Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Lex Lectio Law Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Binamulia Hukum ULJLS
Ekaputra, Mohammad
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara Gurusinga, Irayata Br.; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.290

Abstract

Kemajuan teknologi informasi memudahkan pertukaran informasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan melalui media elektronik, termasuk penyebaran konten asusila. Penelitian ini menganalisis upaya pengungkapan kasus penyebaran konten asusila oleh subdit siber V Polda Sumatera Utara. Melalui pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini menemukan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah menerima pengaduan masyarakat. Patroli siber digunakan untuk mengungkap kasus, meskipun subdit siber menghadapi hambatan seperti keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia, serta tingkat anonimitas yang tinggi di Polres-Polres daerah.
Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan Madalaine, Madalaine; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.291

Abstract

Perlindungan anak penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data empiris berupa wawancara dengan Kanit PPA dan Penyidik Khusus Kasus Anak Tindak Pidana Kesusilaan Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi wanita, pemantauan, pendampingan, advokasi, dan restitusi telah dilakukan. Namun, beberapa hambatan seperti kesulitan korban memberikan keterangan karena trauma, kekurangan saksi, pelaku yang melarikan diri, laporan yang dilaporkan terlambat, dan kesulitan pelaku membayar restitusi tetap menjadi tantangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Polrestabes Medan.
Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn Brunner, Emil; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.293

Abstract

Seorang terdakwa yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan banding. Namun, saat pemeriksaan kasus masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa meninggal dunia. Masalah ini sering menjadi kendala dalam peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana terdakwa. Dalam studi kasus ini, terjadi Tindak Pidana Korupsi oleh Haris Harto, yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyimpangan Dana Anggaran Belanja Daerah untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Binjai". Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dan telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika Silalahi, Saut Maruli Tua; Syahrin, Alvi; Ekaputra, Mohammad; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.301

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru. Indonesia memiliki risiko pencucian uang yang tinggi, terutama dari kejahatan narkotika. Penelitian ini fokus pada peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang dari kejahatan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik BNN berperan dalam mengungkap pelaku dan jaringan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri serta menyita aset, serta melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Disarankan agar BNN mengoptimalkan peran Penyidik BNN dalam mengungkap jaringan pelaku, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta menelusuri serta menyita aset, sehingga dapat lebih efektif dalam pemberantasan pencucian uang.
Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia Sebayang, Ekinia Karolin; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.311

Abstract

Integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai bidang, termasuk pemanfaatannya di praktik hukum. Pemanfaatan AI dalam praktik hukum, dan pertimbangan mengenai potensi penggantian peran hakim oleh AI dalam membuat keputusan pemidanaan masih menjadi polemik didunia hukum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini integrasi AI dalam hukum positif masih terbatas, pemanfaatan AI telah dilakukan oleh sebagian penegak hukum, namun AI belum dapat menggantikan hakim dalam membuat keputusan pemidanaan karena beberapa pertimbangan hukum sebab AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum serta adanya sistem pembuktian negatif yang diatur KUHAP yang mensyaratkan adanya ‘keyakinan hakim’ yang turut mendegradasi AI dalam membuat putusan pidana. oleh karena itu perlu adanya regulasi khusus tentang penggunaan AI yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai potensi AI dalam kasus-kasus tertentu.
Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain) Simada, Arthur; Kalo, Syafruddin; Ekaputra, Mohammad; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.314

Abstract

Penelitian ini membahas penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber yang merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi orang lain, dengan studi kasus pada Sub-Direktorat Kejahatan Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber didasarkan pada beberapa faktor, seperti lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan. Penentuan locus delicti penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan cyber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan cyber di Indonesia.
Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K / Pid.Sus /2018) Syahputra, Rezky; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.315

Abstract

Undang-Undang Narkotika menetapkan prinsip sanksi pidana minimum, namun terdapat kasus di mana prinsip ini tidak diterapkan oleh Majelis hakim, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang memungkinkan pengenyampingan sanksi pidana minimum dalam kasus pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA memberikan pengecualian terhadap sanksi pidana minimum, terutama untuk pemakai narkotika yang hanya untuk diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SEMA ini meliputi pembentukan Undang-Undang Narkotika, yurisprudensi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun, beberapa faktor ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, terutama berkaitan dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior. Kebijakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum undang-undang narkotika, baik melalui penyuluhan maupun putusan pengadilan, dinilai perlu untuk dipertimbangkan kembali agar sejalan dengan norma hukum yang berlaku.
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp) Tanjung, Wiranti; Ablisar, Madiasa; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.62

Abstract

AbstractThe incident of environmental pollution and destruction in the Balikpapan Bay area which was caused by the breaking of the undersea crude oil distribution pipe belonging to PT Pertamina RU V Balikpapan appointed the Ship Master Mv. Ever Judger on behalf of Zhang Deyi as the perpetrator of the pollution who was then investigated and tried by the Balikpapan District Court. This research will examine criminal liability according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the form of responsibility for the pollution of Balikpapan Bay carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China as well as the urgency of corporate criminal responsibility for criminal acts of pollution of Balikpapan Bay. carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China (Study of Balikpapan District Court Decision Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). This research will use a type of normative legal research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. Criminal liability for perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is based on the principle of no crime without fault, the captain of the ship Mv Ever Judger is held accountable as the sole perpetrator of violating Article 98 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and sanctions are given in the form of imprisonment and fines. In the case of environmental pollution in Balikpapan Bay, the parties that can be held responsible should not only be individuals, but also corporations such as the company that owns the ship Mv. Ever Judger because it has a causal relationship between the defendant's actions between the giver of the order and the executor of the order which is actually regulated in articles 116 to 118 of the UUPPLH.AbstrakKejadian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh terputusnya pipa penyaluran minyak mentah di bawah laut milik PT Pertamina RU V Balikpapan menetapkan Nakhoda Kapal Mv. Ever Judger atas nama Zhang Deyi sebagai pelaku yang kemudian diperiksa dan di adili Pengadilan Negeri Balikpapan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, terhadap kasus pencemaran Teluk Balikpapan, nahkoda kapal Mv Ever Judger dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tunggal melanggar Pasal  98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberikan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda. Seharusnya kasus pencemaran lingkungan hidup teluk Balikpapan, pihak yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan tidak hanya perorangan saja, tetapi juga korporasi seperti badan perusahaan pemilik kapal Mv. Ever Judger oleh karena memiliki relasi kausalitas dari perbuatan terdakwa antara si pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang sebenarnya telah di atur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 118 UUPPLH.
Tindak Pidana Gratifikasi Dan Persekongkolan Tender Pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu Untuk Kabupaten Langkat : Studi Putusan No.34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn dan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn Siregar, Mangantar Anugrah; Syafruddin Kalo; Mahmul Siregar; Mohammad Ekaputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2022): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i2.24

Abstract

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sangat rawan dengan persekongkolan, tak jarang pula dijangkiti dengan praktik-praktik koruptif yang melibatkan panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Salah satunya dengan memberikan gratifikasi yang didahulukan dengan persekongkolan. Persekongkolan tender dan Gratifikasi diatur dalam peraturan yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang erat. Ditemukan beberapa indikasi persekongkolan tender pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat. Persekongkolan tender yang melibatkan pelaku usaha dan panitia tender tersebut mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijerat dengan ketentuan pidana gratifikasi karena persekongkolan disertai pemberian gratifikasi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pelaku dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga penegakan hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan kesalahan pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Panitia Tender menerima gratifikasi diterapkan pasal 12 huruf b dan pelaku usaha diterapkan pasal 5 ayat (1) huruf a. Selain itu dalam penjatuhan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum juga dinilai sudah tepat mengingat semakin maraknya praktek kejahatan tersebut dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kata kunci: Gratifikasi, Persekongkolan Tender. Abstract Government procurement of goods / services is very prone to conspiracy, not infrequently plagued by corrupt practices that involve the government procurement committee of goods / services which is the State Civil Apparatus. One of them is by giving gratuities that are preceded by conspiracy. Tender conspiracy and gratuities are regulated under different but closely related regulations. Several indications of tender conspiracy were found in the provision of grouper production input assistance for Langkat Regency. The tender conspiracy involving business actors and the tender committee resulted in an unfair business competition being charged with the provision of a criminal act of gratification because conspiracy was accompanied by gratification as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime. The perpetrators are considered capable of being accountable for their actions and there is no excuse for forgiving or eradicating the crime so that criminal law enforcement can be applied according to the offender of the offender who violates the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, where the Tender Committee accepts gratuities applied to article 12 letters b and business actors apply Article 5 paragraph (1) letter a. In addition, the imposition of crimes that exceed the demands of the public prosecutor is also considered appropriate given the increasingly widespread practice of these crimes in the procurement of government goods / services. Keywords: Gratification, Tender Conspiracy.
Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Kumaedi; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2022): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i2.26

Abstract

Karena status melalui sosial media Instagram, saksi korban Fitriani Manurung tidak terima dan kemudian melaporkan terdakwa Febi Nur Amalia ke Penyidik ​​Polres Medan Kota karena menyerang kehormatannya melalui media sosial dipersangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang formulasi tindak pidana pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, analisis yuridis oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, serta hambatan yuridis dalam penegakan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil Penelitian Perkara kedudukan PN Medan sebagai berikut : Terdakwa Febi Nur Amalia atas permintaan saksi korban Fitriani Manurung pada tanggal 12 Desember 2016 meminjamkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening suami korban. setelah lama tidak dikembalikan, maka pada tahun 2017 terdakwa berusaha menagih hutang kepada saksi korban Fitriani Manurung baik melalui pesan WA maupun datang ke rumahnya namun tidak mendapat respon dari korban saksi Fitriani Manurung dan selalu berusaha menghindar dan tidak mengakui adanya hutang tersebut. Kata kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Penegakan Hukum, Tindak Pidana. Abstract Due to his status through social media Instagram, victim witness Fitriani Manurung did not accept and then reported the defendant Febi Nur Amalia to the Medan City Police Investigator for attacking her honor through social media, which is suspected of violating Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 3 of Law Number 19 of 2019 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Therefore, the purpose of this study is to explain the formulation of criminal acts of criminal responsibility in the Electronic Information and Transaction Law, juridical analysis by judges on criminal acts of Information and Electronic Transactions in the Medan District Court decision Number 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, as well as juridical obstacles in law enforcement by judges against criminal acts of Information and Electronic Transactions. Based on the results of the research on the position of the Medan District Court as follows: The defendant Febi Nur Amalia at the request of the victim witness Fitriani Manurung on December 12, 2016 lent Rp. 70,000,000,- (seventy million rupiah) by transfer to the victim's husband's account. after a long time not being returned, then in 2017 the defendant tried to collect a debt from the victim witness Fitriani Manurung either through WA messages or came to his house but did not get a response from the victim witness Fitriani Manurung and always tried to avoid and did not admit the existence of the debt. Keywords: Crime, Information and Eletronic Transactions, Law Enforcement.
Co-Authors Abdul Rauf Adi Chandra Alvi Syahrin Alvi Syahrin Andrio Bukit Astri Khairisa Ayu Anisa Brunner, Emil Dahlia Kesuma Dewi Damanik, Vania Andari Dwina Elfika Putri Edi Yunara Edi Yunara Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan Elwi Danil Ester Ronatiur Sitourus Fadli Imam Syahputra Harahap Fahmi Jalil Farhan Zulfahmi Frans B.S. Siagian Gunanto, Marcus Priyo Gurusinga, Irayata Br. Idris, Siti Hafsyah Indah Widyarantika Zebua Irianto Irianto Jamaluddin Mahasari Jelly Leviza Kumaedi Liza erwina Luthvia Meidina Madalaine, Madalaine Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Manurung, Andri Rico Manurung, Fajar Rudi Mark Sihombing, Esthon Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mohd Din Muhammad Adlan Nasution Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Munthe, Irfansyah Nasser, Gamal Abdul Nasution, Akmal Handi Ansari Nasution, Aulia Arif Nurhalija, Nadia Pandiangan, Rodo Venesia H. Pardede, Rendra Yoki Pohan, Husein Pusdiana, Made Sadika Ramboo Loly Sinurat Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Ritonga, Fani Holidayani Rosmalinda, Rosmalinda Rumahorbo, Alberth Mangasi Saputri, Rizki Nanda Sebayang, Ekinia Karolin Siahaan, Alvin Adianto Silalahi, Saut Maruli Tua Simada, Arthur Siregar, Mangantar Anugrah Sri Delyanti Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahputra, Rezky Syawal Saputra Siregar Tanjung, Wiranti Tarigan, Vita Cita Emia Thahir, Irfan Farid Trisna, Wessy Tumanggor, Paian Utari Maharany Barus Wessy Trisna Yessi Grenia Batu Bara