Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis Multi Level Marketing Clarence, Jennifer; Sugiyono, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10860

Abstract

This study aims to analyze legal protection and compensation mechanisms for consumers who are victims of illegal MLM-based investments, referring to Law Number 8 of 1999, and to assess the role and effectiveness of the OJK in supervision and enforcement. This illegal investment phenomenon is relevant to study because it often utilizes manipulative tactics, including the use of misleading information to encourage potential consumers to allocate their funds. Although legal regulations related to consumer protection are available, effective implementation and supervision are often challenges in ensuring that victims receive fair compensation. The study uses a normative legal method by reviewing theories, concepts, legal principles, and related laws and regulations. The research findings show that victims of illegal MLM-based investments in Indonesia have legal protection under the Consumer Protection Law, with supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK). Victims have the right to file for a refund or compensation through a class action lawsuit mechanism. However, the limited assets of the perpetrator company are a major obstacle in implementing compensation. Therefore, a new, more effective approach is needed in supervision and law enforcement, including improving regulations to mitigate similar risks in the future. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan mekanisme ganti rugi bagi konsumen korban investasi ilegal berbasis MLM, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta menilai peran dan efektivitas OJK dalam pengawasan dan penindakan. Fenomena investasi ilegal ini relevan untuk dikaji karena kerap memanfaatkan taktik manipulatif, termasuk penggunaan informasi yang menyesatkan untuk mendorong calon konsumen mengalokasikan dana mereka. Meskipun aturan hukum terkait perlindungan konsumen telah tersedia, implementasi dan pengawasan yang efektif sering kali menjadi tantangan dalam memastikan korban memperoleh ganti rugi yang adil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban investasi ilegal berbasis MLM di Indonesia memiliki perlindungan hukum di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Korban berhak mengajukan pengembalian dana atau kompensasi melalui mekanisme gugatan class action. Namun, keterbatasan aset perusahaan pelaku menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk perbaikan regulasi untuk memitigasi risiko serupa di masa mendatang.
Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja Zakia Fitri, Anggi Rachma; Sugiyono, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7568

Abstract

The purpose of this research is to analyze how the impact of the placement of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the work contract, as well as how the handling strategy of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the work contract. This research is important to do, because in practice there are still many cases of Indonesian migrant workers who still do not fulfill their rights and obligations when they are placed in their destination country. The novelty in this research is to examine the impact of the placement of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the employment contract, as well as the handling strategy of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the employment contract which have been agreed upon, accompanied by case examples as a study for this research. The method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of this research show that Indonesian migrant workers who work not in accordance with their work contracts have an impact on migrant workers' rights not being fulfilled. The PMI Law regulates dispute resolution strategies for handling PMI cases as contained in Article 77.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dampak penempatan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, serta bagaimana strategi penanganan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus pekerja migran Indonesia yang masih tidak dipenuhi hak dan kewajibannya saat ditempatkan di negara tujuan mereka. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yakni meneliti mengenai dampak penempatan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, serta strategi penanganan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati, disertai dengan contoh kasus sebagai studi penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja berdampak pada tidak terpenuhinya hak dari pekerja migran. Pada UU PMI diatur mengenai strategi penyelesaian perselisihan untuk penanganan kasus PMI yang terdapat pada Pasal 77.    
Kepastian Hukum Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Lina Husnul Khairiyyah; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12930

Abstract

This study aims to examine legal certainty and the accountability of directors in making business decisions through the application of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The background of this research stems from the high risk of criminalization against directors who act in a business capacity, even though they have acted in good faith. The urgency of this research lies in the need for legal certainty that can provide protection for directors so that they remain bold in making strategic decisions without fear of legal threats. This study uses a normative juridical method with a case approach, namely Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst related to LNG procurement by Pertamina. The results of the analysis show that the BJR doctrine has the potential to provide legal protection for directors, as long as business decisions are made in good faith, with due care, and without conflicts of interest. However, this protection is conditional because it can still be set aside in the event of a violation of the principles of GCG and fiduciary duty. In Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, BJR's defense was rejected due to procedural violations, such as the absence of approval from the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders, as well as the absence of adequate risk assessment and technical analysis. The novelty of this study lies in its normative analysis of the application of BJR in criminal cases involving state-owned enterprises, which has not been widely studied in Indonesian legal literature. The consistent application of GCG and fiduciary duty principles is key to achieving legal certainty and protecting directors from future legal risks.   Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dan pertanggungjawaban direksi dalam mengambil keputusan bisnis melalui penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya risiko kriminalisasi terhadap direksi yang bertindak dalam kapasitas bisnis meskipun telah beritikad baik. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi direksi agar tetap berani mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan kasus, khususnya melalui Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst terkait pengadaan LNG oleh Pertamina. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa doktrin BJR berpotensi memberikan perlindungan hukum bagi direksi, sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, perlindungan tersebut bersifat kondisional karena tetap dapat dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip GCG dan fiduciary duty. Dalam Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, pembelaan BJR ditolak karena terdapat pelanggaran prosedural, seperti ketiadaan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS, serta absennya kajian risiko dan analisis teknis yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap penerapan BJR dalam perkara pidana korporasi BUMN, yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Penerapan prinsip GCG dan fiduciary duty secara konsisten menjadi kunci terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan direksi dari risiko hukum di masa mendatang.      
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA Afif, Muhamad Shafwan; Sugiyono, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4097

Abstract

Penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan unsur persamaan pada pokoknya. Merek terkenal memiliki sifat ekslusif, namun masih terdapat banyak pelanggaran yang menimpanya seperti peniruan, pemboncengan dan hal hal yang membuat rugi pemilik merek terkenal. Hal ini perlu dilakukan analisis agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia industri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan lebih mengkhususkan tentang regulasi merek terkenal di Indonesia atas dasar persamaan pada pokoknya dan tanggung jawab lembaga negara yaitu DJKI terhadap merek yang di batalkan oleh pengadilan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal saat ini di atur sebatas kriteria merek terkenal, larangan melakukan tindakan yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan upaya represif berupa hak melapor kepada pengadilan yang di miliki oleh merek terkenal, hal ini tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis, Permenkumham No. 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek serta Yurispudensi Mahkamahh Agung No. 022/HKI/2012. Bentuk tanggung jawab dari DJKI adalah dengan menjalankan putusan pengadilan, melakukan penyuluhan hukum dan dapat di pidana sesuai ketentuan KUHP.
Consumer Protection Against Quantity and Price Fraud in MinyaKita Distribution Mouna Suez Sianturi; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13075

Abstract

This study examines the legal liability of business actors and the effectiveness of consumer protection against double fraud practices in the distribution of MinyaKita cooking oil, involving both quantity reduction and pricing above the government-mandated Highest Retail Price (HET). The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by limited institutional data from the Ministry of Trade, BPKN, and YLKI for corroborative purposes. The findings indicate that quantity manipulation and overpricing constitute violations of consumer protection law, legal metrology regulations, and trade policies, giving rise to business actors’ liability based on breach of contract, negligence, and semi-strict liability. Nevertheless, consumer protection remains ineffective due to regulatory overlap, weak distribution supervision, limited enforcement authority of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK), and low consumer legal awareness. The novelty of this study lies in its integrated analysis of consumer protection law, legal metrology, and distribution governance in addressing double fraud within a government-regulated commodity program. This study recommends strengthening BPSK’s authority, harmonizing regulatory frameworks, and enhancing distribution oversight and transparency to ensure effective and equitable consumer protection.