Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.613
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif USU LAW JOURNAL Jurnal Jendela Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Selat Jurnal Panorama Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Bina Hukum Lingkungan WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA PROGRESIF: Jurnal Hukum To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Abdi Insani JURNAL USM LAW REVIEW COUNSENESIA Indonesian Journal of Guidance and Counseling JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Case Law Jurnal Interpretasi Hukum JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Pahlawan Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Riau Law Journal Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Heni Widiyani
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Pratiwi, Windy; Olyvia, Jessyola; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820171

Abstract

Jurnal ini menyelidiki problematika dalam pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi, yang berfokus pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Analisis mendalam dilakukan terhadap hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses penegakan hukum, termasuk kendala hukum, administratif, dan sosial. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek perundang-undangan yang relevan, agar tidak terdapat multitafsir dalam penegakan hukumnya.
Edukasi Hukum Lingkungan dan Perlindungan Wilayah Pesisir di SMA 1 Singkep Barat dan Bakung Serumpun Widiyani, Heni; Endri, Endri; Efritadewi, Ayu; Syahputra, Irwandi; Intan, Dian Mustika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.746

Abstract

Beberapa tahun terakhir, Lingga menghadapi degradasi ekologis akibat berbagai bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan, hal ini disebabkan oleh limbah domestik dan industri, perusakan ekosistem mangrove, serta praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) telah menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran generasi muda pesisir terhadap pentingnya menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Lingga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan model Focus Group Discussion (FGD) sebagai metode utama yang menekankan pada partisipasi aktif peserta melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif ini, peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai tindak pidana lingkungan, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran laut dan perusakan ekosistem pesisir. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil observasi, evaluasi pre-test dan post-test, serta respon peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum lingkungan dan tumbuhnya kesadaran sosial siswa untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Program ini membuktikan bahwa model FGD efektif diterapkan sebagai sarana edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif di kawasan pesisir.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan) Dewi Ervina Suryani; Natalin Margaretta Br. Torus; Dahlia Enzelina Siregar; Rio Ricardo Tarigan; Heni Widiyani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7350.262-268

Abstract

Pelecehan merupakan karakter sebagai contoh cara berperilaku yang memaksa yang tampaknya tidak diinginkan terhadap individu yang objektif dan direncanakan untuk mengkompromikan atau mengancam targetnya. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual dan bagaimana hukum melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini penegakan hukum dan perlindungan anak perlu dioptimalisasi penerapannya mengingat negara berkewajiban memberikan perlindungan pada anak guna menciptakan penerus bangsa berkualitas dan bagi keluarga dalam rangka memberikan pendidikan sebagai sarana pencegahan pelecehan seksual pada anak, perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi anak. Masyarakat juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan ikut serta dalam perawatan dan perlindungan korban serta waspada terhadap keadaan yang mendorong terjadinya pelecehan seksual pada anak.
Restorative Justice sebagai Penanggulangan Juvenile Delinquency di Kelurahan Kampung Bugis Ayu Efritadewi; Heni Widiyani; Andi Najemi; Gabriella Evita Sihombing
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8412.934-941

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perilaku menyimpang dari norma Masyarakat yang dilakukan oleh remaja, Dimana remaja melakukan tindak pidana, dan sangat disayangkan jika remaja langsung dimasukkan kedalam penjara. Karena, akan adanya dampak negatif yang akan menjadi penghambat terhadap tumbuh kembang dimasa yang akan datang. Dengan adanya UU SPPA upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan yang dilakukan oleh remaja yaitu Restorative Justice. Adapun tujuan penelitian untuk dapat mengevaluasi terhadap keefektivitasan Restorative Justice dalam menanggulangi Juvenile Deliquency terutama aktivitas mengelem terhadap remaja di Kampung Bugis. Metode penelitian ini merupakan metode empiris para penegak hukum dapat melakukan Restoratif justice dengan secara bersama-sama dalam menanggulangi Juvenile Deliquency terhadap remaja di Kampung Bugis. Sehingga, tidak ada lagi ketidakseragaman terhadap penanggulangan Juvenile Deliquency melalui restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa tingkatakan penegak hukum dapat dikatakan sudah efektif dilakukannya Restoratif justice untuk remaja yang melakukan aktifitas ngelem. Akan tetapi, terkadang remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar norma tetap saja mengulangi perbuatan tersebut. Sehingga, menurut pihak Kelurahan Kampung Bugis pendekatan restoratif justice dianggap masih belum memberikan efek jera. Dan tujuan untuk dilakukannya restoratif justice belum sepenuhnya terpenuhi.
Tinjauan kriminologi terhadap kekerasan anak secara sexual maupun kekerasan secara fisik yang terjadi di kota Tanjungpinang Ravens Aries Titus Kawangung; Tri Sahat Tampubolon; Heni Widiyani
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2026): Mei
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v3i4.7433

Abstract

Anak adalah harapan bangsa di masa depan. Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun Negara menjadi lebih maju. Menurut WHO, Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.
THE LIVING LAW IN INDONESIA’S NEW CRIMINAL CODE: LEGAL PLURALISM, INDIGENOUS AUTONOMY, AND THE RISK OF STATE CO-OPTATION Nikodemus Niko; Heni Widiyani; Fitri Kurnianingsih; Emmy Solina; Endri Endri; Angelo Lenard Yu; Syarifah Ema Rahmaniah
Masalah-Masalah Hukum Vol 55, No 1 (2026): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.55.1.2026.231-257

Abstract

This study critically examines the incorporation of living law into Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP), with particular attention to how the state defines, recognizes, and regulates legal norms originating from Indigenous and local communities. Although living law is often framed as a progressive instrument for accommodating legal pluralism, its formal inclusion in criminal law raises complex sociological concerns regarding the relationship between state authority and community-based normative systems. This study employs a qualitative socio-legal approach through critical analysis of statutory provisions, legal documents, and relevant scholarly debates on legal pluralism, customary law, and criminal law reform in Indonesia. The analysis shows that the recognition of living law in the new Criminal Code is not merely an acknowledgment of social norms that already exist within society. Instead, such recognition operates through state-defined criteria that determine which customary norms may be considered valid, legitimate, and enforceable within the formal criminal justice system. As a result, living law becomes a mechanism through which the state validates, regulates, and potentially absorbs Indigenous and local normative orders into the structure of national law. This process creates an ambivalent legal condition: while customary norms appear to gain formal recognition, their autonomy may be restricted by the requirements, classifications, and institutional procedures imposed by the state. This study argues that the incorporation of living law reflects not only an effort to recognize legal diversity, but also a broader strategy of governance that reinforces state control over legal plurality. The originality of this study lies in its sociological critique of living law as a regulatory instrument within contemporary Indonesian criminal law reform. By shifting the focus from formal recognition to power relations, this study contributes to debates on legal pluralism, Indigenous legal autonomy, and the politics of criminal law codification in Indonesia.
Fenomena Pencemaran Limbah Minyak Hitam (Oil Spill) di Kabupaten Bintan ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional Risa Arviana; Putri Yanti; Heni Widiyani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17926136

Abstract

Oil spill pollution always occurs in the waters of the Riau Islands, one of which is in the waters of Bintan Island. As a result of the oil spill pollution, several tourist areas were temporarily closed, which had an impact on the regional economy. This condition certainly threatens the ecology and also has an impact on the socio-economic impact of society. From several laws and regulations related to oil waste pollution in the sea, there are 3 important steps that are regulated, namely prevention/mitigation efforts, mitigation efforts, and recovery efforts. Furthermore, these preventive measures require improving facilities in the form of oil pollution detection equipment and ship equipment to prevent oil pollution. Institutional strengthening has also been regulated in law starting from strengthening local, regional, national and even international institutions to jointly take steps to prevent and control oil waste pollution in the sea.
WHO BEARS THE BURDEN? GENDER, CONTRACEPTIVE RESPONSIBILITY, AND THE LEGAL REGULATION OF REPRODUCTIVE CHOICE IN INDONESIA Heni Widiyani; Nikodemus Niko; Merlin Swantamalo Magna; Ayu Efritadewi
Jurnal Hukum Progresif Vol 14, No 2 (2026): October 2026
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.14.2.269-298

Abstract

This study examines how gender relations, cultural norms, religious beliefs, and state intervention shape contraceptive responsibility and reproductive choice in Indonesia. It focuses on gender imbalance in family planning, in which women bear the social and moral burden of contraception, while men remain marginally involved. Drawing on socio-legal analysis, feminist theory, and Michel Foucault’s concept of biopower, the study analyses legislation, policy debates, historical developments, and scholarship, with particular attention to Government Regulation No. 28 of 2024 and recent controversies concerning contraceptive access and vasectomy. The findings show that contraception in Indonesia is not merely a matter of medical choice, but a contested field structured by patriarchy, religious interpretation, cultural expectations, healthcare systems, and population policy. Women’s reproductive decisions are frequently influenced by husbands, medical authorities, and state programmes, while male contraceptive participation remains limited by narrow method availability and dominant ideals of masculinity. The regulation of adolescent access to contraception further reveals tensions between reproductive health, moral governance, abstinence, and cultural values. Through a biopolitical lens, family planning emerges as both a public health instrument and a mechanism for managing population, productivity, and social order. The study argues that reproductive autonomy cannot be realised through expanded contraceptive availability alone. Effective reform requires gender-responsive policies that promote meaningful male participation, safeguard informed and voluntary choice, address coercive and patriarchal decision-making, and recognise Indonesia’s diverse social, religious, and cultural contexts. Responsibility for contraception must therefore be understood as shared, negotiated, and grounded in individual rights rather than assigned predominantly to women.
Formalisasi Komunitas Pesisir Dan Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Indonesia-Spanyol Endri Endri; Dian Mustika Intan; Ayu Efritadewi; Heni Widiyani; Irwandi Syahputra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.13178

Abstract

This article aims to analyze the legal framework and local wisdom constraints in addressing coastal environmental crimes in Lingga Regency, while examining the feasibility of transforming coastal communities into autonomous hybrid public-law institutions through a comparison with the Cofradías de Pescadores in Spain. This issue matters because Indonesia’s coastal governance remains trapped in institutional fragmentation among state agencies, while at the community level local wisdom can only rely on verbal warnings without binding legal force, leaving a persistent gap between state law and customary law that allows coastal environmental crimes to recur without adequate resolution. The urgency of this article lies in the absence of an institutional framework capable of uniting the strength of local wisdom with autonomous formal legal authority. The article is designed as empirical legal research within a socio-legal approach, combining statutory, conceptual, and comparative approaches through focus group discussions, participatory observation, and document study across four islands in Lingga Regency. The novelty of this article lies in treating the Cofradías experience as a conceptual reference rather than an institutional template for reading the transformation opportunities of Indonesian coastal communities. The findings show that the strength of coastal institutions lies not in the volume of formal regulation but in the alignment between formal rules and lived practice in the field, so that strengthening coastal governance should focus on recognizing and institutionalizing existing community structures rather than creating new authorities that risk undermining legitimacy built from below.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kendala kearifan lokal dalam penanganan tindak pidana lingkungan pesisir di Kabupaten Lingga, sekaligus mengkaji kelayakan transformasi komunitas pesisir menjadi institusi hibrida berbadan hukum publik otonom melalui perbandingan dengan Cofradías de Pescadores di Spanyol. Persoalan ini penting untuk dikaji karena tata kelola pesisir Indonesia masih terjebak dalam fragmentasi kewenangan antarlembaga negara, sementara di tingkat komunitas kearifan lokal hanya mampu bertahan pada mekanisme teguran verbal tanpa daya paksa hukum yang mengikat, sehingga celah antara hukum negara dan hukum adat terus membiarkan kejahatan lingkungan pesisir berulang tanpa penyelesaian yang memadai. Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya kerangka kelembagaan yang menyatukan kekuatan kearifan lokal dengan kewenangan hukum formal secara mandiri. Penelitian dirancang sebagai penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui focus group discussion, observasi partisipatif, dan studi dokumen di empat pulau Kabupaten Lingga. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pengalaman Cofradías sebagai rujukan konseptual, bukan bentuk baku sebuah Lembaga, untuk membaca peluang transformasi komunitas pesisir Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan pesisir terletak pada keselarasan antara aturan formal dan praktik nyata di lapangan, sehingga penguatan tata kelola perlu diarahkan pada pengakuan dan pelembagaan struktur komunitas yang sudah ada, bukan menciptakan otoritas baru yang berisiko melemahkan legitimasi yang tumbuh dari bawah.
Strategies to improve the quality of life of elderly: Integrating the roles of families and nursing homes Solina, Emmy; Alpindo, Okta; Widiyani, Heni; Sophia, Uly; Reginio, Francis N.
Counsenesia Indonesian Journal Of Guidance and Counseling Vol 7 No 1 (2026): COUNSENESIA 2026
Publisher : Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/cijgc.v7i1.6550

Abstract

This study explores the roles of family and nursing homes in enhancing the quality of life of elderly in Bintan Regency, Kepulauan Riau Province, Indonesia, focusing on the quality of elder care, social interaction, and well-being. Using a qualitative case study approach, data were collected from two nursing homes through in-depth interviews with caregivers and family members, as well as direct observation. Findings reveal three main caregiving models: institutional care emphasizing basic needs (food, hygiene, and health); community-based care promoting peer interaction and social activities; and family-based care involving regular visits and financial support. The study shows that the emotional well-being of elders is closely linked to family involvement and social connection within the facility. Caregivers also play a vital role in fostering emotional comfort. An ideal elder care model combines adequate institutional support, psychosocial engagement, and family participation. The study recommends caregiver training focused on emotional care and initiatives to encourage family involvement in improving elders’ overall well-being.
Co-Authors Ahmad Ansyari Siregar Al Mirsya, Habib Praditya Alfian Rizki Alifiantri, Deswita Alpindo, Okta Anandya, Shifra Sylvania Andi Najemi Andi Najemi Andry Hafiz Ramadhan Angelo Lenard Yu Aprilia, Dita Ardiansyah, Renaldi Arida, Maina Arjuna, Hendra Astriyanti, Mery Pemilia Ayu Efritadewi Butarbutar, Tri Marno Candra, Jumi Cindy Verindica Gorat Dahlia Enzelina Siregar Derinie Lim Deswina, Lailatul Fajri Dewi Ervina Suryani Dewi Ervina Suryani Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina Dewi, Ayu Efrita Dewi, Intan Kumala Dian Mustika Intan Edo Saputra Eki Darmawan Eki Darmawan Elfa Oprasmani Emmy Solina Endri Endri Endri Endri ENDRI ENDRI Erlita Sipayung Eryanti, Niken Febri Faktio Aji, Heru Farhan, Muhammad Idlal Fatimah Siti Ferilanda, Jelly Yanti Fitri Kurnianingsih Gabriella Evita Sihombing Gabriella Evita Sihombing Godsend, Gan Halofa, Fatrina Handayani, Audypopy Hanum, Athiifa Hanum, Athiifah Hanum, Atiikah Heni Susanti, Heni Herzalina, Herzalina Indriani, Melisya Intan, Mega Irman Irman Irwandi Syahputra, Irwandi Juliani Chandrago Juni Sukarta Kamalia, Disya Putri Kamila Nafsiah Kartina Pakpahan Khairatunnisa, Wahyu Khairunnisa Khairunnisa Khalidy, Abdurrahman Kharisma, Dewi Herliana Kurniarullah, Muhammad Rizki Lestari, Trianda Lia Nuraiani Lidya Erdawati Lisa Ira Lubis, Dara Akika Yuzani Lubis, Dian Putri Patrecia Lusi Apriyani Mahmud Mulyadi Marisa Elsera Marlina Marlina Marlina, Marlina Melpa Citra Bestari Sinaga Merlin Swantamalo Magna Muhamad Fathur Rahman Bey Husdi Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Muhammad Jova Febrianto Nabila, Talitha Nariyah, Annisa Alif Nur Natalin Margaretta Br. Torus Nelly Sri Devi Nikodemus Niko, Nikodemus Nisviani Alina Nur Fitra Wardana Nur Ilham Nuraiani, Lia Nurbetty Oksep Adhayanto Oktapi, Deric Ninelee Olyvia, Jessyola Owen Fowel Purba Pery Rahendra Sucipta Pratama, Rizki Aeva Pratiwi, Windy Purnomo, Armando Tri Cahyo Putri Yanti Ravens Aries Titus Kawangung Reginio, Francis N. Rinaldy, Estabella Rio Ricardo Tarigan Risa Arviana Ronaldo, Ronaldo SALSADILA, NURANNISA Sari Dewi, Tike Murti Sari, Milla Devita Sebastian Alboen Sihombing Sewin Kartika Sianturi, Beltyazer F.C.L. Sibarani, Jesika Bonita Sihombing, Sebastian Alboen Silangit, Intan Gloria Mawar Simanjuntak, Vincent Anderson Siregar, Ahmad Ansyari Sitorus, Regina Syafriani Boru Sophia, Uly Sucipta, Pery Rahendra Surya Laia Suryadi Suryadi Suseno, Endriansah Syafruddin Kalo Syarifah Ema Rahmaniah Tan, Vivi Juniarti Thahira, Atika Tike Murti Sari Dewi Tri Novianti Tri Novianti, Tri Tri Sahat Tampubolon Uly, Nadila Urai Vidia Ustabella, Firda Veronica Veronica Watonnah, Watonnah Yuliansyah, Reky Zulkarnain, Marsel