cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,284 Documents
 231   232   233   234   235 
Tanggung Jawab Perdata Terhadap Platform Digital Terhadap Kerugian Konsumen: Civil Liability of Digital Platforms for Consumer Losses Andi Ismayana Wahid; Jamaluddin; Herman; Muh. Fachrur Razy Mahka; Karman Jaya
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7580

Abstract

Perkembangan pesat platform digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dengan memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta menghadirkan kemudahan bagi konsumen. Namun demikian, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait tanggung jawab perdata platform digital ketika konsumen mengalami kerugian. Dalam praktiknya, kerugian konsumen dapat timbul akibat kegagalan sistem, kelalaian pengelolaan platform, penipuan oleh pihak ketiga, maupun lemahnya mekanisme pengawasan terhadap mitra usaha. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum tanggung jawab perdata platform digital di Indonesia, mengkaji bentuk-bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada platform, serta mengidentifikasi tantangan pembuktian yang dihadapi konsumen dalam menuntut ganti rugi. Selain itu, artikel ini juga membahas kebutuhan reformasi regulasi guna memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum perdata, serta hasil penelitian dari jurnal-jurnal hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan adanya kecenderungan perluasan konsep tanggung jawab perdata terhadap platform digital, terutama ketika platform memiliki peran aktif dalam transaksi, seperti pengelolaan sistem pembayaran, kurasi penjual, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan dan ketidakjelasan norma hukum yang menyebabkan lemahnya kepastian hukum serta menyulitkan konsumen dalam memperoleh pemulihan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegasan tanggung jawab platform digital guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil dan efektif dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
Analisis Determinan Struktur Modal Pada Perusahaan Startup Pada Era Digital Di Indonesia: Analysis of Capital Structure Determinants in Startup Companies in the Digital Era in Indonesia Nurul Masithoh
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i4.7854

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah memicu pertumbuhan pesat perusahaan startup yang beroperasi dalam lingkungan bisnis penuh ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, struktur modal menjadi aspek yang sangat strategis karena menentukan kemampuan startup untuk bertahan, berkembang, dan bersaing. Startup umumnya menghadapi tantangan berupa keterbatasan arus kas, risiko kegagalan yang tinggi, serta kebutuhan investasi berkelanjutan untuk mendukung inovasi dan ekspansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan struktur modal pada perusahaan startup di Indonesia dengan menyoroti empat faktor utama, yaitu tingkat profitabilitas, peluang pertumbuhan, risiko bisnis, serta akses terhadap sumber pembiayaan berbasis teknologi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan telaah berbagai literatur empiris dan teoretis yang relevan, mencakup jurnal manajemen keuangan, laporan industri digital, serta publikasi terkait pembiayaan startup di era modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik khas startup menyebabkan keputusan struktur modal cenderung berbeda dengan perusahaan konvensional. Profitabilitas yang relatif rendah membuat startup lebih mengandalkan sumber pendanaan eksternal dibandingkan pendanaan internal. Peluang pertumbuhan yang besar meningkatkan kebutuhan modal sehingga mendorong perusahaan memilih pembiayaan berbasis ekuitas dengan fleksibilitas tinggi. Risiko bisnis yang tinggi juga menyebabkan penggunaan utang menjadi terbatas karena potensi financial distress. Selain itu, berkembangnya teknologi finansial membuka akses pendanaan digital seperti venture capital, equity crowdfunding, dan peer-to-peer lending, yang semakin memengaruhi pola pembiayaan startup. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa dinamika digital mendorong terbentuknya struktur modal yang lebih adaptif dan inovatif. Temuan tersebut berkontribusi pada pengembangan konsep struktur modal dalam konteks ekonomi berbasis teknologi serta dapat menjadi rujukan bagi pelaku industri maupun pembuat kebijakan.
Manajemen Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance: Financial Management of Village Funds From A Good Governance Perspective Nurul Masithoh
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.7936

Abstract

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan salah satu aspek strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan publik, sehingga menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Konsep good governance menekankan prinsip-prinsip fundamental, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen keuangan dana desa serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka terhadap berbagai jurnal nasional dan regulasi yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, terutama melalui mekanisme musyawarah desa dan pelaporan keuangan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan mendukung tujuan pembangunan desa secara optimal.
Pencegahan Penyebaran Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate: Preventing the Spread of Hoaxes on Social Media Among Students of State Vocational School 1, Ternate City Mahmud Hi. Umar; Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra; Rasty Amalia Faroek
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7938

Abstract

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoax), khususnya di lingkungan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengenali, memverifikasi, serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan melibatkan siswa kelas X dan XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait karakteristik hoaks, dampak sosial dan hukum penyebaran informasi palsu, serta pentingnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan verifikasi informasi dan belum optimalnya intergrasi literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.
Legalitas Monetisasi Data Pengguna Oleh Perusahaan Teknologi: Analisis Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perekonomian Nasional: The Legality of Monetizing User Data by Technology Companies: An Analysis of Consumer Protection and National Economic Law Christina Bagenda; Dwi Anindya Harimurti; Ana Maria Gadi Djou; Rustam; Yohanes Don Bosco Watu
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7939

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perusahaan teknologi untuk menjadikan data pengguna sebagai salah satu aset ekonomi utama melalui praktik monetisasi data. Praktik ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna untuk kepentingan bisnis, seperti periklanan berbasis perilaku, analisis pasar, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas monetisasi data pengguna oleh perusahaan teknologi di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap hukum perekonomian nasional. Pembahasan difokuskan pada kerangka regulasi perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum perusahaan teknologi, serta tantangan penegakan hukum di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian pustaka terhadap jurnal-jurnal nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan. Praktik monetisasi data yang tidak disertai transparansi dan persetujuan yang sah berpotensi melanggar hak konsumen serta menciptakan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, dominasi perusahaan teknologi berbasis data juga dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan melemahkan prinsip keadilan dalam hukum perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi antar-peraturan, serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen guna menciptakan sistem monetisasi data yang legal, beretika, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.
Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Bangunan: Studi Kritis Hukum Administrasi Negara: Administrative Sanctions for Building Permit Violations: A Critical Study of State Administrative Law Widayanti; Kusworini; Widiati Dwi Winarni
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.7988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dalam perspektif hukum administrasi negara di Indonesia. IMB merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam pengendalian tata ruang, perlindungan kepentingan umum, serta menjamin keselamatan dan ketertiban pembangunan. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran perizinan bangunan yang tidak diimbangi dengan penegakan sanksi administratif yang efektif dan konsisten. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk sanksi administratif yang diterapkan oleh pemerintah daerah, hambatan dalam pelaksanaannya, serta relevansi penerapan prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dari jurnal hukum nasional dan regulasi terkait perizinan bangunan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan sanksi administratif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan, telah diatur secara normatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi administratif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi penegakan sanksi administratif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan hukum yang berkelanjutan dalam bidang perizinan bangunan.
Tinjauan Literatur: Pendekatan Komputasi Dan Sintesis Turunan Flavonoid Sebagai Kandidat Obat Antidiabetes Tipe 2: Literature Review: Computational Approaches And Synthesis Of Flavonoid Derivatives As Candidates For Type 2 Antidiabetic Drugs Saeful Amin; Silma Lutfi Farwah; Reza Fathurrahman
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7997

Abstract

Diabetes melitus tipe 2 (DMT2) adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai oleh resistensi insulin dan disfungsi sekresi insulin, mengakibatkan hiperglikemia. Terapi konvensional sering menimbulkan efek samping, sehingga diperlukan agen terapeutik yang lebih aman dan efektif. Flavonoid, senyawa polifenolik alami, telah menunjukkan potensi antidiabetik melalui penghambatan enzim penting dalam metabolisme glukosa, seperti ?-glukosidase, ?-amilase, DPP-4, dan SGLT-2. Tinjauan ini menganalisis perkembangan pendekatan komputasi—molecular docking, simulasi dinamika molekuler, dan prediksi ADMET—bersama dengan sintesis turunan flavonoid yang dimodifikasi secara struktural (misal triazole, isoxazole, trifluoromethyl) untuk meningkatkan afinitas dan aktivitas biologis. Hasil literatur menunjukkan bahwa flavonoid alami maupun sintetik mampu berinteraksi kuat dengan target enzim, dengan efektivitas yang mendekati obat kontrol seperti acarbose dan empagliflozin. Analisis struktur-aktivitas (SAR) menegaskan peran substituen tertentu dalam memperkuat interaksi H-bond dan hidrofobik di situs aktif enzim. Kombinasi strategi komputasi multitarget dan optimasi struktur flavonoid menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk pengembangan agen antidiabetik tipe 2 yang selektif, efektif, dan berisiko efek samping rendah. Validasi lebih lanjut melalui uji in vitro, in vivo, dan formulasi farmasetika sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan kandidat flavonoid menuju tahap pra-klinis.
Sengketa Pilkades Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa: Village Head Election Disputes and the Scope of the Constitutional Court's Authority: A Study of Village Law Transformation Deny; Khelda Ayunita; Yusuf; Mohammad Fajar Abdjul; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8032

Abstract

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik demokrasi lokal dan mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum terkait forum penyelesaian sengketa yang berwenang. Ketidakjelasan ini muncul akibat belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam sistem hukum nasional, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran serta inkonsistensi penerapan hukum di berbagai daerah. Di sisi lain, perkembangan hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan desa sebagai entitas hukum publik yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan politik lokalnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menjangkau sengketa hasil Pilkades, mengingat Pilkades bukan bagian dari rezim pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hasil politik lokal di tingkat desa, serta menganalisis implikasi transformasi hukum desa terhadap desain penyelesaian sengketa Pilkades. Penelitian ini menggunakan metode normatif-dogmatis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, yang didukung oleh kajian pustaka terhadap literatur hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya lembaga peradilan khusus dan kejelasan forum penyelesaian sengketa Pilkades berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades melalui harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga peradilan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan desa.
Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Nelayan di Wilayah Kerja Puskesmas Betoambari Kota Baubau 2025: Analysis of Factors Related to Work Accidents Among Fishermen in the Working Area of Betoambari Health Center, Baubau City, 2025 Jumadi; Rininta Andriani; Andi Yaumil Bay R. Thaifur; Muhamad Asraf Muin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8091

Abstract

Latar Belakang: Kecelakaan kerja ialah sebuah kejadian tidak terduga yang berpotensi menimbulkan kerusakan maupun cedera. Kejadian ini dapat terjadi akibat kelalaian baik dari pihak perusahaan maupun pekerja. Tujuan: untuk mengetahui relasi antara umur, lama bekerja, pemahaman, perilaku, sikap, alat pelindung diri (APD) dan bising dan insiden akibat bekerja pada nelayan di wilayah kerja Puskesmas Betoambari Kota Baubau. Metode: Studi ini ialah kuantitatif dengan survey analitik. Adapun jumlah sampel pada penelitian yaitu 57 nelayan. Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil: ada hubungan antara umur dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0,016 (< 0,05), ada hubungan lama bekerja dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0,016 (< 0,05), ada hubungan pengetahuan dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0,012 (< 0,05), ada hubungan perilaku dengan kecelakaan kerja pada nelayan p = 0.002 (< 0,05), ada hubungan sikap dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0.004 (< 0,05), ada hubungan alat pelindung diri (APD) dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0.005 (< 0,05) dan tidak ada hubungan bising suara mesin kapal dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0.187 (> 0,05). Kesimpulan: dapat disimpulkan ialah apabila pengetahuan nelayan baik maka sikap dan perilaku nelayan ikut baik dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja saat melaut.
Analisis Kinerja Manajemen Sekolah Pada Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri Dan Swasta Di Kota Palu : Analysis of School Management Performance in Public and Private Junior High Schools in Palu City Tri Nurbaiti; Moh. Saleh; A. Lahmuddin Hamid
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.8184

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kinerja manajemen berbasis sekolah pada sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta di kota palu. (2) Apakah ada perbedaan kinerja MBS di sekolah menengah pertama negeri dan swasta di kota palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) seberapa baik kinerja manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri dan SMP Swasta di kota palu (2) Perbedaan kinerja manajemen berbasis sekolah di SMP negeri dan swasta di kota palu.Populasi penelitian ini berjumlahnya ada 48 SMP. Pengambilan sampel yang berjumlah 8 SMP Negeri dan 8 SMP Swasta dilakukan dengan teknik slovin sampling, berdasarkan letak wilayah dan akreditasi sekolah. Berdasarkan hasil penelitian skor rata-rata SMP negeri pada kompetensi kepala sekolah ratarata berjumlah 113.85 dan standar deviasi 3.57 manajemen kurikulum dan program pengajaran rata-rata berjumlah 138.85 dan standar deviasi 3.24, manajemen tenaga kependidikan rata-rata berjumlah 60.35 dan standar deviasi 1.6, manajemen kesiswaan ratarata berjumlah 60 dan standar deviasi 2.53, manajemen keuangan dan pembiayaan rata-rata berjumlah 24.7 dan standar deviasi 0.85, manajemen sarana prasarana rata-rata berjumlah 35.2 dan standar deviasi 0.63, manajemen hubungan masyarakat rata-rata berjumlah 28.7 dan standar deviasi 0.86, manajemen layanan khusus rata-rata berjumlah 31.75 dan standar deviasi 1.07, SMP swasta pada kompetensi kepala sekolah rata-rata berjumlah 125 dan standar deviasi 2.1, manajemen kurikulum dan program pengajaran rata-rata berjumlah 146.45 dan standar deviasi 3.04, manajemen tenaga kependidikan rata-rata berjumlah 62.25 dan standar deviasi 1.83, manajemen kesiswaan berrjumlah 57.1 dan standar deviasi 5.99, manajemen keuangan dan pembiayaan rata-rata berjumlah 27.35 dan standar deviasi 0.54, manajemen sarana prasarana rata-rata berjumlah 36.1 dan standar deviasi 0.69, manajemen hubungan masyarakat rata-rata berjumlah 31.65 dan standar deviasi 0.37, manajemen layanan khusus rata-rata berjumlah 33.7 dan standar deviasi 0.89 Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan

Page 233 of 329 | Total Record : 3284

 231   232   233   234   235 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 8: Agustus - 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 7: Juli 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 5: Mei 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 4: April 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 3: Maret 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 2: Februari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 1: Januari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) April 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 11: November 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 9: September 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 6: Juni 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 5: Mei 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 7: JULI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 6: JUNI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 5: MEI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 4: APRIL 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 3: MARET 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 1: JANUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2021 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 4: JULI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 2: MEI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) More Issue