Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Jendela Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Selat Jurnal Panorama Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Bina Hukum Lingkungan WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA PROGRESIF: Jurnal Hukum To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Abdi Insani JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Case Law Jurnal Interpretasi Hukum JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Pahlawan Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Riau Law Journal Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Heni Widiyani
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kebijakan Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Aprilia, Dita; Pratama, Rizki Aeva; Halofa, Fatrina; Widiyani, Heni
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(1).15041

Abstract

Sexual harassment is behavior that leads to sexual behavior that is unwanted by the victim from the target perpetrator, causing consequences such as feelings of trauma, anger, shame, sadness, etc. Therefore, the aim of this research is to find out what policies for preventing and handling crime in Tanjungpinang City. This research uses a library study method in collecting secondary data. Apart from that, the data collection technique used is descriptive qualitative, by conducting interviews and documentation, the data analysis technique used is summarizing the results of the literature study and interview and then drawing the conclusions. The results obtained from the research are that the government and society and in efforts to prevent and handle sexual crimes, the police and related government work together by providing outreach in the form of education so that sexual crimes do not occur. In this way, policies regarding the solution of cases and the protection of victims can work well.
ANALISIS BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR Handayani, Audypopy; Nurbetty; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual dan melihat jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka dengan pendekatan kualitatif dan prosedur penelitian menggunakan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya.Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melibatkan peran orang tua, kondisi lingkungan, pendidikan, dan ketidakmampuan penegakan hukum. Hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual melibatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Selain itu, korban berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis guna mengatasi dampak trauma yang mungkin timbul.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABUSE OF POWER DALAM PENINGKATAN TINDAK PELECAHAN SEKSUAL Butarbutar, Tri Marno; Deswina, Lailatul Fajri; Widiyani, Heni
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.3995

Abstract

Memiliki kekuasaan mencerminkan kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan. Dengan kepemilikan kekuasaan, individu tersebut secara otomatis memiliki pengaruh, sebuah harapan bagi banyak orang yang menginginkan legitimasi untuk memperoleh pengaruh dari kekuasaan yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali menyebabkan korupsi yang meluas. Beberapa penyebabnya termasuk bahwa hukuman dari penyalahgunaan kekuasaan sering dirasa lebih ringan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, kemampuan untuk memanipulasi dan merancang pertanggungjawaban fisik, persyaratan modal materi yang besar untuk memperoleh kekuasaan, dan kurangnya keseimbangan dalam sistem check and balance dalam pemerintahan.
Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau Purnomo, Armando Tri Cahyo; Sibarani, Jesika Bonita; Silangit, Intan Gloria Mawar; Widiyani, Heni
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i2.9366

Abstract

Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terorganisir. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah pengubahan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi kedua setelah DKI Jakarta dimana menurut data laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terdapat 11.318 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sepanjang tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebanyak 4.475 Laporan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa beberapa faktor terjadinya fenomena tersebut disebabkan oleh letak geografis Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara tetangga, letaknya yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga, menjadikan Kepulauan Riau Provinsi ini sangat rentan terhadap tindak pidana pencucian uang.serta perkembangannya Kota Metropolitan seperti Kota Batam memiliki pusat hiburan malam terbesar di Indonesia, dan berkembangnya teknologi sistem transfer keuangan membuat transaksi pencucian uang sangat rentan terjadi.
CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF ILLEGAL SOLAR SMUGGLING FOR FISHERMEN IN RIAU ISLANDS PROVINCE Widiyani, Heni; Farhan, Muhammad Idlal; Oktapi, Deric Ninelee; Purnomo, Armando Tri Cahyo; Suryani, Dewi Ervina; Efritadewi, Ayu
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i1.791

Abstract

The problem of illegal distribution of diesel fuel in the Riau Islands Province is something that is no longer commonplace, this is caused by several factors which will be explained by researchers from a criminological perspective. The aim of this research is to provide study material for academics, legal observers and students regarding the distribution of illegal diesel from a criminological perspective. This research uses a normative research method with a deductive approach, examining legal norms, principles and principles, as well as related statutory provisions. This research focuses on the phenomenon of illegal diesel smuggling in the Riau Islands Province, especially by fishermen. In his analysis, the author uses criminological factors that are behind this action, such as economic factors, social environment, possible places, and habits of imitating crime. The research results show that illegal diesel smuggling in the Riau Islands Province occurs due to economic disparities and psychological factors of the perpetrators. Law enforcement of this action requires the role of various factors, including law, law enforcement, supporting facilities, community participation, and culture.
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Sitorus, Regina Syafriani Boru; Watonnah, Watonnah; Dewi, Ayu Efrita; Widiyani, Heni
Jurnal Pahlawan Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v6i2.22810

Abstract

Action to eradicate corruption must be carried out comprehensively, integrally and holistically The commitment of law enforcement officials to consistently enforce the law and integrated is very important to ensure fair prosecution, provide legal certainty, and benefit the community This step will be carried out by imposing the most severe sanctions on perpetrators of corruption, including criminal sanctions with provisions for social sanctions, fines, compensation in the form of money, and return of evidence related to money laundering (TPPU) This not only increases the trust of citizens, This not only increases the trust of citizens, investors, and national pride, but also provides a deterrent effect, prevents potential perpetrators of corruption, optimizes the return of funds to the state and its people, and provides other positive impacts Corruption in Indonesia is a major obstacle to national economic development The government implements various strategies to eradicate corruption in Indonesia, but if one of them occurs, it will add 1000 more cases of corruption and spread it to various fields of life. Keyword : eradicating corruption enforcement corruption
Criminological Study of Traffic Violations on Numbing Island Widiyani, Heni; Purnomo, Armando Tri Cahyo; Marlina, Marlina; Efritadewi, Ayu; Susanti, Heni
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.10751

Abstract

Traffic violations are no longer commonplace among society. This often happens in the community, sometimes even causing economic and physical losses due to traffic accidents. Positive law in Indonesia has explicitly regulated traffic safety rules which are regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. To study this, researchers took the research location Numbing Island, which is one of the islands in the Riau Islands Province. And from a criminological perspective, researchers want to examine in more depth what is the basis for the perpetrator to commit this offense. The research method used is empirical juridical research. As support in building the arguments for this research, researchers used primary and secondary reference materials. Data collection techniques used by researchers include observation methods, interviews and literature review. The research data analysis technique was carried out using a qualitative method, then in developing a line of thinking, the researcher used a deductive method. The results of this research show that the level of traffic violations on Numbing Island is sociologically caused by a lack of public awareness on the grounds that the application of traffic laws in the island area is not necessary, in terms of law enforcement factors, supervision by Bhabinkamtibmas is still not strictly implemented so that there is a form of negligence on the part of the authorities. law enforcers to enforce traffic regulations.
SPESIFIK HUKUM TERHADAP KASUS APARATUR PEMERINTAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KHUSUS (POLITIK) Saputra, Edo; Candra, Jumi; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i9.1127

Abstract

Penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang yang berdampingan dengan ketentuan umum atau sering kita ketahui yaitu asas-asas hukum pidana yang sebenarnya tetap berlaku ketentuan umum KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum (lex specialis derogat legi generali). Ini yang akan menjadi patokan dalam pemabahasan dalam menganalisis terkait Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagimana mestinya diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dimana mendominasi dari rumusan delik KUHP. Secara pandangan umum, korupsi merupakan sebuah tindakan tidak bermoral, ketidakjujuran dalam melakukan suatu kegiatan dalam bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi ini dinilai sangat buruk dalam kehidupan seseorang yang melakukannya. Seperti di negara kita yakni Indonesia, banyak aparatur pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak korupsi, tetapi hukum yang mereka dapatkan tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. sehingga munculnya ketidakadilan dalam hukum yang tertera.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENUMPAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERKAIT PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA Ayu Efritadewi; Nur Fitra Wardana; Urai Vidia; Heni Widiyani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i9.1335

Abstract

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, publikasi ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan kejahatan prostitusi online di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana para pelacur, khususnya mucikari, telah memanfaatkan kemajuan teknologi yang dimungkinkan oleh internet. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat yang ampuh untuk mengiklankan pekerja seks komersial. Dalam upaya memberantas prostitusi online, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perorangan (PTPPO) menjadi krusial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan spesialis lex tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 merupakan perangkat hukum tambahan yang menegakkan aturan terkait prostitusi internet. Selain itu, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan lex specialis terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan perangkat hukum tambahan yang menegakkan peraturan dalam menangani prostitusi online. Hambatan utama terhadap upaya penegakan hukum untuk memerangi prostitusi online adalah ketidakmampuan undang-undang yang ada untuk menangkap dan menahan pelaku dengan cepat dan efisien. Belum adanya aturan khusus terkait prostitusi online dalam KUHP menjadi penyebabnya. Selain itu, kurangnya peraturan hukum yang relevan memberikan hambatan yang signifikan terhadap pembentukan penegakan hukum yang efisien terhadap individu yang terlibat dalam operasi prostitusi online.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA Anandya, Shifra Sylvania; Indriani, Melisya; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v11i1.3498

Abstract

Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but until now there is still corruption in various ways carried out by various institutions. There are several dangers due to corruption, namely the danger to: society and individuals, the younger generation, politics, the nation's economy and bureaucracy. Corruption can harm society because it can damage justice, hinder development, and weaken trust in public institutions. Prevention and prosecution of corruption is an important focus in many countries to ensure good governance and social justice. In Undang-Undang Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes are classified into: harming state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts in procurement, gratification. In order to eradicate corruption, it is necessary to carry out integrated enforcement, namely the existence of international cooperation and harmonious regulations.
Co-Authors Ahmad Ansyari Siregar Al Mirsya, Habib Praditya Alfian Rizki Alifiantri, Deswita Anandya, Shifra Sylvania Andi Najemi Andry Hafiz Ramadhan Aprilia, Dita Ardiansyah, Renaldi Arida, Maina Arjuna, Hendra Arviana, Risa Astriyanti, Mery Pemilia Ayu Efritadewi Butarbutar, Tri Marno Candra, Jumi Cindy Verindica Gorat Dahlia Enzelina Siregar Derinie Lim Deswina, Lailatul Fajri Dewi Ervina Suryani Dewi Ervina Suryani Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina Dewi, Ayu Efrita Dewi, Intan Kumala Dian Mustika Intan Edo Saputra Eki Darmawan Eki Darmawan Elfa Oprasmani ENDRI ENDRI Erlita Sipayung Eryanti, Niken Febri Faktio Aji, Heru Farhan, Muhammad Idlal Fatimah Siti Ferilanda, Jelly Yanti Gabriella Evita Sihombing Godsend, Gan Halofa, Fatrina Handayani, Audypopy Hanum, Athiifa Hanum, Athiifah Hanum, Atiikah Heni Susanti, Heni Herzalina, Herzalina Indriani, Melisya Intan, Mega Irman Irman Irwandi Syahputra, Irwandi Juliani Chandrago Juni Sukarta Kamalia, Disya Putri Kamila Nafsiah Kartina Pakpahan Khairatunnisa, Wahyu Khairunnisa Khairunnisa Khalidy, Abdurrahman Kharisma, Dewi Herliana Kurniarullah, Muhammad Rizki Lestari, Trianda Lia Nuraiani Lidya Erdawati Lisa Ira Lubis, Dara Akika Yuzani Lubis, Dian Putri Patrecia Lusi Apriyani Mahmud Mulyadi Marisa Elsera Marlina Marlina Marlina, Marlina Melpa Citra Bestari Sinaga Muhamad Fathur Rahman Bey Husdi Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Muhammad Jova Febrianto Nabila, Talitha Nariyah, Annisa Alif Nur Natalin Margaretta Br. Torus Nelly Sri Devi Nisviani Alina Nur Fitra Wardana Nur Ilham Nuraiani, Lia Nurbetty Oksep Adhayanto Oktapi, Deric Ninelee Olyvia, Jessyola Owen Fowel Purba Pery Rahendra Sucipta Pratama, Rizki Aeva Pratiwi, Windy Purnomo, Armando Tri Cahyo Putri Yanti, Putri Ravens Aries Titus Kawangung Rinaldy, Estabella Rio Ricardo Tarigan Ronaldo, Ronaldo SALSADILA, NURANNISA Sari Dewi, Tike Murti Sari, Milla Devita Sebastian Alboen Sihombing Sewin Kartika Sianturi, Beltyazer F.C.L. Sibarani, Jesika Bonita Sihombing, Sebastian Alboen Silangit, Intan Gloria Mawar Simanjuntak, Vincent Anderson Siregar, Ahmad Ansyari Sitorus, Regina Syafriani Boru Sucipta, Pery Rahendra Surya Laia Suryadi Suryadi Suseno, Endriansah Syafruddin Kalo Tan, Vivi Juniarti Thahira, Atika Tike Murti Sari Dewi Tri Novianti Tri Novianti, Tri Tri Sahat Tampubolon Uly, Nadila Urai Vidia Ustabella, Firda Veronica Veronica Watonnah, Watonnah Yuliansyah, Reky Zulkarnain, Marsel