p-Index From 2021 - 2026
7.466
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hubungan Internasional Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Journal of Governance Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity Kemudi NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan) Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan International Journal of Demos Journal of Social Political Sciences (JSPS) Jurnal Kewarganegaraan Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (Senastindo) International Journal of Science and Society (IJSOC) INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Interdependence Journal of International Studies Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Ledalero Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD) Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies Economic Military and Geographically Business Review Hikmatuna Jurnal Keamanan Nasional International Journal of Education, Vocational and Social Science
Claim Missing Document
Check
Articles

Dampak Konflik Hamas dan Israil Tahun 2023 Terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia (Nasionalisme, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia) Yulia Febi Zita Ronika; Rudy Sutanto; Fauzia Gustarina Cempaka Timur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6047

Abstract

Abstrak Paper ini mengeksplorasi dampak konflik antara Hamas dan Israel terhadap nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2023. Konflik ini, yang melibatkan krisis di Timur Tengah, memiliki konsekuensi global yang dapat mempengaruhi stabilitas dan dinamika sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketegangan dan peristiwa internasional terkait agama dapat membentuk persepsi dan sikap masyarakat Indonesia terhadap nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan analisis konten terhadap media dan studi literatur, paper ini mencoba mendalam ke dalam respons masyarakat Indonesia terhadap konflik tersebut. Faktor-faktor seperti informasi media, kebijakan pemerintah, dan interaksi sosial menjadi fokus utama dalam memahami perubahan opini dan sikap masyarakat. Implikasi konflik internasional terhadap identitas nasional, konsep kewarganegaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi sorotan utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana peristiwa global dapat menciptakan gelombang respons di tingkat nasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kaitan antara konflik internasional, dinamika sosial, dan nilai-nilai masyarakat dalam konteks Indonesia. Kata Kunci: Nasionalisme, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Konflik
Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya Soya Ani Prasetyo; Rudy Sutanto; Fauzia Gustarina Cempaka Timur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6106

Abstract

Abstrak Konflik di wilayah Papua khususnya aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), telah menjadi perhatian utama baik secara nasional maupun internasional. Meskipun KSTP berdalih bahwa tindakan mereka adalah sebagai respons terhadap pelanggaran HAM dan penindasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh pemerintah Indonesia, faktanya mayoritas OAP menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Dukungan yang terbatas dari masyarakat Papua menunjukkan bahwa KSTP tidak mewakili seluruh kepentingan Masyarakat Papua. Terorisme diwilayah Papua adalah kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia untuk menciptakan negara independen. Konflik di Papua merupakan penggunaan kekerasan oleh kelompok dengan tujuan mencapai agenda politik tertentu melalui propaganda dan demonstrasi massa untuk mendukung kemerdekaan, referendum, dan isu pelanggaran hak asasi manusia (Karnavian, 2017). Hal ini sejalan dengan karakteristik aksi yang dilakukan oleh KSTP di Papua, yang memiliki motif politik dan separatisme. Aksi kekerasan dan terorisme KSTP telah menyebabkan dampak yang ekstrim terhadap keamanan, politik, dan sosial masyarakat di Papua. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang beranekaragam (multifaset) dalam menanggulangi terorisme, namun tantangan masih ada. Pembentukan Satuan Tugas dari Mabes TNI menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menahan aksi KSTP. Namun konflik terorisme di Papua memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan. Kesimpulannya, terorisme di Papua adalah ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI yang memerlukan penanganan serius, termasuk peningkatan status ancaman KSTP menjadi status Darurat Militer dan penerapan Operasi Militer Perang (OMP). Kata Kunci: Papua, Strategi, Terorisme Abstract The conflict in the Papua region, especially acts of terrorism carried out by the Papuan Separatist Terrorist Group (KSTP), has become a major concern both nationally and internationally. Even though KSTP argues that their actions are a response to human rights violations and oppression of Indigenous Papuans (OAP) by the Indonesian government, in fact the majority of OAP want Papua to remain part of the Republic of Indonesia. Limited support from the Papuan people shows that the KSTP does not represent all the interests of the Papuan people. Terrorism in the Papua region is a separatist group that seeks to separate Papua from the Republic of Indonesia to create an independent state. The conflict in Papua is the use of violence by groups with the aim of achieving a certain political agenda through propaganda and mass demonstrations to support independence, referendums and issues of human rights violations (Karnavian, 2017). This is in line with the characteristics of the actions carried out by KSTP in Papua, which had political and separatist motives. KSTP's acts of violence and terrorism have had an extreme impact on the security, political and social impacts of society in Papua. The Indonesian government has implemented a multifaceted strategy in tackling terrorism, but challenges still remain. The formation of a Task Force from TNI Headquarters is one of the most effective steps in containing KSTP actions. However, the terrorism conflict in Papua requires a comprehensive and collaborative approach to find a peaceful and sustainable solution. In conclusion, terrorism in Papua is a serious threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia which requires serious handling, including increasing the status of the KSTP threat to Military Emergency status and implementing War Military Operations (OMP). Keywords: Papua, Strategy, Terrorism
Analisis Konsep Kontra-Narasi Ektrimisme dan Self-Control di Media Sosial Dalam Tinjauan Psikologi (Studi Kasus Kelompok Ekstrimisme ISIS) Yannisa Rakhmani Sugiarta; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Rudy Sutanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6167

Abstract

Abstrak Penelitian ini melibatkan perkembangan teknologi digital dan peran media sosial dalam penyebaran pesan ekstrim, terutama terkait dengan kelompok ekstrimisme seperti ISIS. Kontra-narasi, sebagai upaya untuk menawarkan alternatif pemikiran dan informasi yang bertentangan dengan pesan ekstrim, dan self-control, sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan respons emosional dan perilaku impulsif, menjadi fokus penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pengaruh sosial untuk memahami bagaimana individu dipengaruhi oleh kontra-narasi dan pesan ekstrim di media sosial, serta teori self-control untuk mengeksplorasi bagaimana self-control memengaruhi reaksi individu terhadap pesan-pesan tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Analisis konten media sosial juga dilakukan untuk melacak penyebaran kontra-narasi dan pesan ekstrimisme terkait ISIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontra-narasi yang kuat dapat mengurangi ketertarikan individu terhadap pesan-pesan ekstrim di media sosial, namun efektivitasnya bervariasi tergantung pada konten kontra-narasi dan karakteristik individu. Selain itu, self-control individu juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana mereka terpengaruh oleh pesan-pesan ekstrim di media sosial. Faktor-faktor psikologis seperti identitas kelompok dan kebutuhan akan afiliasi juga ditemukan memengaruhi respon individu terhadap kontra-narasi dan pesan ekstrim di media sosial. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan strategi pencegahan radikalisasi dan ekstremisme di era digital, dengan menyoroti pentingnya kontra-narasi yang efektif dan peningkatan self-control individu dalam menghadapi pesan-pesan ekstrim di media sosial. Kata Kunci: Kontra Narasi Ekstremisme, Kontra Terorisme, Media Sosial, Self-control Abstract The research involves the development of digital technology and the role of social media in the spread of extremist messages, especially related to extremist groups such as ISIS. Counter-narrative, as an attempt to offer alternative thoughts and information as opposed to extreme messages, and self-control, as an individual's ability to control emotional responses and impulsive behavior, are the focus of this study. Theories used in this study include social influence theory to understand how individuals are influenced by counter-narratives and extreme messages on social media, and self-control theory to explore how self-control affects individual reactions to these messages. The research method used involves a qualitative approach using literature studies. Analysis of social media content was also conducted to track the spread of ISIS-related counter-narratives and messages of extremism. The results showed that strong counter-narratives can reduce individuals' interest in extreme messages on social media, but their effectiveness varies depending on counter-narrative content and individual characteristics. In addition, individuals' self-control also plays an important role in determining the extent to which they are affected by extreme messages on social media. Psychological factors such as group identity and the need for affiliation were also found to influence individual responses to counter-narratives and extreme messages on social media. This research provides valuable insights into the development of strategies to prevent radicalization and extremism in the digital age, highlighting the importance of effective counter-narratives and increased individual self-control in the face of extreme messages on social media. Keyword: Counter Narrative Extremism, Counter Terrorism, Social Media, Self-control
Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Neo-Nasionalisme: Memahami Kemiskinan Struktural sebagai Katalisator Paham Terorisme Ahmadi Fadillah; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Mochammad Afifuddin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6193

Abstract

Abstrak Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang kompleks, kemiskinan struktural dan ancaman terorisme adalah dua permasalahan linear yang memerlukan penanganan serius. Pancasila sebagai dasar negara menawarkan nilai-nilai yang dapat menjadi landasan dalam mengatasi kedua masalah yang saling berhubungan tersebut. Namun, perlu sebuah reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme agar relevan dengan tantangan zaman yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan struktural demi menangkal paham terorisme di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap literatur, kebijakan publik, dan data-data terkait. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan konsep neo-nasionalisme serta bagaimana keduanya dapat diinterpretasikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang menjadi katalisator lahirnya terorisme. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori tentang konsep Pancasila, neo-nasionalisme, kemiskinan struktural, dan terorisme. Teori-teori ini menjadi kerangka kerja untuk menafsirkan dan menganalisis bagaimana reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengadopsi pendekatan neo-nasionalisme, reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengentaskan kemiskinan struktural sebagai salah satu solusi menangkal paham terorisme. Penekanan pada semangat persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun kekuatan nasional yang tangguh. Reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi kompleksitas tantangan kemiskinan dan terorisme di Indonesia. Dengan memperkuat identitas nasional yang inklusif dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani masalah internal yang menghambat kemajuan bangsa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya nyata dalam menghidupkan kembali semangat nasionalisme yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan reinterpretasi ini secara konsisten dalam kebijakan dan praktik publik, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai kedaulatan nasional yang berkelanjutan dan memperkuat kedudukan sebagai negara yang adil dan berdaulat. Kata Kunci: Reinterpretasi, Pancasila, Neo-nasionalisme, Kemiskinan struktural, Terorisme Abstract In Indonesia's complex socio-political context, structural poverty and the threat of terrorism are two problems that require serious handling. Pancasila as the basis of the state offers values ​​that can be the basis for overcoming these two problems. However, there needs to be a reinterpretation of Pancasila values ​​in the context of neo-nationalism so that they are relevant to the challenges of the times that continue to develop. This research aims to explore how reinterpreting Pancasila values ​​in the context of neo-nationalism can be a solution in alleviating structural poverty and countering terrorism in Indonesia. This study uses a qualitative approach by analyzing literature, public policies and related data. This approach provides an in-depth understanding of the values ​​of Pancasila and the concept of neo-nationalism and how both can be interpreted to solve the problems of poverty and terrorism. This research is based on theories about the concepts of Pancasila, neo-nationalism, structural poverty and terrorism. These theories become a framework for interpreting and analyzing how the reinterpretation of Pancasila values ​​in the context of neo-nationalism can provide solutions to the problems faced. The research results show that by adopting a neo-nationalist approach, the reinterpretation of Pancasila values ​​can become a strong foundation in alleviating structural poverty and countering terrorism. The emphasis on the spirit of unity, social justice and democracy contained in Pancasila can be an effective instrument for building strong national strength. Reinterpreting Pancasila values ​​in the context of neo-nationalism is the right step in facing the complex challenges of poverty and terrorism in Indonesia. By strengthening an inclusive national identity and empowering all elements of society, Indonesia can be more effective in dealing with internal problems that hinder the nation's progress. The implication of this research is the need for real efforts to revive the spirit of nationalism rooted in the values ​​of Pancasila. By consistently applying this reinterpretation in public policy and practice, Indonesia can build a solid foundation to achieve sustainable national sovereignty and strengthen its position as a just and sovereign country. Keywords: Reinterpretation, Pancasila, Neo-nationalism, Structural poverty, Terrorism
The Role of Teachers in Facing Radicalism Threats at Al-Kautsar Labschool Middle School, Bandung Risa Rizania; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Rudy Sutanto
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 3 (2023): IJHESS DECEMBER 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i3.805

Abstract

Indonesia, with the world's largest Muslim population, faces serious challenges related to radicalism and terrorism. The threat of radicalism in Indonesia has spread to various aspects of life, including educational institutions, both formal and informal. This study aims to analyze the role of teachers in addressing the threat of radicalism at Al-Kautsar LabSchool Middle School in Bandung. The main theories used in this research are the theories of radicalism and the concept of the teacher's role. This research employs a qualitative approach, where data is collected through interviews and literature review. The results of this study reveal nine roles of teachers at Al-Kautsar LabSchool Middle School (SMP Al Kautsar LabsSchool) in facing the threat of radicalism, including being informants, organizers, motivators, directors, initiators, transmitters, facilitators, mediators, and negotiators. This research provides a detailed explanation of these nine roles based on the elaboration of concepts from the Ministry of Religious Affairs and Sadirman AM in addressing the threat of radicalism at SMP Al Kautsar LabsSchool. Additionally, the researcher also analyzes the concept of the teacher's role in the policy options from the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) research in 2018 and the strategic plan of the National Counterterrorism Agency (BNPT) for 2020-2024 to combat radicalism in the school environment.
India’s Defence Diplomacy In Peace Time To Build Defence Capabilities (Study Case: Quad) KBG Sumudu Madutharanga1; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Surachman Surjaatmadja
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 5 (2024): IJHESS APRIL 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i5.816

Abstract

This study delves into the nuanced landscape of India's defense diplomacy, emphasizing its engagement in the Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) as an interesting case study. QUAD serves as a platform for collaborative efforts aimed at fostering regional security and stability. Against the backdrop of geopolitical complexities and evolving global dynamics, India's peacetime defense diplomacy within QUAD unfolds as a multifaceted endeavor. This study aims to understand the diplomatic initiatives and policy frameworks used by India to strengthen its defense capabilities through strategic collaboration with QUAD partners that include joint military exercises, technology transfer, information sharing agreements and economic partnerships. This research uses qualitative research methods with a case study method to analyse India's defence diplomacy within the Quad framework. India's defense diplomacy within QUAD during peacetime has had a positive impact on its defense capabilities. Strategic alignment with broader national security objectives, technological advancements, strengthened regional security and economic resilience demonstrate the effectiveness of the QUAD framework. Nonetheless, challenges such as military asymmetry and geopolitical complexity remain, necessitating sustained efforts to enhance the effectiveness of defense diplomacy within QUAD. Sustained joint efforts and coordination of strategic objectives will be key for India to maximize its benefits and strengthen its position as a key player in the evolving Indo-Pacific security landscape.
The Role of Village Guidance Officers in Increasing Nationalism and Patriotism for 3T Communities (Frontier, Outermost And Disadvantaged) Rahmat Adi Anggoro; Fauzia Gustarina Cempaka Timur; Ahmad G. Dohamid; Mhd Halkis
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 5 (2024): IJHESS APRIL 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i5.841

Abstract

The role of Babinsa in enhancing nationalism and patriotism for the frontier, outermost and underdeveloped communities is an important aspect in building unity and integrity in Indonesia. In their duties, Babinsa have the responsibility to build character, develop local potential, and empower communities to be more independent and developed through mental strengthening and infrastructure development. This research uses qualitative research methods. The results show that Babinsa works closely with local governments, community organisations and the private sector to identify community needs and seek sustainable solutions. This is done in order to improve the quality of life of the community through the provision of entrepreneurship training, local potential development, and assistance to improve welfare. Collaboration between Babinsa, local governments, community organisations and the private sector is the key to success in increasing nationalism and patriotism in frontier, outermost and disadvantaged communities. With synergistic cooperation, awareness of nationalism and love for the country can grow and take root in every individual. In this era of globalisation, the role of the Babinsa is becoming increasingly relevant in shaping the younger generation who have the spirit of nationalism, readiness to face future challenges, and awareness of the importance of national unity
The Role of the Nation's Generation in Maintaining the Pancasila Ideology Amid the Onslaught of the Entry of Foreign Cultures into Indonesia Bayu Nur’Alam; F.G Cempaka Timur Timur
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 5 (2024): IJHESS APRIL 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i5.977

Abstract

In light of the current global phenomenon, Indonesia is welcoming an increasing number of foreign cultures with ease. This can't be denied alongside the advancement of the inexorably fast globalization time and mechanical improvements that are progressively assisting people with having the option to acquire data rpidly and without any problem. Although it isnot against the law for foreign cultures to enter Indonesia, there are still a lot of Indonesians who are unable to distinguish between these cultures. This leang ds to a decline in nationalism values and a fear of a shift in national ideology, such as Pancasila, which is influencedby foreign cultures. has the potential to jeopardize the existence of the state and nation. The more youthful age is one of the variables that is enormously impacted by the section of this unfamiliar culture assuming it is inappropriate to answer and channel the approaching unfamiliar culture. There are currently a number of distinct generations of young people, beginning with generation X, also known as Millennials, and generation Z, each of which possesses its own set of characteristics. In this case there is a concern that there will be changes and shifts in culture and ideology with the influence of foreign culture and ideology entering Indonesia in the midst of the industrial revolution 4.0 which can threaten the sovereignty and existence of ideologies that are embedded in the Indonesian generation. This study uses qualitative research methods with the aim of seeing the character of each generation of the nation to be able to see and accept the impact of foreign cultural and ideological influences that enter Indonesia which will later have an impact on how to overcome and anticipate shifts in the nation's ideology, namely Pancasila from foreign cultural influences and external ideology that can threaten the sovereignty of Pancasila ideology.
- Legal Politic As Counter An Asymmetrical Warfare In The 5 & 6th Generation War: - M. Rezza Nuril Aulia; Mhd Halkis; Fauzia Gustarina Cempaka Timur
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 1 (2024): IJHESS AUGUST 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i1.1030

Abstract

Legal politics as a defense system against asymmetric war is very important. War today is no longer conventional but has entered the 5th and 6th generations in an asymmetric and hybrid manner. This research uses an explanatory qualitative method. The analysis technique uses the soft system method (SSM) to provide structured, comprehensive and sharp analysis. In general, this research will discuss legal political alignments in Indonesia, urgency, mechanisms, and the model/concept of Counter Asymmetric War. Specifically, this research discusses political law as a defense system against asymmetric war in the 5th and 6th generation war era which is considered less comprehensive and non-specific. Then, this research determines 4 ideal criteria for Political Law as a defense system against asymmetric war in the 5th and 6th generation war era, including: defense budget, regulatory effectiveness, modernization of technology & defense equipment, and national defense education. These ideal criteria are used to analyze legal politics as a defense system against asymmetric war. The results of the analysis show that the criteria for political law as a defense system against asymmetric war do not comprehensively cover these 4 ideal criteria. As a recommendation, these 4 ideal criteria can be a refinement of the political legal criteria as a defense system against asymmetric war. So that legal political policy as a defense system against asymmetric war can realize the stability of Indonesia's national defense and security.
Contemporary Warfare and Political Jurisprudence (Fiqh Siyasah): An Analysis of Asymmetric Warfare in Military-Political Doctrine (Siyasah Harbiyyah) Timur, Fauzia Gustarina Cempaka; Umam, Khoirul; Aulia, M. Rezza Nuril
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 10 No 1 (2024): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v10i1.7059

Abstract

Islamic Jurisprudence (Fiqh) as a Legal Framework seeks to guide the dynamics of human life comprehensively, including fiqh siyasah (political jurisprudence). In warfare contexts, fiqh siyasah encompasses the practice of war (siyasah harbiyyah). However, with the evolution of warfare, questions arise about the relevance of jurisprudence to contemporary phenomena such as asymmetric warfare. By exploring Islamic sources in fiqh, particularly siyasah harbiyyah, and sources discussing new warfare forms, this paper outlines Islamic principles of warfare in analyzing asymmetric warfare. This research uses a qualitative design to examine the relationship between contemporary warfare and Fiqh Siyasah (Islamic political jurisprudence) in asymmetric warfare contexts. The data includes primary sources like classical and modern Islamic legal texts, fatwas, and religious edicts, along with secondary sources such as academic articles, books, and reports on recent asymmetric conflicts. Additionally, semi-structured interviews with Islamic legal scholars, political scientists, and defense strategists provided expert insights. Analytical methods include thematic analysis to identify key themes, content analysis to detect patterns and contradictions, and triangulation to ensure data reliability. The findings conclude that siyasah harbiyyah within fiqh cannot address the challenges of asymmetric warfare linearly, as it involves both state and non-state actors, lacks significant military involvement, and includes different war stages. This form of warfare does not always conform to international war conventions. However, the framework of fiqh principles, particularly qawaid fiqhiyyah (juridical rules), can respond to these new warfare forms. Relevant principles include views on war motivations, consequences caused by state and non-state actors, and defensive, offensive, and active defensive principles according to Islamic jurisprudence. Therefore, fiqh siyasah, especially siyasah harbiyyah, needs to accommodate responses to contemporary warfare forms in the future.
Co-Authors Afifuddin, Moch Agni, Wanti Agus Adriyanto Agus H. Sulistiyono Reksoprodjo Agus H.S Reksoprodjo Agus Hasan S. Reksoprodjo Ahmad G. Dohamid Ahmad G. Dohamid Ahmad G. Dohamid Ahmadi Fadillah Akbar, Mujaddid Akmal, Mula Akmalina, Aulia Al Fauzi, Muhammad Ridwan Aldelita Putri Balqis Romulia Alif Asy'ari Alif Asy’ari Almuchalif Suryo Alsodiq Alsodiq Anak Agung Banyu Perwita Andayani, Lily Andy Charman Gartika Anugrah, Muhammad Lutfi Aulia Akmalina Aulia Akmalina Aulia, M. Rezza Nuril Banyu Perwita, A. A. Bayu Nur Alam Bayu Nur’Alam Beny Abukhaer Tatara Dina Subagia Dohamid, Ahmad G Dr. Muhammad Hadianto Dudi Gurnadi Kartasasmita Dwiki Setya Hendrawan Dyah Aryati Nugraha Ningsih Fachry Fachraddin Rahman Febyorita Amelia Frega Wenas Inkiriwang H. Sulistiyono Reksoprodjo, Agus I Wayan Midhio Irwan Setyawan Isnain Sidin, Muhammad Ita Nurjanah Jodi Quanandi Kartikaningrum, Pratiwi Ika Kaunang, Elfira Sylviani KBG Sumudu Madutharanga KBG Sumudu Madutharanga1 Khoirul Umam M. Rezza Nuril Aulia Mahendro Bhirowo Mardi Siswoyo Maria Anatasya Sekar Pamungkas Maria Chris Lievonne Martadinata, Ilham Meo, Reinardus L Moch Afifuddin Mochammad Afifuddin Muh Fachrul Febriansyah Muhammad Halkis Muhammad Sutomo Nefo Handayani Kertopati, Susaningtyas Ningsih Susilawati Nur Hajizah, Yasmin Pedrason, Rodon Perwita, Anak Agung Banju Priyanto Priyanto Priyanto Priyanto, Priyanto Pujo Widodo Pujo Widodo, Pujo Pure, Solihin Rachmat Setiawibawa Rachmawati, Dewi Tiur Rahim, Abdillah Satari Rahmat Adi Anggoro Rakha Pratama Rakhma, Shofia Reksoprodjo, Agus Hasan S. Risa Rizania Risman, Helda Rizania, Risa Rizerius Eko Hadisancoko Rizki, Aththaariq Ronika, Yulia Febi Zita Rudy Sutanto Rudy Sutanto Saleha Mufida Savero, Vito Setyawan, Irwan Singgih Wiryono Siswoputro, Suspada Sitti Faridah Soya Ani Prasetyo Stellar Mella Sugiarta, Yannisa Rakhmani Surachman Surjaatmadia Surachman Surjaatmadja Surryanto Djoko Waluyo Surryanto Waluyo Suryadi, Muhammad Susaningtyas N.H. Kertopati Swastanto, Yoedhi Syakirin, Jamaluddin Syamsul Arifin Tampubolon, Ronald Titis Margiyati Utomo, Bambang Yannisa Rakhmani Sugiarta Yanyan M. Yani Yulia Febi Zita Ronika