Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implikasi Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Hak Waris Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia Fajri Ian Herlika; Kasmawati; Dewi Septiana; Nunung Rodliyah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9016

Abstract

Penelitian mengkaji implikasi dan akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin melalui Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Wno terhadap posisi serta kewarisan anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diselaraskan dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Gagasan utama dari analisis ini berfokus pada dinamika peralihan status hukum anak yang lahir sebelum pernikahan resmi orang tuanya dicatatkan. Metode yang diterapkan adalah hukum normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian mengindikasikan bahwa penetapan lembaga peradilan tersebut melahirkan ikatan keperdataan yang penuh antara sang anak dengan ayah biologisnya. Implikasi hukum paling mendasar terlihat pada terbukanya hak keperdataan sang anak dalam sistem pewarisan ab intestato, yang memposisikannya sebagai ahli waris Golongan Pertama bersama anak sah lainnya, serta memberikan hak mutlak atas bagian porsi Legitieme Portie.
Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perlindungan Harta Kekayaan Suami Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Sri Indah Lestari; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/h3nhkh46

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada calon suami istri maupun suami istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian perkawinan tunduk pada asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan muncul ketika keberadaan perjanjian perkawinan tidak selalu memperoleh pengakuan dan penerapan yang konsisten dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas pacta sunt servanda dalam perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan harta kekayaan suami istri dan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dihormati dan dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menunjukkan penerapan asas pacta sunt servanda secara tepat karena Mahkamah Agung mengakui dan menghormati Prenuptial Financial Agreement yang telah dibuat para pihak sebelum perkawinan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta serta memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam hukum keluarga Indonesia.
Co-Authors Ahmad Zazili Aprilianti Artanami Sitanggang Bagas Setiawan Depri Liber Sonata Dewi Septiana Dina Amelia Dora Mustika Elly Nurlaili Fajri Ian Herlika Kasmawati Kasmawati Kasmawati Muhammad Al Fatih Nenny Dwi Ariani Nunung Rodliyah Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi Rangga Winarno Rilda Murniati Rohaini Rohaini Rohani Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Siti Nurhasanah Sri Indah Lestari Syakhira Putri Syaroza Vinka Aulia Luninggar Yulia Kusuma Wardani