Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Jurnal Asy-Syari'ah JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUSTISI Abdi Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Journal Evidence Of Law Unizar Recht Journal
Irma Istihara Zain
Universitas Islam Al-azhar
Arts Humanities Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

 1   2   3   4 
Peran Kepolisian Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan di Wilayah Kabupaten Dompu Lalu Maftuh Abdul Razzaq; Jauhari D Kusuma; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Menangkal Penyebaran Paham Radilaklisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, dan mengetahui Kendala Yang Di Hadapi Oleh Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangkal penyebaran paham radikalisme berkaitan langsung dengan tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yaitu adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kendala yang dihadapi kepolisian terkait dengan penangkalan penyebaran paham radikalisme terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu factor Internal berasal dari kepolisian sendiri berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaur dengan masyarakat Kata Kunci: Peran Kepolisian, Paham Radikalisme, Kabupaten Dompu The type of research used is juridical-empirical law research. Primary data were obtained from informants/respondents, namely the Head of Binmas Police of Dompu and the Chairperson of the Usman Bin Affan Islamic Boarding School Foundation, Dompu Regency, while secondary data was obtained from several laws and regulations related to this research. The effort to infiltrate Islamic boarding schools by radical teachings requires the active role of the police, in this case the Dompu District Police takes persuasive steps such as providing anti-radicalism counseling, providing compensation to Islamic boarding schools and taking an emotional approach to teachers and students. In an effort to prevent the spread of radicalism, there are also obstacles faced by the Dompu District Police, including internal constraints in the form of a lack of police officers to carry out radicalism eradication tasks and external obstacles in the form of a lack of human resources, especially in the field of electronic information. The conclusion of this study is that the role of the police in preventing the spread of radicalism is directly related to the objectives of the police as regulated in the provisions of Article 4 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, namely to realize domestic security, but in practice the police must prioritize preventive measures. The role of the police is also inseparable from obstacles, including the inadequate number of police personnel and human resources that still need to be improved in order to balance the system built by the proponents of radicalism. Suggestions in this study are for police officers to take persuasive action against perpetrators of spreading radicalism who have not actually committed acts of terrorism and to be more effective in preventing the spread of radicalism, the capacity and quality of police officers in charge of terrorism radicalism should be improved.  
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor.41/PDT.G/2020.PN.SEL.) Lalu Arian Hapdi; Khairul Aswadi; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi didalam suatu putusan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan - bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif berupa interpretasi mendalam bagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Beradasarkan hasil penelitian 1) pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria 2) bentuk perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan putusan Nomor.41/Pdt.G/2020.Pn.Sel. Tindakan perbuatan melawan hukum bukan hanya berbentuk materil akan tetapi kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata mencangkup materil dan imateril dan wanprstasi sebagaimana pada pasal 1238 KUHPerdata disebutkan beberapa ciri – ciri perbuatan wanprestasi yang salah satunya adalah tidak menjalankan kesepaktan yang sudah dijanjikan.
Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Ahmad Yani; Ika Yuliana Susilawati; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegak hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika, serta mengetahui apa saja faktor-faktor penyalahgunaan psikotropika serta penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada remaja. Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case Approach). hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (2) mengetahui akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, aparatur penegak hukum, hingga masyarakat. Kemudian akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa “Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)”.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah) I Gede Wirawan; Sumarni Sumarni; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum.Oleh karena itu penelitian ini hendak mengkaji efektifitas penegakan hukum dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan Penelitian desksriptif yang menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dibuat untuk mengedepankan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan.  
Tanggung Jawab PT. Giant Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Karena Pailitnya Perusahaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lalu Yuda Bakti Ligawan; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit dan bagaimana upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Tenaga Kerja Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak-hak Tenaga Kerj Karena. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah Normatif Emperis yang merupakan gabungan dari kajian-kajian Pustaka seperti undang-undang dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yakni di PT Giant. Hasil Penelitian yaitu (1) bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit. (2) mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak dipenuhi hak-hak dan tanggung jawabnya oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang disebabkan pailitnya perusahaan.
Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja R. Rahadian Sujono; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Undang- Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka menopang laju pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru serta peningkatan investasi. Dalam Undang-undang tersebut termuat perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya didirikan dengan persektuan modal tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam pendirian perseroan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang diguankan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum dan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif serta penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil pengumpulan bahan hukum dan analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT menjadi 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Kemudian, pemerintah menetapkan PP No 8 Tahun 2021 guna mempertegas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang mengatur mekanisme pendirian UMKM sebagai badan hukum Perseroan Perorangan diantaranya adalah didirikan oleh 1 orang, memiliki kegiatan UMKM, pembuatan surat pernyataan pendirian, mendaftarkan secara elektronik melaui MENKUMHAM, mengurus NPWP Perseroan Perseorangan serta mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Perorangan. Sementara itu, akibat hukum dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah bahwa pribadi dalam hal ini pendiri, pemegang saham, sekaligus direksi Perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang didapatkan oleh Perseroan Perseorangan karena ketiadaan sistem check and balance dari pihak lain.
Eksistensi Negosiator Dalam Penanganan Unjuk Rasa Bedasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Rita Novitasari Subroto; Ika Yuliana Susilawati; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk eksistensi Negosiator dalam penanganan unjuk rasa dan mengetahui cara-cara Pengendalian Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Negosiator. Dalam penelitian ini . Metode yang digunakan adalah Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia khususnya Negosiator dalam penanganan unjuk rasa seperti hasil tulisan, makalah, serta literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian yaitu 1) Eksistensi anggota Polri sebagai Negosiator dalam penanganan unjuk rasa, 2)cara atau bentuk pengendalian unjuk rasa yang dilakukan oleh negosiator Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi undang-undang dari negara. Namun penyampaian pendapat tidak selalu dilakukan secara damai oleh sekelompok orang yang akan menyampaikan pendapatnya, terkadang tindakan tersebut dilakukan secara anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan perlu segera ditangani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam mengamankan aksi unjuk rasa, penerapan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa sangat penting untuk melindungi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan petugas perunding yang mengendalikan demonstrasi di lapangan.
Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Ni Nyoman Aprianti; Sukarno; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pada perubahan nama di akta kelahiran seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk dilakukannya perubahan nama seseorang di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa akibat hukum atas terjadinya penggantian nama seseorang yaitu terhadap hak keperdataan, dimana menimbulkan kewajiban bagi seseorang yang mengganti Namanya untuk melakukan juga perubahan pada semua dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, akta nikah atau buku nikah serta dokumen lainnya seperti, ijazah, sertifikat tanah, surat-surat perbankan, dokumen kontrak, dan lain sebagainya.
Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Pengangkutan Barang Khusus Atau Berbahaya: (Studi Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar) Sahabudin Alfarisi; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya dan bagaimana tanggung jawab Syahbandar terhadap pengangkutan barang berbahaya melalui laut.Untuk menjawab permasalahan ini digunakan pendekatan hukum empiris melalui data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta dengan cara survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya yaitu memiliki peran dalam memegang komando untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan Pelabuhan Lembar. Tanggung jawab Syahbandar dalam pengangkutan barang berbahaya melalui laut adalah Pihak Operator Kapal wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar dan wajib mencarter kapal untuk memuat barang khusus atau berbahaya tersebut (tidak boleh memuat penumpang atau kendaraan lain).
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia) Siti Nurul Asiah Jamil; M. Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pertanggungjawaban dan perlidungan hukum yang dapat diberikan pelaku usaha kepada perubahan bentuk uang kembalian konsumen. Terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? dan 2). Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, penulis meggunakan metode penelitian hukum Normatif, untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha (waralaba minimarket) pengalihan uang kembalian tidak secara jelas diatur dalam UUPK. Yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Kesimpulan kedua Perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 3 terkait tujuan perlindungan konsumen.
Co-Authors A. Ilham Abdi, Lalu Pradifta Putra Ahmad Rifai ahmad yani Ahmad Yani Alamsyah, Rahmat Ariani, Irma Aulia Aspuri, Aspuri Aswadi, Khairul Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hapdi, Lalu Arian I Gede Wirawan Ika Yuliana Susilawati Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Isnaini, Atin Meriati Jauhari D Kusuma Kamil , M. Ikhsan Kamil , Muhammad Ikhsan Khairul Aswadi Khairul Aswadi Kurniawan, Alan Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Arian Hapdi Lalu Maftuh Abdul Razzaq Lalu Yuda Bakti Ligawan Ligawan, Lalu Yuda Bakti M. Ikhsan Kamil M. Sukarno Maulana, Bayu Aftiar MIFTAHUL JANNAH Mubarak, Kemal Muhammad Kamil Ni Made Pradita Widyaningtyas Ni Nyoman Aprianti R. Rahadian Sujono Ramadhan, Muhammad Rafli Rany Wahida Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo Rita Novitasari Subroto Sahabudin Alfarisi Sari, Diana Laela Selywati Siti Nurul Asiah Jamil Sri Karyati Subroto, Rita Novitasari Sujono, R. Rahadian Sukarno Sumarni Sumarni Sumarni Sumarni Wirawan, I Gede