Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Jurnal Asy-Syari'ah JURNAL UNIZAR LAW REVIEW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUSTISI Abdi Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Unizar Recht Journal
Irma Istihara Zain
Universitas Islam Al-azhar
Arts Humanities Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Jaminan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Sesuai Dengan Promosi Pariwisata Selywati; Atin Meriati Isnaini; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum Wisatawan Sebagai Konsumen Yang Tidak Sesuai Dengan Promosi dan bagaimana Upaya Hukum Wisatawan Terhadap Ketidak Sesuaian Pelayanan Dengan Promosi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, mengkaji Undang-Undang. Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan, meskipun ada peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata namun belum sampai melindungi hak- hak wisatawan dan begitu juga dengan Peraturan Gubernur. Terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan Jasa Usaha Akomodasi dalam Even Besar dinyatakan kurang efektif karena tidak sedikitpun memberikan perlindungan kepada wisatawan sebagai konsumen karena masih banyak para pengusaha penginapan menaikkan harga kamarnya melebihi standar karena dalam peraturan ini belum memberikan kepastian terhadap harga kamar hanya mengatur tentang ketidak bolehan menaikkan harga hotel saja. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wisatawan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata dan dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen yaitu dengan menyelesaikan secara Litigasi dan non litigasi yaitu Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang dibuat oleh pemerintah. Kata Kunci: Jaminan; Hukum; Pariwisata
Peran Bale Mediasi Provinsi NTB Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Di Bale Mediasi Provinsi NTB) Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.243

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator dan pihak terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan dan kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui Bale Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi Provinsi NTB berperan penting dalam penyelesaian sengketa perdata dengan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan prinsip perdamaian. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah.Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi,penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator.
Tanggunjawab Penyedia Layanan Kesehatan Dalam Kelalaian Pelayanan Penanganan Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Miftahul Jannah; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana pengaturan penanganan pasien oleh penyedia layanan kesehatan menurut UU No. 17 Tahun 2023? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyedia layanan kesehatan dalam kasus kelalaian penanganan pasien menurut ketentuan hukum yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan kesehatan, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pasien serta penyedia layanan. Tanggung jawab hukum dapat berbentuk perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada tingkat kelalaian dan dampaknya. Misalnya, jika kelalaian menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 129 UU Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya dokumentasi medis yang akurat, pengawasan ketat, serta edukasi terhadap tenaga medis dan institusi kesehatan agar mematuhi standar profesi. Peningkatan sosialisasi regulasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan penguatan sistem pengawasan insiden medis secara transparan. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan sistem pelayanan kesehatan nasional menjadi lebih berkualitas, aman, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.  
Co-Authors A. Ilham Abdi, Lalu Pradifta Putra Ahmad Rifai ahmad yani Ahmad Yani Alamsyah, Rahmat Ariani, Irma Aulia Aspuri, Aspuri Aswadi, Khairul Atin Meriati Isnaini Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hapdi, Lalu Arian I Gede Wirawan Ika Yuliana Susilawati Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Jauhari D Kusuma Kamil , M. Ikhsan Kamil , Muhammad Ikhsan Khairul Aswadi Khairul Aswadi Kurniawan, Alan Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Arian Hapdi Lalu Maftuh Abdul Razzaq Lalu Yuda Bakti Ligawan Ligawan, Lalu Yuda Bakti M. Ikhsan Kamil M. Sukarno Maulana, Bayu Aftiar MIFTAHUL JANNAH Mubarak, Kemal Muhammad Kamil Ni Made Pradita Widyaningtyas Ni Nyoman Aprianti R. Rahadian Sujono Ramadhan, Muhammad Rafli Rany Wahida Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo Rita Novitasari Subroto Sahabudin Alfarisi Sari, Diana Laela Selywati Siti Nurul Asiah Jamil Sri Karyati Subroto, Rita Novitasari Sujono, R. Rahadian Sukarno Sumarni Sumarni Sumarni Sumarni Wirawan, I Gede