Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Growth Pattern Analysis of Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei) in an Intensive Aquaculture System at the Busmetik Pond, Sorong City, Southwest Papua Saidin, Saidin; Supriatna, Iman; Rusli, Rusli
Sains Akuakultur Tropis : Indonesian Journal of Tropical Aquaculture Vol 9, No 2 (2025): SAT edisi September
Publisher : Departemen Akuakultur FPIK UNDIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/sat.v9i2.29100

Abstract

Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) is a major aquaculture commodity that continues to be developed through intensive culture systems. This study aims to evaluate the growth patterns and survival rates of L. vannamei reared in an intensive aquaculture system at the Busmetik pond of the Sorong Marine and Fisheries Polytechnic during the 2021–2024 period. Observed parameters included average daily growth (ADG), average body weight (ABW), survival rate (SR), feed management practices, and water quality indicators. Data were analyzed using ANOVA and Kruskal-Wallis tests to identify interannual differences. Results revealed a consistent increase in SR, from 78.05% in 2021 to 91.7% in 2024, along with a steady improvement in shrimp length and weight, although the differences were not statistically significant (p > 0.05). Factors such as feed quality, feeding frequency, water pH and dissolved oxygen (DO), as well as disease control measures, were shown to influence culture performance. These findings suggest that integrated and adaptive management practices play a critical role in enhancing the growth efficiency and survival of L. vannamei in intensive aquaculture systems. Keywords: Litopenaeus vannamei, intensive culture, growth performance, survival rate, water quality
Efektivitas Hukum Terkait Kontrol Sosial Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjung Balai Kurniati, Agata; Harianto, Dedi; Yamin, Muhammad; Saidin, Saidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3579

Abstract

Konsep hukum sebagai kontrol sosial merujuk pada peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sehinga terwujud ketertiban yang diimplementasikan sebagian besar melalui aturan hukum tertulis. Salah satu contoh upaya kontrol sosial melalui hukum dapat ditelaah pada kendala pemberlakuan larangan impor pakaian bekas (ballpress). Meskipun telah terdapat larangan impor pakaian bekas melalui Permendag No. 40/2022, perdagangan dan permintaan pakaian bekas masih tinggi, didorong oleh faktor ekonomi dan preferensi konsumen terhadap tren berbusana dengan harga terjangkau. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan sosiolegal untuk menjelaskan kesenjangan antara idealitas hukum (sollen) dan realitas sosial (sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak efektif dan pengaruh sosial ekonomi, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya daya beli, menghambat efektivitas implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dalam rangka menciptakan kerangka hukum yang mampu berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Analisis Yuridis Sengketa Merek Ikea Produk Perabotan dan Peralatan Rumah Tangga Antara Inter Ikea System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa) Glory, Ivania; Saidin, Saidin; Purba, Hasim
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3615

Abstract

Merek memegang peran besar dalam mengidentifikasi asal usul barang atau jasa, dimana sengketa merek sering terjadi karena reputasi merek yang memiliki nilai filosofis tinggi sebagai jaminan kualitas barang. Penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumenter untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKEA Swedia sebagai merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 maupun UU No. 20 Tahun 2016, sehingga dalam perkara No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 atas gugatan IKEA Surabaya, IKEA Swedia kehilangan merek dagangnya karena hakim tidak mempertimbangkan prinsip first to file, asas itikad dan nilai filosofis dalam pendaftaran merek.
THE INFLUENCE OF WOTON (Sterculia shillinglawii) LEAVES MEAL SUPPLEMENTATION ON THE GROWTH AND DIGESTIBILITY PERFORMANCES OF TILAPIA (Oreochromis niloticus) JUVENILES Hismayasari, Intanurfemi B.; Supriatna, Iman; Sayuti, Mohammad; Budiadnyani, I Gusti Ayu; Saidin, Saidin; Asma, Siti; Prajayanti, Vini Taru F.; Abadi, Agung S.
Jurnal Riset Akuakultur Vol 20, No 1 (2025): Maret (2025)
Publisher : Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jra.20.1.2025.79-87

Abstract

This study aimed to evaluate the effect of Woton (Sterculia shillinglawii) leaves meal supplementation on the growth performance and digestibility of tilapia (Oreochromis niloticus) juveniles. The treatments consisted of Woton leaves meal at inclusion levels of 0% (A), 5% (B), 10% (C), 15% (D), and 20% (E), with each treatment replicated three times. The observed parameters included average daily growth (ADG), average body weight (ABW), growth rate (GR), specific growth rate (SGR), survival rate (SR), feed conversion ratio (FCR), and feed efficiency (FE), as well as protein digestibility and total digestibility. Analysis of variance showed no significant differences in ADG, ABW, GR, and SR among the treatments. However, Treatment B recorded a relatively higher SGR (2.73 ± 0.44% day-1) compared to the other treatments (P < 0.05). The analysis of digestibility revealed significant differences. Treatment C (15% inclusion level) resulted in the highest protein digestibility (99.39 ± 0.02%) and total digestibility (99.37 ± 0.01%), while a lower FCR (1.76 ± 0.24) and a higher FE (57.59 ± 7.85%) were found in Treatment B (P<0.05). This study highlighted that despite Woton leaves meal improving fish digestibility and feed efficiency, its supplementation in fish feed should be limited to 5-10% due to the adverse effects of its flavonoid compounds. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh suplementasi tepung daun Woton (Sterculia shillinglawii) terhadap kinerja pertumbuhan dan kecernaan juvenil ikan nila (Oreochromis niloticus). Perlakuan terdiri atas tepung daun Woton pada tingkat inklusi 0% (A), 5% (B), 10% (C), 15% (D), dan 20% (E), dengan setiap perlakuan diulang tiga kali. Parameter yang diamati meliputi rata-rata pertumbuhan harian (RPH), rata-rata bobot tubuh (RBT), laju pertumbuhan (LP), laju pertumbuhan spesifik (LPS), tingkat kelangsungan hidup (TKH), rasio konversi pakan (RKP), dan efisiensi pakan (EP) serta kecernaan protein dan kecernaan total. Analisis varians tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada RPH, RBT, LP, dan TKH di antara perlakuan. Namun, Perlakuan B menunjukkan LPS yang relatif lebih tinggi (2,73 ± 0,44% hari-1) dibanding dengan perlakuan lainnya (P<0,05). Analisis kecernaan mengungkapkan perbedaan yang signifikan. Perlakuan C (tingkat inklusi 15%) menghasilkan kecernaan protein tertinggi (99,39 ± 0,02%) dan kecernaan total tertinggi (99,37 ± 0,01%), sedangkan RKP yang lebih rendah (1,76 ± 0,24) dan EP yang lebih tinggi (57,59 ± 7,85%) ditemukan pada Perlakuan B (P<0,05). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tepung daun Woton meningkatkan kecernaan dan efisiensi pakan ikan, suplementasinya pada pakan ikan sebaiknya dibatasi hingga 5-10% karena dampak negatif senyawa flavonoid yang dikandungnya.
JURIDICAL ANALYSIS OF CREDIT AGREEMENTS WITH MORTGAGE GUARANTEE AND CESSIE REQUIRED AS GUARANTEE AT PT. BRI AGRO NIAGA PEKANBARU BR Napitupulu, Maria; Saidin, Saidin; Maharany Barus, Utary; Sinaga, Henry
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 5 (2022): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i5.375

Abstract

Banking institutions have an important role in economic development with lending activities regulated in credit agreements. In the credit agreement between PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru and PT. Sipakko Jaya Abadi with PTPN V there are efforts to secure credit with collateral and cessie required as collateral. This study uses empirical normative legal research methods. The data used include primary, secondary and tertiary data. Collecting data using library research and field research with interviews. Furthermore, the data were analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that the credit agreement between PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru and PT. Sipakko Jaya Abadi has complied with the legal basis in force in Indonesia and the legal relationship that exists between PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru as creditor and PT. Sipako Jaya Abadi as the debtor with PTPN V as the third party is PT. Sipakko Jaya Abadi entered into a credit agreement with PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru with the aim of financing the work contract with PTPN V. The implementation of the Mortgage Guarantee with the required cessie as collateral is not in accordance with the legal basis and because essentially the cessie is a transfer of receivables. The execution of the guarantee in the credit agreement cannot be carried out on the cessie required as collateral.
JURIDICAL ANALYSIS OF BUSINESS CONVENIENCE FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN MEDAN CITY Faris Bashel, Yasmin; Saidin, Saidin; Ikhsan, Edy; Devi Azwar, T.Keizerina
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 5 (2022): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i5.377

Abstract

The problems faced by MSME business actors are licensing and capital issues to continue their business in the midst of the COVID-19 pandemic. So special attention is needed for MSME actors from the Government during a pandemic. This research uses normative legal research and empirical legal research. Therefore, the data used include primary data and secondary data. Data were collected using library research and field research using interview methods. The results of the study indicate that the ease of doing business permits for MSME business actors according to the job creation law will be freed from business licensing fees and will provide cost relief for small businesses. The Government's policy is to provide social assistance to MSMEs affected by COVID-19 in the amount of 2.4 million Rupiah. Obstacles Faced First, there are obstacles in terms of licensing, the second is obstacles in distributing BPUM, and the third is the obstacles to providing capital credit for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
STUDI USAHATANI KEDELAI MELALUI PENDEKATAN SISTEM AGRIBISNIS DI KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR rono, rono; murdy, saad; saidin, saidin
Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis Vol 19 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis
Publisher : Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.712 KB) | DOI: 10.22437/jiseb.v19i1.4950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kinerja pada masing-masing sub sistem yang membangun sistem agribisnis kedelai di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh petani kedelai didaerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di dua Desa yang ada di Kecamatan Berbak dengan menggunakan 58 petani sampel, yang terdiri dari 36 petani di Kelurahan Simpang dan 22 petani di Desa Rantau Makmur. Hasil studi terhadap Sistem agribisnis kedelai di daerah penelitian menunjukan kondisi cukup baik, ditandai dengan masing-masing sub sistem agribisnis telahmenjalankan kegiatan agribisnis sesuai fungsi dan peranannya. Selain itu kinerja agribisnis kedelai di daerah penelitian juga berjalan cukup baik dan terdapat keterkaitan yang cukup erat antara satu sub sistem dengan sub sistem lain, ditandai dengan masing masing pelaku sub sistem sudah menjalankan peranan dan fungsinya dengan baik serta mendapat keuntungan dan manfaat dari kegiatan usahanya. Serta dari hasil analisis pendapatan usahatani kedelai di daerah penelitian menunjukan bahwa usahatani kedelai yang dilakukan petani memberikan pendapatan yang cukup tinggi dimana memiliki R/C sebesar 1,84. Kata kunci: Usahatani Kedelai, Sistem Agribisnis, Pendapatan
Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Plumbantoruan, Christopher; Saidin, Saidin; Runtung , Runtung
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i7.2592

Abstract

Industri musik Indonesia berkembang pesat, menciptakan peluang ekonomi sekaligus tantangan dalam melindungi hak cipta di era digital. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir untuk memperkuat perlindungan ini, termasuk hak ekonomi pemegang hak cipta atas lagu. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji syarat dan prosedur izin penggunaan lagu, kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan hak cipta lagu di Indonesia melibatkan proses kompleks, di mana pengguna harus mengidentifikasi pemegang hak cipta, mengajukan permohonan rinci, dan menyepakati syarat penggunaan. LMK berperan sebagai perantara dengan kewenangan non-eksklusif dalam pemberian lisensi blanket dan pengelolaan royalti. UU No. 28 Tahun 2014 menyediakan berbagai opsi penyelesaian sengketa, dari alternatif penyelesaian sengketa hingga proses di Pengadilan Niaga, bertujuan memberikan perlindungan hukum efektif bagi pemegang hak cipta sambil mendorong penyelesaian damai. Sistem ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta, pengguna, dan industri musik secara keseluruhan.
Analisis Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn Nuraisyah, Nuraisyah; Saidin, Saidin; Leviza, Jelly
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No 1 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v7i1.2243

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa merek yang berkaitan dengan pewarisan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pengaturan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, pelaksanaan peralihan hak atas merek obat gosok/minyak urut “Nurhayati”, dan analisis penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga terkait merek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data utama adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, serta putusan Pengadilan Niaga terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peralihan hak atas merek memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum yang memadai bagi ahli waris, asalkan prosedur administratif yang ditetapkan diikuti dengan benar. Studi kasus menunjukkan pentingnya pencatatan pengalihan hak untuk mendapatkan pelindungan hukum.
Implementasi Pelindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta: Studi Kasus Penjualan Buku Bajakan di Marketplace Shopee Winanda, Miftah Anggun; Saidin, Saidin; Azwar, Tengku Keizerina Devi
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27 No 2: Juni - November 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v27i2.460

Abstract

This research aims to understand the implementation of Law Number 28 of 2014 in addressing pirated book sales on Shopee. This study uses an empirical legal research method, adopting a virtual ethnographic approach to understand the legal behavior of internet users. The results show that the implementation of Law Number 28 of 2014 in addressing the sale of pirated books on Shopee is still not optimal, especially regarding monitoring and law enforcement. Effective law enforcement is necessary to strengthen copyright protection and restore losses that have occurred, including removing illegal content, civil lawsuits, and applying criminal fines as consequences for negligence. Therefore, it is recommended that various parties selling books on Shopee enhance their copyright protection efforts. First, Shopee should proactively improve its monitoring system to identify and remove infringing content before transactions occur. Second, Shopee sellers should ensure that their products comply with copyright requirements. Third, consumers should raise their awareness of the importance of purchasing legitimate products and support copyright protection efforts by reporting pirated books they find on the marketplace. Lastly, copyright holders are advised to actively monitor the distribution of their work and collaborate with marketplaces like Shopee to prevent copyright infringements and utilize available legal mechanisms to take action against violations. Through coordinated cooperation among all these parties, a fairer and more just environment in the digital market can be expected.