Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.805
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Lex Lectio Law Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Binamulia Hukum ULJLS
Ekaputra, Mohammad
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Role of the Medan State Attorney's Office in Supervising Parole of Prisoners Ramboo Loly Sinurat; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.121

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the Prosecutor's Office in supervising prisoners who receive parole, and the obstacles of the Prosecutor's Office in supervising prisoners who are granted parole. This writing is normative legal writing and the nature of the research is descriptive analytical, the data sources used in this research are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study concluded that the regulation of parole is regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 which was amended to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as the legal rules for parole based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Leave Ahead of Release, and Conditional Leave. Supervision can be carried out by the Prosecutor in accordance with the place of residence of the person released on parole. Prosecutors as supervisors in parole of prisoners who obtain parole in the Attorney General's Office, especially in the Medan District Attorney's Office, have obstacles in supervision in parole consisting of internal and external factors.
Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan Fadli Imam Syahputra Harahap; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.148

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan dan persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dari sisi korban tindak pidana penculikan sekaligus persetubuhan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, sumber datanya adalah data sekunder. sumber yang masih relevan dengan masalah tersebut, antara lain bahan hukum primer dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang serta Sekunder bahan hukum yang diterbitkan pada hukum, jurnal - jurnal ahli hukum, hasil penelitian. Pertanggungjawaban hukum yang timbul dari tindak pidana penculikan dan persetubuhan terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara 7 tahun penjara dan denda 60.000.000,- sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang. Dan dampak dari perbuatan si terdakwa adalah membuat anak ketakutan, defresi dan si anak membutuhkan perlindungan berupa pemulihan fisik dan mental agar si anak bisa melakukan aktifitasnya dan jauh dari labelisasi masyarakat.
Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Dwina Elfika Putri; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.169

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar penjatuhan putusan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif falsafah pemidanaan; pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019; dan konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penjatuhan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif filsafat pemidanaan merujuk Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa berlandaskan dakwaan kedua penuntut umum, dimana hakim Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan preseden hukum yang telah ditetapkan. Konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid/2019 menimbulkan disparitas penjatuhan pidana.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Adi Chandra; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.174

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam sistem peradilan pidana saat ini sudah dilakukan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukan dalam upaya penegakan hukum dibutuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.
Penerapan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati Dahlia Kesuma Dewi; Alvi Syahrin; suhaidi suhaidi; Mohammad Ekaputra; Mahmud Mulyadi; Edi Yunara; Mohd Din; Dahris Siregar; Jamaluddin Mahasari; Andrio Bukit
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 2 No 1 (2023): Edisi Januari 2023 - Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v2i1.560

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang serius dan semakin meningkat dari hari ke hari. Kualitas sumber daya alam Indonesia juga semakin memburuk. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada sumber daya alam. Permintaan manusia yang terus meningkat akan sumber daya alam dapat memberikan tekanan besar pada keanekaragaman hayati, yang pasti akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tindakan kepolisian yang penting harus dijadikan legislasi untuk menangani masalah lingkungan terkait dengan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan lingkungan dalam hukum pengendalian masalah lingkungan dengan menerapkan prinsip Ultimum Remedium yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah normatif-legal. Hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai penyebab belum optimalnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena belum adanya kepolisian yang menerapkan prinsip koreksi akhir. Asas ultimum remidium sebagai upaya terakhir dalam hukum pidana dapat menjadi efek jera bagi pelaku apabila sanksi administratif tidak maksimal.
Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika Sri Delyanti; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i1.8318

Abstract

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Walaupun dikemudian hari tiap pembuktian di persidangan harus didatangkan ahli untuk menentukan suatu jenis zat tertentu apakah masuk ke dalam pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tapi hal itu perlu untuk mencegah setiap Tindak Pidana Narkotika jenis baru lolos dari jerat hukum, namun dengan tetap menjaga kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan methylone sebagai NPS (New Psychoactive Substances) mewajibkan para penegak hukum melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran hukum yang dilakukan secara ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas makna zat methylone dan methcathinone merupakan turunan dari cathinone yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I, dimana struktur dasar dari methylone adalah analog dengan methylone dengan efek farmakologi juga menyerupai methylone, namun methylone mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa methylone sehingga tidak diragukan lagi bahwa methylone adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37.
Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual Frans B.S. Siagian; Sunarmi Sunarmi; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.237

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, dan menanalisis pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/ 2019/PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby. Menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban. Pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/ PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby adalah Aris Bin Syukur dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik karena semua unsur–unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang–undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang RI Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Carbon Trading Literacy for Rural Communities Tarigan, Vita Cita Emia; Siregar, Mahmul; Ekaputra, Mohammad; Rauf, Abdul; Idris, Siti Hafsyah
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to explore the importance of carbon trading literacy in rural communities within the context of increasing awareness of climate change while enhancing village income. Understanding the concept of carbon trading becomes increasingly crucial. North Sumatra, with its diverse natural resources and economic sectors that have the potential to contribute to carbon emissions, has an urgent need to enhance carbon trading literacy among its populace. The research method used is literature review and interviews to gather data using a qualitative approach. The results indicate that the level of carbon trading literacy is still low, with limited understanding of the concept, benefits, and implications of carbon trading. Factors such as lack of access to information, education, and environmental awareness are major obstacles in enhancing carbon trading literacy in the community. The findings of this research highlight the urgency to enhance mentoring and education efforts regarding carbon trading.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Pada Polres Nias Pusdiana, Made Sadika; Ediwarman, Ediwarman; Sunarmi, Sunarmi; Ekaputra, Mohammad
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.255

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penipuan dengan modus arisan online dan kebijakan kriminal dalam penegakan hukum oleh Polres Nias dalam mengungkap kasus penipuan dengan modus arisan online. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum penipuan dengan modus arisan online yang sering terjadi yaitu dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sistem penipuan arisan online yang beragam memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online. Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terdiri dari kebijakan penal yaitu upaya represif melakukan penegakan hukum, dan kebijakan non-penal yaitu upaya pencegahan preventif, melakukan himbauan melalui media sosial. Adapun saran penelitian, diharapkan dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, sebaiknya menggunakan ketentuan sanksi pidana bukan hanya dari KUHP, akan tetapi juga menggunakan UU ITE.
Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika: (Studi Putusan MA 2633 K/PID.SUS/2020) Siahaan, Alvin Adianto; Ekaputra, Mohammad; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.256

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan MA 2633K/Pid.Sus/2020 terkait putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Parapat terdakwa Arifin Nasution alias Bandrek telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang terdiri pasal 114 Ayat (1) serta pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diputus oleh majelis pemeriksa perkara tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan No.556/Pid.Sus/Pn Rap, hal ini berubah pada Tingkat Kasasi dimana Hakim Judex Juris atau pada Tingkat Kasasi memberikan pendapat berbeda dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang diluar dari dakwaan alternatif satu dan dua Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan berdasarkan yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga putusan 2633 K/Pid.Sus/2020 dinilai tetap sah sepanjang tidak diajukannya upaya hukum.
Co-Authors Abdul Rauf Adi Chandra Alvi Syahrin Alvi Syahrin Andrio Bukit Astri Khairisa Ayu Anisa Brunner, Emil Dahlia Kesuma Dewi Damanik, Vania Andari Dwina Elfika Putri Edi Yunara Edi Yunara Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan Elwi Danil Ester Ronatiur Sitourus Fadli Imam Syahputra Harahap Fahmi Jalil Farhan Zulfahmi Frans B.S. Siagian Gunanto, Marcus Priyo Gurusinga, Irayata Br. Idris, Siti Hafsyah Indah Widyarantika Zebua Irianto Irianto Jamaluddin Mahasari Jelly Leviza Kumaedi Liza erwina Luthvia Meidina Madalaine, Madalaine Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Manurung, Andri Rico Manurung, Fajar Rudi Mark Sihombing, Esthon Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mohd Din Muhammad Adlan Nasution Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Munthe, Irfansyah Nasser, Gamal Abdul Nasution, Akmal Handi Ansari Nasution, Aulia Arif Nurhalija, Nadia Pandiangan, Rodo Venesia H. Pardede, Rendra Yoki Pohan, Husein Pusdiana, Made Sadika Ramboo Loly Sinurat Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Ritonga, Fani Holidayani Rosmalinda, Rosmalinda Rumahorbo, Alberth Mangasi Rumondang Siagian, Putri Salsabila, Dinda Anisa Saputri, Rizki Nanda Sebayang, Ekinia Karolin Siahaan, Alvin Adianto Silalahi, Saut Maruli Tua Simada, Arthur Siregar, Mangantar Anugrah Sri Delyanti Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahputra, Rezky Syawal Saputra Siregar Tanjung, Wiranti Tarigan, Vita Cita Emia Thahir, Irfan Farid Trisna, Wessy Tumanggor, Paian Utari Maharany Barus Wessy Trisna Yessi Grenia Batu Bara