Claim Missing Document
Check
Articles

Program Kemitraan Masyarakat Kelompok Pekerja di Rumah Sakit Umum Prima Medika Made Indra Wijaya; Luh Gede Pradnyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Warmadewa Minesterium Medical Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Mei 2023
Publisher : Warmadewa University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wmmj.2.2.2023.91-96

Abstract

Sepanjang tahun 2022, kasus COVID-19 masih dilaporkan terjadi di Bali, tetapi jumlah kasus dan tingkat keparahannya sudah tidak mengkhawatirkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bali sudah terbuka untuk wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Pariwisata mulai bangkit dan perekonomian pun berangsur-angsur pulih. Berbagai kegiatan, yang dikenal dengan sebutan MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition), marak diselenggarakan di Bali. MICE akan terus berlangsung hingga puncaknya pada pertemuan G20. Ubud, sebagai salah satu destinasi wisata di Bali, mulai bangkit. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah mempersiapkan Rumah Sakit Umum Prima Medika untuk membuka klinik wisata (travel clinic), yaitu dengan memberdayakan kelompok pekerja sesuai dengan latar belakang mereka. Mitra pengabdiam masyarakat adalah kelompok pekerja, yang meliputi kelompok klinis dan non klinis. Kelompok klinis meliputi dokter umum, perawat, dan apoteker; sedangkan kelompok non klinis terdiri dari staf administrasi dan pemasaran. Mula-mula dilakukan telusur lapangan, telusur dokumen, dan wawancara kelompok pekerja untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelayanan terhadap wisatawan yang sedang berjalan, sehingga masukan atau saran yang diberikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Dari analisis situasi tersebut didapatkan bahwa praktik kedokteran pariwisata belum mengacu pada standar internasional. Selain itu, kelompok pekerja juga belum paham tentang kode etik rumah sakit sebagaimana yang ditetapkan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (KODERSI). Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan bimbingan teknis kesehatan pariwisata dengan mengacu pada kerangka keilmuan yang dipublikasikan oleh The National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) bagi kelompok pekerja klinis dan KODERSI bagi kelompok pekerja non klinis.
Klinik Wisata Dan Kode Etik Rumah Sakit Made Indra Wijaya; Luh Gede Pradnyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Warmadewa Minesterium Medical Journal Vol. 2 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Warmadewa University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wmmj.2.3.2023.155-161

Abstract

ABSTRAK Sepanjang tahun 2022, COVID-19 dengan tingkat keparahan yang rendah masih dilaporkan terjadi di Bali. Walaupun demikian, wisatawan, baik nusantara maupun asing, telah mulai berdatangan ke Bali. Pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran yang memerlukan transportasi dan akomodasi, mulai berlangsung di Bali. Menjelang pertemuan G20, pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran semakin sering diselenggarakan di Bali. Ubud, yang menjadi tujuan wisata terkenal di Bali, juga mulai pulih. Dengan program pengabdian kepada masyarakat terhadap kelompok profesional pemberi asuhan dan karyawan yang terlibat dalam pemasaran rumah sakit, diharapkan akan memfasilitasi Rumah Sakit Payangan untuk merintis pelayanan klinik wisata. Kelompok karyawan non klinis adalah staf atau karyawan yang terlibat dalam pemasaran, sedangkan profesional pemberi asuhan terdiri dari apoteker/tenaga teknis kefarmasian, bidan, perawat, dan dokter umum. Untuk menggali informasi tentang pelayanan kesehatan bagi wisatawan, maka mula-mula dilakukan grand round. Dengan demikian, bimbingan teknis yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan karyawan. Dari grand round ditemukan bahwa: (1) praktik kedokteran pariwisata belum mengikuti panduan dari Perhimpunan Kedokteran Pariwisata Internasional atau Jaringan dan Pusat Kesehatan Pariwisata Nasional; dan (2) kelompok karyawan non klinis belum terpapar dengan kode etik pemasaran rumah sakit.
Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem I Nyoman Budiartha; Ni Luh Made Mahendrawati; I Wayan Wesna Astara; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.38-44

Abstract

Abstrak As one of the driving force of the middle economy, the cooperative has been growing rapidly in Indonesia in recent years. Bali Province is one of the best competition for Cooperative in Indonesia. This can be seen from the award given by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia to the cooperatives in Bali. The government is also optimistic to continue to develop cooperatives in Bali well and right so that the future can meet the market both domestically and abroad, as well as the KOPWAN Mertasari, Karangasem District. This cooperative arises from the desire to develop a Dharma Wanita group within the Karangasem Regional Government in order to help the economy of the members even the Karangasem community. However, it is inevitable that various barrier factors are formed along with the establishment of this cooperative, one of which is bad credit. The problem of bad debts is the most common problem we encounter in banking institutions and it is very difficult to avoid. Therefore, in the course of a cooperative, it is necessary to prepare a variety of preparations to anticipate the occurrence of bad loans, one of them through a good credit analysis and the establishment of credit agreements with legal force
Pemasaran Produk UMKM Bagi Pelaku Usaha Melalui Media Sosial I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.2.2.2020.58-61

Abstract

Mata pencaharian Masyarakat di wilayah Desa Padangsambian Klod sebagian besar adalah pedagang. Dalam hal ini Pelaku usaha khususnya masyarakat menengah kebawah di masa pandemi covid-19 ini tentu sangat berdampak terhadap hasil penjualan dan penghasilannya sehari-hari. Tidak hanya itu, beberapa pelaku usaha juga harus menutup tokonya oleh karena tidak diperbolehkannya berjualan agar tidak menyebabkan kerumunan oleh masyarakat setempat. Hal ini tentu sangat menjadikan beban terhadap pelaku usaha di wilayah Desa Padangsambian Klod. Jika dilihat dari hal tersebut maka diperlukannya pendampingan terhadap pelaku UMKM ini. Dalam hal ini Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa memandang perlu adanya pendampingan terhadap pelaku usaha di Desa Padangsambian Klod. Pada Program KKN-PPM tahun 2020 yang diselenggarakan oleh universitas warmadewa saat ini, menunjuk Desa Padangsambian Klod sebagai desa binaan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sama halnya dengan pengabdian masyarakat yakni salah satu wujud pengabdian mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi kepada masyarakat melalui pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan dan pendampingan. Tujuan dilaksanakan kegiatan KKN ini adalah untuk menyadarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Padangsambian Klod serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Metode yang digunakan adalah dengan penyuluhan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh yaitu dalam kegiatan ini pelaku UMKM di lingkungan Desa Padangsambian Klod saat ini dapat mengetahui dan memahami teknik untuk memasarkan produk-produk hasil usahanya melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi instagram, facebook, twitter, olx, youtube, dsb.
Pengaturan Hukum Badan Usaha Bandar Udara Terhadap Penumpang Dan Barang Bawaan Ni Putu Erni Novayanti Putri; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.28-33

Abstract

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menyadari hal tersebut Penyelenggara Bandar Udara harus melindungi Bandar Udara dari segala bentuk tindakan melawan hukum. Peningkatan jumlah penumpang menuntut pihak pengelola bandara untuk menjamin keamanan penerbangan. Pengelola bandara harus melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawaannya yang akan memasuki daerah terbatas bandara. Dengan ini pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa aturan untuk penegakan hukum mengenai tanggung jawab Badan usaha Bandar Udara terhadap keamanan dan keselamatan penumpang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pengaturan hukum Badan Usaha Bandar Udara dan perihal sanksi hukum terhadap badan usaha bandar udara dalam hal standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang tidak sesuai dengan aturan yang. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif serta jenis pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat suatu Badan Usaha Bandar Udara melakukan tata cara pemeriksaan yang berbeda dan agar masyarakat mengetahui pentingnya budaya keamanan diterapkan. Kemudian mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku atau suatu Badan Usaha Bandar Udara yang tidak memenuhi standar pemeriksaan yang berlaku.
Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya kebijakan pemblokiran smartphone melalui international mobile equipment identity I Wayan Egiarta Pramudana; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.201-206

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu minimnya informasi mengenai penjualan produk masa kini yaitusmartphone atau telepon pintar yang digandrungi konsumen dengan maraknya barang illegal yang dijual padapasar gelap, dimana pelaku tersebut membuat kecurangan sehingga konsumen merugi. Maka dari itudiangkatnya skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan PemblokiranSmartphone Melalui International Mobile Equipment Identity. Adapun permasalahan yang diangkat yakni,Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran Smartphone melalui International Mobile EquipmentIdentity dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi konsumen Dalam Hal terjadinya pemblokiranterhadap IMEI pada smartphone. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatifdengan jenis pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara dalammenjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen –produsen yang ada di negara Indonesia. Di lain sisi juga melindungi orang – orang dengan membeli ke pasargelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan Bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumenkarena IMEI smartphone nya terbelokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif. Bentuk suatuupaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang ada yaitu denganupaya secara preventif. Sementara itu secara represif yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum yangberupa saksi atau hukuman.
Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Diskriminasi oleh Pelaku Usaha Rental Motor di Desa Canggu Badung Ni Putu Citra Juli Artini; Ni Made Jaya Senastri; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.250-255

Abstract

Canggu Village is a tourist village visited by foreign and local tourists. In this case, the community opens various business sectors in Canggu Village, one of which is the motorcycle rental business. In practice, there are motorcycle rental businesses that do not carry out their business activities based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding violations of consumer rights. The formulation of this research problem: 1) What factors cause motorcycle rental businesses to discriminate against consumers in Canggu Village, Badung? 2) How are legal protection efforts against consumers for discrimination by motorcycle rental businesses in Canggu Badung Village? Type of empirical legal research with the type of approach legislation and facts. The results showed that the factors causing motorcycle rental business actors to discriminate against consumers were irresponsible consumer actions by taking away the rented motorbike. Legal protection for consumers against discrimination by motorcycle rental businesses is preventive protection through guidance by Bendesa Adat Canggu to motorcycle rental businesses in Canggu Village and repressive protection, namely consumers who feel harmed can report to the village office by bringing evidence of discrimination by business actors that harm consumers.
Paralegal Village Legitimacy in Providing Access to Justice Through Legal Assistance Gede Agung Wirawan Nusantara; I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.1.1.2022.29-34

Abstract

Legal aid is a citizen's right and legal obligation for the state as regulated in international legal instruments and national legal instruments. In the distribution of legal aid, the idea of a village paralegal was born. One of the ways to fulfill this access to justice is by optimizing the role of paralegals at the village level. Village paralegals are expected to help the community in the village understand the law. In this study, two problems were discussed, namely regarding the position of paralegals in fulfilling the right to legal aid and the function of village paralegals in solving legal problems. The provision of legal aid aims to provide access to justice, equity and fulfillment of civil rights and political rights of all people. Paralegals have the task of providing legal assistance to the poor as a form of service for the poor who need assistance in obtaining their legal rights. The formation of village paralegals is very important to overcome legal problems that exist at the village level. Handling conflict in the village is not enough with a social and cultural approach but also with a legal approach.
Improving the Quality of ST Yowana Mekar’s Youth Organization Through Culturally Based Articles of Association – Bylaws I Wayan Kartika Jaya Utama; I Wayan Werasmana Sancaya; I Made Aditya Mantara Putra; IB Gede Agustya Mahaputra; Ketut Adi Wirawan
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.1.2023.41-44

Abstract

This community service program aims to provide training and assistance in making the Articles of Association Document of the Bylaws and Organizational Administration Tools for the youth management of ST Yowana Mekar, which is assisted by lecturer service. Through this activity, it is hoped that the youth management of ST Yowana Mekar can organize their organization in a healthy, orderly, and orderly manner so that the Vision can be realized. The method used to achieve the goal is technical and participatory guidance. The form of participatory empowerment activities is in the form of active participation of participants in activities carried out by the team in workshops, mentoring, and monitoring-evaluation. The steps of its activities are as follows: 1) Workshop on the Articles of Association document of the Bylaws for an organization, to provide an understanding of the importance of the Articles of Association document of the Bylaws for an organization, 2) Training on making documents of the Articles of Association of the Bylaws, 3) Assistance in finalizing the preparation of the Articles of Association document of the Bylaws. The result of the activity is: that the Youth organization ST Yowana Mekar can create and have a Balinese-language Bylaws document of the Bylaws.
Travel Clinic and Indonesian Hospital Code of Ethics Made Indra Wijaya; I Made Aditya Mantara Putra; Luh Gede Pradnyawati
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.2.2023.76-80

Abstract

In 2022, COVID-19 cases are still reported occurring in Bali, however, the number of cases as well as its severity are no longer concerning as in 2020 and 2021. Bali has been reopened for both domestic as well as international tourists. Tourism begins to rise up and consequently, it brings about economics recovery. Various events, which are commonly abbreviated as MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition), were and are planned to be hold in Bali. They continue taking place until they reach their peak during G20 Summit. Ubud, as one of tourist destinations in Bali, also rises up. The purpose of this community service program is to prepare Sanjiwani General Hospital to establish travel clinic through empowerment of its employees tailored to their backgrounds. The partner in this program is employee group who is broadly categorized into clinical and non-clinical groups. Clinical group consists of general practitioners, nurses, and pharmacists. Non-clinical group consists of administration staff and marketing staff. We initiated the program by conducting grand round, document assessment, and interview with several employees to get a glimpse of current situation so that we could provide training and education based on our findings. The situational analysis revealed that employees had not implemented travel medicine practice in accordance with international standard. Moreover, employees had not exposed with hospital code of ethics issues by Indonesian Hospital Association. We proceeded with workshop regarding travel medicine referring to the body of knowledge introduced by The National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) for clinical group and hospital ethical codes referring to hospital ethical codes introduced by The Indonesian Hospital Association for non-clinical group.
Co-Authors A. A. Ngr Mayun Narindra AA Ngr Mayun Narindra Airo Kamta Perangin-angin Airo Kamta Perangin-angin ARTANAYA, Wayan Cokorda Istri Sarawasundhari Denisya, Ni Putu Dessy Lina Oktaviani Suendra Deswan Harapenta Ginting Deswan Harapenta Ginting Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Hamidah, Elda Faizatul Hartini Sarifan Hartini Sarifan I A Cynthia Saisaria Mandasari I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Gede Wira Darma I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Nyoman Agung I Ketut Puja Wirya Sanjaya I Ketut Sukadana I Made Agus Surya Adi Putra I Made Agus Surya Adi Putra I Made Dedy Priyanto I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Mahendra Guna I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Satya Guna Dharma I Putu Satya Guna Dharma I Putu Suwantara I Putu Suwantara I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Kartika Jaya Utama I WAYAN SUARJANA I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I. B. Gde Agustya Mahaputra IB Gede Agustya Mahaputra IB Gede Agustya Mahaputra IB. Gede Agustya Mahaputra Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Jessika Morisca Katu Johannes Ibrahim Kosasih Johannes Ibrahim Kosasih Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Nadya Pramita Sari Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan Komang Krisna Yustika Putra Komang Sutriani Krisna Dwipayana Dira Putra Luh Gede Pradnyawati Luh Gede Pradnyawati Luh Made Mahendrawati Made Indra Wijaya Made Indra Wijaya Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Ayu Dea Novi Andini Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Trisna Desinta Ni Luh Putu Ratna Wahyu Lestari Ni Made Jaya Senastri Ni Made Jaya Senastri Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti Ni Putu Citra Juli Artini Ni Putu Denisya Ni Putu Erni Novayanti Putri Paramananda, N Patrick Samky Radjah Pradnyawati, Luh Gede Putri, Made Dhea Mulya Putu Budiartha, I Nyoman Sianturi, Ronald Hasudungan Siti Romlah Sujana, I Nyoman suryawan, Gusti Bagus Wijaya, Made Indra Willy Yohanes Siahaan Willy Yohanes Siahaan Wiryani, Made