Claim Missing Document
Check
Articles

Klinik Wisata Dan Kode Etik Rumah Sakit Made Indra Wijaya; Luh Gede Pradnyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Warmadewa Minesterium Medical Journal Vol. 2 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Warmadewa University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wmmj.2.3.2023.155-161

Abstract

ABSTRAK Sepanjang tahun 2022, COVID-19 dengan tingkat keparahan yang rendah masih dilaporkan terjadi di Bali. Walaupun demikian, wisatawan, baik nusantara maupun asing, telah mulai berdatangan ke Bali. Pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran yang memerlukan transportasi dan akomodasi, mulai berlangsung di Bali. Menjelang pertemuan G20, pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran semakin sering diselenggarakan di Bali. Ubud, yang menjadi tujuan wisata terkenal di Bali, juga mulai pulih. Dengan program pengabdian kepada masyarakat terhadap kelompok profesional pemberi asuhan dan karyawan yang terlibat dalam pemasaran rumah sakit, diharapkan akan memfasilitasi Rumah Sakit Payangan untuk merintis pelayanan klinik wisata. Kelompok karyawan non klinis adalah staf atau karyawan yang terlibat dalam pemasaran, sedangkan profesional pemberi asuhan terdiri dari apoteker/tenaga teknis kefarmasian, bidan, perawat, dan dokter umum. Untuk menggali informasi tentang pelayanan kesehatan bagi wisatawan, maka mula-mula dilakukan grand round. Dengan demikian, bimbingan teknis yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan karyawan. Dari grand round ditemukan bahwa: (1) praktik kedokteran pariwisata belum mengikuti panduan dari Perhimpunan Kedokteran Pariwisata Internasional atau Jaringan dan Pusat Kesehatan Pariwisata Nasional; dan (2) kelompok karyawan non klinis belum terpapar dengan kode etik pemasaran rumah sakit.
Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem I Nyoman Budiartha; Ni Luh Made Mahendrawati; I Wayan Wesna Astara; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.38-44

Abstract

Abstrak As one of the driving force of the middle economy, the cooperative has been growing rapidly in Indonesia in recent years. Bali Province is one of the best competition for Cooperative in Indonesia. This can be seen from the award given by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia to the cooperatives in Bali. The government is also optimistic to continue to develop cooperatives in Bali well and right so that the future can meet the market both domestically and abroad, as well as the KOPWAN Mertasari, Karangasem District. This cooperative arises from the desire to develop a Dharma Wanita group within the Karangasem Regional Government in order to help the economy of the members even the Karangasem community. However, it is inevitable that various barrier factors are formed along with the establishment of this cooperative, one of which is bad credit. The problem of bad debts is the most common problem we encounter in banking institutions and it is very difficult to avoid. Therefore, in the course of a cooperative, it is necessary to prepare a variety of preparations to anticipate the occurrence of bad loans, one of them through a good credit analysis and the establishment of credit agreements with legal force
Pemasaran Produk UMKM Bagi Pelaku Usaha Melalui Media Sosial I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.2.2.2020.58-61

Abstract

Mata pencaharian Masyarakat di wilayah Desa Padangsambian Klod sebagian besar adalah pedagang. Dalam hal ini Pelaku usaha khususnya masyarakat menengah kebawah di masa pandemi covid-19 ini tentu sangat berdampak terhadap hasil penjualan dan penghasilannya sehari-hari. Tidak hanya itu, beberapa pelaku usaha juga harus menutup tokonya oleh karena tidak diperbolehkannya berjualan agar tidak menyebabkan kerumunan oleh masyarakat setempat. Hal ini tentu sangat menjadikan beban terhadap pelaku usaha di wilayah Desa Padangsambian Klod. Jika dilihat dari hal tersebut maka diperlukannya pendampingan terhadap pelaku UMKM ini. Dalam hal ini Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa memandang perlu adanya pendampingan terhadap pelaku usaha di Desa Padangsambian Klod. Pada Program KKN-PPM tahun 2020 yang diselenggarakan oleh universitas warmadewa saat ini, menunjuk Desa Padangsambian Klod sebagai desa binaan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sama halnya dengan pengabdian masyarakat yakni salah satu wujud pengabdian mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi kepada masyarakat melalui pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan dan pendampingan. Tujuan dilaksanakan kegiatan KKN ini adalah untuk menyadarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Padangsambian Klod serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Metode yang digunakan adalah dengan penyuluhan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh yaitu dalam kegiatan ini pelaku UMKM di lingkungan Desa Padangsambian Klod saat ini dapat mengetahui dan memahami teknik untuk memasarkan produk-produk hasil usahanya melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi instagram, facebook, twitter, olx, youtube, dsb.
Pengaturan Hukum Badan Usaha Bandar Udara Terhadap Penumpang Dan Barang Bawaan Ni Putu Erni Novayanti Putri; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.28-33

Abstract

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menyadari hal tersebut Penyelenggara Bandar Udara harus melindungi Bandar Udara dari segala bentuk tindakan melawan hukum. Peningkatan jumlah penumpang menuntut pihak pengelola bandara untuk menjamin keamanan penerbangan. Pengelola bandara harus melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawaannya yang akan memasuki daerah terbatas bandara. Dengan ini pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa aturan untuk penegakan hukum mengenai tanggung jawab Badan usaha Bandar Udara terhadap keamanan dan keselamatan penumpang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pengaturan hukum Badan Usaha Bandar Udara dan perihal sanksi hukum terhadap badan usaha bandar udara dalam hal standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang tidak sesuai dengan aturan yang. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif serta jenis pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat suatu Badan Usaha Bandar Udara melakukan tata cara pemeriksaan yang berbeda dan agar masyarakat mengetahui pentingnya budaya keamanan diterapkan. Kemudian mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku atau suatu Badan Usaha Bandar Udara yang tidak memenuhi standar pemeriksaan yang berlaku.
Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya kebijakan pemblokiran smartphone melalui international mobile equipment identity I Wayan Egiarta Pramudana; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.201-206

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu minimnya informasi mengenai penjualan produk masa kini yaitusmartphone atau telepon pintar yang digandrungi konsumen dengan maraknya barang illegal yang dijual padapasar gelap, dimana pelaku tersebut membuat kecurangan sehingga konsumen merugi. Maka dari itudiangkatnya skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan PemblokiranSmartphone Melalui International Mobile Equipment Identity. Adapun permasalahan yang diangkat yakni,Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran Smartphone melalui International Mobile EquipmentIdentity dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi konsumen Dalam Hal terjadinya pemblokiranterhadap IMEI pada smartphone. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatifdengan jenis pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara dalammenjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen –produsen yang ada di negara Indonesia. Di lain sisi juga melindungi orang – orang dengan membeli ke pasargelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan Bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumenkarena IMEI smartphone nya terbelokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif. Bentuk suatuupaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang ada yaitu denganupaya secara preventif. Sementara itu secara represif yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum yangberupa saksi atau hukuman.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Praktik Pembulatan Nilai Berat Timbangan Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi Ayu Dwi Ningrum; Johannes Ibrahim Kosasih; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.148-153

Abstract

Freight forwarders have the authority to set tariffs according to company policy, because there are no regulations governing tariffs followed by all freight forwarders, especially in legislation. The existence of the legal vacuum in question causes inconsistencies in the Consumer Protection Law with the Regulation of the Minister of Transportation, and raises problems related to the practice of rounding the value of weighing scales. The formulation of this research problem: 1). How is the legal regulation of the practice of rounding the weight value of the scales by the expedition service company; 2). How is legal protection for consumers for losses due to the practice of rounding the weight value of the scales carried out by the expedition service company. The research method used is normative research with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study, the practice of rounding the scales is not in accordance with the provisions in the GCPL Law, the implementation of this practice is based on the company's internal decision without official rules being regulated. If consumers suffer losses by business actors, consumers are protected by the GCPL, whose forms of protection are divided into preventive protection and repressive protection.
Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tabola Sidemen Cok Istri Wulan Pemayun; I Nyoman Sukandia; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.160-165

Abstract

LPD is an economic institution owned by a traditional village that aims to help improve the standard of living of the village krama, supporting the development of the traditional village by providing credit facilities. A letter of agreement is required that binds the parties in granting credit. However, in practice, there are still problems of non-performance of obligations by customers, especially in the LPD of Tabola Sidemen Traditional Village. In connection with this, the problem is formulated, namely: 1. What are the factors that cause defaults in credit agreements at LPD Desa Adat Tabola Sidemen; 2. How are efforts to resolve bad credit in the event of default at LPD Desa Adat Tabola Sidemen? The research method used is the type of empirical legal research with the type of regulatory approach and sociological approach or facts. The results show that the factors that cause default are internal factors and external factors. Internal factors from the LPD and external factors caused by customers. Efforts to resolve bad credit for defaults are carried out by credit restructuring, litigation and non-litigation efforts.
Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Diskriminasi oleh Pelaku Usaha Rental Motor di Desa Canggu Badung Ni Putu Citra Juli Artini; Ni Made Jaya Senastri; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.250-255

Abstract

Canggu Village is a tourist village visited by foreign and local tourists. In this case, the community opens various business sectors in Canggu Village, one of which is the motorcycle rental business. In practice, there are motorcycle rental businesses that do not carry out their business activities based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding violations of consumer rights. The formulation of this research problem: 1) What factors cause motorcycle rental businesses to discriminate against consumers in Canggu Village, Badung? 2) How are legal protection efforts against consumers for discrimination by motorcycle rental businesses in Canggu Badung Village? Type of empirical legal research with the type of approach legislation and facts. The results showed that the factors causing motorcycle rental business actors to discriminate against consumers were irresponsible consumer actions by taking away the rented motorbike. Legal protection for consumers against discrimination by motorcycle rental businesses is preventive protection through guidance by Bendesa Adat Canggu to motorcycle rental businesses in Canggu Village and repressive protection, namely consumers who feel harmed can report to the village office by bringing evidence of discrimination by business actors that harm consumers.
Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Di Lpd Desa Adat Tegal Kabupaten Badung I Nyoman Esna Parhita Putra; I Nyoman Sukandia; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.311-317

Abstract

Keberadaan LPD merupakan keuntungan bagi masyarakat Bali. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, Pasal 7 ayat (1) huruf c, LPD dapat memberikan pinjaman kepada warga luar desa dengan syarat kerjasama antar desa. Namun, dalam praktiknya LPD Tegal memberikan kredit kepada warga luar desa adat tanpa adanya syarat tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat yakni: (1). Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit kepada warga luar desa adat di LPD Desa Adat tegal?; dan (2). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan dalam hal terjadinya kredit macet oleh debitur warga luar desa adat? Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian kredit kepada warga luar Desa Adat Tegal melaui beberapa tahapan yakni tahap awal, tahap pengajuan permohonan kredit, tahap penilaian calon peminjam, dan tahap persetujuan.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Streamer Game Mobile Atas Promosi Situs Judi Online Putu Bagus Hendra Cahyana; Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.128-134

Abstract

Perjudian dalam game online melibatkan taruhan uang, dan salah satu yang paling populer adalah judi slot. Promosi konten judi online oleh streamer game mobile menjadi masalah serius di era digital. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terhadap promosi situs judi online oleh streamer game mobile serta sanksi pidana yang diberlakukan. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi situs judi online oleh streamer diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Pemerintah perlu menerapkan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap promosi judi online oleh streamer game mobile. Streamer harus memahami jenis konten yang aman dan bermanfaat untuk dipromosikan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif dari promosi situs judi online di platform digital.
Co-Authors A. A. Ngr Mayun Narindra A. A. Ngr Mayun Narindra AA Ngr Mayun Narindra Airo Kamta Perangin-angin Airo Kamta Perangin-angin ARTANAYA, Wayan Ayu Dwi Ningrum Cok Istri Wulan Pemayun Cokorda Istri Sarawasundhari Denisya, Ni Putu Dessy Lina Oktaviani Suendra Deswan Harapenta Ginting Deswan Harapenta Ginting Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Hamidah, Elda Faizatul Hartini Sarifan Hartini Sarifan I B Gede Agustya Mahaputra I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Gede Krisna Dana Yasa I Gede Wira Darma I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Nyoman Agung I Ketut Sukadana I Made Agus Surya Adi Putra I Made Agus Surya Adi Putra I Made Dedy Priyanto I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Esna Parhita Putra I Nyoman Mahendra Guna I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Putu Arwan Puspa Resmawan I Putu Oka Adi Atmaja I Putu Satya Guna Dharma I Putu Satya Guna Dharma I Putu Suwantara I Putu Suwantara I Putu Suwantara I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Kartika Jaya Utama I WAYAN SUARJANA I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I. B. Gde Agustya Mahaputra IB. Gede Agustya Mahaputra Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Jessika Morisca Katu Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Nadya Pramita Sari Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Komang Krisna Yustika Putra Komang Sutriani Krisna Dwipayana Dira Putra Made Indra Wijaya Mandasari, IA Cynthia Saisaria Martha, I Dewa Agung Gede Mahardhika Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Ayu Dea Novi Andini Ni Komang Trisna Desinta Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ratna Wahyu Lestari Ni Made Dwi Wulandari Ni Putu Citra Juli Artini Ni Putu Denisya Ni Putu Erni Novayanti Putri Nyoman Candradevi Triantini Paramananda, N Patrick Samky Radjah Pradnyawati, Luh Gede Prebawa, Putu Arya Giri Putri, Made Dhea Mulya Putu Bagus Hendra Cahyana Putu Suryani . Sanjaya, I Ketut Puja Wirya Senastri, Ni Made Jaya Sianturi, Ronald Hasudungan Siti Romlah Sri Rahayu Damayanti Styawati, Ni Komang Arini Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Willy Yohanes Siahaan Willy Yohanes Siahaan Wiryani, Made