cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 94 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 2: Februari 2026" : 94 Documents clear
Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada: The Effectiveness of Public Services at the Department of Population and Civil Registration of Ngada Regency Gabriela Katharina Karen Segu; Cataryn V. Adam; Jim Briand Koliana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.10464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada dengan menggunakan teori Komponen Pelayanan Publik oleh Sinambela (2010). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik belum berjalan optimal. Dari aspek prosedur pelayanan, ketepatan dan kecepatan layanan masih rendah karena informasi belum tersosialisasi secara merata dan waktu penyelesaian dokumen sering melebihi standar pelayanan. Dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas masih terbatas, beberapa peralatan mengalami kerusakan, serta ruang pelayanan kurang memadai. Dari aspek kompetensi pegawai, kemampuan dan keterampilan masih bervariasi akibat keterbatasan pelatihan dan jumlah SDM. Partisipasi masyarakat juga masih rendah karena kurangnya kesadaran dalam mengurus dokumen kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem, peningkatan sarana, penguatan kompetensi pegawai, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
Perbedaan Pengetahuan Sikap Sebelum dan Sesudah Edukasi Kesehatan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Remaja di Sekolah MTs Negeri 4 Kota Palu: Differences in knowledge and attitudes before and after health education on reproductive health among adolescents at State Islamic Junior High School 4 (MTs Negeri 4) in Palu City Munawir; Munir Salham; Ahmad Yani; Siti Aisyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.10500

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman dan sikap positif remaja terhadap kesehatan reproduksi. Edukasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja krusial mencegah masalah kesehatan akibat kurangnya informasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Perbedaan edukasi kesehatan dengan pengetahuan dan perubahan sikap remaja mengenai kesehatan reproduksi di MTs Negeri 4 Kota Palu. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain one-group pretest-posttest. Sampel adalah remaja di MTs Negeri 4 Kota Palu yang diambil secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebelum dan sesudah intervensi penyuluhan oleh media video edukasi. Analisis data menggunakan Uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada pengetahuan remaja setelah penyuluhan video edukasi (p=0.662>0.05). Ini mengindikasikan intervensi belum efektif meningkatkan pengetahuan. Namun, terdapat perubahan signifikan pada sikap remaja (p=0.011<0.05), menunjukkan penyuluhan media video edukasi berhasil membentuk sikap lebih positif dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun penyuluhan media video edukasi belum signifikan meningkatkan pengetahuan, intervensi ini berhasil membentuk sikap positif terhadap kesehatan reproduksi. Rekomendasi diberikan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi edukasi kesehatan, mungkin dengan kombinasi metode atau intensitas lebih tinggi, guna mencapai peningkatan pengetahuan komprehensif di samping perubahan sikap positif.
Moderasi Beragama di Kalangan Pelajar dan Tokoh Agama di Kabupaten Parimo: Religious Moderation Among Students and Religious Leaders in Parimo Regency Muh. Amin Parakkasi; Ubay; Muhammad Munif Godal; Sagir M. Amin; Normawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.10501

Abstract

FKUB Prov. Sulawesi Tengah dalam tugasnya sebagai forum dialogis, penampung dan penyalur aspirasi serta pelaksana sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama telah melaksanakan dialog dan sosialisasi penguatan moderasi beragama di kalangan pelajar dan tokoh agama di Kabupaten Parimo.Tulisan ini menyajikan hasil survei terkait pemahaman dan sikap Moderasi Beragama di kalangan pelajar dan Tokoh Agama di Kabupaten Parimo. Survei ini bertujuan untk memperoleh gambaran tingkat pemahaman dan sikap Moderasi Beragama di kalangan Pelajar dan Tokoh Agama di Kabupaten Parimo yang diukur dengan empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif dengan penyebaran kuesioner kepada responden pelajar dan Tokoh Agama di Kabupaten Parimo. Data kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan sikap Moderasi Beragama. Hasil survei yang melibatkan dua elemen penting masyarakat—yaitu pelajar sebagai generasi penerus bangsa dan Tokoh Agama sebagai penjaga nilai-nilai moral dan sosial—menunjukkan bahwa Kabupaten Parimo Sulawesi Tengah memiliki fondasi sosial yang kuat dalam menjaga harmoni kebangsaan.
Kesiapan Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Etika Dan Profesionalisme Di Era Globalisasi Digital (Perspektif Asn Di Sekretariat Bawaslu): The Preparedness Of The Legal Profession In Facing Ethical And Professionalism Challenges In The Era Of Digital Globalization (A Perspective From Civil Servants At The Bawaslu Secretariat) Ferry Bashanova; Lutfi Yusup Rahmathoni; Ahmad Rizqi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.6780

Abstract

Pada era digitalisasi dan globalisasi, sistem pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan termasuk dalam bidang hukum dan sistem pemilu. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu memiliki tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Pada ASN Melekat tanggung jawab moral dan hukum untuk menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dan menjaga dengan melakukan perlindungan informasi yang dikecualikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika jabatan. Tujuan penelitian ini untuk meneliti permasalahan etika dan profesionalisme ASN di lingkungan Bawaslu di era digital, terutama terkait pengelolaan informasi yang dikecualikan, seperti laporan pelanggaran, berita acara pemeriksaan, dan hasil seleksi penyelenggara pemilu. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-kualitatif dan berfokus pada analisis regulasi, teori etika, dan praktik birokrasi digital. Kajian menunjukkan bahwa ASN Bawaslu menghadapi dilema etis antara menunjukkan kepada publik apa yang mereka lakukan dan memenuhi tanggung jawab keamanan data. Dalam situasi seperti ini, standar etika digital harus diperkuat, pengetahuan hukum harus ditingkatkan, dan kebijakan kelembagaan harus dibuat yang menyeimbangkan transparansi dan perlindungan data lembaga.
Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan: Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution Jufianty Trisna Putri; Mawardi; Makkah HM; Desty Anggie Mustika; Moh. Siswanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.6900

Abstract

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Kehadirannya dipandang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan proses litigasi konvensional yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan hubungan yang semakin merenggang antar para pihak. Dalam praktik peradilan, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, sehingga menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai instrumen yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan hukum mediasi, tingkat efektivitasnya dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, kontribusinya terhadap perluasan akses keadilan, serta berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, artikel ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Meskipun demikian, optimalisasi mediasi masih memerlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan budaya hukum yang mendukung penyelesaian damai, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, mediasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan.
Tantangan Yuridis Pendaftaran Tanah Non-Pertanian Secara Sporadik Dalam Kerangka Reforma Agraria: Legal Challenges of Sporadic Non-Agricultural Land Registration Within the Framework of Agrarian Reform Evy Indriasari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7028

Abstract

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia, khususnya terhadap tanah non-pertanian yang belum terdaftar. Dalam konteks pelaksanaan reforma agraria, pendaftaran tanah sporadik berfungsi sebagai sarana penataan aset untuk mencegah konflik pertanahan serta memperkuat legalitas kepemilikan tanah masyarakat. Meskipun demikian, implementasi pendaftaran tanah non-pertanian secara sporadik masih menghadapi berbagai tantangan yuridis yang bersifat struktural maupun substantif. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidakjelasan prosedur administratif, ketidaksinkronan regulasi pertanahan, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, serta keterbatasan data yuridis dan data fisik sebagai dasar pembuktian hak atas tanah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya tujuan pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan agraria. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tantangan yuridis dalam pendaftaran tanah non-pertanian secara sporadik serta implikasinya terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan serta kajian terhadap hasil penelitian dan jurnal ilmiah nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan sosialisasi hukum pertanahan, serta optimalisasi peran pemerintah dan aparat pertanahan guna mendorong efektivitas pendaftaran tanah sporadik. Dengan demikian, pendaftaran tanah non-pertanian secara sporadik diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dilema Perlindungan Hukum Awak Kapal dalam Kecelakaan Maritim: The Dilemma of Legal Protection for Ship Crews in Maritime Accidents Ferry Hikmawan; Mompang L. Panggabean; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7072

Abstract

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam peningkatan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam industri pelayaran dimana Maritim menjadi salah satu sektor yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan menjadi peluang lapangan kerja, hal ini tentunya perlu diiringi dengan pengetahuan, kompetensi dan pemahaman peraturan perundang-undangan khususnya pada hukum maritim dan hukum pelayaran. Isu perlindungan awak kapal yang mengalami kecelakaan kapal merupakan isu yang cukup sering menjadi perhatian media dan pemerhati transportasi laut dikarenakan terdapat dua hukum yang mengatur antara tindakan profesi dan tindakan melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kejadian kecelakaan kapal merupakan kejadian yang tentu saja merugikan berbagai pihak baik pemilik kapal, pemilik muatan, awak kapal hingga Masyarakat selaku pengguna barang dan jasa yang pengirimannya menggunakan transportasi laut. Meskipun telah diatur dalam beberapa regulasi mengenai penanganan pemeriksaan kecelakaan kapal berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan tumpeng tindih regulasi. Penelitian penulis menggunakan pendekatan pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan yang diharapkan dapat memberikan kesesuaian serta integrasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembedaan awak kapal sebagai warga negara dan awak kapal sebaga profesi pekerjaan. Teori perlindungan hukum diharapkan dapat menjadi kerangka yang menjelaskan bagaimanan peranan hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan hak individu dalam menjalankan profesi sebagai seorang awak kapal. Selanjutnya pada teori keadilan penulis juga mengharapkan suatu perubahan dan/atau suatu integrasi para penegak hukum dalam menegakkan hukum akibat kecelakaan kapal sebagai sesuai yang menjadi dasar tentang bagaimana hukum maritim berjalan dengan adil terhadap hak dan tanggung jawab seorang manusia sebagai awak kapal dan bukan sebagai Masyarakat biasa.
Fenomena Overlapping Regulasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: The Phenomenon of Overlapping Regulations from the Perspective of Constitutional Law A. Muhammad Hasgar A.S; Yudhi Hertanto; Amiruddin Lannurung; Fatma Faisal; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7338

Abstract

Fenomena overlapping regulasi merupakan persoalan struktural yang terus berulang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam ranah hukum tata negara. Tumpang tindih pengaturan terjadi ketika dua atau lebih peraturan perundang-undangan mengatur substansi yang sama namun memiliki norma, ruang lingkup, atau implikasi hukum yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketidakpastian hukum, inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan, hingga melemahnya legitimasi kebijakan publik. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan regulasi yang tidak harmonis bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena overlapping regulasi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak konstitusional, serta upaya penataan regulasi sebagai solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa overlapping regulasi disebabkan oleh lemahnya perencanaan legislasi, minimnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, serta kecenderungan pembentukan regulasi sektoral tanpa harmonisasi yang memadai. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang mengalami kebingungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang sistematis melalui penguatan mekanisme harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem hukum yang konsisten, efektif, dan sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Perlindungan Hukum Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia: The Phenomenon of Overlapping Regulations from the Perspective of Constitutional Law Johannes Triestanto; Lisda Apriliani Sobirin; Diana Pujiningsih; Zulfikri Pohan; Iwan Rasiwan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7348

Abstract

Perlindungan hukum investor merupakan elemen fundamental dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di Indonesia. Keberadaan jaminan hukum yang jelas dan konsisten tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik bagi investor domestik maupun investor asing, serta mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta didukung oleh kajian literatur dari jurnal hukum nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang mencakup prinsip perlakuan yang sama, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat iklim investasi melalui pembaruan regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala seperti kompleksitas birokrasi, inkonsistensi kebijakan, serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi faktor penghambat yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas lembaga pengawasan agar perlindungan hukum investor dapat terwujud secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan di Indonesia.
Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Non-Performing Financing from the Perspective of Islamic Economic Law Sasmita Nurfaradisa; Annisa Putri Anugrah; Sumirahayu Sulaiman; Atin Meriati Isnaini; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7374

Abstract

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. NPF muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan lembaga serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian finansial, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (al-maslahah), keseimbangan hak dan kewajiban, serta larangan unsur riba, gharar, dan maisir. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mekanisme penyelesaian NPF, serta relevansi penerapan norma hukum ekonomi syariah dalam menangani sengketa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian literatur dari jurnal ilmiah nasional, peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum Islam yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian NPF dalam hukum ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui sulh (perdamaian), arbitrase syariah, dan mediasi di luar pengadilan. Mekanisme tersebut dinilai lebih adaptif dan humanis karena mengedepankan musyawarah serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dengan demikian, pendekatan hukum ekonomi syariah memberikan alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

Page 3 of 10 | Total Record : 94

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue