitude of the influence of each variable for the organization 18,4%, interpretation 46,6%, and application 23,5%.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG Sylvia Aprillia; Mas Halimah; Widya Setiabudi Sumadinata
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.34745

Abstract

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional adalah bentuk langkah yang diambil pemerintah untuk membangun database nasional kependudukan yang ada di Indonesia, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja sebagai identitas diri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975) yang menyebutkan ada enam indikator yang terdiri dari standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di  Kecamatan Majalalaya Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan e-ktp sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Majalaya dinaungi oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung sejak 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti pada aspek sumber daya, kurangnya kedisiplinan pegawai dan keterbatasan sarana dan prasarana dan juga kurangnya sosialisasi ke masyarakat yang tinggal di pedalaman. This research is about the implementation of E-KTP service policy in Majalaya District, Bandung Regency. The issuance of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No.26 of 2009 concerning the Implementation of National Identity Cards Based on the National Population Identification Number. E-KTP is a step taken by the government to build a national population database in Indonesia, so that each resident only needs one ID card as their identity. In this study, the author uses the theory of Van Meter and Van Horn which states that there are six indicators consisting of policy standards and targets, resources, communication, characteristics of implementing agencies, socio-economic and political environment and attitudes of implementers. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by collecting primary data and secondary data through interviews and observations, documentation and literature studies. In determining the informants, the researcher used purposive sampling technique. From the research, it can be concluded that the e-KTP service has been implemented by Majalaya District under the auspices of the Disdukcapil Bandung Regency since 2012. The results show that the Implementation of the E-KTP Service Policy in Majalaya District, Bandung Regency is quite good, but there are still some obstacles faced such as on the aspect of resources, lack of employee discipline and limited infrastructure and facilities  , and also the lack of socialization to people living in remote areas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI KERJA SAMA BANGUN GUNA SERAH DI PASAR CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG Roni Darukutni; Mas Halimah; Ratna Meisa Dai
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34753

Abstract

Percepatan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menggunakan kebijakan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah baru dimulai dengan adanya pembangunan pasar cicalengka pada tahun 2015 yaitu dikarenakan bangunan pasar yang sudah tidak layak dan tidak representatif untuk digunakan sebagai tempat pusat perdagangan dan jual beli bagi masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Cicalengka, dalam membangun pasar diperlukan baiay yang sangat besar sehingga dengan keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten bandung harus mempunyai strategi agar pembangunan dapat berjalan dan terlaksana , kemudian Pemerintah Kabupaten Bandung berinisiatif untuk melaksanakan pembangunan dengan melalui kebijakan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah yang berfungsi untuk melaksanakan pembangunan guna mendapatkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang layak dan representatif untuk kepentingan kenyamanan tempat jual beli bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Khususnya di Kecamatan Cicalengka Dalam Pembangunan Pasar Cicalengka yang dilaksanakan dengan kebijakan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah diperkuat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan barang milik daerah yaitu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemanfaatan barang milik daerah dengan menggunakan sisten kerja sama dalam bentuk bangun guna serah antara pihak pemerintah dengan pihak ke tiga yaitu pihak swasta Dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah di pasar Cicalengka terdapat faktor faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan yaitu ditemukan bahwa terdapat indikator standar kelayakan pasar yang diukur dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan yang merupakan menjadi dasar alasan bahwa kebijakan ini sangan logis atau masuk akal diterapkan di pasar Cicalengka, terdapatnya insentif untuk diterapkan yang dicantumkan pada aturan hukum yang harus ditaati oleh senua pihak baik pihak investor maupun pihak pemerintah Kabupaten Bandung, adanya elemen-elemen penting kebijakan yang berupa kewengan hukum, sumber daya manusia serta dana alokasi untuk menunjang jalannya suatu kebijakan, terdapatnya kemampuan para implementor yang memiliki tingkat kompetensi dan keterampilan dalam memahami kebijakan yang akan diterapkan pada pelaksanaan pembangunan pasar Tradisional.  The acceleration of development in the Bandung regency government by using a policy on the use of regional property through build operate and transfer has only begun with the construction of the Cicalengka market in 2015, namely because the market building is not feasible and not representative to be used as a trading center and buying and selling for the community in Bandung Regency, especially in Cicalengka district, in building a market requires a very large fee so that with the limited budget the bandung regency government must have a strategy so that development can run and be carried out, then the bandung regency government to ok the initiative to carry out development through policies on the use of regional property through build operate and transfer cooperation that functions to carry out development in order to obtain appropriate and revresentative facilities and infrastructure for the benefit of the convenience of buying and selling places for the community people in bandung regency especially in cicalengka district In cicalengka market development which is carried out with a policy of utilizing regional property through cooperation to buid operate and transfer, it is strengthene by the regulations governing the use of regional property, namely the minister of home affairs regulation number 19 since 2016 concerning technical guidelines for the management of regional property which regulates the utilization of regional property by using a cooperation system in in the form of a build operate and transfer between the government and a third party, namely the private sector In the implementation of the utilization of regional property through the build operate anf transfer cooperation in the cicalengka market, there are factor that can increase the success of the policy, economic and environmental dimensions which are the basic reason for this policy. Very logical or reasonable to apply in the cicalengka market, there are incentives to apply which are included in the legal rules that must be obeyed by all parties, both investors and the bandung regency government, there are important policy elements in the form of legal authority, human resourch and funds allocation to support the course of a policy, there is the ability of implementers who have the level of competence and skills in understanding the policies that will be applied to the implementation of traditional market development 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG Eka Purbaseta; Mohammad Benny Alexandri; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i1.34761

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandug. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketertarikan penulis mengenai Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, yang mana peraturan tersebut diterbitkan dengan latar belakang pemberian tambahan penghasilan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin kerja pegawai, namum masih ada sebagian pegawai yang belum dapat melakukan tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung belum bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung belum optimal karena belum terpenuhinya variabel-variabel dalam implementasi kebijakan.  This research is entitled Implementation of Policy on Giving Additional Employee Income at Majalaya District Office, Bandug Regency. This research is motivated by the author's interest regarding the implementation of the Bandung Regent Regulation Number Bandung Regent Regulation Number 33 of 2020 concerning the Second Amendment to the Bandung Regent's Regulation Number 12 of 2020 and the Bandung Regent's Regulation Number 92 of 2019 concerning Additional Income for State Civil Apparatus in the Bandung Regency Government. , which the regulation was issued with the background of providing additional employee income which aims to improve employee performance and work discipline, but there are still some employees who have not been able to carry out this goal. In this study, the author uses the theory of George C. Edward III's model which consists of communication, policy resources, disposition or attitude of implementers, and bureaucratic structure. The method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques carried out by collecting primary and secondary data through interviews and observations, for secondary data obtained from official documents, in the form of activity reports and applicable laws and regulations. The results showed that the implementation of the Policy for Providing Additional Employee Income at the Majalaya District Office, Bandung Regency, was not yet optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018-2019 Yan Maulana Abdillah; Candradewini Candradewini; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.34762

Abstract

Ketentuan mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi sebanyak 11.5 miliar rupiah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 13.5 miliar rupiah di tahun 2019. Ditemukan indikasi masalah dalam implementasi kebijakan pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Hasil peneltian menunjukan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terkait laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari Rumah Sakit Umum Daerah belum tepat waktu, komitmen para pelaksana masih rendah, dan pengusulan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah belum dilakukan secara terperinci sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan maupun evaluasi penggunaan dana serta tidak adanya ruang khusus yang diberikan untuk menyampaikan gagasan atau masukan terkait pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. Provisions regarding the use of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund are contained in the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.07/2017. The Tobacco Excise Revenue Sharing Fund in the Bandung Regency Government received an allocation of 11.5 billion rupiah in 2018 and increased to 13.5 billion rupiah in 2019. There were indications of problems in the implementation of the policy guidelines for the management of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund at the Majalaya Regional General Hospital. The purpose of the study was to determine and analyze the Implementation of the Policy Implementation Guidelines for the Management of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds at the Majalaya Regional General Hospital, Bandung Regency. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. The results of the study show that the implementation of the policy for the management of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund at the Majalaya Regional General Hospital, Bandung Regency has not run optimally. This is evidenced by the fact that the report on the allocation of the use of funds has not been timely and the budget proposal has not been carried out in detail.
STUDI ATURAN DISKRESI WALIKOTA BANDUNG TERKAIT AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA SERTA IMPLEMENTASINYA DI MASA PANDEMI COVID Erick Darmadjaya; Ria Arifianti; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34727

Abstract

Penelitian ini tentang Analisis Aturan Diskresi Walikota Bandung Bagi Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi COVID 19 , Menjamurnya Pedagang Kaki Lima baru di Kota Bandung , sempat menjadi trending topic Bandung diserbu PKL, yang mengejutkan ada beberapa lokasi PKL yang dibina dan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6) disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Diskresi Walikota tentang kebijakan PKL dirasakan kurang tepat dan menimbulkan konfik baru di tengah tengah masyarakat lainnya, karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar masyarakat dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana. 
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL TIPE C DI BANJARAN KABUPATEN BANDUNG IMPLEMENTATION OF TYPE C TERMINAL MANAGEMENT POLICY IN BANJARAN BANDUNG REGENCY (Studi Kasus di Terminal Banjaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung) Dudi Mulyadi; Heru Nurasa; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i1.32245

Abstract

Pelaksanaan penyelenggaraan pengolaan terminal type c di kabupaten studi kasus di terminal banjaran berdasarkan observasi dilapangan bahwa pelaksanaan di terminal banjaran dinas perhubungan kabupaten bandung  masih banyak kendala kendala dilapangan, banyaknya kendaraan angkutan umum yang belum mematuhi dan masih banyak pelanggaran yang ada dilapangan, jika diamati semrawutnya terminal diakibatkan kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan, masih banyak yang kurang kesadarannya masyarakat yang belum mematuhi arti pentingnya terminal bagi keselamatan. Berdasarkan fenomena tersebut, Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui  implementasi kebijakan pengelolaan terminal type c di banjaran  yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori implementasi kebijakan. Sesuai dengan karakteristik penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan studi metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, adapun pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan pengolahan literatur, dokumen, perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi data hasil wawancara serta membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.  The implementation of the type c terminal management in the case study district at the Banjaran terminal is based on field observations that the implementation at the banjaan terminal of the Bandung Regency transportation service there are still many obstacles in the field, the number of public transportation vehicles that have not complied with and there are still many violations in the field, if we observe the chaos terminal is caused by a lack of awareness and human resources in the environment, there is still a lot of public awareness that does not comply with the importance of terminals for safety.Based on this phenomenon, the purpose of this study is to analyze and determine the implementation of the type c terminal management policy in Banjaran by the Bandung Regency Transportation Agency. The theory used as a research guide is the theory of policy implementation. In accordance with the characteristics of the research, this research approach uses qualitative research methods with descriptive design, while data collection is carried out in the form of library research and field studies such as observations and interviews. Meanwhile, secondary data collection is carried out by processing literature, documents, legislation and the results of previous research. The data analysis used was triangulation of interview data and comparing interviews with the contents of related documents.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DI POLRES SORONG PAPUA BARAT Junov Siregar; Arfin Sudirman; Mas Halimah
Responsive Vol 5, No 1 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i1.39525

Abstract

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan di wilayah Polres Sorong Papua Barat dan untuk menganalisis implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat . Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara obesrvasi dan studi dokumen . Hasil penelitian menjelaskan Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penangulangan kejahatan Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur  pencegahan sarana  non  penal  dalam upaya penanggulangan   kejahatan  jalanan  tidak hanya dengan sarana penal yang  bersifat  represif ,melainkan juga  dilakukan  dengan    sarana    non    penal yang    bersifat    preventif . Program penggulangan kejahatan jalanan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup dan Kendala-kendala yang dihadapi dalamp pelaksanaan implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan yaitu : 1) Faktor Intern, meliputi a) Kurangnya jumlah personil pelaksana, b) kurangnya prasarana penunjang program penanggulangan kejahatan jalanan. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat 2) Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan  The purpose of this study is to analyze what factors are the causes of street crime in the Sorong Police District, West Papua and to analyze the implementation of the street crime prevention program at the Sorong West Papua Police. The research method used is descriptive qualitative which aims to describe what is currently applicable. Sources of data in this study using the interview method of observation and document study . The results of the study explain the form of implementation activities of the program with efforts to overcome crime. The street crime prevention program is an element of preventing non-penal means in an effort to overcome street crime, not only by means of repressive punishment, but also by means of non-penal which are preventive. The street crime prevention program is implemented by prioritizing preventive actions, which include open and closed security activities and the obstacles faced in the implementation of the street crime prevention program, namely: 1) Internal factors, including a) Lack of implementing personnel, b) lack of supporting infrastructure street crime prevention program. While the constraints from external factors are: 1) Lack of public awareness 2) Lack of lighting at street crime prevention posts
Co-Authors Ade Ridwan Adriansyah Adriansyah Agung Budiono Agung Indra Fahrurizki Akim Akim Akim Akim Akim, Akim Ali Zahid Ali Zahid Habibullah Alifiah Paramitha Rimardi Amiruddin Setiawan Andini Hening Safitri Anry Firmansyah Arfin Sudirman Ari Karyana Ari Nugraha Asep Subrata Ayi Karyana Ayi Karyana Belinda Alifa Bonti Bonti Bonti Bonti Budiman Rusli Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini, Candradewini Dalen Darbec Anew Deasy Silvya Sari Deasy Silvya Sari Devi Damayanti Dian Permata Puspita Didin Muhafidin Dindin Hikmat Wahidin Dudi Mulyadi Egy Herdiansyah Setiawan Eka Purbaseta Elisa Susanti Encang Saepudin Erick Darmadjaya Fahri Juarsa Muhammad Fahri Juarsa Muhammad Fajar Ramadhan, Fajar Farida Nuraeni Yusuf Ghefira Nurul Qolbi Herjanto Bekti Heru Nurasa Heru Nurasa Heru Nurasa Hilman Abdul Halim Hilman Abdul Halim Ida Widianingsih Imanudin Kudus Indriyani, Iin Ira Irawati Ira Irawati Ira Irawati Irsyad Haniif Isakh Jems Yerison Kanaf Junov Siregar Karyana, Ari Lie, Nathanael Jusac Mas Dadang Enjat Munajat Maximillian, Renata Miftah, Ahmad Zaini Mochamad Irfan Rafif Hakim Mohammad Benny Alexandri Muawal, Fakhri Sabiq Mulia Indah Cahyani Nabilah Nuur Anisah Ona Martha Nurron Prawiradiredja, Aqmal Sulaeman R. Ira Irawati R. Widya Setiabudi Sumadinata Ramadhan Pancasilawan Ratna Meisa Dai Restin Nur Faidah Ria Arifianti Ridho Harta, Ridho Roni Darukutni Safitri, Andini Hening Salsha Anggia Putri Salwaa Sahdania Sawitri Budi Setiyowati, Yeni Sinta Ningrum Slamet Usman Ismanto Sukirman Sukirman Susanti, Elisa Sylvia Aprillia Trivianti Lestari Vannisa Lilia Vidyastuti Wahidah, Idah Wanti Dewanti Wiliyandi, Wisnu Yan Maulana Abdillah Yasmine Fauzia Dienul Haq Yogi Suprayogi Yogi Suprayogi Sugandi Yuliana, Rahma Zahra, Nashwa Safiya Oktovia