Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.005
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Sriwijaya Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Varia Justicia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Comparative Law Review Community Empowerment Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) RechtIdee Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Law and Justice Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Transcendental Law Journal of Community Services and Engagement: Voice of Community (VOC) Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum PESHUM Jurnal Jurisprudence Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan
Diana Setiawati
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum di Indonesia dan Kebijakan Telegram terhadap Pembajakan Film dan Drama di Aplikasi Telegram Frontieka Ayu Rahmanto; Rahmanto, Frontieka Ayu; Fauziyah, Hanifah; Pramesti, Noviana; Maghfirani, Syakira; Setiawati, Diana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1374

Abstract

Penggunaan internet sebagai sarana hiburan seperti menonton film dan drama bisa dilakukan dengan mudah seperti mengaksesnya secara daring melalui internet. Namun pada kenyataannya, masyarakat lebih menyukai menonton film dan drama secara illegal. Salah satunya melalui Aplikasi Telegram yang di dalamnya terdapat fitur percakapan public channel yang dapat digunakan untuk mengakses video dengan jangkauan yang luas tanpa batas ruang dan waktu serta tidak berbayar. Film maupun drama merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Pembajakan tersebut dapat dilihat bahwasannya kesadaran masyarakat terkait hak kekayaan intelektual masih sangatlah rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum di Indonesia dalam melindungi sebuah karya sinematografi dan juga sikap dari aplikasi Telegram sebagai penyedia platform dalam melakukan perlindungan terkait hak cipta atas pembajakan film dan drama pada aplikasinya. Metode yuridis normatif menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan kajian lebih rinci terkait bagaimana aturan yang berkaitan dalam menyikapi pembajakan film dan drama tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum mengenai pembajakan terhadap film dan drama di Indonesia diatur dalam pasal 25 UU ITE dan UU Hak Cipta dimana pengenaan sanksinya diatur pada pasal 113 ayat 4 UU Hak Cipta. Selain itu UU Hak Cipta menjelaskan upaya pencegahan pembajakan dengan dilakukannya pengawasan oleh Pemerintah mengenai hal-hal yang melanggar hak cipta ataupun hak terkait. Telegram sebagai penyedia platform juga memberikan pelayanan berupa hak aduan atas pelanggaran hak cipta yang kemudian ditindaklanjuti dengan menghapus akses tersebut dari aplikasi Telegram.
THE ROLE OF MUHAMMADIYAH IN THE HALAL PRODUCT SUPPLY CHAIN HALAL CERTIFICATION SELF DECLARE Ni'ami, Mutimatun; Setiawati, Diana; Cakraningrat, Karisma; Taufiq, Taufiq
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3814

Abstract

AbstractIndustri makanan merupakan usaha yang menarik minat masyarakat, baik ketika pandemi maupun ketika keadaan mendekati masa normal seperti ini. Tidak mengherankan jikaUMKM dibidang kuliner jumlah nya sangat banyak. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki Jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Pemerintah tidak ragu untuk menetapkan Visi Pusat Halal Dunia 2024 ini. Upaya akselerasi sertifikasi halal dilakukan dengan sertifikasi Halal Self Declare dimana pelaku UMKM menyatakan produknya halal dengan proses pendampingan dari BPJPH dan penetapan halal oleh Komisi fatwa MUI. Dalam salah satu syarat self declare ini, apabila dalam produknya menggunakan bahan daging maka disyaratkan pembelian di Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat. Persyaratan ini menjadi kendala tersendiri bagi pelaku UMKM mengingat belum banyak tersedia Juru Sembelih Halal (Juleha) dan RPH bersertifikat halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang bagi Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan produk halal tersebut (supply chain). Metode penelitian ini adalah degan menggunakan model penelitian sosio legal dan pendekatan yuridis empiris. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM kec, kartasura dan para Pimpinan Lembaga yaitu PDM Kota Surakarta, MUI Kota Surakarta dan Dinas Pertanian Kota Surakarta. Dalam upaya menakar peluang Muhammadiyah menyediakan Juleha dan mendirikan RPH bersertifikat Halal. Hasil yang diperolah adalah Muhammadiyah memiliki peluang dalam menyediakan juru sembelih hewan (juleha) di kecamatan kartasura. Dari data yang diperoleh bahwa UMKM merasakan kesulitaan memenuhi persyaratan tersebut, disatu sisi jika diminta mengganti bahan tanpa menggunakan daging maka akan merubah minat masyarakat akan produknya. Disamping itu diperoleh data bahwa 85% RPH belum memiliki sertifikat Halal. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia di tahun 2024 ini.Keywords: Self Declare, Supply Chain, Muhammadiyah, Halal
Geographical Indications and Maqāṣid al-Sharī‘ah: Realizing Intellectual Property as an Instrument of Economic Justice Saputro, Triyono Adi; Isman; Setiawati, Diana; Alam, Azhar; Febriandika, Nur Rizqi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 2 (2025): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v12i2.51236

Abstract

Intellectual Property (IP) protection in Indonesia remains primarily oriented toward individual and capitalist interests, thereby failing to reflect the values of distributive justice fully. This research aims to analyze Geographical Indications (GIs) as an instrument of economic justice from the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah. The study employs a normative legal research method, utilizing both conceptual and legislative approaches. Data were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then analyzed qualitatively to examine the relationship between the principles of positive law and the values of Maqāṣid al-Sharī‘ah. The findings indicate that the principles of Maqāṣid al-Sharī‘ah, such as hifz al-mal (protection of property), hifz al-nafs (protection of life), and hifz al-'aql (protection of intellect), provide a strong philosophical foundation for the reconstruction of a just and inclusive IP system. GIs' protection not only provides legal recognition of product origins but also serves as an instrument for the economic empowerment of local communities and the equitable distribution of financial benefits. Incorporating Sharia values into IP policies can broaden the moral, social, and ecological dimensions of a sustainable creative economy. This research recommends reformulating national IP policies by incorporating the principles of Maqāṣid al-Sharī‘ah, strengthening the role of producer communities in GIs governance, and fostering quadruple-helix collaboration among government, academia, industry, and communities. In this way, GIs can serve as an instrument of economic justice and contribute to achieving sustainable development goals.
The Legal Isomorphism in Indonesian Constitutional Amendment: Interplay Between Foreign Influence and National Identity Azhari, Aidul Fitriciada; Rizka, Rizka; Setiawati, Diana; Almira, Sekar Diah Ayu; Salmande, Ali
Jurnal Hukum Vol 41, No 4 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v41i4.44109

Abstract

The post-authoritarian reform era in Indonesia (starting in 1998) was characterized by a push to democratize the state system, leading to the adoption of several foreign, democratic, or "globalized" constitutional concepts. This process demonstrates legal isomorphism where Indonesia aligned its constitutional framework with prevailing international democratic standards. This article analyses the patterns of legal isomorphism in the Indonesian constitutional amendment by examining the dynamic interplay between foreign influence and national identity. For that reason, the research aims to determine a legal isomorphism that can harmonize and balance both foreign influences and the desire for a national identity in the constitutional amendment in Indonesia. To achieve these objectives, the study employed a qualitative research method with a socio-legal and comparative law approach. The research finds three distinct patterns of coercive legal isomorphism concerning the constitutional amendment process in Indonesia. Meanwhile, comparatively, a mimetic isomorphism regarding unamendable provisions of basic structure can be considered for harmonizing and making a balance between foreign influences and national identity in the constitutional amendment. The novelty of this research lies in its identification and classification of legal isomorphism patterns within Indonesia’s constitutional amendments, providing a new perspective on how external legal influences interact with national identity. This study contributes to the broader discourse on constitutional development by offering a framework for analysing the complex relationship between global legal trends and domestic constitutional transformations.
Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Regulasi dan Persaingan Pasar Global : Analisis Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Elvia Ghina Nismara; Yasmin Safinatunnajah; Linda Rose Rohidah; Ika Sahwa Damayanti; Zukrufi Ashof Almaunah; Diana Setiawati
JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol. 3 No. 12 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jiem.v3i12.7445

Abstract

Abstrak. This researchaims to analyze the strategies implemented by Sharia Financial Institutions(SFIs) in maintaining compliance with Islamic law principles amidnational and international regulatory dynamics, as well as examining efforts toadjust products and services to remain competitive in the global market. Using a qualitative descriptive method based on secondary data through a literature review, this study explores regulatory harmonization, sharia compliance mechanisms, product innovation, and improving the quality of human resources askey factors in facing global challenges. The results showthat LKS implement various strategies such as harmonizing Sharia standardswith international provisions, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board (DPS),digitizing services, and innovating Sharia-based products. In addition,improving SDI competency through training, certification, and institutional cooperationis an important effort in maintaining competitiveness without neglectingsharia principles. This study concludes that the strategies and innovationscarried out by LKS are complementary in ensuring sharia compliancewhile strengthening the position of the sharia financial industry in the global market. Keywords: Sharia Financial Institutions, Sharia Compliance, National and International Regulations, Product Innovation, Human Resources, Global Market
Co-Authors a Widya Margaretha, Karelina Adriansyah Pradipta, Rifanov Afifah Hapsari Afdah Aflit Nuryulia Praswati Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Ahmad Fausi Ahmad Fauzan Aidul Fitriciada Azhari Ainanur Faizah, Fatimah Al Fairuz, Muhammad Ranadhif Al Jawi Putri, Prisitina Alaysia, Amaylia Noor Almira, Sekar Diah Ayu Alsyad Dedin Ryan Syahputra Althea Rinanda, Rima Anisahaq, Nabila Arief Budiono Ariffudin Nur Fadly Rosyid Assadath, Frido Davi Ayu Astutik, Zulfiana Azhar Alam Bayu Aji Fadiansyah Benanda Bunga Natasha Cakraningrat, Karisma Carisa Maharani Chammellia Annastasya Melati4 Chintya Anggraeni Chrisna Bagus Edhita Praja Cindy Laksintya, Amelinda Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Dick Tjandra, Billie Dwi, Cindy Eka Saputri, Nurani Elvia Ghina Nismara Endah, Qori Enno Haya Gladya Naranta Enno Haya Gladya Naranta Fadhila, Dhea Salsa Fajriansi, Andi Fanny Martdianty Farid, Achmad Miftah Fauziyah, Hanifah Frensiska Ardhiyaningrum Frontieka Ayu Rahmanto Frontieka Ayu Rahmanto Galang Andi Sunarto Ganeva, Irvan Ghalib Rizki Luthfianto Hakim, Hary Abdul Hanifah Fauziyah Hanifah Febriani Harjuna Nurfattah Hary Abdul Hakim Hasby Yoga, Fahmi Adam Haszmi Alfateh Hisanah Putri Ariyanto, Amelia Ibrahim Sholahudin Ika Sahwa Damayanti Indah Maulani Irma Salvia Nisrina Isman Junaidi, M. Karisma Cakraningrat Kevin Kurnia Yuli Ardikha Kinanthi Mukti, Berliana Latifah Kurniasih Linda Rose Rohidah Maghfirani, Syakira Mahendra Jaya Gumilang Mahfudz Rizal Setiawan Marsheila Audrey Nuralisha Maulana Putra, Rafie Mira Eka Erlina Mukti Fajar ND Mur Febianti, Selvi Mutimatun Ni'ami Nabila Ikbal Narusweta, Arasyel Noor Vinki Ni'ami, Mutimatun Nike Cahyaningrum Nilam Arum Sari Nirwa Rizkyana, Elsa Nirwago Danar P Noviana Pramesti Nur Andriyani Nur Fadilah Syahraya, Muhammad Nur Hidayah Nur Isa Herda A Nur Rizqi Febriandika Nuria Siswi Enggarani Nurmalitasari, Safira Pangaribuan, Leviadi Panji Nagaro Panji Nagaro Permata Dewi, Tyas Perwithosuci, Winny Pramesti, Noviana Presetiyo, Wibowo Heru Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri, Aulia Aninda Ektya Putri, Erna Putri, Thaasafina Sitasari Qusay Alya Difatta Rahma Rini Khalisa Firdausi Rahma Syifa Az Zahra Rahmanto, Frontieka Ayu Raihanita Raihanita Raka Dhamang Pangaribawan Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Ramadhani, Ichinoty ramadhani, zulfa Rika Septiani Rima Mila Wati Ristiana, Lisa Ristiani, Najwa Alya Riyandi Riyandi Rizka Rizka, Rizka Rizki Andriyanto, Aditya Rofi Aulia Rahman S Soepatini Sabrina Diyang A.P Sabrina Diyang Awandi Putri Saif Maulana Putra Susila Salmande, Ali Sandy, Fadillah Saptafasya, Viola Puti Saputro, Triyono Adi Shabrina, Kania Putri Soepatini Sopyan, Hisma Yuliet Abu Spaltan, Bita Gadsia Suarnianti, Suarnianti Suharso Suharso Syahputra, Adam Syakira Maghfirani Taufiq Taufiq Taufiq Taufiq Tiara Vergita Mahanani Triyono Triyono Tsalsabila Anadila, Kharisma Tyas, Erni Wardani, Lusyka Widya Widya Ayu Khairunnisa Yanita, Salma Yasmin Safinatunnajah Yati Nurhayati Yuliana, Khozin Zahra Difa Setyawan, Charlintang Zainab Diva Amanda Zuhdi, Syaifuddin Zukrufi Ashof Almaunah Zulfiani Ayu Astutik