Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.455
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal Equity of Law and Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju (JPMIM) Jurnal Konstruksi Hukum Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Warmadewa Minesterium Medical Journal Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Community Services Journal (CSJ) Vyavahara Duta International Journal of Law and Society Community Services: Sustainability Development Verdict: Journal of Law Science Jurnal Analogi Hukum
I Made Aditya Mantara Putra
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peranan Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung I Putu Satya Guna Dharma; I Gusti Bagus Suryawan; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6182.90-94

Abstract

BUMDes is a pillar of economic activity in the village that functions as a social and commercial institution. The development of the welfare of rural communities requires strategies that are in accordance with regional conditions which cover all aspects of the potential of the region or village. Based on this background, this research discusses the role of BUMDes in increasing local revenue in Baha Village, Badung Regency and how BUMDes efforts overcome obstacles in increasing PAD in Baha village, Badung Regency by using an empirical legal research method that examines law that is conceptualized as real treatment. The formation of BUMDes is a way to take advantage of laws that give authority to village governments to innovate in village development. The establishment of village-owned enterprises is accompanied by efforts to strengthen capacity and is supported by regional (district/village) policies that participate in facilitating and protecting village community businesses from the threat of competition from large investors. villages independently, so that they can improve the village economy, and can improve the welfare of the community. The existence of BUMDes is expected to reduce poverty levels so that the community's economy can increase.
Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem I Nyoman Budiartha; Ni Luh Made Mahendrawati; I Wayan Wesna Astara; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.097 KB)

Abstract

Abstrak As one of the driving force of the middle economy, the cooperative has been growing rapidly in Indonesia in recent years. Bali Province is one of the best competition for Cooperative in Indonesia. This can be seen from the award given by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia to the cooperatives in Bali. The government is also optimistic to continue to develop cooperatives in Bali well and right so that the future can meet the market both domestically and abroad, as well as the KOPWAN Mertasari, Karangasem District. This cooperative arises from the desire to develop a Dharma Wanita group within the Karangasem Regional Government in order to help the economy of the members even the Karangasem community. However, it is inevitable that various barrier factors are formed along with the establishment of this cooperative, one of which is bad credit. The problem of bad debts is the most common problem we encounter in banking institutions and it is very difficult to avoid. Therefore, in the course of a cooperative, it is necessary to prepare a variety of preparations to anticipate the occurrence of bad loans, one of them through a good credit analysis and the establishment of credit agreements with legal force
Pemasaran Produk UMKM Bagi Pelaku Usaha Melalui Media Sosial I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (948.091 KB)

Abstract

Mata pencaharian Masyarakat di wilayah Desa Padangsambian Klod sebagian besar adalah pedagang. Dalam hal ini Pelaku usaha khususnya masyarakat menengah kebawah di masa pandemi covid-19 ini tentu sangat berdampak terhadap hasil penjualan dan penghasilannya sehari-hari. Tidak hanya itu, beberapa pelaku usaha juga harus menutup tokonya oleh karena tidak diperbolehkannya berjualan agar tidak menyebabkan kerumunan oleh masyarakat setempat. Hal ini tentu sangat menjadikan beban terhadap pelaku usaha di wilayah Desa Padangsambian Klod. Jika dilihat dari hal tersebut maka diperlukannya pendampingan terhadap pelaku UMKM ini. Dalam hal ini Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa memandang perlu adanya pendampingan terhadap pelaku usaha di Desa Padangsambian Klod. Pada Program KKN-PPM tahun 2020 yang diselenggarakan oleh universitas warmadewa saat ini, menunjuk Desa Padangsambian Klod sebagai desa binaan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sama halnya dengan pengabdian masyarakat yakni salah satu wujud pengabdian mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi kepada masyarakat melalui pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan dan pendampingan. Tujuan dilaksanakan kegiatan KKN ini adalah untuk menyadarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Padangsambian Klod serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Metode yang digunakan adalah dengan penyuluhan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh yaitu dalam kegiatan ini pelaku UMKM di lingkungan Desa Padangsambian Klod saat ini dapat mengetahui dan memahami teknik untuk memasarkan produk-produk hasil usahanya melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi instagram, facebook, twitter, olx, youtube, dsb.
Peranan BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung I Putu Satya Guna Dharma; I Gusti Bagus Suryawan; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6424.51-54

Abstract

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan stategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung dan bagaimana upaya BUMDes dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perlakuan nyata. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Pendirian badan usaha milik desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.
Kedudukan Bank Perkreditan Rakyat Mengambil Alih Agunan Kredit Macet Melalui Lelang Atau Diluar Lelang Siti Romlah; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.1.5806.62-67

Abstract

Banks providing credit do not want non-performing loans, banks take preventive measures to prevent non-performing loans. Bank's efforts to settle non-performing loans by taking over the collateral for bad loans, either partially or wholly based on Article 12A paragraph (1) of the Banking Law. The purpose of the study was to determine the position of BPRs taking over bad credit collateral through auctions or outside auctions. The type of research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials, the collection of which is by literature study. Analysis with descriptive techniques, evaluation and argumentation. The results show that the position of BPR is not entitled to take over collateral either partially or completely through auction or outside the auction, the Banking Law only gives authority to Commercial Banks and legal consequences for BPRs that take over bad credit collateral through auction or outside the auction after the decision after the decision of the Constitutional Court no. 102/PUU-XVIII/2020 as referred to in Article 12 A paragraph 1 of the Banking Law which has been declared to have no binding legal force or is no longer valid, so that the authority of BPR is equal to that of Commercial Banks which can take over the collateral, either partially or completely, as collateral for bad loans. a form of equalization and legal protection for BPRs in carrying out banking activities
Program Kemitraan Masyarakat Kelompok Pekerja di Rumah Sakit Umum Prima Medika Made Indra Wijaya; Luh Gede Pradnyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Warmadewa Minesterium Medical Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Mei 2023
Publisher : Warmadewa University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sepanjang tahun 2022, kasus COVID-19 masih dilaporkan terjadi di Bali, tetapi jumlah kasus dan tingkat keparahannya sudah tidak mengkhawatirkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bali sudah terbuka untuk wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Pariwisata mulai bangkit dan perekonomian pun berangsur-angsur pulih. Berbagai kegiatan, yang dikenal dengan sebutan MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition), marak diselenggarakan di Bali. MICE akan terus berlangsung hingga puncaknya pada pertemuan G20. Ubud, sebagai salah satu destinasi wisata di Bali, mulai bangkit. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah mempersiapkan Rumah Sakit Umum Prima Medika untuk membuka klinik wisata (travel clinic), yaitu dengan memberdayakan kelompok pekerja sesuai dengan latar belakang mereka. Mitra pengabdiam masyarakat adalah kelompok pekerja, yang meliputi kelompok klinis dan non klinis. Kelompok klinis meliputi dokter umum, perawat, dan apoteker; sedangkan kelompok non klinis terdiri dari staf administrasi dan pemasaran. Mula-mula dilakukan telusur lapangan, telusur dokumen, dan wawancara kelompok pekerja untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelayanan terhadap wisatawan yang sedang berjalan, sehingga masukan atau saran yang diberikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Dari analisis situasi tersebut didapatkan bahwa praktik kedokteran pariwisata belum mengacu pada standar internasional. Selain itu, kelompok pekerja juga belum paham tentang kode etik rumah sakit sebagaimana yang ditetapkan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (KODERSI). Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan bimbingan teknis kesehatan pariwisata dengan mengacu pada kerangka keilmuan yang dipublikasikan oleh The National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) bagi kelompok pekerja klinis dan KODERSI bagi kelompok pekerja non klinis.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mendapatkan Upah Tidak Sesuai Umr Pada Uluwatu Collective Company Cokorda Istri Sarawasundhari; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6792.150-154

Abstract

Perusahaan Uluwatu Collective Company merupakan sebuah nama perusahaan di Badung, yang bergerak di bidang gymnasium yang terletak di Kabupaten Badung. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pekerja di perusahaan tersebut belum mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 8 yang mengatur mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Peneliti berpandangan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prakteknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja di Uluwatu Collective Company dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapat upah tidak sesuai UMR di Uluwatu Collective Company. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil yang didapatkan terhadap pelaksanaan sistem pengupahan adalah perusahaan membayar upah pekerjanya setiap tanggal 7 pada minggu pertama, upah lembur dibayar per-jam. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan upah tidak sesuai UMR, yakni pekerja yang sudah bekerja selama 3 bulan atau lebih mendapatkan BPJS.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI KERUGIAN KEGIATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN PEKERJA OUTSOURCING I Made Aditya Mantara Putra; Ketut Adi Wirawan
VYAVAHARA DUTA Vol 17 No 2 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1982

Abstract

In banking practice, in the implementation of itsactivities, there are many problems. This problem often results in losses experienced by bank customers in banking activities. Liability for losses from bank customers is generally replaced by the Bank. Based on the reasoning that the convict committed the unlawful act in the capacity of serving as a relation manager at the bank. Of course, customer losses are the responsibility of the bank, in the perspective of a business entity (corporate). However , the problem will be different when the person who commits an unlawful act is carried out as a worker at a bank but in the status of an outsourced worker . However, an outsourced worker is the responsibility of a bank company (on the one hand) and an outsourcing company (on the other). Legal Protection of Customers in Banking Activities is regulated in Article 46 to 53 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking and Article 4 and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the theory of justice and legal responsibility, compensation as a form of legal responsibility for customer losses in banking activities is not only borne by the bank, but also the personal actors and the outsourcing company.
Perlidungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja IB. Gede Agustya Mahaputra; I Made Aditya Mantara Putra; IA Cynthia Saisaria Mandasari
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.2.2023.114-122

Abstract

Public transport has an important role in economic development, because it is related to the distribution of goods and services. One of the most effective and efficient public transportation is the motorcycle taxi. Ojek is an informal public transportation in Indonesia in the form of motorbikes. In Indonesia, there is an online motorcycle taxi service that allows prospective passengers not to come to a base. Online motorbike taxis are another face of conventional motorbike taxis which are transformed using the touch of a smartphone-based technology application that is connected to the internet network. The problems raised in this study regarding legal protection arrangements are seen from the characteristics of agreements based on partnerships and the legal consequences that arise if the cooperation agreement is based on partnerships after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The type of research used in writing this paper is a type of normative legal research with a problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the characteristics of the agreement generally consist of agreement, skills, the existence of a certain object, but in a partnership agreement these elements are also used but what distinguishes it is in a partnership agreement using the principles of mutual benefit, need and strengthening. The legal consequences of the work copyright law do not cover work relationships based on partnerships, which are only covered by working relationships based on work contracts (work agreements). If seen from the Law which is used as the legal basis, the principle of mutual benefit has not been fulfilled but it still benefits one of the parties so that it is still possible for breach of contract to occur.
Klinik Wisata Dan Kode Etik Rumah Sakit Made Indra Wijaya; Luh Gede Pradnyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Warmadewa Minesterium Medical Journal Vol. 2 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Warmadewa University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sepanjang tahun 2022, COVID-19 dengan tingkat keparahan yang rendah masih dilaporkan terjadi di Bali. Walaupun demikian, wisatawan, baik nusantara maupun asing, telah mulai berdatangan ke Bali. Pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran yang memerlukan transportasi dan akomodasi, mulai berlangsung di Bali. Menjelang pertemuan G20, pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran semakin sering diselenggarakan di Bali. Ubud, yang menjadi tujuan wisata terkenal di Bali, juga mulai pulih. Dengan program pengabdian kepada masyarakat terhadap kelompok profesional pemberi asuhan dan karyawan yang terlibat dalam pemasaran rumah sakit, diharapkan akan memfasilitasi Rumah Sakit Payangan untuk merintis pelayanan klinik wisata. Kelompok karyawan non klinis adalah staf atau karyawan yang terlibat dalam pemasaran, sedangkan profesional pemberi asuhan terdiri dari apoteker/tenaga teknis kefarmasian, bidan, perawat, dan dokter umum. Untuk menggali informasi tentang pelayanan kesehatan bagi wisatawan, maka mula-mula dilakukan grand round. Dengan demikian, bimbingan teknis yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan karyawan. Dari grand round ditemukan bahwa: (1) praktik kedokteran pariwisata belum mengikuti panduan dari Perhimpunan Kedokteran Pariwisata Internasional atau Jaringan dan Pusat Kesehatan Pariwisata Nasional; dan (2) kelompok karyawan non klinis belum terpapar dengan kode etik pemasaran rumah sakit.
Co-Authors A. A. Ngr Mayun Narindra AA Ngr Mayun Narindra Airo Kamta Perangin-angin ARTANAYA, Wayan Artini, Ni Putu Citra Juli Cokorda Istri Sarawasundhari Denisya, Ni Putu Dessy Lina Oktaviani Suendra Deswan Harapenta Ginting Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti Gede Agung Wirawan Nusantara Hartini Sarifan I A Cynthia Saisaria Mandasari I Gede Wira Darma I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Nyoman Agung I Ketut Puja Wirya Sanjaya I Made Agus Surya Adi Putra I Made Dedy Priyanto I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Mahendra Guna I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Putu Satya Guna Dharma I Putu Satya Guna Dharma I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Kartika Jaya Utama I WAYAN SUARJANA I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I. B. Gde Agustya Mahaputra IB Gede Agustya Mahaputra IB. Gede Agustya Mahaputra IB. Gede Agustya Mahaputra Jessika Morisca Katu Johannes Ibrahim Kosasih Johannes Ibrahim Kosasih Ketut Adi Wirawan Komang Sutriani Krisna Dwipayana Dira Putra Luh Gede Pradnyawati Luh Gede Pradnyawati Luh Made Mahendrawati Made Indra Wijaya Made Indra Wijaya Mulyawati, Kade Richa Ni Komang Arini Styawati Ni Luh Putu Ratna Wahyu Lestari Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti Ni Putu Erni Novayanti Putri Ningrum, Ayu Dwi Paramananda, N Pemayun, Cok Istri Wulan Pradnyawati, Luh Gede Putra, I Nyoman Esna Parhita Putri, Made Dhea Mulya Ronald Hasudungan Sianturi Senastri, Ni Made Jaya Siti Romlah Wijaya, Made Indra Willy Yohanes Siahaan Wiryani, Made