Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.885
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal Equity of Law and Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju (JPMIM) Jurnal Konstruksi Hukum Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Warmadewa Minesterium Medical Journal Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Protection: Journal Of Land And Environmental Law Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Community Services Journal (CSJ) Vyavahara Duta Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara International Journal of Law and Society Community Services: Sustainability Development Verdict: Journal of Law Science Jurnal Analogi Hukum Kertha Patrika Open Access DRIVERset Community Service Journal of Law
I Made Aditya Mantara Putra
Universitas Warmadewa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 375/PID.B/2020/PN.SRH) Ronald Hasudungan Sianturi; Willy Yohanes Siahaan; Deswan Harapenta Ginting; Airo Kamta Perangin-angin; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7773.292-299

Abstract

Keluarga yang dianggap sebagai orang terdekat seringkali terlibat sebagai pelaku dalam beberapa tindakan asusila. Salah satunya adalah banyaknya laporan pemerkosaan dan pelecehan. Perbuatan asusila ini dapat terjadi di mana saja dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan korbannya, mulai dari masyarakat di kota besar hingga di pedesaan. Perlunya pencegahan dan terapi yang efektif muncul dari fakta bahwa masalah sosial sering kali diakibatkan oleh kegiatan asusila yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam upaya menekan dan mencegah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu dengan memeriksa suatu kasus yang memiliki signifikansi hukum yang sedang berlangsung dan undang-undang yang relevan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak di bawah hukum pidana positif yang ada. Artinya didalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.
Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) I Putu Suwantara; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.6.1.12899.148-161

Abstract

The advancement of digital technology has led to the emergence of virtual currencies, notably cryptocurrency, which are increasingly used as a means of payment in electronic commerce (e-commerce) transactions. Although gaining popularity among businesses and the public, the use of cryptocurrency as a payment method is not yet legally recognized in Indonesia. Law Number 7 of 2011 on Currency stipulates that the Rupiah is the only legal tender within the territory of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the legality of cryptocurrency in e-commerce transactions and the legal protection available for businesses that use it. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although cryptocurrency has been acknowledged as a tradable commodity on futures exchanges through Bappebti regulations, it is not recognized as an official payment instrument. This creates legal uncertainty and potential legal risks for business actors. Therefore, more specific and integrated regulation is urgently needed to legally govern the use of cryptocurrency in Indonesia, in order to ensure legal certainty, consumer protection, and prevent misuse in digital economic activities.
Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Pranikah di Indonesia Patrick Samky Radjah; Ni Made Jaya Senastri; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.6.2.2025.292-297

Abstract

Marriage is a legal relationship that helps create a happy household and family. Prenuptial agreements are essential for middle-class individuals as they protect the assets of both parties. However, the problem will become complicated when the couple divorces and has an impact on their property. The problem formulations raised are 1) How are the legal provisions of prenuptial agreements in Indonesian marriage law? and 2) What are the legal effects on marital property of prenuptial agreements? The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach and conceptual approach. The results show that a prenuptial agreement must be made before marriage, as stated in Article 29 Paragraph (1) of the 1974 Marriage Law and Article 186 of the Civil Code. The legal implications of prenuptial agreements on marital property have changed after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on March 21, 2016. This decision has an impact on the validity and legal consequences of marital agreements.
Peranan BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung I Putu Satya Guna Dharma; I Gusti Bagus Suryawan; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan stategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung dan bagaimana upaya BUMDes dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perlakuan nyata. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Pendirian badan usaha milik desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan rekreasi terus menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat dari banyaknya kegiatan rekreasi di masing-masing negara. Salah satunya hiburan musik pop Korea (K-Pop). Mecimapro ialah sebuah penyelenggara konser K-Pop di Indonesia yang sudah banyak mengadakan konser musik Korea di Indonesia. Dengan fenomena tersebut, konsumen yang tergabung dalam membership belum mendapatkan kepastian hukum terutama dalam pembelian tiket konser dan penukaran tiket. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan undang-undang tentang perlindungan hak-hak konsumen mengenai tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang dijanjikan masih belum jelas. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat pada penelitian disini yakni bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser, bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan hal tersebut promotor selaku pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada anggota pemegang membership atas ganti rugi barang dan/atau jasa yang didapatkannya. Promotor penyelenggara konser yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen karena lalai menjalankan tugas. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mencari tahu perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser dan Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser.
Tinjauan Yuridis Agreement And Responsibility (Perjanjian Dan Tanggung Jawab) Industri Ekspor Kargo Dalam Pengangkutan Melalui Laut Krisna Dwipayana Dira Putra; I Nyoman Sukandia; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan melalui laut merupakan suatu kegiatan perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan angkutan laut dan melalui jalur perairan. Dalam kegiatan pengangkutan ini tentu adanya perjanjian dan tanggung jawab yang harus diketahui oleh para pengguna jasanya. Adapun rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkutan barang melalui laut menurut Hukum Pengangkutan? 2) Bagaimana kedudukan perusahaan cargo dalam memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang dalam kegiatan pengangkutan melalui laut? Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan hukum pengangkutan barang melalui laut pada dasarnya berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), karena semakin berkembangnya pengangkutan maka harus diperlukan upaya hukum untuk melindungi suatu kepentingan dari pihak yang terlibat. Dan dalam tanggung jawab, perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab penuh dari barang atau penumpang yang diangkutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking Ni Putu Denisya; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological advances have been able to give birth to services that facilitate daily activities such as the presence of internet banking services. However, there are still many problems related to the unprotection of customer personal data. The formulation of the problem from this study is how to legally protect the security of customer personal data by banks in internet banking services and how bank accountability in terms of personal data belonging to customers is not protected due to the use of internet banking services. The research method used in this thesis research is a normative type of legal research with a type of statutory and conceptual approach. The data sources used are prime, secondary, and tertiary data sources. The collection of legal materials is carried out through a library study. The results showed that the form of preventive legal protection was carried out by providing socialization through the platform to inform about the protection of customer personal data and the applicability of the ITE Law and the Telecommunications Law which provides a protection to prevent disputes against customers. The form of repressive legal protection is carried out through the existence of the Consumer Protection Law which is the basis for the fulfilment of consumption rights. The form of bank liability to customers in the event of a data leak is that the bank will provide compensation if it is proven that it is true that the data leak is not caused by the customer's negligence or mistake.
Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya I Made Agus Surya Adi Putra; I Nyoman Alit Puspadma; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktinya, di Koperasi Putra Dana Jaya diketahui pula telah terjadi permasalahan tersebut, yang salah satu permasalahan dihadapi adalah masalah kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan pada koperasi simpan pinjam putra dana jaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam putra dana jaya dalam penyelesaian kredit macet. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber informasi sah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyatakan didalam koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya Dalam pemberian kredit koperasi mengenal prinsip kehati-hatian yang tidak berlandaskan dengan kepercayaan saja namun juga dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan dari usaha anggota. anggunan diperlukan jika pinjaman yang dipinjam oleh debitur cukup besar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya dalam penyelesaian kredit macet dikarenakan pihak debitur kurang beritikad baik dan biasanya meminta untuk menunda pembayaran serta kurangnya pengetahuan dari pihak debitur tentang perjanjian kredit.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Merger Bank Perkreditan Rakyat Komang Krisna Yustika Putra; Johannes Ibrahim Kosasih; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.6.2.2025.207-212

Abstract

The banking sector has a very strategic function in all activities to bring together society and become a channel for people's lives again in various forms, one of which is an effort to provide support and development of the national economy. The general meeting of shareholders of the GMS is related to mergers and how legal protection is for minority shareholders in determining the fair price of shares. The author uses normative legal research. The conclusions are: First, the position of minority shareholders in the implementation of the GMS related to the merger process in a BPR is in a weak position when compared to the position of the majority shareholder. In the merger process which is based on the number of quorums as stated in Article 89 of the PT Law which states that if a GMS is related to a merger, it is required to have a requirement of at least ¾ of the total number of shares. Second, in Article 13 POJK is one of the requests to BPRs for their shares to be purchased at a fair price, but the regulation does not clearly say that Minority Shareholders can also file a lawsuit if they feel they have been disadvantaged by the merger process.
Program Kemitraan Masyarakat Kelompok Pekerja di Rumah Sakit Umum Ari Canti Made Indra Wijaya; Luh Gede Pradnyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Warmadewa Minesterium Medical Journal Vol. 1 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Warmadewa University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wmmj.1.3.2022.62-67

Abstract

Sejak bulan Mei 2022, kasus COVID-19 masih dilaporkan terjadi di Bali, tetapi jumlah kasus dan tingkat keparahannya sudah tidak mengkhawatirkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bali sudah terbuka untuk wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Pariwisata mulai bangkit dan perekonomian pun berangsur-angsur pulih. Berbagai kegiatan, yang dikenal dengan sebutan MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition), marak diselenggarakan di Bali. MICE akan terus berlangsung hingga puncaknya pada pertemuan G20. Ubud, sebagai salah satu destinasi wisata di Bali, mulai bangkit. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah mempersiapkan Rumah Sakit Umum Ari Canti untuk membuka klinik wisata (travel clinic), yaitu dengan memberdayakan kelompok pekerja sesuai dengan latar belakang mereka. Mitra pengabdiam masyarakat adalah kelompok pekerja, yang meliputi kelompok klinis dan non klinis. Kelompok klinis meliputi dokter umum, perawat, dan apoteker; sedangkan kelompok non klinis terdiri dari staf administrasi dan pemasaran. Mula-mula dilakukan telusur lapangan, telusur dokumen, dan wawancara kelompok pekerja uantuk mendapatkan gambaran umum sehingga masukan atau saran yang diberikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya dilakukan bimbingan teknis kesehatan pariwisata dengan mengacu pada kerangka keilmuan yang dipublikasikan oleh The National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) bagi kelompok pekerja klinis dan kode etik rumah sakit mengacu pada kode etik rumah sakit yang ditetapkan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia bagi kelompok pekerja non klinis.
Co-Authors A. A. Ngr Mayun Narindra AA Ngr Mayun Narindra Airo Kamta Perangin-angin Airo Kamta Perangin-angin ARTANAYA, Wayan Cokorda Istri Sarawasundhari Denisya, Ni Putu Dessy Lina Oktaviani Suendra Deswan Harapenta Ginting Deswan Harapenta Ginting Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Hamidah, Elda Faizatul Hartini Sarifan Hartini Sarifan I A Cynthia Saisaria Mandasari I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Gede Wira Darma I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Nyoman Agung I Ketut Puja Wirya Sanjaya I Ketut Sukadana I Made Agus Surya Adi Putra I Made Agus Surya Adi Putra I Made Dedy Priyanto I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Mahendra Guna I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Satya Guna Dharma I Putu Satya Guna Dharma I Putu Suwantara I Putu Suwantara I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Kartika Jaya Utama I WAYAN SUARJANA I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I. B. Gde Agustya Mahaputra IB Gede Agustya Mahaputra IB Gede Agustya Mahaputra IB. Gede Agustya Mahaputra Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Jessika Morisca Katu Johannes Ibrahim Kosasih Johannes Ibrahim Kosasih Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Nadya Pramita Sari Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan Komang Krisna Yustika Putra Komang Sutriani Krisna Dwipayana Dira Putra Luh Gede Pradnyawati Luh Gede Pradnyawati Luh Made Mahendrawati Made Indra Wijaya Made Indra Wijaya Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Ayu Dea Novi Andini Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Trisna Desinta Ni Luh Putu Ratna Wahyu Lestari Ni Made Jaya Senastri Ni Made Jaya Senastri Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti Ni Putu Citra Juli Artini Ni Putu Denisya Ni Putu Erni Novayanti Putri Paramananda, N Patrick Samky Radjah Pradnyawati, Luh Gede Putri, Made Dhea Mulya Putu Budiartha, I Nyoman Sianturi, Ronald Hasudungan Siti Romlah Sujana, I Nyoman suryawan, Gusti Bagus Wijaya, Made Indra Willy Yohanes Siahaan Willy Yohanes Siahaan Wiryani, Made