Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.231
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian Syakhira Putri Syaroza; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6414

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis dan sosiologis mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian, di mana sering terjadi pengalihan atau penyembunyian aset secara sepihak oleh suami yang merugikan hak konstitusional istri. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada sinkronisasi pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia serta efektivitas upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang dikuasai secara dominan oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama berpijak pada asas kesetaraan hak dan kewajiban suami istri (Equality Before The Law) sesuai Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Terhadap harta yang dikuasai atau dipindahtangankan sepihak, upaya hukum yang dapat ditempuh istri adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan yang diperkuat dengan permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) berdasarkan Pasal 190 KUHPerdata. Instrumen ini krusial sebagai tindakan preventif untuk menjaga keutuhan harta objek sengketa agar putusan hakim tidak menjadi hampa (illusoir), serta menjamin hak istri mendapatkan bagian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Implementasi Hukum Perdata terhadap Pengingkaran Janji Kawin sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Rangga Winarno; Kasmawati; Dewi Septiana; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6571

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum serta keterkaitannya dengan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatutan, kesusilaan, dan keadilan sehingga pelaku dapat dibebankan ganti rugi materiil maupun immateriil. Dari perspektif hukum pidana, pengingkaran janji kawin pada prinsipnya bukan merupakan tindak pidana, kecuali apabila sejak awal disertai unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap kasus ini dilakukan secara selektif karena adanya kesulitan pembuktian unsur niat jahat dan rangkaian kebohongan. Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, sedangkan penyelesaian melalui hukum perdata dinilai lebih relevan dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban.
Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Kredit Macet dalam Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PN Tjk dan No. 225/Pdt.G/2023/PN Tjk Farico Gian; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana; Depri Liber Sonata; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan atas kredit macet dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur melalui mekanisme parate eksekusi, yaitu hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama prosedur seperti somasi, pengumuman lelang, dan penilaian objek oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah dipenuhi, maka pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dinyatakan sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mekanisme parate eksekusi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit macet.
CEGAH STUNTING DENGAN MENUNDA PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI DI DESA TALANG MULYA Yulia Kusuma Wardani; Rilda Murniati; Elly Nurlaili; Selvia Oktaviana; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum; Dora Mustika
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v6n1.3373

Abstract

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak serius terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting adalah praktik pernikahan dini yang masih terjadi di banyak wilayah, termasuk di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pernikahan dini menyebabkan kehamilan berisiko pada usia yang belum matang secara biologis dan psikologis, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat praktik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, edukasi, diskusi, dan pendampingan, dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta remaja dan keluarga di desa tersebut. Materi yang disampaikan meliputi aspek hukum pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hubungan antara pernikahan dini dan risiko stunting, serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendukung penundaan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Talang Mulya.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) Hardware Simrs Antara RSUD Kota Prabumulih Dengan CV Prudentawira Tech Muhammad Al Fatih; Rohaini; Siti Nurhasanah; Depri Liber Sonata; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8621

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) hardware Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech berdasarkan Perjanjian Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pelaksanaan perjanjian secara faktual, mencakup mekanisme pemenuhan prestasi para pihak, hambatan-hambatan yang dijumpai sepanjang masa kontrak, serta penyelesaiannya melalui itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengombinasikan data primer berupa wawancara dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KSO telah berjalan sesuai mekanisme yang disepakati meskipun terdapat tiga kategori hambatan, yaitu hambatan teknis akibat jarak geografis, hambatan administratif akibat pertemuan rezim hukum perdata dan administrasi negara, serta hambatan institusional berupa pergantian manajemen RSUD. Keseluruhan hambatan tersebut diselesaikan melalui itikad baik para pihak sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sehingga tidak berkembang menjadi wanprestasi formal. Pada akhir masa kontrak, rekomendasi BPKP mendorong para pihak merestrukturisasi hubungan hukum melalui adendum yang mengubah skema KSO menjadi perjanjian jual beli.
Implementasi Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Wilayah Lampung – Bengkulu (Studi pada PT Gemilang Agro Agramin) Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi; Selvia Oktaviana; Dora Mustika; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8648

Abstract

Pelaksanaan distribusi sarana produksi pertanian di PT Gemilang Agro Agramin menghadapi masalah penumpukan barang berupa pestisida yang telah habis masa berlakunya di gudang penyimpanan. Kekosongan pengaturan teknis mengenai penarikan produk kedaluwarsa dalam kontrak baku menciptakan ketidakpastian hukum dan membebankan risiko kerugian operasional secara sepihak kepada distributor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian kerja sama pengadaan sarana produksi pertanian di wilayah Lampung dan Bengkulu, serta merumuskan kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa barang kedaluwarsa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan tipe studi deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kesesuaian antara regulasi perundang-undangan dengan praktik nyata pelaksanaan kontrak di lapangan secara komprehensif dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian telah memenuhi syarat sah kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Barang kedaluwarsa terbukti bukan merupakan peristiwa force majeure, melainkan risiko operasional akibat kelemahan strategi pemasaran. Produsen memegang tanggung jawab hukum utama dalam penarikan produk berbahaya, namun ketiadaan klausula spesifik memicu ketidakseimbangan alokasi beban biaya retur. Perjanjian kerja sama ini mengikat para pihak secara sah, namun memerlukan pembaruan klausula teknis yang tegas guna menjamin perlindungan hukum yang proporsional bagi produsen dan distributor. Para pihak disarankan untuk segera memperbarui kontrak tertulis dengan rincian skema retur yang jelas dan disarankan adanya penelitian lanjutan mengenai efektivitas penerapan sistem pencatatan stok digital yang presisi untuk mencegah penumpukan barang di masa depan.
Analisis Peran dan Efektivitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Vinka Aulia Luninggar; Aprilianti; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8691

Abstract

Perceraian adalah penyelesaian akhir konflik rumah tangga yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Pengadilan Agama mewajibkan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk menekan angka perceraian melalui jalur damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan peran mediator dalam upaya penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim dan mediator, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah berjalan dengan sangat efektif. Persentase keberhasilan mediasi mengalami lonjakan signifikan dari 11,63% pada tahun 2021 menjadi 65,05% pada tahun 2025. Keberhasilan ini didukung oleh kepastian hukum, keahlian mediator, fasilitas ruang mediasi yang memadai, serta tingginya itikad baik dari pasangan suami istri. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya mempertahankan kualitas mediator melalui pelatihan khusus dan penegakan sanksi yang tegas agar masyarakat benar-benar memanfaatkan mediasi sebagai upaya menyelamatkan keutuhan rumah tangga tanpa harus menempuh proses persidangan yang panjang.
Perlindungan Hukum Konsumen Telekomunikasi Atas Kegagalan Credit Limit Service (CLS) Dalam Layanan Pascabayar: Studi Putusan Nomor: 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn Artanami Sitanggang; Ahmad Zazili; Nenny Dwi Ariani; Sepriyadi Adhan S; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7266

Abstract

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi layanan, salah satunya Credit Limit Service (CLS) pada layanan pascabayar yang berfungsi sebagai mekanisme pembatasan penggunaan layanan agar tagihan konsumen tidak melebihi batas kredit yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya sistem CLS tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha telekomunikasi terhadap konsumen pascabayar yang dirugikan akibat kegagalan sistem CLS serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha telekomunikasi atas kegagalan CLS dapat didasarkan pada UUPK, UU Telekomunikasi, dan KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup upaya preventif dan represif, namun implementasinya masih belum optimal karena belum memberikan pemulihan kerugian secara menyeluruh kepada konsumen.  
Pengalihan Kepemilikan Waris Virtual Atas Emas Digital Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam TIARA NUR RAUDA; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; , Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7482

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa emas digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan. Namun, pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris masih menghadapi persoalan hukum, terutama terkait pembuktian kepemilikan, akses terhadap akun digital, serta kepastian hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini membahas praktik kepemilikan emas digital di Indonesia serta pembuktian dan pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan emas digital dapat dilakukan melalui alat bukti elektronik berupa akun, data transaksi, dan catatan kepemilikan digital yang diakui dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pengalihan kepemilikan emas digital kepada ahli waris dilakukan melalui mekanisme administratif pada platform penyedia layanan dengan melampirkan bukti kematian dan identitas ahli waris. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, emas digital dapat menjadi objek warisan selama memenuhi prinsip syariah, memiliki underlying asset yang jelas, serta terhindar dari unsur gharar dan riba.
Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/2017) Sri Indah Lestari; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9012

Abstract

Pembagian harta bersama setelah perceraian masih menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika para pihak telah membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan menyebabkan ketidakpastian hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PDT/2016/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan perjanjian perkawinan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi milik masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017 menegaskan keberlakuan asas pacta sunt servanda dengan mengakui kekuatan mengikat perjanjian perkawinan sebagai dasar penentuan status harta, sekaligus mengoreksi putusan judex facti yang mengabaikan perjanjian tersebut. Putusan ini memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap kebebasan berkontrak dalam pembagian harta bersama.
Co-Authors , Kasmawati Adinda Riesky Nathania Ahmad Zazili Anisa Zahara Aprilianti Aprilianti Aprilianti Artanami Sitanggang Bagas Setiawan Bunga Laudya Bunga Rahma Cynara Alya Zhafirah Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dewi Septiana Dewi Septiana Dina Amelia Dita Febrianto Dora Mustika Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Fajri Ian Herlika Farico Gian Gita Naia Larasati Harsa Wahyu Ramadhan Ira Restika Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati M. An-Nabil Karindra Mayla Wati Kintoko Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Al Fatih Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Nunung Rodliyah Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi Rangga Winarno Reza Ali Rilda Murniati Rizka Okta Vioni Rohaini Rohaini Rohani Sayidita Anis Nasfuroh Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Sepriyadi Adhan S Shalshabilla Angraini Rozi Siti Nurhasanah Sri Indah Lestari Syakhira Putri Syaroza TIARA NUR RAUDA Vinka Aulia Luninggar Yulia Kusuma Wardani