Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : YUSTISI

FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dion Azriel; Mulyadi; Aji Lukman Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199

Abstract

Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum
Co-Authors Aditama Candra Kusuma Aditama Candra Kusuma Aisyah Nurhalizah Al Fath Al Sandi, Tias Amodra Mahardika Putra Widianto Andika, Alif Anjani, Axara Alejendra Anni Alvionita Simanjuntak Ardiansyah, Aldizar Fikri Ariani, Okta Attamimi, Abdu El-Aziz Avesina, Darari Rifqi Ayu Diah Rahmani Bambang Waluyo Bonde, Elsa Davilla Prawidya Azharia Deviana Cahya Fitri Dian Khorenita Pratiwi Diani Sadiawati Dion Azriel Dwi Rahayu Ningrum, Dwi Rahayu Emiliana, Niti Falya, Dintan Febriyani, Rahmawati Sri Haditama, Akbar Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Heru Sugiyono Hidayat, Faiz Aqiel Maula Hilda Novyana Joe, Cleo Patricia Josephine Steffanie Khazza Kayvana Affadya Kusuma, Aditama Candra Lestari, Hera Aprillya Dwi M. Rizki Yudha Prawira Mardiyati, Nursanti Maula, Putri Ni'matul Muhammad David Bagoes Ivano Muhammad fauzan MULYADI Muthia Sakti Nada Syifa Nurulhuda Naftali, Ronaldo Nareswari, Naura Nasution, Fatihana Noerman, Chiquita Thefirstly Novyana, Hilda Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Pratiwi, Ni Wayan Widya Priambodo, Rio Primandana, Devan Fakhriy Putri Rahmawati Putri, Aisyah Nikita Permata Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Kayla Fellicia Rafif Sani Rahayu, Monica Hermala Ramadhan, Raflisyah Ramadhani, Dwi Aryanti Restu Adhie Charisma Rezky, Michelle Rianda Dirkareshza Rindu Audrye Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyawan, Dara Puspita Saputra, Rafi Rangga Sihombing, Oremia Exilla Rafelina Slamet Tri Wahyudi Soemarsono, Langit Rafi Subakdi, Subakdi Suherman Suprima Syahuri, Taufiqurrahman Syamsul Hadi Taufiqqurohman Syahuri Taufiqurrohman Syahuri Tobing, Vania Athalia Lumban Vanessa, Victoria Virna Amalia Nur Permata Yohana, Maria Zahrani Salsabila