Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.52
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Panorama Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI UNTAG Law Review Progressive Law Review BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law Jurnal Gagasan Hukum JAPHTN-HAN Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia LEX SUPERIOR Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Health Education Law Information and Humanities
Anggalana
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Juridical Analysis of Consumer Protection Against Beauty Cosmetics That Are Not Fit for Distribution (Study at the Food Drug Supervisory Agency BPOM Bandar Lampung) Putri, Tiara Susilo; Anggalana, Anggalana; Hesti, Yulia
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2136

Abstract

A common form of abuse in the Cosmetics and Skincare sector is the use of dangerous ingredients added to illegal Cosmetics and Skincare products. The aim of this research is as follows: To find out, understand and analyze consumer legal protection for beauty cosmetics that are not fit for distribution (Study at the Food Drug Supervisory Agency BPOM Bandar Lampung). To find out, understand and analyze Indonesian legal regulations regarding beauty cosmetics that are not fit for distribution (Study at the Food Drug Supervisory Agency BPOM Bandar Lampung). The problem approach that will be used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. The results of the research show that consumer legal protection for beauty cosmetics that are not fit for distribution (BPOM Bandar Lampung study center), namely by doing 2 (two) things, the first is to tighten the licensing process as a form of protection for consumers.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/PN TJK) Anggalana, Anggalana; Hifiya, Ratu Diba Yolanda
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1943

Abstract

Penggelapan jabatan merupakan tindakan yang melibatkan bawahan yang secara sengaja menyalahgunakan kepercayaan atasan atau posisi yang diberikan kepadanya. Tindakan ini dapat merugikan perusahaan dan berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong bawahan melakukan penggelapan jabatan terhadap atasan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara, survei, dan analisis data sekunder untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama bawahan dalam melakukan penggelapan jabatan melibatkan faktor-faktor seperti tekanan keuangan pribadi, ketidakpuasan terhadap manajemen, dan kurangnya pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Dampak penggelapan jabatan terhadap perusahaan mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan pada hubungan antarpegawai. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi pencegahan, seperti peningkatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan peningkatan komunikasi antara atasan dan bawahan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN DALIH MENJUAL MINYAK GORENG SECARA GROSIR Anggalana, Anggalana; Haliza, Siti Nur
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4380

Abstract

Kenaikan harga bahan pokok menjadi pemicu utama terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Apalagi penipuan merupakan salah satu kejahatan yang terus meningkat seiring dengan krisis ekonomi. Kasus penipuan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, menjadi sorotan utama di berbagai media. Kelangkaan minyak goreng memicu kasus penipuan yang merugikan pihak lain. Pasal ini menyoroti aspek pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan. Meski undang-undang telah mengatur sanksi pidana, namun penanganan pelaku penipuan masih menjadi tantangan. Pada kasus tertentu, penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan dengan modus penjualan minyak goreng secara grosir. Studi kasus tersebut menggunakan putusan pengadilan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Tjk yang melibatkan penipu yang menjual minyak goreng secara bersama-sama dengan dalih borongan. Data-data tersebut menjadi dasar analisis pertimbangan hakim dalam menentukan keadilan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK) Yazhalina, Shefa Rindya; Anggalana, Anggalana
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5120

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing, Lingkungan Perilaku seseorang dapat terbentuk oleh lingkungan dimana seorang tinggal, Rendahnya Kepatuhan Hukum, Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan tangkahan sebagai alternatif prasarana dalam kegiatan perikanan daripada pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah, Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH3NH4). Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung Anggalana, Anggalana; Juliansa, Muhammad Raies
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5119

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, penerapan hukum pidana penggelapan serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Metode yang digunakan dalam penelitin ini yaitu dengan pendekatan hukum normative. Mengenai faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan. Putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan sudah tepat. Tebukti bahwa Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik Perusahaan. Penerapan Hukum Pidana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk, berdasarkan Putusan Majelis Hakim maka terdakwa dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan yang ada pada unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (dassein) dan telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa  dalam penerapan putusannya sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional dengan substansi prinsip indepedensinya.
Analisis Yuridis Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung Wardhana, Yogie Kusuma; Baharudin, Baharudin; Anggalana, Anggalana
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4066

Abstract

AbstrakSejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Amanat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selaras hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka miliki mengakibatkan lahirnya hak-hak ulayat yang dimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, masih banyaknya konflik yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan tanah adatnya dan pemerintah gagal dalam menerapkan hukum untuk melindungi tanah masyarakat adat yang merupakan dampak akibat dari ketidak profesionalan pemerintah untuk menyusun norma hukum dan mengelolah sumber daya alam.
ASPEK PEMIDANAAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TURUT SERTA (DEELNEMING) MELAKUKAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 100/PID.B/2022/PN.TJK) Hartono, Bambang; Anggalana, Anggalana; Zhifa, Ersha Nadhia
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4558

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, faktor kebiasaan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (mens rea) dengan menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara, mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan memepertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa selama persidangan, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah   dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakan (Studi Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/Pn.Met) Anggalana, Anggalana; alfiyan, Angga; karima, Nur kholan
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4007

Abstract

AbstrakTujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dan menganalisis  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normative. Melihat beberapa fakta yang ada dilapangan, dimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana yang secara khusus dibentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan  antara  lain faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya  emosional,  rendahnya  mental,  sakit  hati.
Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya) Wijaya, Aldy Avicena; Anggalana, Anggalana; Hesti, Yulia
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.2079

Abstract

Masyarakat suku Pepadun dalam pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah dan menggunakan sistem patrilineal Tetapi dalam keputusan pada pembagian waris tidak menguntungkan pihak perempuan. Hal ini mengakibatkan perselisihan sengketa waris terutama pada pasangan berbeda suku karena anak perempuan ingin pembagian waris berdasarkan adat lain atau hukum Islam. Beberapa kali terjadi perselisihan tersebut di Desa Branti Raya yang dihuni oleh masyarakat berbagai macam suku kemudian banyak pasangan keluarga berbeda suku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hukum adat Lampung dalam penyeleseaian sengketa waris di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan normatif yuridis. Kemudian pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Branti Raya dengan cara musyawarah mufakat dengan dasar hukum adat Lampung Pepadun. Musyawarah inilah yang menghasilkan penetapan akhir pada masalah sengketa waris.
PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN LEGALITAS USAHA DAN SERTIFIKASI PRODUK UMKM PENGHASIL KERIPIK DESA BUMI SARI, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Hakim, Lukmanul; Aprinisa, Aprinisa; Ainita, Okta; Anggalana, Anggalana; Ardiansyah, Muhammad
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.15

Abstract

Tim Pusat Studi UMKM Universitas Bandar Lampung melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus bidang Hukum dan administrasi publik khususnya peningkatan kapasitas usaha melalui aspek legalitas. Dari survei yang sudah dilakukan Tim menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan diantaranya pengelolaan usaha konvensional oleh Pelaku usaha UMKM perlu dibekali ilmu dan sosialisasi mengenai legalitas usaha. Terdapatnya beberapa kelemahan dalam pengelolaan oleh pelaku usaha UMKM di desa bumi sari. Kami menyadari kurangnya edukasi dalam pembekalan ilmu serta produk. Tim pada akhirnya memberikan solusi kepada masyarakat di Desa Bumi Sari Kec Natar Kab Lampung selatan yaitu mengadakan Pelatihan legalitas dan pendampingan, Agar pelaku usaha memahami bagaimana kemasan produk dan memiliki legalitas sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha tersebut.
Co-Authors . Baharudin Ahmad Badawi Ainita, Okta Aldo Chanigia Aldri Frinaldi Alfiyan, Angga Alfonsus Demitrio Jehanu Amalia Oktarina Amalia, Annisha andri akasi akasi Angga Alfiyan Angga Alfiyan Appin Purisky Redaputri Aprinisa Arya Anasta Adam S Bachri, Erlina Baharuddin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Bahrudin Bahrudin Bambang Hartono Bambang Hartono Budhi Waskito Chandra Reformasi Dery Putra Desta Fani Acbel Dicky Janu Prasetyo Difa Tamara Putri Dimas Bahtera Setyohadi Edy, Tri Purnama Eky Sepriza Erlina B Erlina B Fathul Aziz Haliza, Siti Nur Hellenia, Shalsabila Hifiya, Ratu Diba Yolanda I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Wayan Nanda D Irawan, Wayan Riki Irfan Maulana, Irfan Ivan Dwi Anggara Juliansa, Muhammad Raies Kabul Rahmat Taufik Kadafi, Ahmad Ali kadek dela HS karima, Nur kholan Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Luthfi Gama Albarik M. Ardiansyah M. Dheo Fortunarenza Putra Melisa Safitri Meliyana, Dina Muhamad Fadhilah Muhammad Affandi Muhammad Ardiansyah Muhammad, Balgis Nabila, Ajeng Surya Niki Agus Santoso Ningrum, Inggit Setya Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Oktarina, Amalia ongky Saputra Dewa Pasaribu, Adhisti Syifani Ponco Febri Saputra Pratiwi, Ayang Widi Putri, Kaneishia Rahmadika Putri, Tiara Susilo Rachmad Kurniawan Rinaldy, Dion Rinanda, Diandra Risti Dwi Ramasari Sadhana, Putu Sigit Pamungkas Siregig, I Ketut Sultan Ali Sabana Susilowati Susilowati Tami Rusli Tobing, Alvarian L Valen Nababan Vonny Tiara Narundana Wardhana, Yogie Kusuma Wayguna, Candra Wijaya, Aldy Avicena Wijaya, Zullya Wiryadi Wiryadi Yazhalina, Shefa Rindya Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah Zhifa, Ersha Nadhia