Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.231
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Implikasi Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Hak Waris Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia Fajri Ian Herlika; Kasmawati; Dewi Septiana; Nunung Rodliyah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9016

Abstract

Penelitian mengkaji implikasi dan akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin melalui Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno terhadap posisi serta kewarisan anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diselaraskan dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Gagasan utama dari analisis ini berfokus pada dinamika peralihan status hukum anak yang lahir sebelum pernikahan resmi orang tuanya dicatatkan. Metode yang diterapkan adalah hukum normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian mengindikasikan bahwa penetapan lembaga peradilan tersebut melahirkan ikatan keperdataan yang penuh antara sang anak dengan ayah biologisnya. Implikasi hukum paling mendasar terlihat pada terbukanya hak keperdataan sang anak dalam sistem pewarisan ab intestato, yang memposisikannya sebagai ahli waris Golongan Pertama bersama anak sah lainnya, serta memberikan hak mutlak atas bagian porsi Legitieme Portie.
Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perlindungan Harta Kekayaan Suami Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Sri Indah Lestari; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/h3nhkh46

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada calon suami istri maupun suami istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian perkawinan tunduk pada asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan muncul ketika keberadaan perjanjian perkawinan tidak selalu memperoleh pengakuan dan penerapan yang konsisten dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas pacta sunt servanda dalam perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan harta kekayaan suami istri dan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dihormati dan dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menunjukkan penerapan asas pacta sunt servanda secara tepat karena Mahkamah Agung mengakui dan menghormati Prenuptial Financial Agreement yang telah dibuat para pihak sebelum perkawinan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta serta memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam hukum keluarga Indonesia.
Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 547/Pdt.G/2024/PA.JS) Gita Naia Larasati; Nunung Rodliyah; Kasmawati; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9238

Abstract

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perselisihan terus-menerus yang menjadi dasar gugatan cerai dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS menurut KHI, serta pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 116 huruf (f) KHI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perselisihan terus-menerus menurut KHI dijabarkan melalui empat indikator, yaitu konflik yang terus-menerus, hilangnya komunikasi harmonis, gagalnya upaya mediasi, dan terputusnya harapan hidup rukun, yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 berupa syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Seluruh indikator tersebut terbukti terpenuhi dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan tiga asas tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan asas kepastian hukum sebagai asas yang paling dominan, sedangkan asas keadilan dan kemanfaatan berfungsi sebagai asas penunjang.
Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Agribisnis antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk) Adinda Riesky Nathania; Mohammad Wendy Trijaya; Dora Mustika; Dewi Septiana; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9356

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli pupuk antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi diputus dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk. Pupuk seberat 403.132 kilogram senilai Rp2.022.018.200,00 telah diserahkan berdasarkan tujuh delivery order, tetapi pembeli tidak melunasi pembayaran sehingga tersisa utang sebesar Rp1.494.525.000,00 meskipun telah diberikan pemberitahuan piutang jatuh tempo dan tiga kali somasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur wanprestasi yang terpenuhi dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga unsur wanprestasi menurut Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdata terpenuhi. Pertama, terdapat perjanjian jual beli yang sah menurut Pasal 1320 dan mengikat menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang dibuktikan dengan dokumen transaksi dan tujuh delivery order. Kedua, CV Jaya Abadi ingkar janji karena hanya membayar sebagian harga pupuk yang telah diterimanya. Ketiga, CV Jaya Abadi telah dinyatakan lalai melalui pemberitahuan jatuh tempo dan somasi, tetapi tetap tidak melunasi kewajibannya hingga batas waktu 30 Juni 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh unsur wanprestasi terpenuhi dalam perjanjian jual beli antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi.
Pertimbangan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk Cynara Alya Zhafirah; Nunung Rodliyah; Kasmawati Kasmawati; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7089

Abstract

This study discusses the judge’s considerations in granting child custody of a non-mumayyiz (underage) child to the biological father in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Generally, according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of a non-mumayyiz child is granted to the biological mother. However, in this case, the panel of judges decided to grant custody to the biological father. The purpose of this research is to identify the legal reasoning behind the judge’s decision and the legal implications of such a ruling. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by primary data obtained through interviews and secondary data from legislation and legal literature. The results show that the judge’s consideration was based on the best interest of the child principle, as the mother had remarried a non-Muslim man and converted to another religion, which made her ineligible to be the custodian under Islamic law. The legal implication of this decision reinforces the authority of judges to interpret hadhanah provisions contextually, ensuring the protection of the child’s rights and supporting their growth in accordance with religious teachings and prevailing social norms.
Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk Bunga Rahma; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7098

Abstract

This study discusses the judge’s considerations in rejecting a marriage annulment lawsuit due to coercion, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The lawsuit was filed by a wife who claimed she was forced into marriage due to threats from her parents, thus requesting an annulment based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, the panel of judges rejected the claim. This research aims to examine the legal reasoning behind the judge’s rejection of the annulment and the legal consequences resulting from the decision. The study employs a normative and empirical legal approach with a descriptive qualitative method, using primary legal materials such as legislation and court rulings, as well as secondary data from legal literature and interviews. The results show that the judges rejected the claim because the alleged coercion was not proven to constitute an unlawful threat as defined by law, and the marriage was conducted validly according to legal and religious provisions. The legal implication of this rejection is that the marriage remains valid and binding, and all legal rights and obligations between husband and wife continue to apply.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Putusan No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk Anisa Zahara; Nunung Rodliyah; Kasmawati Kasmawati; Aprilianti Aprilianti; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7785

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, namun meningkatnya angka perceraian menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hak anak pasca perceraian serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan judicial case study normatif, melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, kesinambungan pengasuhan, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan khusus anak. Penetapan hak asuh kepada ayah kandung didasarkan pada fakta bahwa anak telah lama diasuh oleh ayah dan berada dalam lingkungan yang relatif stabil serta mendukung tumbuh kembangnya. Putusan ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas hakim dalam menafsirkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan perlunya penguatan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak setelah putusan dijatuhkan. Kesimpulannya, putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hak anak secara substantif sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Co-Authors , Kasmawati Adinda Riesky Nathania Ahmad Zazili Anisa Zahara Aprilianti Aprilianti Aprilianti Artanami Sitanggang Bagas Setiawan Bunga Laudya Bunga Rahma Cynara Alya Zhafirah Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dewi Septiana Dewi Septiana Dina Amelia Dita Febrianto Dora Mustika Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Fajri Ian Herlika Farico Gian Gita Naia Larasati Harsa Wahyu Ramadhan Ira Restika Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati M. An-Nabil Karindra Mayla Wati Kintoko Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Al Fatih Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi Rangga Winarno Reza Ali Rilda Murniati Rizka Okta Vioni Rohaini Rohaini Rohani Sayidita Anis Nasfuroh Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Sepriyadi Adhan S Shalshabilla Angraini Rozi Siti Nurhasanah Sri Indah Lestari Syakhira Putri Syaroza TIARA NUR RAUDA Vinka Aulia Luninggar Yulia Kusuma Wardani