Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Panorama Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI UNTAG Law Review Progressive Law Review BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law Jurnal Gagasan Hukum Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia LEX SUPERIOR Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities Smash: Journal of Social Management Sains and Health Unizar Law Review Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Anggalana
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Rusli, Tami; Anggalana, Anggalana; Meliyana, Dina
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5189

Abstract

Sengketa hak atas tanah di Indonesia sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan dan konflik penggunaan lahan, sehingga memerlukan pendekatan yang efektif untuk penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris, di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta membantu memelihara hubungan baik. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak atas tanah di Indonesia mencakup rendahnya pemahaman masyarakat dan jumlah mediator yang kompeten. Di sisi lain, mediasi berperan penting dalam mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kesimpulannya, meskipun terdapat kendala, mediasi terbukti sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggalana, Anggalana; Amalia, Annisha
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5295

Abstract

Penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kerap diwarnai bentok fisik antara Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima. Untuk melegalkan penertiban tersebut pemerintah Kabupaten Pesawaran kemudian membuat sebuah peraturan daerah yang ditujukan kepada pedagang kaki lima. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menegakkan peraturan, menjaga ketentraman, dan memastikan ketertiban umum. Fungsi tersebut dijalankan melalui upaya penertiban PKL yang melanggar aturan, edukasi kepada masyarakat, dan pencegahan gangguan ketertiban. Faktor penghambat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain kurangnya SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, resistensi dari PKL, minimnya sosialisasi aturan, tekanan politik atau ekonomi, serta keterbatasan alternatif lokasi relokasi bagi PKL. Hambatan-hambatan ini membuat upaya penertiban sering kali menjadi konflik dan tidak berjalan optimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Peswaran dalam mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, pengadaan fasilitas pendukung yang memadai, penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan layak, serta pendekatan persuasif dalam penertiban merupakan bagian dari strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk) Tobing, Alvarian L; Rusli, Tami; Anggalana, Anggalana
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5274

Abstract

Fenomena umum yang sering terjadi di kehidupan sosial dan ekonomi saat ini ada beberpa faktor yang menyebabkan salah satu pihak untuk melakukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan suatu alat kegiatan perjanjian di kehidupan masyarakat, yang mana dilakukan suatu jaminan dari kreditur kepada debitur perjanjian berupa barang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat yang telah disepakati. Wanprestasi dalam pinjam meminjam merupakan ketika salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Jaminan fidusia merupakan produk konvensinal yang diterapkan untuk memberikan perlindungan khususnya kepada kreditur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, serta pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomira Multhiarta TBK. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yang menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu  berbagai faktor yang memicu terjadinya wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia dapat dijelaskan dari beberapa faktor yaitu dari pihak debitur, faktor itu mencakup seperti kelalaian dalam melakukan prestasi dan kegagalan memenuhi ketentuan kesepakatan. Kemudian, pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, memperhatikan fakta-fakta dalam perkara ini hakim merujuk pada dasar hukum Pasal 1234, 1238, 1243 KUHPerdata. Hal ini memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim dan terbukti dalam wanprestasi pinjam meminjam sebagai berikut : keabsahan perjanjian, fakta-fakta dan bukti yang diajukan adanya wanprestasi, kepatutan proses dan prosedur hukum, analisa hukum dan akibat hukum, pertimbangan penolakan tuntutan tambahan, dan dasar hukum. Maka jelas bahwa pertimbangan dalam perkara ini dikuatkan oleh ketrangan saksi, alat bukti, ataupun unsur-unsur lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan benar. Saran diharpakan kedepannya kedua pihak tergugat dalam upaya dalam penyelesaian perkara bersama tersebut harus dilaksanakan sesuai eperjanjian kedua belah pihak yang terikan dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati. Kepada hakim menerapkan berupa denda yang maksimal, guna memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tidak adanya kasus yang serupa dimasa mendatang, dan jika terjadi kembali kasus wanprestasi sebaiknya melaporkan kepada piha yang berwenang.
Legal Review Of The Position And Duties Of The Ethical Council In The Implementation Of Elections (Study on the Election Organizer Honorary Council) Anggalana; Fathul Aziz
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 4 No. 04 (2025): September - November, International Journal of Education, Vocational and Socia
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v4i04.2470

Abstract

The principle of honesty and fairness is the principle of elections which is integrated with the principles of direct, general, free and secret elections after the reforms. The addition of the principle of honesty and fairness as one of the principles in the implementation of democratic elections is not without reason. The principle of "honesty" implies that in the implementation of elections, every party related to the implementation of elections, including election organizers, government officials, election participants, election supervisors, election observers, and voters must behave and act honestly. Referring to the Election Law, the DKPP's decision is final and binding, and the KPU and BAWASLU must monitor its implementation in accordance with Bawaslu's responsibilities. DKPP decisions, functions and locations. The research method uses a normative and empirical juridical approach . The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research . The data analysis used is qualitative juridical. The results of the study show the position and duties of the Election Organizer Honorary Council as an institution that carries out a blending function between regulatory, administrative and punitive functions that are generally separated, but are appropriately carried out simultaneously by this new institution. Election organizers are treated as an ethics court. Legal settlement of violations of the code of ethics committed by the Election Organizer Honorary Council is final and binding, and the final decision after the DKPP decision comes into effect is decided and announced in the General DKPP General Assembly by providing legal remedies or other legal remedies, meaning nothing. That the decision is immediately binding and implemented. Therefore, all state and judicial administrators and DKPP decisions must be implemented correctly.
Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt) S Endang Prasetyawati; Anggalana Anggalana; Agung Saputra
SMASH: Journal of Social Management Sains and Health Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/smash.v2i2.7263

Abstract

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain.Faktor Penyebab terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemaha karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing sedorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa. Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Gdt. Berdasarkan kepada 2 hal yakni pertama memperingan seperti terdakwa mengkui kesalahan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dipidana serta merupakan tulang punggung keluarga dan kedua yang memperberat.
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN.Tjk) Qunaifi, Ahmad; Anggalana; Dwi Ramasari, Risti
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4090

Abstract

Article 297 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health explains that every patient has the right to access the information contained in medical record documents. The regulation of patient access rights to medical records in Indonesia has given rise to various interpretations. The public has interpreted the meaning of the patient's right of access to information in medical record documents for themselves. This is where the problem arises, hospitals often face patients for some reason requiring medical records. With access rights, patients can freely use the contents of medical records as they wish. Seeing these conditions, the author wants to compare Malaysia's approach to regulating patient access rights to medical records. Objective: to examine the legal position and gaps using a comparative analysis of patient access to medical records in Indonesia and Malaysia. The research method uses normative juridical data with secondary data and is analyzed using descriptive analysis.
Mubadalah-Based Personality Development Programs for Inmates in Preventing Crime and Marital Dissolution in Lampung Correctional Institutions Muhammad Zuhri; Wahyu Abdul Jafar; Refly Setiawan; Anggalana
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 5 No. 2 December (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/z7gh0z18

Abstract

The The high levels of recidivism and marital dissolution among inmates’ families indicate that personality development programs within correctional institutions have not yet adequately supported social reintegration and family resilience. Accordingly, this study examines the effectiveness of inmate personality development programs in preventing recidivism and divorce, as well as their contribution to the development of family law grounded in the mubadalah perspective. This research constitutes a field study employing a qualitative approach conducted in three correctional institutions in Lampung Province. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving six key informants consisting of correctional officers and inmates. The data were analyzed through data reduction, thematic coding, and source triangulation, with mubadalah theory serving as the primary analytical framework. The findings indicate that religion-based personality development programs contribute positively to changes in inmates’ attitudes and moral awareness; however, they have not yet proven effective in significantly reducing recidivism (562 cases) and marital dissolution (21 cases). This study recommends strengthening reciprocity-based religious development programs, fostering collaboration with higher religious organizations, and integrating mubadalah values into correctional policies.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Seorang Pecandu (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) Winda Sari; Anggalana Anggalana
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sabu-sabu (narkotika) melalui putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunnjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.
Application Of Criminal Sanctions To Perpetrators Of Crimes Intentionally And Without Rights Against The Law Accessing Computers Or Electronic Systems Other People's Own (Study of Tanjung Karang District Court Decision Number 596/Pid.Sus/2025/PN Tjk) adik, Annafi Akbar; Anggalana
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2901

Abstract

One of the decisions related to the criminal act of intentionally and without the right to access another person's computer or electronic system is recorded in the Tanjung Karang District Court Decision Number 596/Pid.Sus/2025/PN Tjk. In this case, the Defendant VAR bin I is suspected of committing the act in the period April 2022 to December 2024 at his residence in Kupang Jernih, Sukarame II Village, West Teluk Betung District, Bandar Lampung City, or other locations that are still within the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. This study aims to analyze the application of criminal sanctions and the judge's considerations in imposing penalties on the perpetrator based on the decision. The research method uses a normative and empirical juridical approach with primary and secondary data, through library and field research, and is analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the application of criminal sanctions against the defendant is based on Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 paragraph (1) of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, with a prison sentence of 9 months and a fine of Rp5,000,000,-, replaced by 3 months imprisonment if the fine is not paid. The judge's considerations include aggravating factors, namely unlawful acts, as well as mitigating factors, such as the defendant's confession, polite behavior, no previous convictions, and reconciliation with the victim. This reflects the judge's efforts to balance justice, deterrent effects, and mitigating circumstances for the defendant. It is recommended that law enforcement officers and judges always consider evidence, motives, and mitigating or aggravating circumstances to ensure a fair, proportional, and legal-compliant verdict.
AGRARIAN DISPUTE RESOLUTION RELATING TO COMMON LAND USE NON-LITIGATION CHANNELS TO REGISTER AREA 45 IN MESUJI: PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA TERKAIT PENGGUNAAN LAHAN BERSAMA MELALUI SALURAN NON-LITIGASI UNTUK MENDAFTARKAN AREA 45 DI MESUJI Anggalana; Ramli, Irvan; Jainah, Zainab Ompu
Constitutional Law Society Vol. 5 No. 1 (2026): March
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v5i1.149

Abstract

The agrarian dispute over customary land in the Register 45 Mesuji Forest Area is a structural conflict involving the state, corporations, and local communities. The verification of production forest areas and the issuance of management permits to private entities without taking into account the rights and existence of the communities that have long managed and used the land are the main causes of this dispute. The current settlement strategy, which has involved coercive measures and litigation, has not worked and has even prolonged the war and exacerbated human rights abuses. The objectives of this study are to evaluate the efficacy of non-litigation dispute settlement, analyze the features of agricultural conflicts in Register 45 Mesuji, and investigate how customary land disputes are resolved in other nations. Statutory, conceptual, and comparative legal techniques are all part of the normative juridical research methodology. The research results of the study demonstrate that agricultural conflicts in Register 45 are complex and cannot be adequately settled by a formal court system alone. Since non-litigation dispute resolution techniques like discussion and mediation promote inclusive discourse, lessen conflict escalation, and uphold community rights, they have a higher chance of achieving substantive justice. Studies comparing South Africa, Brazil, and the Philippines demonstrate that the state's active mediation role and acknowledgement of indigenous peoples' collective rights are essential to the long-term settlement of agricultural disputes. This study suggests a Register 45 conflict resolution approach that uses multi-party mediation focused on restorative justice and human rights protection, temporary acknowledgment of community management rights, and participatory inventory.
Co-Authors adik, Annafi Akbar Agung Saputra Ahmad Badawi Aldo Chanigia Aldri Frinaldi Alfiyan, Angga Alfonsus Demitrio Jehanu Amalia Oktarina Amalia, Annisha andri akasi akasi Angga Alfiyan Angga Alfiyan Appin Purisky Redaputri Aprinisa Arya Anasta Adam S Baharuddin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Bahrudin Bahrudin Bambang Hartono Bambang Hartono Budhi Waskito Chandra Reformasi Dery Putra Desta Fani Acbel Dicky Janu Prasetyo Difa Tamara Putri Dimas Bahtera Setyohadi Edy, Tri Purnama Eky Sepriza Erlina B Erlina B. Fathul Aziz Haliza, Siti Nur Hellenia, Shalsabila Hifiya, Ratu Diba Yolanda I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Wayan Nanda D Inggit Setya Ningrum Irawan, Wayan Riki Irfan Maulana, Irfan Ivan Dwi Anggara Juliansa, Muhammad Raies Kabul Rahmat Taufik Kadafi, Ahmad Ali kadek dela HS karima, Nur kholan Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Luthfi Gama Albarik M. Ardiansyah M. Dheo Fortunarenza Putra Mahardika, Ananda Putra Melisa Safitri Meliyana, Dina Muhamad Fadhilah Muhammad Affandi Muhammad Ardiansyah Muhammad Zuhri Muhammad, Balgis Nabila, Ajeng Surya Niki Agus Santoso Ningrum, Inggit Setya Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Oktarina, Amalia ongky Saputra Dewa Pasaribu, Adhisti Syifani Ponco Febri Saputra Pratiwi, Ayang Widi Putri, Kaneishia Rahmadika Putri, Tiara Susilo Qunaifi, Ahmad Rachmad Kurniawan Ramli, Irvan Refly Setiawan Rinaldy, Dion Rinanda, Diandra Risti Dwi Ramasari S Endang Prasetyawati Sadhana, Putu Sigit Pamungkas Siregig, I Ketut Siti Rusdiana Sultan Ali Sabana Susilowati Susilowati Tami Rusli Tobing, Alvarian L Valen Nababan Vonny Tiara Narundana Wahyu Abdul Jafar Wardhana, Yogie Kusuma Wayguna, Candra Wijaya, Aldy Avicena Wijaya, Zullya Winda Sari Wiryadi Wiryadi Yazhalina, Shefa Rindya Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah Zhifa, Ersha Nadhia