cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 83   84   85   86   87 
Analisis Hukum terhadap Penerapan Klausa Eksonerasi dalam Kontrak Pengangkutan Barang I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana; Dewa Ayu Putri Sukadana; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2526

Abstract

Kontrak pengangkutan barang sangat vital bagi perekonomian namun rentan terhadap sengketa pertanggungjawaban. Klausa eksonerasi sering digunakan oleh pihak pengangkut untuk membatasi atau meniadakan tanggung jawabnya atas kerugian, kerusakan, atau keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan batasan-batasan penerapan klausa eksonerasi dalam kontrak pengangkutan barang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausa eksonerasi pada prinsipnya dibolehkan atas dasar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Meskipun demikian, penerapannya dibatasi secara ketat oleh asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), ketentuan khusus Pasal 468 KUHDagang mengenai tanggung jawab fundamental pengangkut, serta larangan klausula baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengadilan berwenang untuk mengesampingkan klausa eksonerasi jika terbukti melanggar keadilan, kepatutan, atau melindungi pihak yang terbukti lalai maupun beritikad buruk
Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Ikama Dewi Setia Triana; Muhammad Yusril Irza; Arif Awaludin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2527

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan KUHAP agar sejalan dengan prinsip due process of law serta memberikan perlindungan yang setara bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui kajian literatur dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap rancangan revisi KUHAP tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada crime control model yang menekankan kepastian dan efisiensi, namun mengabaikan aspek keadilan prosedural dan perlindungan terhadap HAM. Reformasi KUHAP harus diarahkan untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap HAM, bukan sekadar efisiensi prosedural dalam membangun sistem peradilan pidana yang demokratis, akuntabel, dan berkeadaban hukum.
Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Radiasi Udang yang Mengandung Cesium-137 Robi’atul Adawiyah; Zulfa Fadhilah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2528

Abstract

Penelitian akan membahas tanggung jawab negara dan swasta terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dalam kasus radiasi Cesium-137 yang ditemukan pada produk udang di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten. Permasalahannya bagaimana hak atas lingkungan hidup yang sehat dipenuhi oleh negara serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum negara dan pihak swasta terhadap warga yang terdampak. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup serta menguraikan implementasi tanggung jawab hukum negara dan pelaku industri dalam kasus pencemaran radioaktif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian didapati bahwa pencemaran radioaktif Cesium-137 merupakan bentuk kelalaian pengawasan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999. Negara berkewajiban menjalankan prinsip state obligation to protect melalui pengawasan, transparansi informasi, dan pemulihan lingkungan, sementara pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas dampak pencemaran. Selain itu, warga negara berhak menuntut keadilan melalui mekanisme access to justice sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU 32/2009. Kesimpulannya, perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat menuntut tanggung jawab negara, kepatuhan korporasi, dan partisipasi publik dalam mewujudkan keadilan ekologis dan HAM.
Pengembangan Media Aplikasi Pembelajaran Berbasis Internet Untuk Siswa Kelas 4 SD Pada Pelajaran Matematika Materi Statistika Heri Setiyawan; Panji Agung Prayogi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2530

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembelajaran matematika yang lebih interaktif pada materi statistika kelas 4 SD yang selama ini masih terbatas pada media konvensional sehingga belum mampu menghadirkan konsep secara konkret dan menarik bagi siswa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis internet yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman konsep statistika melalui fitur visual dan interaktif. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh validasi sangat baik dari ahli media dan ahli materi, serta mendapat respon positif dari siswa dan guru. Penggunaan aplikasi juga mampu meningkatkan pemahaman siswa berdasarkan perbandingan nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa aplikasi berbasis internet yang dikembangkan efektif mendukung proses pembelajaran matematika dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, fleksibel, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar
Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Tahanan Pada Rutan Polri Satrio Wahyu Sri Pamungkas; I Made Wiray Darma; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2531

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia (Rutan Polri) sebagai upaya mewujudkan sistem penahanan yang profesional, manusiawi, dan sesuai hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan SOP serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris untuk melihat hukum dalam praktik nyata di Rutan Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan kasus dengan peristiwa terkait penerimaan, penempatan, pengawasan, dan pelayanan tahanan sebagai fokus analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, namun penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas ruang tahanan, jumlah personel yang tidak proporsional, serta kurangnya fasilitas medis, psikologis, dan administrasi digital. Upaya adaptasi tetap dilakukan oleh petugas agar hak-hak dasar tahanan tetap terpenuhi
Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Ismaidar; Bambang Fitrianto; Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa; Kospiyandi; Rika Suryana Surbakti; Tri Sandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2532

Abstract

Perubahan sistem hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru dalam pembangunan hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting yang mengalami transformasi adalah peran dan fungsi penemuan hukum (rechtsvinding) dalam sistem hukum nasional. Penemuan hukum bukan sekadar kegiatan teknis hakim dalam mengisi kekosongan hukum, tetapi juga merupakan proses intelektual yang melibatkan penalaran yuridis dan pertimbangan moral untuk mewujudkan keadilan substantif. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teori penemuan hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia serta menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut direfleksikan dalam KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara kreatif dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial, terutama melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law). Dengan demikian, teori penemuan hukum yang semula berorientasi pada positivisme hukum kini bergeser menuju paradigma hukum progresif yang menempatkan hakim sebagai agen moral dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.
Kepemilikan Robux dan Ketimpangan Sosial Digital Anak: Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Wulandari, Puspita Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2534

Abstract

Roblox merupakan salah satu platform permainan daring yang sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan pembelajaran, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi digital melalui sistem mata uang virtual yang disebut robux. Namun, di balik inovasinya, muncul persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses ekonomi digital serta perlindungan anak dalam ruang virtual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketimpangan sosial akibat kepemilikan robux serta implikasi hukumnya berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-normatif melalui studi literatur dan analisis perilaku sosial di dalam platform Roblox. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap robux dapat menimbulkan diskriminasi digital yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai transaksi digital anak dan pengawasan terhadap praktik ekonomi dalam gim daring untuk menjamin keadilan dan keselamatan anak di ruang virtual
Persepsi Mahasiswa Teknik Mesin Upi Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Dunia Akademik Dan Industri Karyadi Dwi Nurally; -, Fauzan Dwi Ramadhan; Veni Hapsari; Rulli Firmansyah; Jenuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2536

Abstract

Tuntutan dunia industri terhadap insinyur profesional yang memiliki integritas moral kuat menjadikan integrasi nilai-nilai etika Islam dalam pendidikan tinggi teknik sebagai kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persepsi mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengenai aktualisasi nilai Amanah (kepercayaan) dan Shiddiq (kejujuran) dalam praktik akademik serta relevansinya bagi dunia industri. Melalui metode kajian literatur kualitatif, penelitian ini mensintesis berbagai sumber ilmiah bereputasi yang membahas etika Islam, pendidikan teknik vokasional, dan konsekuensi pelanggaran etika profesional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki kesadaran normatif yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas akademik, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kemampuan menerjemahkan nilai tersebut ke dalam respons praktis terhadap dilema etika industri. Kajian ini menegaskan bahwa tanggung jawab profesional dalam bidang teknik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip etika Islam, sehingga diperlukan penguatan kurikulum melalui studi kasus etika terapan yang menghubungkan integritas akademik dengan kompetensi etis industri. Implikasinya menekankan pentingnya penyempurnaan kurikulum dan penelitian lanjutan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam pengambilan keputusan etis di situasi profesional yang nyata
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna Terhadap Pasien Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Afiyah Putri Ameliawati; M. Khoirul Huda; Andika Persada Putera
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2537

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan bagian integral dari kesejahteraan nasional yang wajib dijamin oleh negara melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban serta pertanggungjawaban rumah sakit berakreditasi paripurna sebagai korporasi dalam perspektif hukum perdata, pidana, dan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian akreditasi paripurna tidak dapat sepenuhnya menjamin rumah sakit terbebas dari potensi risiko hukum, karena hakikat pelayanan kesehatan berorientasi pada manusia dan bersifat kompleks. Selain itu, pertanggungjawaban hukum rumah sakit paripurna terhadap pasien belum diatur secara khusus, melainkan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah sakit wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul akibat tindakan medis atau pelayanan yang tidak sesuai standar, tanpa memandang status akreditasi. Dengan demikian, rumah sakit sebagai korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administrasi
Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian Rahayu, Julia; Rini Fathonah; Diah Gustiniati Maulani; Dona Raisa Monica
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2538

Abstract

Kontradiksi antara penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak terus menjadi perdebatan kritis dalam sistem peradilan pidana, karena pemidanaan yang ditujukan untuk menciptakan efek jera kerap berbenturan dengan mandat perlindungan anak yang mensyaratkan dukungan terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan yuridis antara tujuan pemidanaan dan perlindungan anak pelaku kejahatan berat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan, hasil kajian menunjukkan bahwa pidana penjara masih dominan dijatuhkan terhadap anak dalam kasus serius, namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan ini mengimplikasikan urgensi penguatan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tanpa mengabaikan masa depan serta martabat anak pelaku

Page 85 of 104 | Total Record : 1031

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023